PEMECAHAN MASALAH EKONOMI PADA BEBERAPA SISTEM EKONOMI |ilmusaudarana

PEMECAHAN MASALAH EKONOMI PADA BEBERAPA SISTEM EKONOMI

Gambaran umum pemecahan masalah ekonomi pada beberapa sistem ekonomi

Masalah ekonomi adalah barang apa yang di produksi (what), bagaimana barang tersebut diproduksi (how), dan untuk siapa barang tersebut di produksi (whom). Jawaban atas 3 pertanyaan what, how, dan whom menunjukkan sistem ekonomi yang dianut oleh suatu bangsa atau negara.

Sistem ekonomi merupakan serangkaian ekonomi yang saling berhubungan dan saling tergantung satu dengan yang lainnya dalam rangka mencapai suatu tujuan perekonomian. Pada dasarnya ada 3 sistem ekonomi yang dikenal yaitu, sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran.

Sistem ekonomi kapitalis adalah sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, konsumsi, maupun diatribusi diatur oleh swasta. Dalam sistem ekonomi kapitalis murni seluruh sumber daya yang ada, dimiliki dan dikuasi oleh anggota masyarakat untuk dikembangkan secara bebas. Jawaban atas pertanyaan what, how, dam whom ditentukan melalui pilihan sukarela atas dasar kepentingan pribadi yang rasional dan dibuat di pasar bebas. Kegiatan perekonomiannya diatur oleh pemerintah pusat begitu juga dengan 3 pertanyaan tersebut dilakukan oleh pemerintah pusat.

Sistem ekonomi sosialis adalah sistem ekonomi dimana seluruh kegiatan ekonomi baik kegiatan produksi, distribusi, maupun konsumsi diatur negara atau pusat.

Sistem ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang mengkombinasikan sistem ekonomi kapitalis dengan sistem ekonomi sosial.dalam sistem ekonomi campuran persolan dan organisasi perekonomian dipecahkan denga cara bekerja sama antara pemerintah dan swasta.

Di Indonesia pengaturan kegiatan ekonomi untuk menjawab pertanyaan what, how, dan whom dilakukan oleh pemerintah dan masyarakan atau swasta secara bersama-sama, berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada dasarnya setiap negara mempunyai cara yang berbeda dalam memecahkan masalahekonomi. Saya ingin mempelajari mengenai cara atau sistem yang digunakan untuk memecahkan ma-salah tersebut.

Makanya itu perlu  mencari tahu macam-macam sistem ekonomi yang dianut suatu negara.

Akhirnya, saya mengetahui bagaimana cara pemecahan masalah ekonomi melalui sistem ekonomi yang dianut.

Sistem Ekonomi

Penambangan sumber daya minyak bumi dan distribusinya.

Dalam materi sebelumnya, kamu telah memahami tentang

permasalahan ekonomi. Pada bab ini kamu akan belajar mengenai

bagaimana cara memecahkan permasalahan ekonomi tersebut.

Permasalahan ekonomi berkaitan dengan pengalokasian sumber daya,

pelaksanaan produksi, distribusi, dan konsumsi di berbagai bidang.

Misalnya saja untuk masalah bahan bakar minyak (BBM). Bagaimana

jika proses produksi, distribusi, dan konsumsinya tidak diatur?

Mungkin banyak perusahaan yang ingin menguasai produksi BBM

dan justru tidak semua masyarakat bisa menikmatinya.

Karena mempunyai dasar hukum, kondisi sosial, politik, dan

sejarah yang berbeda maka penyelesaian suatu permasalahan ekonomi

pun dilakukan dengan cara yang berbeda. Hal ini menyebabkan ada

beberapa macam sistem ekonomi yang dianut tiap negara. Setiap

sistem ekonomi mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-

masing.

130 PG EKONOMI Kelas X

sistem ekonomi, sistem

ekonomi tradisional, sistem

ekonomi modern, sistem

ekonomi komando, sistem

ekonomi pasar bebas, sistem

ekonomi campuran, sistem

ekonomi Indonesia

Masalah pelaksanaan produksi, distribusi, dan konsumsi pastinya berbeda untuk tiap-tiap negara.

Ada suatu negara yang menghendaki pelaksanaannya diserahkan pada mekanisme pasar. Ada pula

yang menyerahkan pelaksanaannya diatur oleh pemerintah. Bahkan, ada yang menghendaki

pelaksanaan ekonominya dilakukan oleh mekanisme pasar bersama-sama dengan pemerintah.

Pelaksanaan atau cara untuk menghadapi berbagai permasalahan ekonomi inilah yang dikenal dengan

sistem ekonomi.

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Permasalahan ekonomi menyangkut barang apa yang harus diproduksi, berapa banyak, bagaimana caranya, dan untuk siapa hasil produksinya. Setiap negara mungkin mempunyai masalah yang berbeda dengan negara lain.

Begitu pula dengan cara pemecahannya pasti juga berbeda satu sama lain. Cara untuk menyelesaikan masalah tersebut dinamakan sistem ekonomi.Sistem ekonomi merupakan mekanisme untukmengatasi masalah ekonomi yang dihadapi suatu masya-rakat. Mekanisme di sini berarti keseluruhan tata cara,aturan dan kebiasaan-kebiasaan yang umum diterima masyarakat untuk mengatur dan mengoordinasi peri-lakunya. Menurutmu siapakah masyarakat tersebut? Mereka adalah produsen, konsumen, pedagang, pemerintah, bank, investor, dan lain-lain. Mekanisme tersebut diterapkan pada semua kegiatan ekonomiyang meliputi produksi, konsumsi, distribusi, investasi, dan sebagainya. Tujuan dari penerapan sistem ekonomi agar permasalahan ekonomi terselesaikan dengan baik, teratur, dinamis sehingga kekacauandapat dihindarkan.

Cara mengatur kehidupan ekonomi untuk setiap negara tentu tidak sama. Misalnya saja tata ekonomi Amerika Serikat tentu berbeda dengan tata ekonomi Indonesia, Cina, atau Jepang. Hal ini karena ideologi yang dianut, sejarah, dan kebudayaan suatu negara berbeda dengan negara lain.

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam

masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka

mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.

Sistem Ekonomi 131

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

Pada masyarakat yang kehidupannya masih tergolong tradisional permasalahan ekonominya masih

belum begitu kompleks. Hal ini karena kegiatan perekonomiannya dilaksanakan secara sederhana.

Jadi, sistem ekonomi dalam masyarakat tradisional sebenarnya tidak terlalu penting dan bisa

dilaksanakan secara sederhana pula.

Berbeda dengan masyarakat tradisional, dalam masyarakat modern sudah mengenal pembagian

kerja secara jelas. Dalam masyarakat modern sudah jelas siapa yang menangani produksi, distribusi,

dan konsumsi. Setiap bidang mempunyai permasalahan yang harus ditangani, demikian juga

permasalahan antarbidang yang juga harus diselesaikan. Persoalan tersebut masih ditambah lagi dengan

masalah kelangkaan yang mulai terjadi. Akibatnya, peranan sistem ekonomi dirasakan sangat penting.

Dalam masyarakat modern permasalahan ekonomi bisa diselesaikan dengan tiga pilihan, yaitu

diserahkan pada mekanisme pasar, pemerintah, atau pasar bersama pemerintah. Ketiga pilihan tersebut

menghasilkan tiga sistem ekonomi yang berbeda.

Permasalahan Ekonomi Suatu Negara

Permasalahan ekonomi yang dihadapi suatu negara umumnya dapat diperluas menjadi hal-hal berikut.

1. Siapa yang menentukan, apa, dan berapa yang harus diproduksi atau dihasilkan. Masalah ini juga

menyangkut bagaimana memproduksi dan untuk siapa produksi tersebut. Harus ada urutan prioritas

barang dan jasa yang akan diproduksi karena disesuaikan dengan alokasi sumber-sumber daya yang

ketersediaannya langka.

2. Siapa yang menguasai dan memiliki sumber-sumber daya yang tersedia. Kemudian sumber daya tersebut

dibutuhkan oleh siapa, apakah pemerintah, swasta, atau perorangan. Hal ini akan berpengaruh pada

pembagian hasil produksi secara adil dan merata.

3. Siapa yang mengorganisasi kegiatan pengolahan sumber daya. Apakah akan diserahkan pada mekanisme

pasar, berdasarkan komando dari pemerintah, atau dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah

dan swasta?

4. Siapa yang menyalurkan, mendistribusikan, atau menjual? Ini sangat berpengaruh pada alokasi sumber

daya secara lebih merata.

5. Siapa yang membeli, menyimpan, dan memakai sumber daya. Permasalahan ini juga menyangkut masalah

berapa banyak yang dapat dihasilkan dari pemakaian sumber daya tersebut. Semua ini menyangkut hak-

hak masyarakat sebagai konsumen.

1. Sistem Ekonomi Tradisional

Sistem ekonomi tradisional dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama sesuai dengan tata cara yang ditempuh nenek moyang sebelumnya. Sistem ekonomi tradisional pada umumnya masih digunakan di daerah-daerah terpencil. Segala barang dan jasa yang diperlukan akan dipenuhi sendiri oleh masyarakatnya. Sedangkantugas pemerintah hanya terbatas pada pemberian perlindungan dalam bentuk pertahanan keamanan dan penjagaan ketertiban umum.

Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional antara lain:

a. Belum ada pembagian kerja.

b. Pemenuhan kebutuhan dilaksanakan dengan sistem barter.

c. Tata cara produksi dan distribusi didasarkan pada kebiasaan turun-temurun dan sesuai tradisi.

d. Jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing rumah tangga.

e. Sikap kekeluargaan dalam masyarakat sangat kental.

f. Tanah (alam) merupakan sumber kehidupan dan kemakmuran.

Kelebihan sistem ekonomi tradisional adalah:

a. Persaingan hampir tidak ada, karena semua dilakukan berdasarkan kebiasaan.

b. Masyarakat tidak terbebani target tertentu, karena semua kegiatan dilakukan untuk memenuhi

kebutuhan sendiri.

Kelemahan sistem ekonomi tradisional adalah:

a. Masyarakat hanya melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk meningkatkan kesejahteraan.

b. Perubahan dan hal-hal yang menyimpang dari kebiasaan masih dianggap tabu sehingga sulit ntuk berkembang.

c. Efisiensi dalam penggunaan sumber daya tidak diperhitungkan.

Kesimpulannya, sistem ekonomi tradisional menyelesaikan masalah ekonominya didasarkan pada kebiasaan secara turun-temurun. Masalah apa yang akan diproduksi (what) ditentukan oleh kebutuhan masyarakat. Masalah bagaimana cara memproduksi (how) dilakukan oleh masyarakat dengan teknologi yang sederhana. Sedangkan masalah distribusi (for whom) hanya diperuntukkan bagi masyarakat setempat.

2. Sistem Ekonomi Komando

Pada sistem ekonomi komando, yang sering juga disebut sistem ekonomi terpusat, pemerintah

bertindak sangat aktif. Segala kebutuhan hidup termasuk keamanan dan pertahanan direncanakan

oleh pemerintah secara terpusat. Pelaksanaannya dilakukan oleh daerah-daerah di bawah satu komando

dari pusat. Peran swasta tidak menonjol karena produsen baik rumah tangga, perusahaan, maupun

industri hanya sebagai pelaksana rencana saja.

Ciri-ciri sistem ekonomi komando adalah:

a. Produksi, distribusi dan konsumsi diatur seluruhnya oleh pemerintah.

b. Semua alat produksi dan barang modal dimiliki oleh pemerintah.

c. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

Kelebihan sistem ekonomi komando terletak pada hal-hal berikut.

a. Jalannya perekonomian lebih stabil, karena tanggung jawab sepenuhnya ada di tangan pemerintah.

b. Kegiatan produksi dan distribusi juga lebih teratur, karena sudah ditentukan oleh pemerintah.

c. Ada kemudahan dalam mengendalikan dan mengawasi perekonomian seperti masalah inflasi,

pengangguran, dan krisis ekonomi.

Sedangkan kelemahan dalam sistem ekonomi komando antara lain:

a. Hak milik pribadi hampir tidak ada, kecuali pada barang yang sudah dibagikan.

b. Masyarakat tidak bisa memilih dan menentukan jenis pekerjaan yang diinginkan. Jenis pekerjaan

dan pembagian kerja sudah diatur oleh pemerintah, masyarakat hanya berfungsi sebagai pelaksana

(objek) saja.

c. Kreativitas dan inisiatif masyarakat tidak berkembang.

Sistem Ekonomi 133

Setelah kamu memahami apa dan bagaimana sistem ekonomi komando, jelaskan bagaimana sistem ini

menyelesaikan masalah ekonomi yaitu who, how, dan for whom!

Petunjuk Guru

Sistem ekonomi komando disebut juga dengan sistem ekonomi sentral atau terpusat. Hal tersebut karena

semua masalah ekonomi yaitu, who, how, dan for whom diselesaikan oleh pemerintah. Semua kegiatan ekonomi

baik produksi, distribusi, dan konsumsi direncanakan dan dikomando oleh pemerintah. Semua corak dan jenis

kegiatan yang ada dalam negara diselesaikan oleh pemerintah. Semua sumber daya ekonomi yang ada

merupakan milik pemerintah dan digunakan sesuai dengan rencana yang dibuat oleh pemerintah. Peran

swasta dalam sistem ekonomi komando hampir tidak ada.

3. Sistem Ekonomi Pasar Bebas

Dalam sistem ekonomi pasar bebas atau sering disebut sistem ekonomi liberal, semua masyarakat

bebas menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan. Campur tangan

pemerintah dalam perekonomian hampir tidak ada. Semua badan usaha dalam sistem ekonomi liberal

adalah milik swasta.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal bisa dijelaskan sebagai berikut.

a. Setiap individu bebas memiliki barang dan alat-alat produksi.

b. Semua sektor ekonomi dilakukan oleh swasta (masyarakat).

c. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

d. Modal memegang peranan penting dalam kegiatan ekonomi.

e. Kegiatan produksi dan semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

f. Ada persaingan antara perusahaan satu dengan yang lain.

Kelebihan sistem ekonomi pasar antara lain:

a. Adanya persaingan antarpengusaha akan mendorong kemajuan.

b. Produksi dilakukan berdasarkan kebutuhan masyarakat.

c. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi karena ada motif mencari keuntungan.

d. Inisiatif dan kreativitas masyarakat dalam mengatur ekonomi dapat berkembang.

Kelemahan sistem ekonomi pasar bebas antara lain:

a. Menimbulkan eksploitasi sumber daya ekonomi secara berlebihan.

b. Munculnya kelas-kelas sosial seperti kelas pemilik modal dan kelas pekerja.

c. Pemerataan pendapatan sulit diwujudkan karena yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin

semakin miskin.

d. Munculnya monopoli yang kadang merugikan masyarakat.

e. Sering terjadi gejolak dalam perekonomian karena perbedaan keinginan masyarakat.

Pada sistem ekonomi pasar bebas, masalah pokok ekonomi dipecahkan oleh pasar, yaitu kekuatan permintaan

dan penawaran atau disebut mekanisme pasar.

4. Sistem Ekonomi Campuran

Bagaimana menurutmu, apakah ada negara yang menerapkan sistem ekonomi komando atau sistem

ekonomi pasar bebas secara ekstrem? Amerika Serikat yang sistem pemerintahannya sangat liberal

tidak murni menerapkan sistem ekonomi pasar bebas. Hal ini terbukti bahwa masih banyak kegiatan ekonomi yang memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat, jasa pendidikan dan regulasi pasar masih diatur oleh pemerintah. Bahkan pemerintah Amerika menetapkanundang-undang antitrust.

Undang-Undang Antitrust di Amerika Serikat

Undang-undang antitrust merupakan peraturan melawan kebiasaan dagang yang merendahkan persaingan atau dianggap tidak adil. Istilah antitrust diambil dari hukum Amerika Serikat yang awalnya dibuat untuk memerangi bisnis trust atau sekarang umum dikenal sebagai monopoli. Di Amerika, antitrust digunakan untuk

melindungi dan mempromosikan persaingan dalam sistem dunia usaha yang bebas. Hukum ini melindungi pelaku bisnis dan konsumen dari pengaruh monopoli dan konspirasi, harga tetap, persengkokolan dagang,

dan lain sebagainya.

Sebenarnya undang-undang antitrust di Amerika digunakan untuk melindungi kebebasan usaha dengan mempromosikan persaingan sehat di pasar. Persaingan sehat memberi keuntungan kepada konsumen dengan

harga rendah, kualitas bagus, dan banyak pilihan.

Setiap negara bagian Amerika memiliki undang-undang antitrust tetapi versinya hampir sama dengan federal (negara pusat). Pelaku undang-undang antitrust harus mewakili perusahaan untuk mematuhi peraturan pemerintah dalam bidang bisnis termasuk pengaturan harga dan hambatan perdagangan.

Sumber: http://www.definitions.legal.com

Demikian juga dengan negara penganut sistem pemerintahan terpusat seperti Rusia dan negara-

negara Eropa Timur. Mereka cenderung menggunakan sistem ekonomi komando. Namun demikian,

sekarang ini negara-negara tersebut sudah tidak menganut sistem ekonomi komando yang murni.

Sistem ekonomi yang banyak dianut sekarang ini adalah sistem ekonomi campuran. Dalam sistem

ekonomi campuran sektor swasta dan pemerintah sama-sama berperan dalam perekonomian. Hal ini

berarti selain sektor swasta, terdapat pula badan perencana negara yang merencanakan perkembangan

ekonomi. Sistem ekonomi campuran merupakan perpaduan antara sistem ekonomi terpusat dengan

sistem ekonomi pasar bebas.

Dalam pelaksanaannya, kehidupan ekonomi dalam sistem ekonomi campuran diatur oleh sistem

harga dari pemerintah dan pasar bebas. Hal ini karena pemecahan dengan dasar mekanisme pasar

tidak dapat diterima seluruhnya, khususnya dalam hal distribusi pendapatan dan keadilan sosial.

Untuk itu, perlu adanya campur tangan pemerintah dengan peraturan hukum, subsidi, tunjangan,

dan sebagainya.

Sebutkan negara yang saat ini masih menganut sistem ekonomi terpusat!

Petunjuk Guru

Sistem ekonomi terpusat biasanya dianut oleh negara-negara komunis. Tetapi saat ini hampir tidak ada negara

yang menganut sistem ekonomi terpusat secara murni.

Sistem Ekonomi 135

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran sebagai berikut.

a. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dan pemerintah. Pemerintah biasanya akan

menguasai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak, seperti listrik, air minum, dan penye-

diaan fasilitas umum.

b. Interaksi ekonomi sebagian terjadi di pasar, tetapi campur tangan pemerintah tetap ada dengan berbagai

kebijakannya.

c. Persaingan diperbolehkan tetapi tetap diawasi agartidak mengarah pada bentuk persaingan yang merugi-

kan.

d. Peran pemerintah dimaksudkan untuk menyehatkan kehidupan ekonomi, mencegah monopoli,

dan mengatasi adanya krisis ekonomi.

Suatu negara mengelola perekonomiannya dengan menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi yang

dimiliki negara tersebut. Perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara tersebut sebagian besar merupakan

perusahaan negara yang berfungsi mengatur masalah konsumsi, distribusi, dan konsumsi di negara tersebut.

Menurutmu, perekonomian di negara itu menganut sistem ekonomi apa? Jelaskan jawabanmu dengan

berdiskusi bersama kelompokmu! Presentasikan hasil diskusimu di depan kelas!

Petunjuk Guru

Suatu negara mengelola perekonomian dengan menguasai sebagian besar sumber daya ekonomi yang

dimiliki negera tersebut. Perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam negara tersebut sebagian besar

merupakan perusahaan negara yang berfungsi mengatur masalah konsumsi, distribusi, dan produksi di negara

tersebut.

Berikut ini merupakan contoh pembahasan yang dapat digunakan sebagai bahan kesimpulan dalam

presentasi kelompok di depan kelas pada aktivitas ini.

Negara tersebut menganut sistem ekonomi dengan sistem campuran, karena tidak semua sumber daya

ekonomi dikuasai oleh negara. Ada sebagian lagi sumber daya yang masih dikuasai oleh pihak swasta. Tetapi

sepertinya peran pemerintah dalam sistem ekonomi tersebut masih cukup dominan karena hampir semua

kegiatan ekonomi dipegang oleh perusahaan negara. Kegiatan ekonomi tersebut merupakan kegiatan yang

penting dan menguasai hajat hidup rakyat banyak. Semua hal tersebut sesuai dengan ciri-ciri sistem ekonomi

campuran yaitu:

1. Ada kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh pihak swasta dan sebagian lagi dikuasai oleh pemerintah.

Kegiatan ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah biasanya meliputi kegiatan yang menguasai hajat hidup

rakyat banyak seperti listrik, air minum, telekomunikasi, jembatan, dan lain-lain.

2. Sebagian interaksi ekonomi terjadi di pasar. Akan tetapi masih ada campur tangan pemerintah dengan

berbagai kebijakannya, terutama untuk melindungi konsumen dan menjamin peningkatan kegiatan

produksi.

3. Persaingan ekonomi dalam sistem ekonomi campuran tetap diperbolehkan, tetapi diawasi oleh pemerintah

agar tidak sampai pada persaingan yang merugikan. Peran pemerintah di sini untuk menyehatkan

perekonomian, mencegah monopoli, dan mengatasi krisis ekonomi.

Kriteria Sistem Ekonomi yang Baik

Menurut Grossman (1984), sebuah sistem ekonomi dikatakan baik apabila dilihat dari dua aspek.

1. Daya Tahan dan Daya Adaptasi

Daya tahan dan daya adaptasi sistem ekonomi ditunjukkan pada kemampuan dalam menghadapi

ketidakpastian kondisi ekonomi baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ketidakpastian jangka

pendek adalah ketidakpastian kondisi ekonomi yang terjadi dalam waktu kurang dari lima tahun.

Ketidakpastian jangka pendek misalnya karena kegagalan panen. Untuk itu, dalam sistem ekonomi harus

ada kelembagaan yang mengatur masalah harga.

Berbeda dengan ketidakpastian jangka pendek, ketidakpastian jangka panjang bisa terjadi dalam

kurun waktu antargenerasi atau lebih dari 25 tahun. Faktor-faktor penyebab ketidakpastian jangka panjang

sangat beragam. Mengatasinya juga tidak hanya dengan mengandalkan peningkatan kemampuan teknis

dan manajerial saja, melainkan dengan penyempurnaan kelembagaan-kelembagaan dalam perekono-

mian.

2. Unjuk Prestasi

Sistem ekonomi yang baik harus mampu menghasilkan hal-hal berikut ini.

a. Kemakmuran

Suatu negara dikatakan makmur jika pendapatan per kapita sangat besar dan terbagi secara rata.

b. Pertumbuhan

Salah satu syarat untuk mencapai kemakmuran adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

c. Produktivitas

Ukuran tingkat produktivitas umumnya adalah output dan input. Peningkatan produktivitas sangat

mendukung pertumbuhan ekonomi. Jika produktivitas meningkat maka jumlah input (sumber daya)

yang sama akan menghasilkan output yang lebih banyak.

d. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah suatu proses di mana masyarakat atau pelaku ekonomi dapat mengalokasikan

sumber dayanya sesuai bakat, kemampuan, dan keinginan mereka. Mereka juga mendapat balas

jasa yang layak dan tidak khawatir terhadap masa depan usaha mereka.

e. Terpeliharanya Lingkungan Hidup

Sering kali pemanfaatan sumber daya yang berlebihan untuk meningkatkan pertumbuhan akan

berakibat pada kerusakan lingkungan dan bahkan bencana alam. Semua ini justru akan mengurangi

pertumbuhan ekonomi yang telah terjadi.

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi yang digunakan Indonesia dikenal dengan sebutan ”Ekonomi Pancasila” atau

”Demokrasi Ekonomi”. Hal ini karena pelaksanaan ekonomi di Indonesia didasarkan pada Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, sistem ekonomi yang berlaku harus berorientasi

pada sila-sila Pancasila dan pasal 33 UUD 1945, yang kemudian diperinci dalam rancangan

pembangunan.

Sistem Ekonomi 137

Landasan Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi di Indonesia yang berlaku harus berorientasi pada sila-sila Pancasila yaitu:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa, tercermin pada berlakunya etika dan nilai agama.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tercermin pada tidak diperbolehkannya pemerasan atau eksploitasi.

3. Persatuan Indonesia, tercermin pada berlakunya kebersamaan dan asas kekeluargaan.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, tercermin pada

pengutamaan kehidupan rakyat dan hajat hidup orang banyak.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tercermin pada upaya persamaan dan pemerataan

kemakmuran masyarakat secara bersama.

Sedangkan dalam UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia tercermin dalam pasal 33 yaitu:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan.

2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai

oleh negara.

3. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

4. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan,

efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga

keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam pelaksanaannya, produksi dalam sistem ekonomi Indonesia diusahakan sebagai usaha

bersama untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur. Sistem ekonomi Indonesia

memberikan kebebasan berusaha kepada setiap masyarakat tetapi dalam batas-batas dan dengan syarat-

syarat tertentu. Maka sebagian besar produksi masyarakat merupakan usaha swasta yang diatur oleh

mekanisme harga dan pasar. Akan tetapi, ada sejumlah hal yang diusahakan oleh negara, antara lain

dalam bentuk perusahaan negara yang menguasai bidang-bidang penting bagi hajat hidup orang banyak.

Coba kamu sebutkan bidang-bidang penting tersebut beserta perusahaan negara yang mengelolanya!

Bidang-bidang yang dikuasai negara antara lain:

1. Listrik dikelola oleh PT PLN.

2. Telekomunikasi dikelola oleh PT Telekomunikasi Indonesia.

3. Pelabuhan dikelola oleh PT Pelabuhan Nusantara.

4. Pertambangan dikelola oleh PT Pertamina.

5. Perbankan dikelola oleh PT Bank Mandiri, PT BNI, PT Bank BRI, PT Ban BTN.

6. Perkebunan dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara.

Untuk mengatasi dan mencegah berbagai permasalahan ekonomi, suatu wilayah menggunakan satu sistem

ekonomi. Penerapan suatu sistem ekonomi bisa berbeda-beda tiap wilayah. Mengenai sistem ekonomi telah

kamu pelajari pada bab ini. Kamu bisa mempelajarinya dengan ikhtisar berikut. Salin dan isilah ikhtisar berikut

dalam buku catatanmu!

A. Pengertian Sistem Ekonomi

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi

dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu

dalam rangka mencapai kemakmuran bersama.

B. Macam-Macam Sistem Ekonomi

1. Sistem ekonomi tradisional mengatur ekonomi sesuai kepentingan bersama dan dilakukan secara

bersama-sama menurut tata cara yang ditempuh nenek moyang sebelumnya.

138 PG EKONOMI Kelas X

Ciri-cirinya:

a. Belum ada pembagian kerja.

b. Pemenuhan kebutuhan dengan sistem barter.

c. Tata cara produksi dan distribusi didasarkan pada kebiasaan turun-temurun.

d. Jenis kebutuhan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing.

e. Sikap kekeluargaan masih kental.

f. Tanah (alam) merupakan sumber kehidupan dan kemakmuran.

2. Sistem ekonomi komando menyelesaikan masalah ekonomi sesuai dengan rencana pemerintah

secara terpusat.

Ciri-cirinya:

a. Produksi, distribusi, dan konsumsi diatur pemerintah.

b. Semua alat produksi dan barang modal dimiliki oleh pemerintah.

c. Jenis pekerjaan dan pembagian kerja diatur oleh pemerintah.

3. Sistem ekonomi pasar bebas menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara semua masyarakat

bebas menentukan dan mengatur sendiri kegiatan ekonomi yang ingin mereka lakukan.

Ciri-cirinya:

a. Setiap orang bebas memiliki barang dan alat produksi.

b. Semua sektor ekonomi dikuasai swasta.

c. Pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi.

d. Modal memegang peranan penting.

e. Kegiatan produksi dan semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

f. Ada persaingan antara perusahaan satu dengan yang lain.

4. Sistem ekonomi campuran menyelesaikan masalah ekonomi dengan cara pemerintah dan swasta

bersama-sama berperan dalam kegiatan ekonomi.

Ciri-cirinya:

a. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh masyarakat (swasta) dan pemerintah. Pemerintah

biasanya akan menguasai sektor-sektor yang menyangkut hajat hidup orang banyak,

seperti listrik, air minum, dan penyediaan fasilitas umum.

b. Interaksi ekonomi terjadi di pasar dengan campur tangan pemerintah.

c. Persaingan diperbolehkan tetapi tetap diawasi agar tidak mengarah pada bentuk

persaingan yang merugikan.

d. Peran pemerintah untuk menyehatkan kehidupan ekonomi.

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Sistem ekonomi Indonesia, mempunyai ciri:

1. Berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Bertujuan mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

3. Produksi dikuasai oleh oleh negara dan swasta dan diusahakan sebesar-besarnya untuk kemak-

muran rakyat.

A. Jawablah pertanyaan dengan tepat!

1. Mengapa setiap negara perlu memiliki

sistem ekonomi?

Jawaban:

Sistem ekonomi merupakan mekanisme

untuk mengatasi masalah ekonomi yang

dihadapi oleh satu negara. Mekanisme di

sini berarti keseluruhan tata cara, aturan,

dan kebiasaan-kebiasaan yang umum

diterima masyarakat untuk mengatur dan

mengoordinasi pelaku-pelaku ekonomi.

2. Jelaskan mengapa sistem ekonomi tiap

negara berbeda-beda!

Jawaban:

Sistem ekonomi yang diterapkan di

setiap negara mungkin berbeda. Hal ini

karena pelaksanaan sistem ekonomi

dilakukan berdasarkan ideologi yang

dianut, sejarah, dan kebudayaan suatu

negara berbeda dengan negara lain.

3. Bagaimana sistem ekonomi tradisional

menyelesaikan masalah ekonominya?

Sistem Ekonomi 139

Jawaban:

Sistem ekonomi tradisional dijalankan

bersama sesuai kepentingan bersama

sesuai dengan tata cara seperti yang

ditempuh nenek moyang sebelumnya.

Segala barang dan jasa yang diperlukan

akan dipenuhi sendiri oleh masyarakat

dengan mengandalkan pada kemurahan

alam.

4. Jelaskan ciri-ciri sistem ekonomi cam-

puran!

Jawaban:

Ciri-ciri sistem ekonomi campuran

adalah:

a. Kegiatan ekonomi dilaksanakan oleh

masyarakat (swasta) dan peme-

rintah. Pemerintah biasanya akan

menguasai sektor-sektor yang me-

nyangkut hajat hidup orang banyak.

b. Interaksi ekonomi sebagian terjadi di

pasar, tetapi campur tangan peme-

rintah tetap ada dengan berbagai

kebijakannya.

B. Belajar dari masalah.

c. Persaingan diperbolehkan tetapi

tetap diawasi agar tidak mengarah

pada persaingan yang merugikan.

d. Peran pemerintah dimaksudkan

untuk menyehatkan kehidupan

ekonomi, mencegah monopoli, dan

mengatasi krisis.

5. Jelaskan tentang sistem ekonomi

Indonesia!

Jawaban:

Sistem ekonomi yang digunakan di

Indonesia dikenal dengan sistem

ekonomi Pancasila atau demokrasi

ekonomi. Hal ini karena pelaksanaan

ekonomi di Indonesia didasarkan pada

Pancasila dan Undang-Undang Dasar

1945. Dengan demikian, sistem ekonomi

yang berlaku harus berorientasi pada sila-

sila Pancasila dan pasal 33 UUD 1945,

yang kemudian diperinci dalam

rancangan pembangunan.

Buatlah perbandingan dari empat sistem ekonomi yang telah kamu pelajari. Masukkan hasil

analisismu dalam tabel seperti berikut ini.

Sistem Ekonomi

Aspek Perbandingan

Tradisional Komando Pasar Bebas Campuran

Kepemilikan sumber daya . . .

. . .

. . .

. . .

Penentuan harga

Persaingan di pasar

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

. . .

Kepemilikan modal oleh . . .

individu

Petunjuk Guru

Aspek Perbandingan

Kepemilikan sumber daya

. . .

Tradisional

Dimiliki dan dikelola

secara bersama-

sama.

. . .

Komando

Negara

. . .

Sistem Ekonomi

Pasar Bebas

Swasta/individu

Campuran

Negara bersama-

sama swasta.

Penentuan harga

Persaingan di pasar

Belum ada penentuan

harga, karena masih

menggunakan sistem

barter.

Hampir tidak ada per-

saingan.

Diatur oleh pemerin-

tah.

Tidak ada persaingan

karena semua diatur

pemerintah.

Diserahkan pada me-

kanisme pasar.

Persaingan dibebas-

kan.

Disesuaikan pada

mekanisme pasar

tetapi diawasi oleh

pemerintah.

Persaingan diawasi

oleh pemerintah.

Kepemilikan modal oleh individu Belum ada

140 PG EKONOMI Kelas X

Tidak ada

Ada

Ada tetapi dibatasi.

A. Pilihlah jawaban yang tepat!

1. Sistem ekonomi merupakan . . . .

a. cara mengatur pola konsumsi

masyarakat di suatu negara

b. cara membuat perencanaan di suatu

negara

c. cara mengatur dan menjalankan

perekonomian di suatu negara

d. cara mengatur proses produksi suatu

negara

e. cara mendistribusikan barang dan

jasa pada suatu negara

Jawaban: c

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk

mengatur dan mengorganisasi segala

aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik

yang dilakukan oleh swasta atau pe-

merintah berdasarkan prinsip tertentu

dalam rangka mencapai kemakmuran

atau kesejahteraan.

2. Munculnya kelas-kelas sosial dalam

masyarakat terjadi pada sistem ekonomi

. . . .

a. tradisional

b. komando

c. pasar bebas

d. campuran

e. demokrasi

Jawaban: c

Salah satu ciri dalam sistem ekonomi

pasar bebas adalah adanya pembagian

kelas dalam masyarakat akibat kepe-

milikan modal.

3. Di bawah ini adalah kebaikan-kebaikan

sistem ekonomi.

1) Potensi dan inisiatif masyarakat ber-

kembang.

2) Tidak ada kelas dalam masyarakat,

semua mempunyai hak yang sama.

3) Kebebasan yang mendorong kema-

juan.

4) Tidak ada target yang harus dicapai

masyarakat.

5) Tidak menimbulkan konflik karena

semua berjalan sesuai kebiasaan.

Kebaikan sistem ekonomi pasar bebas

ditunjukkan pada nomor . . . .

a. 1) dan 2)

b. 1) dan 3)

c. 2) dan 4)

d. 3) dan 5)

e. 4) dan 5)

Jawaban: b

Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas

antara lain:

1) Adanya persaingan yang menim-

bulkan kemajuan.

2) Produksi dilakukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat.

3) Efisiensi dan efektivitas yang tinggi

karena ada motif mencari keun-

tungan.

4) Inisiatif dan kreativitas masyarakat

dalam mengatur ekonomi dapat

berkembang.

4. Perdagangan dalam sistem ekonomi

tradisional terjadi, karena . . . .

a. diserahkan pada mekanisme pasar

b. diatur oleh pemerintah

c. diawasi oleh pemerintah

d. dikuasai oleh pemilik modal

e. berjalan dengan sistem barter

Jawaban: e

Sistem ekonomi tradisional umumnya

digunakan pada masyarakat terpencil

atau masyarakat yang primitif. Dalam

masyarakat tersebut pemenuhan ke-

butuhan dilakukan dengan sistem barter.

5. Sistem ekonomi digunakan dengan

tujuan . . . .

a. memperlancar distribusi barang dan

jasa

b. mencapai kemakmuran masyarakat

c. meningkatkan konsumsi

d. meningkatkan produktivitas

e. meningkatkan kepemilikan modal

Jawaban: b

Sistem ekonomi dalam masyarakat

dibuat dan dilaksanakan dalam rangka

mencapai kemakmuran atau kesejahte-

raan bersama.

Sistem Ekonomi 141

6. Dalam sistem ekonomi komando, perma-

salahan ekonomi diselesaikan oleh . . . .

a. pemilik modal

b. swasta

c. mekanisme pasar

d. pemerintah

e. kebiasaan turun-temurun

Jawaban: d

Dalam sistem ekonomi komando, peme-

rintah bertindak sangat aktif. Semua

permasalahan ekonomi direncanakan

dan dilaksanakan sesuai dengan koman-

do pemerintah.

7. Berikut ini merupakan kelebihan sistem

ekonomi pasar bebas dan komando.

1) Perekonomian lebih stabil.

2) Kemudahan mengawasi perekono-

mian.

3) Produksi sesuai dengan kebutuhan

masyarakat.

4) Efisiensi tinggi.

Merupakan kelebihan sistem ekonomi

komando adalah nomor . . . .

a. 1) dan 2)

b. 1) dan 3)

c. 2) dan 3)

d. 2) dan 4)

e. 3) dan 4)

Jawaban: a

Kelebihan sistem ekonomi komando

adalah:

1) Jalannya perekonomian lebih stabil

karena tanggung jawab sepenuhnya

ada di tangan pemerintah.

2) Kegiatan produksi dan distribusi

lebih teratur karena sudah ditentu-

kan pemerintah.

3) Ada kemudahan dalam mengendali-

kan dan mengawasi perekonomian

seperti masalah inflasi, pengang-

guran, dan krisis ekonomi.

8. Beberapa kelebihan dan kekurangan

sistem ekonomi adalah:

1) Perseorangan bebas memiliki sum-

ber/alat produksi.

2) Perekonomian masyarakat bersifat

lebih statis.

3) Pemerintah lebih mudah melakukan

pengawasan kegiatan ekonomi.

4) Setiap individu termotivasi menjadi

produsen.

142 PG EKONOMI Kelas X

5) Kurang adanya pemerataan penda-

patan.

6) Umumnya masyarakat bersifat aktif.

Termasuk kelebihan dan kekurangan

sistem ekonomi tradisional adalah . . . .

a. 1) dan 2)

b. 2) dan 4)

c. 3) dan 4)

d. 5) dan 6)

e. 4) dan 6)

Jawaban: b

Kelebihan sistem ekonomi tradisional

adalah:

1) Persaingan hampir tidak ada, karena

semua dilakukan berdasarkan ke-

biasaan.

2) Masyarakat tidak terbebani target

tertentu, karena semua kegiatan

dilakukan untuk memenuhi kebu-

tuhan sendiri.

Kelemahan sistem ekonomi tradisional

adalah:

1) Masyarakat hanya melakukan ke-

giatan ekonomi untuk memenuhi

kebutuhan, bukan untuk mening-

katkan kesejahteraan.

2) Perubahan dari hal-hal yang me-

nyimpang dari kebiasaan masih

dianggap tabu sehingga sulit untuk

berkembang.

3) Efisiensi dalam penggunaan sumber

daya tidak diperhitungkan.

9. Salah satu ciri sistem ekonomi pasar

bebas adalah . . . .

a. pemerataan pendapatan

b. efisiensi rendah

c. potensi tidak berkembang

d. kesenjangan pendapatan

e. produksi untuk kebutuhan sendiri

Jawaban: d

Dalam sistem ekonomi pasar bebas,

pemerataan pendapatan sulit diwujud-

kan karena yang kaya akan semakin kaya

dan yang miskin akan semakin miskin.

10. Korupsi mudah terjadi pada sistem

ekonomi . . . .

a. komando

b. demokrasi

c. pasar bebas

d. tradisional

e. campuran

Jawaban: a

Dalam sistem ekonomi komando,

kekuasaan pemerintah sangat besar

sehingga mudah melakukan korupsi.

11. Dalam sistem ekonomi pasar bebas

permasalahan ekonomi diselesaikan oleh

. . . .

a. tradisi turun-temurun

b. campur tangan pemerintah

c. kekuasaan pemerintah

d. mekanisme pasar

e. perundang-undangan yang berlaku

Jawaban: d

Pada sistem ekonomi pasar bebas ma-

salah pokok ekonomi dipecahkan oleh

pasar, yaitu kekuatan permintaan dan

penawaran atau sering disebut meka-

nisme pasar.

12. Sistem ekonomi Indonesia dilaksanakan

untuk mencapai . . . .

a. kesejahteraan segolongan orang

b. keuntungan besar bagi pemilik

modal

c. kekayaan bagi pejabat negara

d. kemakmuran bersama seluruh rakyat

e. kemudahan bagi pihak swasta

Jawaban: d

Dalam pelaksanaannya sistem ekonomi

Indonesia diusahakan sebagai usaha

bersama untuk mewujudkan suatu ma-

syarakat yang adil dan makmur.

13. Di Indonesia sektor-sektor penting yang

menguasai hajat hidup rakyat banyak

dikuasai oleh . . . .

a. pejabat negara

b. pemilik modal

c. pemerintah

d. pihak swasta

e. mekanisme pasar

Jawaban: c

Sistem ekonomi Indonesia memberikan

kebebasan berusaha kepada setiap

masyarakat tetapi dalam batas-batas dan

dengan syarat-syarat tertentu. Maka

sebagian besar produksi masyarakat

merupakan usaha swasta, tetapi ada yang

tetap dikuasai pemerintah terutama

untuk sektor-sektor penting yang

menguasai hajat hidup rakyat banyak.

14. Sistem ekonomi Indonesia berlandaskan

pada . . . .

a. aturan pemerintah

b. kebijakan pejabat negara

c. mekanisme pasar

d. aturan dan adat istiadat masing-

masing daerah

e. Pancasila dan UUD 1945

Jawaban: e

Pelaksanaan sistem ekonomi di Indone-

sia didasarkan pada Pancasila dan

Undang-Undang Dasar 1945. Dengan

demikian sistem ekonomi yang berlaku

harus berorientasi pada sila-sila

Pancasila dan pasal 33 UUD 1945.

15. Pemecahan permasalahan dalam sistem

ekonomi Indonesia diserahkan kepada

. . . .

a. kekuatan permintaan dan pena-

waran

b. kekuatan demokrasi rakyat secara

mutlak

c. kekuasaan pemerintah secara multak

d. mekanisme pasar dengan diawasi

pemerintah

e. kekuasaan para pemilik modal di-

bantu pejabat pemerintahan

Jawaban: d

Dalam sistem ekonomi Indonesia pihak

swasta diberi kebebasan berusaha

kepada setiap masyarakat tetapi dengan

syarat-syarat tertentu. Maka sebagian

besar produksi masyarakat merupakan

usaha swasta yang diatur oleh mekanis-

me pasar. Akan tetapi, ada sejumlah hal

yang diusahakan oleh negara dengan

pengawasan dari pemerintah.

B. Jawablah pertanyaan dengan tepat!

1. Apakah yang dimaksud dengan sistem

ekonomi?

Jawaban:

Sistem ekonomi adalah suatu cara untuk

mengatur dan mengorganisasi segala

aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik

yang dilakukan oleh pemerintah atau

swasta berdasarkan prinsip tertentu

dalam rangka mencapai kemakmuran

atau kesejahteraan.

2. Jelaskan bagaimana masyarakat modern

menyelesaikan permasalahan ekonomi-

nya!

Sistem Ekonomi 143

Jawaban:

Dalam masyarakat modern permasa-

lahan ekonomi diselesaikan dengan tiga

pilihan, yaitu diserahkan pada meka-

nisme pasar, pemerintah, atau pasar

bersama pemerintah. Ketiga pilihan

tersebut menghasilkan tiga sistem

ekonomi yang berbeda.

3. Bagaimana masyarakat tradisional

menyelesaikan masalah ekonominya?

Jawaban:

Sistem ekonomi tradisional yang di-

gunakan dalam masyarakat tradisional

menyelesaikan masalah ekonominya

didasarkan pada kebiasaan secara turun-

temurun. Masalah apa yang akan di-

produksi (what) ditentukan oleh kebu-

tuhan masyarakat. Masalah bagaimana

cara memproduksi (how) dilakukan

dengan teknologi sederhana. Sedangkan

masalah distribusi (for whom) hanya di-

peruntukkan bagi masyarakat setempat.

4. Jelaskan kelebihan dan kelemahan pada

sistem ekonomi pasar bebas!

Jawaban:

Kelebihan sistem ekonomi pasar bebas

adalah:

a. Adanya persaingan antarpengusaha

yang mendorong kemajuan.

b. Produksi dilakukan berdasarkan

kebutuhan masyarakat.

c. Efisiensi dan efektivitas yang tinggi

karena ada motif mencari keun-

tungan.

144 PG EKONOMI Kelas X

d. Inisiatif dan kreativitas masyarakat

dalam mengatur ekonomi dapat

berkembang.

Kelemahan sistem ekonomi pasar bebas

adalah:

a. Menimbulkan eksploitasi sumber

daya ekonomi secara berlebihan.

b. Munculnya kelas-kelas sosial seperti

kelas pemilik modal dan kelas

pekerja.

c. Pemerataan pendapatan sulit di-

wujudkan karena yang kaya akan

semakin kaya dan yang miskin akan

semakin miskin.

d. Munculnya monopoli yang kadang

merugikan masyarakat.

e. Sering terjadi gejolak dalam masya-

rakat karena perbedaan keinginan.

5. Bagaimana penerapan sistem ekonomi di

Indonesia?

Jawaban:

Sistem ekonomi di Indonesia berlandas-

kan pada Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945. Dengan demikian, sistem

ekonomi yang berlaku harus berorientasi

pada sila-sila Pancasila dan pasal 33 UUD

1945. Karena itu sistem ekonomi yang

digunakan di Indonesia disebut sistem

ekonomi Pancasila atau demokrasi

ekonomi.

Filed under: Tak Berkategori | Ditandai: MATERI EKONOMI MA KELAS X SMT 1 | Leave a comment »  

Suami Idaman

Posted on 3 Oktober 2010 by 328labbaika

<a href=http://www.solusipria.com/?id=labbaika><img src=”http://www.solusipria.com/image-banner/banner-300×250.gif&#8221; width=”300″ height=”250″ border=”0″></a>

Filed under: Tak Berkategori | Leave a comment »  

MENINGKATKAN KECERDASAN AKAL

Posted on 25 September 2010 by 328labbaika

MENINGKATKAN KECERDASAN AKAL UNTUK HIDUP SUKSES

Oleh : Masrukhin, M.Pd

“Segala sesuatu memiliki alat dan persiapan. Alat dan persiapan seorang mukmin ialab akalnya. Segala sesuatu memiliki tunggangan (kendaraan) dan kendaraan seseorang ialab akalnya. Segala sesuatu memiliki penyangga dan penyangga agama ialah akal. Setiap kaum memiliki motivator, dan yang memotivasi para ahli ibadah ialah akaInya. Setiap pedagang memiliki barang dagangan, dan barang dagangan para mujahid ialah akal. Setiap keluarga memiliki pengatur, dan pengatur orang‑orang yang benar yang menisbatkan dirinya kepada‑Nya dan menyebut-nyebut‑Nya adalah akal. Dan setiap orang bepergian memiliki tenda, dan tenda orang‑orang mukmin ialah akal. ” (H.R. Al‑Harits bin Usamah dari Ibnu Abbas ra)

Umar bin Khathab ra pernah berkomentar mengenai akal dengan katanya: Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, dan harga diri seseorang adalah ahklaqnya.”

Seorang sastrawan menggambarkan akal sebagai berikut: “Teman setiap orang adalah akalnya, dan musuhnya adalah kebodohannya. Allah sungguh telah menjadikan. akal sebagai pangkal agama dan juga tiangnya.”

Betapa pentingnya peranan akal dalam kehidupan kita. Akal sebagai alat dan persiapan seorang mukmin dalam menjalani kehidupannya. Dan demi menyempurnakan serta menjaga akal kita agar bisa berfungsi secara optimal, maka kita harus menjadikan takwa sebagai bekal hidup kita.

“Berbekallah, dan sesungguhnya sebaik‑baik bekal adalah takwa dan bertakwalah kepada‑Ku hai orang‑orang yang berakal.” (Q.S. Al‑Baqarah [21:197)

Dari Sa’id bin al‑Musayyab bahwa Umar, Ubai bin Ka’ab dan Abu Hurairah ra pernah menghadap Rasulullah Saw lalu mereka bertanya: “Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mengerti itu?” Beliau menjawab: “Orang yang berakal. ” Mereka mereka bertanya lagi, “Siapakah orang yang paling ahli ibadah?” Beliau menjawab: “Orang yang berakal. Mereka bertanya lagi, “Siapakah orang yang paling utama?” Beliau menjawab: “Orang yang berakal. ” Mereka. bertanya lagi: “Bukankab orang yang berakal itu orang yang sempurna dalam menjaga barga dirinya, jelas kefasihannya, yang pemurah tangannya, dan mulia kedudukannya?” Lalu Beliau membaca Q.S. Az‑Zukhruf [43]:35 yang artinya: “Dan semua itu tiada lain adalah kesenangan kehidupan dunia, dan kebidupan akbirat itu di sisi Tubanmu adalah bagi orang‑orang yang takwa. Dan sesunggubnya orang‑orang yang berakal itu ialab orang yang bertakwa walaupun dalam kebidupan dunia ini ia tergolong rendah dan hina. ” (H.R. Al‑Harits bin Usamah)

Apa Akal Itu dan Hubungannya dengan Intelektual

Sayyid Hossein Nasr menyebut akal sebagai proyeksi atau cermin dari hati (qalb), tempat keyakinan dan kepercayaan manusia. Dengan itu akal bukan hanya instrumen untuk mengetahui, melainkan juga menjadi wadah bagi “penyatuan” Tuhan dan manusia.

Teori Akal Aktif dari Ibnu Sina dan Al‑Kindi maupun hierarki ilmu dari Al‑Farabi dapat menjelaskan hal itu. Dalam diri manusia, akal bersifat potent yang kemudian mewujud dalam bentuk jiwa (spirit).

Menurut Rhenis Meister Echart; di dalam jiwa seseorang terdapat sesuatu yang tidak diciptakan dan tidak mungkin dibentuk (oleh manusia). Sesuatu itu adalah intelect. ”

Akal, menurut Abi al‑Baqa’ Ayyub Ibn Musa al‑Kufi memiliki banyak nama. Tercatat empat nama yang menonjol:

(1)     Al‑lub, karena ia merupakan, cerminan kesucian dan kemurnian Tuhan. Akivitasnya adalah berdzikir dan berpikir.

(2)    Al‑bujab, karena akal ini dap’at menunjukkan bukti‑bukti yang kuat dan mnguraikan hal‑hal yang abstrak.

(3)     Al‑bijr, karena, akal mampu mengikatkan. keinginan seseorang hingga membuatnya dapat menahan diri, dan

(4)     Al‑nuba, karena akal merupakan puncak kecerdasan, pengetahuan dan penalaran.

Mungkinkah Akal Manusia itu Dikembangkan

“Dan janganlab kamu serahkan kepada orang‑orang yang belum sempurna akalnya. ” (Q.S. Al‑Nisaa’ [41]:5)

“Dan janganlab kamu memakan barta anak yatim lebib dail batas kepatutan dan janganlab kamu) tergesa‑gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa.” (Q.S. Al‑Nisaa’ [4]:6)

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa akal manusia itu mengalami perkembangan dari tidak sempurna menuju sempurna. Maka mengembangkan akal manusia agar menjadi lebih baik adalah sangat mungkin, sebagaimana yang telah diisyaratkan, dalam ayat di atas. Dalarn ayat tersebut dijelaskan bahwa manusia, itu mengalami perkembangan baik tubuh maupun kernampuan berpikirnya (kecerdasan)

Pernah imam Syafi’i ditanya: “Apakah kemarnpuan akal itu merupakan potensi yang dibawa sejak lahir?” Jawabnya: “Tidak, tapi akal. itu adalah hasil pergaulan dengan banyak orang dan berdiskusi dengan mereka.”

Di lain kesempatan, Imam Syafi’i pernah menganjurkan kepada siapa yang ingin akalnya menjadi jenius agar belajar matematika dengan perkataannya: “Siapa yang mempelajari matematika maka jeniuslah akalnya“.

Cara Mengopfimalkan Kinerja Akal

a. Mengatur Pola Makan

Kita mengenal. makanan empat sehat lima sempurna, yang sering didengungkan oleh banyak orang, di dunia terutama para ahli dari Barat, sebagai makanan yang paling sempurna, Yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Tapi sebenarnya prinsip makanan empat sehat lima sempurna bukanlah Yang terbaik buat tubuh manusia. Yang terbaik adalah prinsip makanan yang datang dari ajaran Islam yaitu halalan tbayiban. Prinsip makanan ini adalah yang terbaik yang dibutuhkan oleh tubuh manusia, karena memperhatikan aspek lahiriah maupun ruhiyah.

Seseorang pernah memberi nasihat yang baik: “Barangsiapa meninggalkan haram untuk.makan yang halal, maka jernihlah pikirannya. Oleh karena itu, yang Allah perintahkan kepada seluruh manusia adalah supaya mereka senantiasa mengonsumsi makanan yang halal lagi baik (halalan thayiban).

“Tiada wadah yang dipenubi oleh anak Adam lebih buruk daripada perutnya sendiri. Cukuplab bagi anak Adam beberapa suap makanan untuk menegakkan tulang sulbinya. Apabila terpaksa dia barus memenubinya,

maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya lagi minuman, sepertiga lainnya untuk napasnya. ” (H.R. Tirmidzi).

Ini adalah teori tentang bagaimana makan yang paling baik yang pernah 4iajarkan oleh Nabi Muhammad Saw beberapa abad yang lalu, sebelum para ahli Barat mengemukan teorinya. Mengapa teori ini begitu baik dan sempurna? Ini semua karena ketiga zat di atas yaitu air, udara dan makanan semuanya dibutuhkan oleh tubuh kita yang jika salah satunya kurang, maka fungsi tubuh juga tidak akan bisa bekerja secara optimal. Ketiga unsur tersebut harus senantiasa tersedia ‑ di dalam. tubuh kita dengan jumlah perbandingan yang seimbang, jika kita menginginkan selumh syaraf tubuh kita berfungsi secara optimal.

Ketika Al‑Mukaukis bertanya kepada Rasulullah Saw mengapa penduduk Madinah jarang sakit, maka Rasulullah Saw menjawab: “Kami adalab suatu umat yang tidak makan sebelum dirasa lapar, dan apabila kami makan tidak pernah sampai kenyang. ” (H. R. Abu Daud)

Al‑Baihaqi meriwayatkan dalam. Syfabul Iman dari Artha’ah, ia berkata: “Pada suatu ketika dokter‑dokter berkumpul menghadap raja, kemu’dian raja berkata kepada mereka, ‘Apa obat yang paling manjur untuk perut?’ Semua orang menjawab dengan pendapatnya masing‑masing, kecuali satu orang yang diam saja. Ketika mereka semua selesai berbicara, raja berkata kepada laki‑laki yang diam itu; “Apa pendapatmu?” la m.enjawab: “Mereka telah menjawab dengan bermacam‑macam dan semuanya mempunyai manfaat, tapi puncak itu semua ada tiga macam, yaitu jangan sekali‑kali makan kecuali kalian lapar; jangan makan daging yang dimasak kecuali sampai matang betul, dan jangan menelan makanan sampai kalian mengunyahnya dengan halus sehingga perut tidak kesulitan mencernanya.”

Seorang tabiin yang terkenal di zamannya Yahya bin Mu’adz berkata: “Barangsiapa banyak makan maka banyak dagingnya, siapa banyak dagingnya mak‑a besar syahwatnya, siapa besar syahwatnya maka banyak dosanya, siapa banyak dosa maka keras hatinya dan siapa keras hati maka hanyut dalam buaian dunia dan dekorasinya.”Il

Betapa hati‑hatinya sikap beliau di dalam masalah makanan sebagai cerminan sikap takwa beliau. Beliau mengajarkan pola makan sekaligus memilihkan proporsi makanan yang terbaik untuk tubuh kita. Beliau juga mengajarkan cara makan yang baik yang nanti bisa bermanfaat bagi perkembangan ruh dan akal. Pola dan cara makan seperti inilah yang dflakukan pula oleh para sahabat ra dan yang mengikuti jejaknya dengan baik, sehingga mereka terkenal dengan daya ingatnya yang kuat, sederhana bahasa jang diucapkan tapi luas maknanya. Demikianlah pengaruh makanan dalam membangkitkan kecerdasan akal.

b. Belajar dengan Cara yang Benar

Sesungguhnya langkah yang salah akan berakhir dengan penyesalan. Sementara langkah yang benar akan mendatangkan kesudahan yang baik, walaupuq,mungkin jalan yang dilaluinya itu penuh dengan onak dan duri. Belajar dengan cara yang benar akan mampu mengasah otak menjadi cerdas, menjadi lebih paham terhadap apa yang dipelajari.

Ilmu itu banya dapat dikuasai dengan belajar, kecerdikan juga begitu.Barangsiapa mengerjakan kebaikan, ia mendapatkannya. Sedangkan barangsiapa mengbindari kejelekan, ia akan terjaga darinya. ” (H.R. Al­ Tabrani dan Al‑Daruquthny)

Dari Anas ra Rasulullah Saw bersabda: “Menuntut i1mu itu wajib bagi setiap muslim. Orang yang menuntut i1mu itu dimohonkan ampunan baginya oleb semua makbluk bingga ikan‑ikan yang ada di laut. ” (H.R. Ibnu Abdil Barr)

“Karena belajar menjadi begitu menyenangkan, maka tak ada lagi batasan dalam diri saya. Kini saya tahu bahwa saya dapat belajar apa pun. Mengatakan bahwa kecerdasan saya berkembang sepuluh kali lipat bukan hal yang terlalu berlebihan.” (D.C. Cordova, Partner. Excellerated Learning Institute San Diego, California)”

Adapun ciri belajar yang benar adalah sebagai berikut;

1) Memiliki Kehendak yang Kuat

“Engkau ingin membangun istana emas, tetapi lemah di dalam menomoulkan emas. Sesungguhnva pembangun seiati adalah yang memiliki kemauan kuat untuk mewujudkan apa yang ingin dibangunnya.”

Kemauan yang kuatlah yang akan mampu menggerakkan seseorang untuk melangkah. Karena lemahnya kemauan seseorang menjadikan ia tidak mau melangkah walaupun sebenarnya ia orang yang disiplin dan pemberani.

“Barangsiapa yang mengbendaki keuntungan di akbirat, akan Kami tambab keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang mengbendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu babagian pun di akbirat.” (Q.S. Asy Syura [42]:20)

Adanya kemauan untuk menjadi lebih baik (berkat dorongan nilai takwa dan tawakal) akan menjadikan diri orang beriman mau melakukan perubahan dalam langkah hidupnya.

“Sesunggubnya Allab tidak mengubab keadaan suatu kaum sebingga mereka mengubab keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. ” (Q. S. Al­Ra’du [ 13 1: 11)

Untuk itu coba kita renungkan dan perhatikan sebuah nasihat di bawah ini:

“Bila kita mau, maka segalanya akan memberikan bantuan untuk terwujudnya cita‑cita kita. Oleh karena itu yang penting tanamkanlah tekad kuat kemauan kita. ” (Kaesar Aurelius, 12 1‑180)

Tanpa adanya kemauan yang kuat kita tak akan mungkin bisa maju ataupun meraih apa yang menjadi keinginan kita. Dengan demikian, langkah awal dalam meraih apa yang hendak kita raih, adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan kemampuan yang kuat dalam diri kita. Kalau kita belajar, kita harus bisa menumbuhkan semangat pada apa yang hendak kita pelajari, karena ini akan membantu kita dalam memahami pelajaran tersebut. Hilangnya kemauan yang kuat akan menyebabkan seseorang Mengalami kegagalan di dalam langkahnya sebagaimana yang pernah dialami oleh Nabi Adam As.

‘Dan sesunggubnya telab Kami perintabkan kepada Adam dabuiu, maka ia 1upa (akanperintab itu), dan tidak Kami dapatipadanya kemauan yang kuat ” (Q.S. Thaha [20]:115)

Sekarang yang jadi permasalahan adalah bagaimana cara menumbuhkan suatu kemauan yang kuat. Salah satu caranya adalah menumbuhkan cita‑cita yang tinggi.

Umar bin Khathab ra berkata: “Janganlah cita‑citamu rendah dan kecil. Menurut saya, perintang dan penghalang utama dalam mewujudkan semua bentuk kemuliaan adalah cita‑cita yang rendah.

Ahli hikmah berkata: “Cita‑cita yang tinggi itu pemicu kesungguhan.”

Seorang sastrawan berkata: “Cita‑cita yang tinggi adalah bibit karunia yang utama.”

“Jadikanlah kemauan yang sunguh‑sungggh itu sebagai mahkota jiwa. janganlah engkau hiduo sampai mengalami kemiskinan akan amal dan kehilangan kemauan bekerja (malas), dan yakinlah bahwa ilmu semata tanpa amal tidak akan menvelamatkan orang” (Imam Al‑Ghazali).

2) Disiplin

“Kebanyakan mereka, yang sukses adalah mereka, yang memiliki disiplin yang tinggi. Dan, yang gagal adalah yang tidak punya disiplin.”

Sudah dapat kita perkirakan dan bayangkan kengerian apa yang akan terjadi kiranya tatasurya ini be~alan dengan kemauannya sendiri. Mereka tidak lagi disiplin beredar di dalam garis edarnya. Mereka akan saling bertabrakan yang mengakibatkan kerusakan alam yang dahsyat. Tapi mereka adalah mikhluk yang disiplin terhadap perintah Allah, sehingga mereka tidak saling mendahului satu sama lain.

“Tidaklab mungkin bagi matabad mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendabului siang. Dan masing‑masing beredarpada garis edarnya.” (Q.S. Yasin [361:40)

Disiplin inilah salah satu kunci sukses untuk meraih segala sesuatu. Lihatlah mereka‑mereka yang telah sukses di dalam meniti karier dan mencapai prestasi tertinggi dalam hidupnya, tiada lain adalah orang‑orang yang memiliki tingkat kedisiplinan yang tinggi. Sedangkan tiada rasa disiplin akan membuka pintu kegagalan yang selebar‑lebarnya. Tidak disiplin inilah yang menjadikan pasukan Islam yang dipimpin oleh Rasulullah Saw pada waktu Perang Uhud menderita kerugian yang tidak sedikit. Mereka diberi perintah untuk tetap di atas gunung, jangan turun apa pun yang terjadi sampai perang usai. Tapi ternyata mereka tidak disiplin. Banyak di antara mereka turun gunung. Karena ulah mereka inilah pasukan Islam menjadi kocar‑kacir, walau awalnya mereka di atas angin terhadap musuhnya. Kejadian ini diabadikan oleh Allah dalam salah satu ayatnya agar umat Islam senantiasa mengambil pelajaran arti pentingnya sikap disiplin.

“Dan sesunggubnya Allab telab memenubi janji‑Nya kepada kamu, ketika kamu membunub mereka dengan seizin‑Nya sampai pada saat kamu lemab dan berselisib dalam urusan itu dan mendurbakai pedntab (Rasul) sesudab Allab memperlibatkan kepadamu apa yang katnu sukat.’ Di antaramu ada orangyang mengbendaki dunia dan di antara kamu ada orangyang mengbendaki akbirat. Kemudian Allab memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu; dan sesunggubnya Allab telab memaajkan

katnu. Dan Allab mempunyai karunia (yang dilimpabkan) atas orang­orang yang beriman. ” (Q. S. Ali Imran [ 31:15 2)

Disiplin itulah kata‑kata yang harus diingat jika ingin sukses. Apa gun.Anya jadwal yang baik, program yang matang, keberanian dan keuletan jika pelaksanaannya tidak pernah disiplin. Hilangnya rasa disiplin adalah pertanda lepasnya kesuksesan dari tangan kita. Oleh karena itu, jika suatu saat kita ikut dalam suatu permainan, maka disiplinlah kepada aturan mainnya. jika kita mendapat tugas maka disiplinlah dalam menjalankan tugas yang kita emban. jika kita sedang musyawarah, maka disiplinlah menjalankan putusan yang telah kita sepakati jika hal itu tidak bertentangan dengan syariat agama. Demikian pula jika kita ingin belajar dengn baik dan sukses, maka selalulah berdisiplin dalam belajar. Karena saya tidak melihat mereka‑mereka yang berhasil melainkan mereka yang selalu disiplin di dalam langkahnya.

3) Berani

“Yang menyebabkan seorang pejuang mengalami kekalahan adalah ketidakberanian melangkahkan kaki, padahal ia berada dalam kebenaran.”

Jika ingin sukses, jangan sekali‑kali takut melangkahkan kaki. jika ingin sukses di dalam berbisnis, jangan takut bersaing dan rugi ataupun susah. jika ingin berhasil maka jangan takut gagal. jika ingin bisa dalam belajar, jangan takut menghadapi sulitnya mata pelajaran. Sesungguhnya rasa takut yang demikian adalah rasa takut yang berlebihan dan akan melemahkan semangat sehingga, membuka pintu kegagalan buat dirinya.

“Maka kamu akan melibat orang‑orang’yang ada penyakit dalam batinya (orang‑orang munafik) bersegera mendekati mereka (Yabudi dan Nasrani), seraya berkata: “Kami takut akan mendapat bencana. ‑ mudab­mudaban Allab akan mendatangkan kemenangan (kepada rasul‑Nya), atau sesuatu keputusan dari sisi‑Nya. Maka karena itu, mereka menjadi menyesal terbadap apa yang mereka rabasiakan dalam diri mereka. ” (Q ‑ S

Al‑Maidah [5]:52)

Berani melangkah dan berani hidup menderita, serta tidak pernah takut berhadapan dengan siapa pun selain Allah, itulah salah satu tanda ketakwaan. Orang yang memiliki bekal takwa akan berani melangkah dan tak pernah berhadapan dengan segala rintangan. Memang demikianlah seharusnya kita sebagai orang yang mengimani Allah, harus punya keberanian melangkah di dalam kebaikan.

“Orang‑orangyang menyampaikan risalab‑dsalab Allab, mereka takut kepada‑Nya dan tiada merasa takut kepada seorang (pun) selain kepada Allab. Dan cukuplab Allab sebagai pembuat perbitungan. ” (Q. S. AI‑Ahzab [33]: 39)

“Sesunggubnya Allab akan berkata kepada sang bamba pada bari kiamat.‑ “Apakab yang mencegabmu mengubab kemungkaran ketika kamu melibatnya?” Maka sang bamba menjawab: Ta Rabb, aku takut kepada manusia. ” Maka Allab berkata: “Sebarusnya kepada‑Ku‑lab kamu lebib pantas merasa takut. ” (H. R. Ahmad dan Ibnu Maj A dari Abu Sa’id Al‑Khudri ra)

Ketahuilah, mereka yang sukses dalam hidupnya adalah mereka yang berani menghadapi tantangan zaman, walau amat berat. Mereka menjadi tegar di dalam hidupnya, walaupun duri‑duri tajam menghalangi peoalanan. Dengan keyakinan penuh kepada Allah sebagai wujud tawakaInya, bahwa Allah yang paling berkuasa dan tidak ada yang dapat melemahkan‑Nya. Ia yakin akan pertolongan‑Nya. Dan, ia yakin sepenuhnya jika la melindungi hamba‑Nya, maka tak akan ada yang bisa mencelakakan dirinya.

“(Yaitu) orang‑orang (yang menaati Allab dan Rasul) yang kepada mereka ada orang‑orangyang mengatakan: “Sesunggubnya manusia telab mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlab kepada mereka. ” Maka perkataan itu menambab keimanan mereka dan

mereka menjawab: “Cukuplab Allab menjadi penolong kami dan Allab adalab sebaik‑baik pelindung. ” (Q. S. Ali Imran [ 31:173)

Berani bersaing dan menghadapi segala tantangan yang menghalangi

gkahnya, adalah kunci pertama pembuka keberhasilan. Kita ingat bagaimana Sahabat Abdurahman bin Auf ra yang hanya bermodal uang dua ditham, tetapi berani bersaing dengan pedagang‑pedagang lain yang sudah lama menguasai pasar Madinah. Dengan senantiasa bersandar kepada Allah, ia berani bersaing dengan mereka. Dan akhirnya dalam waktu yang relatif singkat ia sukses, bahkan bisa menguasai pasar yang sebelumnya dimonopoli oleh orang Yahudi. Keberanian setelah disiplin inilah yang akan mengantarkan diri seseorang menuju sukses.

Ingatlah seumur hidupmu bahwa layang‑layang hanya dapat naik karena menentang angin dan bukan mengikut angin ” (Scopenhauer)

“Orang yang menjauhi sarang tawon karena takut akan sengatannya tak layak memperoleh madu. ” (Shakespeare)

Demikianlah orang yang takut melangkah karena takut gagal, tak akan merasakan manis dan nikmatnya keberhasilan.

Hanya mereka yang berani gagal total akan dapat meraih keberhasilan total.” (John F. Kennedy).

Ta Allab, aku berlindung kepada‑Mu dari sifat penakut. Aku berlindung kepada‑Mu dari keadaan bidup terbina. Aku berlindung kapada‑Mu dari fitnab dunia, dan aku berlindung kepada‑Mu dari siksa kubyr. ” (H.R. Bukhari dari Saad bin Abi Waqash ra dari kitab jihad)

4) Rajin, Tekun, dan Ulet.

Harga seseorang terletak pada apa yang ia cakap melakukan (Ali bin Abi Thalib ra)

Kita sudah lama mengenal istilah rajin pangkal pandai. Atau sebagaimana sebuah lagu yang sering diajarkan oleh guru penulis sewaktu masih SD: “Teronge bunder‑bunder, bocah sregep dadi pinter. ” Kenyataan memang demikian adanya. Karena jika kita rajin dalam mengupayakan sesuatu, maka kita akan menjadi ahlinya terhadap apa yang kita tekuni dan usahakan.

Ketakwaan dan tawakal yang baik, mampu menjadi faktor pendorong orang‑orang sebelum kita menjadi orang yang banyak berbakti, karena takut pada siksa Tuhan‑Nya sekaligus mengaharap cinta dari‑Nya.

“Sesunggubnya orang‑orangyang banyak berbakti benar‑benar berada dalam surga yang penub kenikmatan. ” (Q.S. Al‑Infithar [82]:13)

Dorongan agar kita menjadi orang yang tekun di antaranya adalah:

“Cafilab rezeki di dalam tanah yang tersembunyi. ” (H. R. Al‑Tabrani)

Mencari sesuatu yang tersembunyi adalah suatu hal yang sangat sulit, maka dibutuhkan kesabaran dan ketekunan untuk meneliti dan menajamkan pandangan untuk mengamati setiap sudut yang ada. Ketekunan akan mengantarkan seseorang menjadi ahli atas apa yang ia tekuni, sehingga jalan menuju kesuksesan menjadi terpampang lebar di hadapannya. Dan tekun terhadap peke~aan ini akan mendatangkan kecintaan Tuhan. Maka dari itu berusahalah menekuni semua pekerjaan yang baik, maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih memuaskan.

“Kegagalan belum tentu kegagalan jika kita tahu kiatnya (Dr. Ronald Niednagel)

5) Sungguh‑Sungguh.

“Hai manusia, sesunggubnya kamu telab bekerja sunggub‑sunggub menuju Rabbmu, maka pasti kamu akan menemui‑Nya. ” (Q.S. Al‑Insyiqaq [84]:6)

Keraguan atau setengah‑setengah di dalam melangkah akan mengakibatkan hasil yang diperolehnya juga tidak maksimal. Oleh karena itu, jika ingin memperoleh hasil terbaik di dalam pekerjaan kita (termasuk belajar), kita dituntut untuk melakukannya dengan kesungguhan hati dan mencurahkan segenap waktu dan pikiran serta potensi.

“Maka apabila kamu telab selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlab dengan sunggub‑sunggub (urusan) yang lain.” (Q.S. Alam Nasyrah [941:7)

Wahab bin Munabih ra berkata bahwa dalam Taurat ada dikatakan: “Barangsiapa ingin pandai mengenai Allah, maka hendaklah hidup khusyuk.”

Dan yang terbaik bagi kita adalah saat kita mencari dunia. Hendaknya kita berpikir seolah‑olah hidup selamanya sehingga kita punya semangat untuk meraih dunia sebaik mungkin. Sementara jika kita beramal untuk akhirat, maka beramallah seolah‑olah kita akan mati besok, sehingga kita bisa semangat sekaligus khusyuk dalam beribadah. Dari situlah kita akan menjadi lebih pandai dalam urusan dunia maupun akhirat. Sehingga kemungkinan akan mengalami kesuksesan adalah hal yang sangat mungkin sekali.

Bekerjalah untuk duniamu seakan‑akan kamu hidup selamanya, dan bekerjalah unluk akbiratmu seakan‑akan kamu mati besok. ” (H.R. Ibnu Asakir)

Umar bin Khathab ra berkata: “Sesungguhnya aku membawa hati dan jiwaku dalam setiap langkahku (selalu sungguh‑sungguh saat melanp.kah.) “

6) Bertahap (Memulai dari yang Mudah)

Jangan suka memulai pekerjaan dari sesuatu yang sulit karena akan membebani dirimu. Tapi mulailah dari yang paling mudah niscaya dirimu meniadi lebih siap untuk menghadapi sesuatu yang lebih sulit tingkatannya

Saya menjadi teringat kata teman saya sewaktu masih duduk dibangku SMA. Kalau kita ingin sukses dalam belajar, maka gunakanlah teknik burnas (bubur panas) dalam artian langkah belajar atau mengerjakan sesuatu, ibarat orang makan bubur panas. Saat orang makan bubur panas, tentu, ia akan mulai dari tepian bukan dari tengah, karena yang bagian tepi itu lebih dingin daripada yang tengah. Sehingga kalau kita mengerjakan soal, kelakanlah dari yang lebih mudah dahulu, terus be~alan menuju yang lebih sulit. Begitu pula saat menyelesaikan permasalahan hidup, selesaikanlah dari yang lebih mudah dahulu.

Kalau dipikir‑pikir memang ada benarnya juga. Karena dari situ kita akan mempunyai pengalaman dan bekal untuk menghadapi permasalahan yang lebih sulit. Hal itu sesuai dengan pengalaman dan perjalanan hidup kita di dalam menempuh jenjang pendidikan. Kita. tidak memulainya dari bangku SLTP atau yang sederajat. Tapi kita. memulai karier pendidikan. kita, dari TK ataupun SD. Hal ini karena bobot mata pelajaran untuk anak SLTP atau yang sede~at itu lebih sulit dari yang diajarkan di bangku SD atau TK. Seandainya kita langsung memulainya dari bangku SLTP yang mempunyai nota bene lebih sulit, tentu kita tidak akan bisa mengikutinya dengan baik.

Demikianlah, seharusnya kita memulai dari yang lebih mudah dalam segala hal, agar kita lebib siap untuk menghadapi pokok permasalahan Yang lebih sulit tingkatannya.

Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat (dalam kebidupan) (Q.S. Al‑Insyiqaq [84]:19)

“Sesunggubnya Allab Swt merelakan kemudaban bagi umat ini dan dia membenci kesulitan baginya.,, (H.R. Al‑Tabrani dari Mihjan bin Adral ra.)

7) Tidak Berlebih-lebihan dalam Belajar

Kesalahan yang banyak dilakukan orang di dunia ini adalah memaksakan diri yang berlebihan akan kerja tubuhnya sehingga melampaui batas. Sebagai contoh adalah kebiasan. para pelajar yang belajar wayangan karena besok pagi mau ujian. Langkah ini sebenarnya tidak tepat karena telah memaksa tubuh dan otak untuk kerja ekstra. Dan, biasanya hasil yang diperolehnya juga tidak bisa maksimal.

“Katakanlab: “Hai Abli Kitab, janganlab kamu berlebib‑lebiban (tnelampaui batas) dengan cara tidak benar dalam agamamu. Dan janganlab kamu mengikuti bawa nafsu orang‑orang yang telab sesat dabulunya (sebelum kedatangan Mubammad) dan mereka telab menyesatkan kebanyakan (manusia), dan mereka tersesat darijalan yang lurus. ” (Q.S. Al‑Maidah t51:77)

“Dan orang‑orangyang apabila membelanjakan (barta), mereka tidak berlebib‑lebiban, dan tidak (pula) kikir, dan adalab (pembelanjaan itu) di tengab‑tengab antara yang demikian. ” (Q.S. Al‑Furqan [25]:67)

‘Ambillab pekerjaan yang mampu kalian kejjakan. Sesunggubnya Allab Swt tidak merasa bosan sebingga kita sendirilab yang merasa bosan. (H.R. Bukhari Muslim dari’Aisyah ra)

belajar secara bertahap dan tidak berlebih‑lebihan inilah yang menjadi kebiasaan para sahabat ra dalam. menuntut ilmu. Tiap kali belajar Al­Quran, tidak lebih dari sepuluh ayat yang dipelajari, sebelum memahaminya betul. Dan hasilnya pun dapat kita saksikan kebanyakan. di antara mereka adalah orang yang hafal kitab suci AI‑Quran. Mereka adalah orang‑orang yang pandai di zamannya, serta orang‑orang yang cerdas, karetia menyesuaikan kemampuan akal mereka dengan AI‑Quran dan Hadits.

Abdullah bin Mas’ud ra berkata: “Kami mempelajari sepuluh ayatAl‑Quran dari Nabi Saw. Kami tidak mempelajari sepuluh ayat sesudahnya sampai kami mengetahui isinya.” Syarik ditanya: “Dari mengamalkannya?” Jawabnya: “Ya.” (H.R. Ibnu Asakir)

8) Kontinyu (Rutin)

Seseorang yang memiliki sikap ini, sebenarnya telah mendirikan benteng untuk mengawal imannya dari gangguan musuh. Sebaliknya tanpa sikap ini, seseorang telah membuka satu pintu kepada musuh untuk masuk ke dalarn hati dan merusak keimanannya. Oleh karena itu, supaya iman senantiasa ada dan tetap stabil, sikap istimrar (kontinyu) dalam berarnal sangatlah penting. la akan bertindak sebagai benteng yang akan dapat memelihara dan menyelamatkan iman dari serangan musuh, nafsu dan syaitan.

Oleh karena begitu baik dan pentingnya sikap istimrar dalarn berarnal ini, maka siapa saja yang memilikinya akan menjadikan dirinya di cintai oleh MIA Swt.

“Perkara agama yang paling dicintai Allab adalab apa‑apa yang pelakunya terus‑menems di atasnya. ” (H.R. Bukhari 3/36, Fathul Bari dan Mushm no. 784, 661)

Adapun kebaikan dari sikap istimrariyah yang dilakukan oleh seseorang Wah:

– Amalan yang dilakukannya akan lebih berkesan.

– jiwanya lebih tenang dan damai.

– Lebih dapat berlaku sabar.

– ‘Musuh‑musuhnya, seperti hawa nafsu dan syaitan, akan kesulitan menerobos masuk ke dalam hatinya.

“Dan janganlab kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benang yang sudab dipintalnya dengan kuat, menjadi cerai‑berai kembah. (Q.S. AI‑Nahl [161:92)

Demikian pula dalam masalah belajar ataupun yang lainnya, apabila dilakukan secara rutin atau kontinyu akan memberikan hasfl Yang lebih baik. Kecerdasan otak pun akan mengalami peningkatan jika diasah secara rutin.

9) Mengambil Pelajaran dari Setiap Kejadian

Abu Said ra berkata: bersabda Nabi Saw: “Bukanlab orang cerdik kecuali yang pemab tergelincir, dan bukan pula orang yang bijaksana kecuali yang berpengalaman. ” (H. R. Tirmidzi)

Ade Rai yang kita lihat sekarang ini sebagai atlet binaraga dengan tubuh kekar, dulunya adalah laki‑laki kurus dan bertubuh kecil. Tapi setelah ia berlatih dengan rutin dan tekun, jadilah ia atlet binaraga kenamaan di Indonesia.

Demikian pula dengan kecerdasan, insya Allah akan bisa ditingkatkan kemarnpuan jika biasa digunakan untuk berpikir. Sebagaimana bagian tubuh kita yang lainnya juga bisa dinaikkan kemampuannya jika dilatih dengan tekun. Sementara kalau tidak pernah dilatih, ada kecenderungan kemarnpuannya menurun.

Rasulullah Saw bersabda: “Hai Abu Dzar tidak ada akal yang baik seperti akal yang digunakan untuk berpikir. ” (H.R. Ibnu Hibban dalam Shahihnya juga Al‑Hakim dan ia mengatakan sebagai hadits yang shahih)

Maka termasuk langkah yang baik dalam meningkatkan kemarnpuan kecerdasan seseorang adalah senantiasa memikirkan dan mengambil pelajaran dan hikmah atas setiap kejadian yang dilihatnya.

“Maka Kamijadikan yang demikian itu peringatan bagi orang‑orang di masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian, serta menjadi pelajaran bagi orang‑orang yang bertakwa. (Q ‑ S . Al‑Baqarah [ 2 ]:66)

“Seorang yang berakal bendaklab meneliti benar‑benar suasana zamannya, berbati‑bati dalam tindakannya serta menjaga baik‑baik

10) Bertanya Bila Tidak Tahu

Bermusyawarahlah dengan orang yang berpengalaman, karena pengalamannva yang diperolehnva dengan harga yang mahal diberikan kepadamu secara gratis.” (Nasihat Luqman kepada putranya)

Kesalahan yang sering dilakukan oleh mereka para penuntut ilmu adalah malu atau tidak mau bertanya padahal sebenarnya ia belum jelas tentang pelajaran yang disampaikan oleh sang pengajar. Dengan tidak mau bertanya padahal belum paham, akan mengakibatkan kebingungan sehingga mengganggu kinerja otak yang akan berakibat tidak’bisanya ia berpikir dengan baik. Sementara kalau orang tersebut bertanya, maka kebingungan tersebut akan hilang, ia akan menjadi paham dan kinerja otak pun tidak terganggu. Dan, jika masukan informasi ini merupakan suatu pengetahuan baru akan merangsang kecerdasan IQ untuk meresponnya, dan meningkatkan kemampuannya agar bisa menyesuaikan dengan informasi ini. Maka wajar saja kalau kita tidak mengerti akan sesuatu, dianjurkan untuk bertanya kepada mereka yang tahu agar kita punya masukan sebagai bahan pertimbangan untuk menyikapi dan menilai apa yang belum kita ketahui.

“Maka bertanyalab kepada orang yang mempunyai pengetabuan fika kamu tidak mengetabui. ” (Q.S. Al‑Nahl [16]:43)

Dan, seperti juga yang disampaikan oleh Ahnaf bin Qais ra saat ditanya; “Dengan cara apa kebenaranmu menjadi banyak dan kekeliruanmu menjadi sedikit dalam urusan dan kenyataan hidup yang kau hadapi?” Dia menjawab, “Dengan meminta pandangan orang‑orang yang berpengalaman.”

Saya menjadi teringat cerita anak paman saya, dan setiap teringat cerita itu saya ingin tertawa. Ceritanya kurang lebih begini bahwa suatu saat nenek/ kakeknya sakit mata. Dan kebetulan. di meja itu ada lem glukol. Entah malu atau gengsi ia tidak tanya terlebih dahulu. Lem glukol ini langsung dioleskan ke matanya, mungkin dikiranya salep mata. Setelah ditunggunya beberapa saat, ternyata ia tidak bisa membuka matanya karena lengket kena lem ini. Lantas ia memanggil anak paman saya tersebut. Lantas anak paman saya tersebut bertanya latar belakangnya kok sampai begitu. Setelah mendengar keterangan ini, anak paman saya tertawa terpingkal‑pingkal dan menganjurkan neneknya untuk membasuh muka. Kejadian ini dapat kita jadikan pelajaran bahwa “Malu bertanya’itu tidak bisa melihat (mana yang baik dan mana yang buruk).”

11) Tidak Malas untuk Mengulangi

“Sesungguhaa kesuksesan yang hakiki tak akan pernah dinikmati oleh mereka yang malas.”

Salah satu sifat manusia adalah pelupa. Walaupun ia pernah mengerjakan sesuatu pekerjaan, kadangkala ia lupa. Maka untuk menjaga agar ia tidak lupa, ia harus sering mempelajari ulang apa yang pernah ia dapatkan. Pengulangan ini akan lebih melekatkan apa yang kita ulang dalam. benak kita.

“Demikianlab Kami mengulang‑ulangi ayat‑ayat Kami supaya (orang­orang) yang beriman mendapatpetunjuk dan yang mengakibatkan orang­orang musyrik mengatakan: “Kamu telab mempelajari ayat‑ayat itu (dari Abli Kitab),” dan supaya Kami menjelaskan Al‑Quran itu kepada orang­orangyang mengetabui. ” (Q.S. AI‑An’aam [6]:105)

Cuma yang jadi permasalahan adalah adanya perasaan enggan untuk mengulang pelajaran atau apa yang pernah ia dapatkan.

“Dan sesunggubnya Kami telab mengulang‑ulang kepada manusia dan Al‑Quran ini tiap‑tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkari(nya). ” (Q. S. AI‑Isra [ 17]:89)

12) Mencari Waktu yang Cocok untuk Belajar

“Berkata Musa: “Waktu untuk pertemuan (kami dengan) kamu itu ialab di bari raya dan bendaklab dikumpulkan manusia pada waktu matabari sepenggalaban naik. ” (Q.S. Thaha [201:59)

Bila orang pandai memilih waktu yang tepat di dalam langkahnya, akan bisa menghasilkan hasil yang lebih baik. Tapi jika dirinya tidak bisa memilih waktu yang tepat akan memperburuk sesuatu yang sebenarnya baik. Lebih jelasnya perhatikan ayat berikut:

‘Dan ujilab anak Yatint itu sampai wereka clikup umur urtuk kawin. Kemudian jika tnenitrut pendapatmu inereka telab cerdas (fiandai mernelibara barta), maka serabkanlab kepada tnereka barta‑bartalga. Dan janganlab kamu tnemakan barta anak yatim lebib dari batas kepatutan dan Oanganlab kamu) tergesa‑gesa (membelanjakaniga) sebelum mereka dea,asa. ” (Q. S. Al‑Nisaa’ [ 4 ]:6) ‑

Demikianlah Allah mengajarkan kepada kita untuk memilih waktu yang tepat dalam melangkah agar mendatangkan hasil yang paling baik. Demikian juga dalam belajar kita harus pandai‑pandai menyiasati dan mencari waktu yang tepat untuk belajar. Yang intinya agar kita bisa lebih konsentrasi dan punya waktu yang cukup untuk belajar, termasuk tempat yang mendukung untuk belaiar.

Pemilihan waktu yang tepat akan dapat mengoptimalkan fungsi akal kita, sehingga ia akan menjadi lebih baik dalam kerjanya. jika hal ini senantiasa dilakukan akan melatih otak untuk bekerja secara, baik sehingga akan menambah kecerdasannya. Dan jika pemilihan I waktu yang tepat ini diterapkan pada perbuatan yang lainnya, juga akan dipat menghasilkan hal yang lebih baik dan sempurna. Contohnya adalah kita dianjurkan untuk shalat tahajud sebagai ibadah tambahan di waktu malam, kenapa tidak di siang hari?

Salah satu hikmahnya (wallahu a’lam bishawwab) adalah agar kita lebih bias khusyuk sehingga iman semakin naik dan tidak mengganggu kerja yang kita lakukan di siang hari.

‘Dan pada sebagian malam bari sbalat tabajudlab kamu sebagai suatu ibadab tambaban bagimu; udab‑mudaban Rabb‑mu mengangkat kamu ke tempatyang terpuji. ” (Q.S. Al‑Isra 1171:79)

13) Tidak Mudah Putus Asa/Pantang Menyerah

Untuk mendapatkan sebutir mutiara kadang kita perlu megyelam seribu kali ke dasar lautan.

Orang yang mengerti realitas hidup adalah mereka yang menyadari bahwa jalan yang dilaluinya di dunia tidak selamanya mulus. Mereka sadar tanpa mengenal rasa lelah dan putus asa. Perjalanan ini masih panjang, maka dibutuhkan keseriusan, ketekunan keuletan serta kesabaran. Kalau seorang musafir keluar dari jalan yang benar, da:n menjadikan malamnya hanya untuk tidur, kapan akan sampai pada tujuannya? Sekali lagi ingatlah bahwa buah para pejuang sama sekali tidak akan pernah sia‑sia. Bukankah orang akan dibalas menurut kadar amalnya?

14) Banyak Bergaul dengan Orang yang Pand,ai

Kalau kita bergaul dengan orang yang baik maka kita akan belajar kebaikan darinya. Tapi jika kita bergaul dengan orang yang bodoh, maka kita akan belajar kebodohan darinya. Dan kalau kita bergaul dengan orang yang pandai, maka kita akan menjadi pandai pula karena kita akan banyak mendapat pelajaran dari mereka. Dan kalau kita b~nyak bergaul dengan .orang‑orang yang cerdas, maka akal kita juga akan terpacu pula untuk cerdas ‘we‑na berusaha menangkap dan mengikuti kecerdasan teman bergaul.

‘Duduklab kita bersama‑sama dengan orang besar, bertanyalah kepada ulama, dan bergaullab dengan orang yang bijaksana. ” (H.R. Thabrani)

Yahya menyampaikan kepadaku, dari Malik bahwa ia mendengar bahwa Luqman al‑Hakim membuat surat wasiatnya dan menasihati anaknya, ia berkata: “Anakku! Duduklah dengan orang yang berpengetahuan tinggi dan tetap dekat kepada mereka. Allah memberi kehidupan hati dengan cahaya kearifan sebagaimana Allah memberi kehidupan kepada tanah yang mati dengan hujan berlimpah‑limpah dari langit.” (H.R. Malik bin Anas)

Umar bin Khathab ra pernah berkata: “Janganlah Kita melibatkan diri pada sesuatu yang tidak bertnanfaat bagimu, hindarilah musuhmu, dan hati‑hatilah dalam berteman kecuali dengan orang yang tepercaya, tidak ada orang yang tepercaya kecuali orang yang takut kepada Allah. janganlah kita berteman dengan orang yang durhaka karena kita akan belajar dari kedurhakaannya, janganlah kita memberitahukan rahasia dirimu kepadanya, dan musyawarahkan umsan dirimu dengan orang‑orang yang takut kepada Allah.”

Dan sering pula kegagalan langkah atau rusaknya akal itu terjadi karena pengaruh teman bergaul yang memiliki akal yang rusak sehingga penyesalanlah akhir dari itu semua. Sementara teman yangbaik akan menjadikan akalnya tetap teoaga baik bahkan kemampuan berpikimya akan bisa meningkat.

“Perumpamaan bergaul dengan orang sbalib itu adalab seperti bergaul dengan penjuallpembawa minyak wangi, sedangkan bergaul dengan orang jabat ibarat bergaul dengan tukang (pande) besi. Apabila bergaul dengan penjual minyak wangi adakalanya kita akan memperoleb pemberiannya, atau dapat membelinya. Sekurang‑kurangnya kita memperoleb bau wangi dari minyak tersebut. Sedangkan apabila bergaul dengan tukang (pande) besi, bisa sajapakaianmu terbakar atau paling tidak kita terkena bauyang tidak enak. ” (H.R. Bukhari‑Muslim)

“Kecelakaan besarlab bagiku; kiranya aku (dulu) tidak menjadikan si fulanjadi teman akrab(ku) .” (Q.S. Al‑Furqan [25]:28)

“Teman‑teman akrab pada bari itu sebagiannya menjadi musub bagi sebagian yang lain kecuali orang‑orang yang bertakwa. ” (Q. S. AI‑Zukruf [431:67)

15) Banyak Membaca

“Bila saya mempelajari satu masalab, maka itu lebib baik bagiku daripada bangun semalam suntuk. ” (Abu Darda’ ra)

Ada orang yang mengatakan membaca adalah membuka jendela dunia. Sehingga semakin banyak membaca, maka ia akan semakin banyak mengetahui keadaan dunia, karena dapat melihat dari berbagai sudut pandang. Manusia sebagai kbalifab fil ardbi sudah seharusnya menjadi manusia yang cerdas yang bisa melihat potensi dirinya dan alam sekitarnya dari berbagai sudut pandang. Untuk itulah manusia dianjurkan untuk membaca segala apa yang ia jumpai dari apa yang telah Allah ciptakan. Sesungguhnya Rasuluflah Saw memulai kesuksesan karimya dengan perintah dari Tuhannya untuk

membaca. Perintah ini kalau diteliti lebih jauh lagi adalah sangat tepat, karena dengan membaca ayat‑ayat Allah (kauniyah maupun kauliyah) harapannya menjadikan seseorang bisa melihat keagungan dan kebesaran Allah, lantas mengagungkan dan membesarkan‑Nya sehingga menjadi hamba‑Nya yang memiliki ketundukan yang sempurna di hadapan‑Nya.

“Bacalab dengan (menyebut) nama Rabbmu Yang Menciptakan. ” (Q. S. Al‑’Alaq [ 96 ]: 1)

Dengan banyak membaca, maka syaraf otak akan terlatih terkondisi dan terpola sehingga mempercepat kecepatan ia memberikan respon terhadap sebuah fenomena. Dengan banyak membaca, maka seseorang akan mendapatkan instrumen‑instrumen dasar yang bermanfaat mempercepat dan mempelancar proses berpikirnya, karena dengan banyak membaca ibaratnya ia mendapat penunjuk jalan, sehingga tidak bingung terlebih dahulu jalan mana yang harus dilaluinya.

“‘Kehebatan daya cipta adalah berkat rajin membaca sehingga kekayaan serta kebahagian apa pun dapat dicapai oleh orang vang banyak pengetahuan. ” (Sir George Bernad Shaw)

“Hampir semua orang hebat di dunia ini lahir dari orang‑orang yang keranjingan membaca buku‑buku!” (Andrew Carnegie)

Meskipun demikian, tapi yang perlu diingat di sini adalah bahwa yang, perlu dibaca adalah hal‑hal yang mendatangkan manfaat bukan hal‑hal yang justru mendatangkan keburukan buat dirinya.

16) Meninggalkan yang Tidak Berguna Bagi Dirinya

Jika engkau ingin sukses dalam kehidupan ini, maka ambillah apa-­apa yang ada manfaatnya dan tinggalkanlah segala yang tidak bermanfaat “

Melakukan sesuatu yang tidak berguna bagi dirinya, adalah termasuk tanda orang yang bodoh. Sementara meninggalkan apa yang tidak berguna bagi dirinya untuk berpindah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya

17) Tidak Menyia‑nyiakan Kesempatan yang Ada

“Banyak orang mengbadapi satu bari ternyata tidak mencapai sepenubnya, banyak pula orang yang menunggu bail esok ternyata tidak sampaipadanya;kalaukitamemandangajalkematiandanpeijalanannya, niscaya menjadi bend terbadap lamunan dan tipuannya.” (H.R. Ad Dailamiy)

Perasaan menyesal biasanya timbul ketika seseorang kehflangan kesempatan emas. Sebenarnya ia tak harus mengalami hal itu jika ia bisa memanfkatkan setiap kesempatan yang ada dengan sebaik‑baiknya. Sebuah kesempatan itu lebih mahal harganya dari intan pennata, karena ia tak datang untuk yang kedua kalinya.

“Manfaatkan lima perkara sebelum datang lima perkara lainnya, yaitu: bidupmu sebelum matimu, sehatmu sebelum sakitmu, senggang (luang)mu sebelum sibukmu, mudamu sebelum tuamu, kayamu sebelum miskinmu.” (H.R. Al‑Baihaqi dari Ibnu Abbas ra.)

Pemah Abu Bakar berkata kepada Umar ra, “Ketabuilab sesunggubnya bagi Allab amalan di waktu siang tidak akan diterima di waktu malam, dan amalan di waktu malam tidak akan diterima di waktu siang. “

Orang yang cerdas akan memahami arti pentingnya kesempatan, sehingga ia tidak ingin menyia‑nyiakan kesempatan yang ada. Sementara orang yang lemah adalah mereka yang malas‑malasan, menyia‑nyiakan sebuah kesempatan yang baik dan baru menyesal ketika kesempatan itu telah pergi meninggalkan dirinya.

Termasuk menyia‑nyiakan kesempatan adalah menunda sebuah pekerjaan, padahal sebenarnya hal itu bisa dike~akan saat itu juga, seperti yang dikatakan seorang penyair: “Tidak akan kutunda tugas bari ini untuk bari esok karena malas. Sesunggubnya bari bagi orang‑orang yang lemab adalab bail esok. “

18) Selalu Berprinsip Hari Ini Harus Lebih Baik dari dan Esok Harus Lebih Baik dari Hari Ini.

“Adanya perubahan ke arah yang lebih baik adalah tanda orang yang cerdas yang mau diuntung. Sedangkan adanya perubahan ke arah yang lebih buruk adalah tanda orang bodoh yang tidak mau diuntung.

Orang yang pandai adalah mereka yang selalu bisa menjadi lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Sama apalagi lebih buruk dari hari kemarin adalah sebagai suatu indikator ketid kcakapan seseorang di dalam bergulat dengan hari yang datafW saat itu.

“Barangsiapa yang bari ini sama dengan bail kemarin maka dia termasuk orang‑orangyang merugi.” (H.R. Ad‑Dailami)

Dengan demikian tiada jalan lain yang lebih baik kecuali berusaha dengan segenap potensi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sehingga jalan yang ditempuh oleh orang yang sadar akan hal ini adalah selalu berlomba‑lomba dalam kebaikan.

“Maka berlomba‑lombalab kamu (dalam membuat) kebaikan.” (Q.S. Al‑Baqarah [2]:148)

Perlombaan dalam kebaikan inflah yang akan memacu seseorang untuk selalu berusaha menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Sebab bila keadaannya sama tentu akan kalah dalam perlombaan. tersebut. Untuk itu jika kita hari ini sudah bisa menguasai satu bab, kita harus meningkat ke bab befflwtnya esok hari. Demikian seterusnya kita harus meningkatkan kemampuan kita untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

Usman bin Affan ra berkata: “Barangsiapa dari hari ke hari tidak bertambah kebaikannva, maka itulah orang yang berkemas‑kemas menuju neraka secara sadar. ” (H. R. Al‑Askariy)

Demikianlah orang yang memiliki bekal takwa akan senantiasa berhati‑hati dengan umur yang dimiliki, jangan sampai satu detik pun dari umurnya itu terlewatkan dengan sia‑sia. la dengan tawakalnya akan memerhatikan betul apa yang diperbuatnya dengan umurnya, karena kesadaran dirinya bahwa Allah itu senantiasa mengawasi dan akan menanyakan apa yang telah diperbuatnya. Maka dari itu, ia akan selalu menikmati umurnya dengan mengisi fial‑hal yang baik, yang berguna untuk meningkatkan derajat takwa dan tawakal, dengan cara berprinsip esok hari harus lebih baik dari sekarang dan sekarang harus lebih baik dari kemarin.

Allah berfirman dalam sebuah hadits qudsi: “Pada setiapfajar ada dua malaikatyang berseru, ‘Wabai anak Adam aku adalab bari yang baT, dan aku datang untuk menyaksikan amalanmu. Oleb sebab itu manfaatkanlab aku sebaik‑baiknya. Karena aku tidak akan kembali lagi sebingga bad pengadilan. ” (H.R. Tirmidzi)

Selain itu ia akalnya akan selalu terpacu untuk berpikir kreatif, yaitu mencari sesuatu yang bermanfaat buat dirinya agar bisa lebih baik dari keadaan sebelumnya. Dan hal, inilah yang menjadikan akalnya bertambah, kemampuan kerjanya meningkat dalam menganalisa sebuah kejadian.

19) Skala Prioritas

“Orang vang 12andai membuat skala prioritas akan lebih mudah m puncak kesuksesan.,”

Manusia di dunia itu memiliki banyak keinginan dan kepentingan, sementara yang ia inginkan adalah tercapainya semua itu. Padahal kenyataan yang tidak bisa dipungkiri lagi adalah adanya ketidaksempurnaan dan keterbatasan. dirinya, sehingga semua yang menjadi keinginan dan kepentingannya tidak mungkin bisa diraih semuanya. Untuk itulah manusia dituntut pandai‑pandai memilih dan memilah mana yang seharusnya didahulukan di antara kepentingan dan keinginan yang ada.

Ibnu Taimiyah berkata: “Sudah merupakan suatu kewajiban. untuk mendatangkan dan menyempurnakan kemaslahatan (kebaikan) serta Ada juga yang berkata: “Kalau engkau kehilangan dunia niscaya engkau masih bisa mencari gantinya. Tapi jika engkau kehilangan. Allah, maka engkau tak akan pernah mendapatkan ganti‑Nya.”

20) Selalu Optimis

“Kebaikan itu terletak dalam upaya meninggalkan pesimis.“ (Ahli Hikmah)

Rasa pesimis adalah awal sebuah kegagalan, sedangkan rasa optimis itu memberikan sebuah kekuatan jiwa untuk meraih sebuah keberhasilan. Untuk itulah jika kita ingin hidup sukses, kita harus bisa membangun rasa optimis di dalam diri kita.

‘Janganlab katnu bersikap lemab (pesimis), dan janganlab (pula) kamu bersedib bati, padabal kamulab orang‑orang yang paling tinggi (derajatnya), fika kamu orang‑orang yang beriman. ” (Q.S. Ali Imran [31:139)

Rasa optimis yang benar dari seorang hamba adalah. sikap tenang dirinya untuk meraih kesuksesan, karena yakin akan kemudahan dan pertolongan dari Allah pengatur setiap kejadian yang terjadi di alam ini. Semakin kuat kepercayaan akan kemudahan dan pertolongan Allah, akan semakin mempertebal sikap optimis dalam dirinya. Kepercayaan ini tak mungkin bisa hadir di hati seorang hamba kecuali ia bisa tawakal. kepada‑Nya. Semakin sempurna rasa tawakalnya, maka rasa optimis dalam dirinya juga semakin kuat.

Rasa tawakal inilah yang membuat pasukan Islam di Perang Tabuk, walaupun cuma berjumlah. sekitar 3000 orang, tidak dapat ditundukkan. oleh pasukan Romawi yang berjumlah sekitar 200.000 orang. Bahkan pasukan Islam yang hanya berjumlah kurang lebih cuma 7000 orang mampu menundukkan pasukan Parsi yang berjumlah kurang lebih 30‑000 pasukan dengan persenjataan yang lebih lengkap dan modern saat itu. Kejadian ini.

21) Istirahat yang Cukup

“Orang yang bijak akan selalu memberi kesempatan tubuhya untuk istirahat yang cukup.”

Sesungguhnya manusia itu bukanlah robot yang dapat bekerja terus‑menerus tanpa rasa lelah. Tapi manusia adalah makhluk yang bisa mengalami kelelahan, jika terus‑menerus melakukan aktivitas. Dan saat ia mengalami kelelahan, maka, efektivitas, kerjanya juga semakin menurun seirama dengan meningkatkan kelelahan dirinya. Bahkan saat kelelahan ini sampai pada titik jenuhnya, maka. manusia tidak akan dapat melakukan aktivitasnya sama sekali. Tubuh yang lelah akan menjadikan otak tidak bisa bekerja secara baik, sehingga kemampuan berpikir seseorang juga tidak sempurna. Semakin lelah tubuh seseorang, maka. semakin malas ia untuk berpikir. Dan untuk bisa memulihkan hal itu ia butuh istirahat yang cukup.

“Dialab yang menjadikan untukmu malam (sebagai) pakaian, dan tidur untuk istirabat, dan Dia wnjadikan siang untuk bangun berusaba.” (Q.S. Al‑Furqaan [25]:47)

Dengan demikian, kita menjadi mengerti bahwa istirahat yang cukup

itu bermanfaat untuk menyegarkan dan menjaga kestabilan kerja tubuh dan seluruh syarafnya, sehingga kemampuan berpikirnya juga bisa optimal. Contoh nyata dalam. hal ini adalah saat orang mengantuk karena kelelahan. Saat ia mengantuk maka ia menjadi malas berpikir, inginnya tidur saja. jelas orang ini akalnya tidak mungkin bisa bekerja secara optimal.

Muhammad Ibnu Yazdad meriwayatkan dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah Saw bersabda: “Tidur di pagi bari merusak jiwa dan tubuh), tidur di siang hari menambab semangat bekerja dan kreativitas, dan tidur di sore hari Penyebab kebodoban. “

Filed under: Tak Berkategori | Leave a comment »  

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Posted on 19 September 2010 by 328labbaika

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Filed under: Tak Berkategori | Leave a comment »  

PERBANKAN SYARIAH

Posted on 19 September 2010 by 328labbaika

PRINSIP DASAR OPERASIONAL PERBANKAN SYARIAH

Oleh : Achmad Baraba

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik kalangan akademisi

maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang IMF juga telah melakukan kajiankajian

atas praktek perbankan Islam scbagai alternatif sistem keuangan internasional

yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional yang

belakangan dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakstabilan yang

menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominannya sektor finansial

dibanding sektor riil dalam hubungan perekonomian dunia.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perdagangan uang dan

derivasinya tumbuh kurang lebih 800 kali lipat dibanding laju pertumbuhan sektor riil dan

semakin tidak terintegrasinya kegiatan sektor riil dengan sektor moneter sehingga timbul

berbagai distorsi dalam mengakselerasi pembangunan ekonomi dunia karena pengaruh

yang sangat kuat dari perilaku ekonomi yang spekulatif dan tidak berbasis pada kondisi riil

potensi ekonomi yang ada.

Tidak lama sebelum terjadinya krisis mata uang di Asia khususnya Asia Tenggara,

kawasan ini masih dinilai sebagai kawasan yang mempunyai iaju pertumbuhan ekonomi

yang menakjubkan oleh sebagian besar pakar dan lembaga keuangan internasional

namun sebenarnya telah ada pula yang mengingatkan bahwa pertumbuhan tersebut lebih

bersifat semu seperti gelembung sabun atau balon karena tidak mencerminkan

fundamental ekonomi yang kuat, yang tidak lain adalah kekuatan riil ekonomi dengan

tingkat produktifitas yang tinggi dan efisiensi ekonomi yang optimal.

Meskipun tidak semua mengakui secara terus terang tetapi disadari sepenuhnya bahwa

sistem ekonomi yang berbasis kapitalis dan interest base serta menempatkan uang

sebagai komoditi yang diperdagangkan bahkan secara besar-besaran ternyata

memberikan implikasi yang serius terhadap kerusakan hubungan ekonomi yang adil dan

produktif.

Pidato PM Malaysia DR. Mahathir pada sidang IMF di Hongkong tentang hal-hal tersebut

diatas dianggap sangat fenomenal dan menggugah kesadaran berbagai pihak untuk

setidak-tidaknya tergerak mempelajari lebih jauh kebenaran argumentasi yang muncul

tentang kerusakan sistem keuangan dunia, bahkan belakangan Soros pun sudah mulai

mengkritik sistem kapitalis yang kelewat bebas dalam pengaturan arus keuangan dunia.

Secara politis dan praktis upaya memperkenalkan sistem keuangan berdasarkan

pandangan Islam tersebut masih harus melewati jalan panjang tidak saja dari segi

pemantapan fondasi teoritis dan praktis tetapi iebih dari itu diperlukan kekuatan untuk

meyakinkan kelompok pelaku utama keuangan internasional dan negara maju bahwa

sistem keuangan yang berbasis pada prinsip ekonomi Islam dapat menjamin

terselenggaranya perekonomian dunia yang lebih adil dan membawa kesejahteraan umat

manusia sesuai dengan konsep Islam “rahmatan lil alamin”

Kajian atas kekayaan prinsip ekonomi Islam serta praktek ekonomi yang berlaku pada

masa Rasulullah khususnya pada periode Madinah telah lama dilakukan, sehingga pada

masa sekarang telah tumbuh dan berkembang berbagai pusat kajian akademis tentang

ekonomi Islam khususnya tentang lembaga keuangan Islam diberbagai negara bahkan

dinegara non muslim sekalipun seperti di Harvard Amerika, beberapa universitas di

London, Australia dan tentu saja di negara-negara berpenduduk muslim termasuk

Malaysia dan Indonesia.

II. KONSEP DASAR EKONOMI ISLAM

Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara

komprehensif dan universal baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta (HabluminAllah)

maupun dalam hubungan sesama manusia (Hablumminannas). Ada tiga pilar pokok dalam

ajaran Islam yaitu :

Aqidah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan

kekuasaan Allah sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan

berbagai aktivitas dimuka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridlaan Allah sebagai

khalifah yang mendapat amanah dari Allah.

Syariah : komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim baik

dalam bidang ibadah (habluminAllah) maupun dalam bidang muamalah

(hablumminannas) yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinannya.

Sedangkan muamalah sendiri meliputi berbagai bidang kehidupan antara lain yang

menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah.

Akhlaq : landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang

muslim yang taat berdasarkan syariah dan aqidah yang menjadi pedoman hidupnya

sehingga disebut memiliki akhlaqul karimah sebagaimana hadis nabi yang menyatakan

“Tdaklah sekiranya Aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlaqul karimah”

Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat yang

antara lain secara garis besar adalah sebagai berikut :

• Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar dan bukan

sebagai komoditi, sehingga tidak layak untuk diperdagangkan apalagi mengandung

unsur ketidakpastian atau spekulasi (gharar) sehingga yang ada adalah bukan

harga uang apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu tetapi nilai uang untuk

menukar dengan barang.

• Riba dalam segala bentuknya dilarang bahkan dalam ayat Alquran tentang

pelarangan riba yang terakhir yaitu surat Al Baqarah ayat 278-279 secara tegas

dinyatakan sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa

riba itu jika kamu orang beriman. Kalau kamu tiada memperbuatnya ketahuilah ada

peperangan dari Allah dan RasulNya terhadapmu dan jika kamu bertobat maka

untukmu polcok-pokok hartamu kamu tidak menganiaya dan tidak pula teraniaya.

• Larangan riba juga terdapat dalam ajaran kristen baik perjanjian lama maupun

perjanjian baru yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang

lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan.

• Meskipun masih ada sementara pendapat khususnya di Indonesia yang masih

meragukan apakah bunga bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya

telah menjadi kesepakatan ulama, ahli fikih dan Islamic banker dikalangan dunia

Islam yang menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan riba diharamkan.

• Tidak memperkenankan berbagai bentuk kegiatan yang mengandung unsur

spekulasi dan perjudian termasuk didalamnya aktivitas ekonomi yang diyakini akan

mendatangkan kerugian bagi masyarakat.

• Harta harus berputar (diniagakan) sehingga tidak boleh hanya berpusat pada

segelintir orang dan Allah sangat tidak menyukai orang yang menimbun harta

sehingga tidak produktif dan oleh karenanya bagi mereka yang mempunyai harta

yang tidak produktif akan dikenakan zakat yang lebih besar dibanding jika

diproduktifkan. Hal ini juga dilandasi ajaran yang menyatakan bahwa kedudukan

manusia dibumi sebagai khalifah yang menerima amanah dari Allah sebagai pemilik

mutlak segala yang terkandung didalam bumi dan tugas manusia untuk

menjadikannya sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan manusia.

• Bekerja dan atau mencari nafkah adalah ibadah dan waJib dlakukan sehingga tidak

seorangpun tanpa bekerja – yang berarti siap menghadapi resiko – dapat

memperoleh keuntungan atau manfaat(bandingkan dengan perolehan bunga bank

dari deposito yang bersifat tetap dan hampir tanpa resiko).

• Dalam berbagai bidang kehidupan termasuk dalam kegiatan ekonomi harus

dilakukan secara transparan dan adil atas dasar suka sama suka tanpa paksaan

dari pihak manapun.

• Adanya kewajiban untuk melakukan pencatatan atas setiap transaksi khususnya

yang tidak bersifat tunai dan adanya saksi yang bisa dipercaya (simetri dengan

profesi akuntansi dan notaris).

• Zakat sebagai instrumen untuk pemenuhan kewajiban penyisihan harta yang

merupakan hak orang lain yang memenuhi syarat untuk menerima, demikian juga

anjuran yang kuat untuk mengeluarkan infaq dan shodaqah sebagai manifestasi

dari pentingnya pemerataan kekayaan dan memerangi kemiskinan.

Dari uraian ringkas diatas memberikan gambaran yang jelas tentang prinsip-prinsip dasar

sistem ekonomi Islam dimana tidak hanya berhenti pada tataran konsep saja tetapi

tersedia cukup banyak contoh-contoh kongkrit yang diajarkan oleh RasulAllah, yang untuk

penyesuaiannya dengan kebutuhan saat sekarang cukup banyak ijtima’ yang dilakukan

oleh para ahli fikih disamping pengembangan praktek operasional oleh para ekonom dan

praktisi lembaga keuangan Islam. Sesuai sifatnya yang universal maka tuntunan Islam

tersebut diyakini akan selalu relevan dengan kebutuhan zaman, dalam hal ini sebagai

contoh adalah pengembangan lembaga keuangan Islam seperti perbankan dan asuransi.

III. PRINSIP DASAR OPERASIONAL BANK ISLAM

Sebagaimana diuraikan diatas prinsip-prinsip dasar sistem ekonomi Islam akan menjadi

dasar beroperasinya bank Islam yaitu yang paling menonjol adalah tidak mengenal

konsep bunga uang dan yang tidak kalah pentingnya adalah untuk tujuan komersial Islam

tidak mengenal peminjaman uang tetapi adalah kemitraan / kerjasama(mudharabah dan

musyarakah) dengan prinsip bagi hasil, sedang peminjaman uang hanya dimungkinkan

untuk tujuan sosial tanpa adanya imbalan apapun.

Didalam menjalankan operasinya fungsi bank Islam akan terdiri dari:

• Sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang

dipercayakan oleh pemegang rekening investasi / deposan atas dasar prinsip bagi

hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.

• Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana / sahibul mal

sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana (dalam hal ini

bank bertindak sebagai manajer investasi)

• Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak

bertentangan dengan prinsip syariah

• Sebagai pengelola fungsi sosial seperti pengelolaan dana zakat dan penerimaan

serta penyaluran dana kebajikan ( fungsi optional )

Dari fungsi tsb maka produk bank Islam akan terdiri dari :

• Prinsip mudharabah yaitu perjanjisn antara dua pihak dimana pihak pertama

sebagai pemilik dana / sahibul mal dan pihak kedua sebagai pengelola dana /

mudharib untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah

bagi hasil atas keuntungan yang akan diperoleh sedangkan kerugian yang timbul

adalah resiko pemilik dana sepanjang tidak terdapat bukti bahwa mudharib

melakukan kecurangan atau tindakan yang tidak amanah (misconduct)

Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib maka mudharabah

dibedakan menjadi mudharabah mutlaqah dimana mudharib diberikan

kewenangan sepenuhnya untuk menentukan pilihan investasi yang dikehendaki,

sedangkanjenis yang lain adalah mudharabah muqayyaddah dimana arahan

investasi ditentukan oleh pemilik dana sedangkan mudharib bertindak sebagai

pelaksana/pengelola.

• Prisip Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal

dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian

sesuai nisbah yang disepakati

Musyarakah dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara

periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

• Prinsip Wadiah adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda

kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut

sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan biaya

penitipan.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan maka wadiah dibedakan menjadi wadiah

ya dhamanah yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/barang

titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk

memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil

setiap saat diperlukan, sedang disisi lain wadiah amanah tidak memberikan

kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/dana yang

dititipkan.

• Prinsip Jual Beli (Al Buyu’) yaitu terdiri dari :

Murabahah yaitu akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan

penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos

pembelian dan keuntungan bagi penjual. Murabahah dapat dilakukan secara

tunai bisa juga secara bayar tangguh atau bayar dengan angsuran.

Salam yaitu pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang

diserahkan kemudian

Ishtisna’ yaitu pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk

pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan

dimuka sekaligus atau secara bertahap.

• Jasa-Jasa terdiri dari :

Ijarah yaitu kegiatan penyewaan suatu barang dengan imbalan pendapatan

sewa, bila terdapat kesepakatan pengalihan pemilikan pada akhir masa sewa

disebut Ijarah mumtahiya bi tamlik(sama dengan operating lease)

Wakalah yaitu pihak pertama memberikan kuasa kepada pihak kedua (sebagai

wakil) untuk urusan tertentu dimana pihak kedua mendapat imbalan berupa fee

atau komisi.

Kafalah yaitu pihak pertama bersedia menjadi penanggung atas kegiatan yang

dilakukan oleh pihak kedua sepanjang sesuai dengan yang diperjanjikan dimana

pihak pertama menerima imbalan berupa fee atau komisi (garansi).

Sharf yaitu pertukaran /jual beli mata uang yang berbeda dengan penyerahan

segera /spot berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada

saat pertukaran

• Prinsip Kebajikan yaitu penerimaan dan penyaluran dana kebajikan dalam

bentuk zakat infaq shodaqah dan lainnya serta penyaluran alqardul hasan yaitu

penyaluran dan dalam bentuk pinjaman untuk tujuan menolong golongan miskin

dengan penggunaan produktif tanpa diminta imbalan kecuali pengembalian pokok

hutang.

Dari uraian diatas maka produk perbankan Islam dalam prakteknya dapat diringkas

sebagai berikut :

Produk /Jasa Prinsip Syariah

Giro Wadiah yadhamanah

Tabungan Wadiah yadhamanah mudharabah

Deposito / rekening investasi bebas Mudharabah

Rekening investasi tidak bebas penggunaan Mudharabah muqayyadah

Piutang Murabahah Murabahah tidak tunai

Investasi Mudharabah Mudharabah

Investasi Musyarakah Musyarakah

Investasi assets untuk disewakan Ijarah

Pengadaan barang untuk dijual atau dipakai

sendiri

Salam atau ishtisna’

Bank garansi Kafalah

Transfer, inkaso, L/C, dll. Wakalah

Safe deposit box Wadiah amanah

Surat berharga Mudharabah

Jual beli valas (non speculative motive) Sharf

IV. PRINSIP DASAR AKUNTANSI BANK ISLAM

Dengan prinsip operasi yang berbeda dengan bank konvensional memberikan implikasi

perbedaan pada prinsip akuntansi baik dari segi penyajian maupun pelaporannya.

Laporan akuntansi bank Islam akan terdiri dari :

· Laporan posisi keuangan / neraca

· Laporan laba-rugi

· Laporan arus kas

· Laporan perubahan modal

· Laporan perubahan investasi tidak bebas /terbatas

· Catatan atas laporan keuangan

· Laporan sumber dan penggunaan zakat

· Laporan sumber dan penggunaan dana qard/qardul hasan

Beberapa hal yang menonjol dalam akuntansi bank Islam adalah :

• Giro dan tabungan wadiah dicatat / disajikan sebagai hutang dalam neraca.

• Rekening investasi mudharabah bebas / deposito dicatat/disajikan sebagai rekening

tersendiri antara hutang dan modal (bukan hutang).

• Rekening investasi tidak bebas dicatat terpisah sebagai off balance sheet account

dalam bentuk laporan perubahan posisi investasi tidak bebas.

• Piutang murabahah dicatat sebesar sisa harga jual yang belum tertagih dikurangi

dengan margin yang belum diterima

• Investasi mudharabah dan musyarakah disajikan sebesar sisa nilai modal yang

disertakan atau diinvestasikan

• Aset yang disewakan dicatat sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi

penyusutan.

• Pendapatan pada umumnya diakui secara cash basis sedang beban tetap secara

accrual basis.

• Bagi hasil antara mudharib dan sahibul mal dilakukan atas profit loss sharing atau

revenue sharing, sedangkan pendapatan bank yang berasal dari investasi dana

sendiri atau dari dana yang bukan berasal dari rekening investasi sepenuhnya

menjadi pendapatan bank, disamping itu pendapatan jasa bank sepenuhnya

menjadi pendapatan bank yang tidak dibagi hasilkan.

Prinsip akuntansi bank Islam mengacu pada Accounting and Auditing Standard for Islamic

Financial Institution yang diterbitkan oleh Accounting and Auditing Organization for

Islamic Financial Institution yang berpusat di Bahrain yang didirikan pada tahun 1991 atas

prakarsa IDB dan beberapa lembaga keuangan Islam besar dan sekarang telah

mempunyai anggota hampir seluruh lembaga keuangan Islam.

Bank Indonesia bersama IAI sedang dalam proses untuk mengadopsi standard tersebut

menjadi standar akuntansi bank syariah di Indonesia yang diharapkan selesai tahun ini.

V. PENUTUP

Dengan semakin kokohnya landasan hukum bank syariah di Indonesia melalui

penyempurnaan Undang-undang no 7 tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undangundang

no 10 tahun 1998 yang kemudian dilengkapi dengan kebijakan Bank Indonesia

berupa SK Direksi Bank Indonesia dan melihat potensi yang ada baik didalam negeri

maupun diluar negeri maka diperkirakan prospek tumbuh dan berkembangnya bank

syariah di Indonesia akan menunjukkan perkembangan yang menggembirakan mengingat

adanya peluang bank konvensional untuk membuka cabang atau mengkonversi

cabangnya menjadi cabang syariah.

Sementara itu sampai saat ini jumlah lembaga keuangan Islam diseluruh dunia telah

mendekati jumlah 200 buah tersebar baik dinegara berpenduduk muslim maupun

dinegara barat seperti di Inggris, Swiss, Denmark, dan lain-lain, juga di Amerika dan

Australia dalam bentuk koperasi-koperasi.

Diharapkan sistem perbankan Islam atau bahkan sistem ekonomi Islam akan menjadi

altematif sistem yang mampu mengatasi ketimpangan sistem keuangan internasional

yang sedang terpuruk dewasa ini.

Wallahualam.

1

PROBLEM PENGEMBANGAN PRODUK

DALAM BANK SYARIAH

Cecep Maskanul Hakim

Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah-DPNP

I. Pengantar

Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan Undang-undang

No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan langkah maju dalam perkembangan

perbankan, terutama bagi perbankan syariah. Dalam undang-undang ini perbankan

syariah diberikan perlakuan yang sama equal treatment dengan perbankan konvensional.

Padahal jika dilihat jumlahnya, ketika undang-undang itu disahkan, baru ada satu bank

syariah –Bank Muamalat- dan sekitar 70 BPR Syariah.1

Disahkannya Undang-undang No. 10 Tahun 1998 telah membuka kesempatan

lebih luas bagi bank syariah untuk berkembang. Undang-undang ini bahkan tidak saja

menyebut bank syariah secara berdampingan dengan bank konvensional dalam pasal

demi pasal, tetapi juga menyatakan secara rinci prinsip produk perbankan syariah, seperti

Murabahah, Salam, Istisna, Mudharabah, Musyarakah dan Ijarah; padahal dalam

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tetang Perbankan, nama syariah pun sama sekali tidak

disebut.

Meskipun tidak menyebut secara eksplisit, undang-undang No.7 Tahun 1992

tentang Perbankan sebenarnya telah cukup memberikan keleluasaan bagi bank syariah

untuk mengembangkan sendiri produknya, sebab undang-undang itu hanya mengikat

sistem perbankan konvensional. Hal itu dapat dilihat, baik dari sisi teoritis maupun

praktis, perbankan syariah telah mendapat tempat khusus. Sebagai contoh dalam

perpajakan ada ketentuan yang tidak mengenakan pajak jual-beli atas penjualan oleh

sebuah bank syariah, sepanjang penjualan itu merupakan bisnis murni bank syariah,

karena memang prinsip operasinya mengharuskan seperti itu. Oleh karena itu secara

teoritis semestinya produk bank syariah telah berkembang karena Bank Muamalat telah

didirikan sejak tahun 1992. Tetapi mengapa hanya Murabahah dan Bai’ Bitsaman Ajil

saja yang terus-menerus dipergunakan, seperti tidak ada produk lain yang bisa

dikembangkan?

Nampaknya karena kritik tersebut, pada tahun 1997 Bank Muamalat melakukan

workshop interen untuk mengembangkan sendiri produknya, dan tidak lagi “mengekor”

kepada produk-produk Bank Islam Malaysia Berhad. Para narasumber didatangkan dan

berbagai sumber digali, baik dalam bidang fiqih, ekonomi, perbankan maupun akuntansi.

Semua kemungkinan dijajaki dan diuji, paling tidak dalam tataran teori. Hasilnya

lumayan mengejutkan. Dari lokakarya itu ditemukan bahwa selama ini apa yang

diterapkan dalam produk-produk, baik liabilitas, aset maupun jasa ternyata telah

mengambil jalan yang lumayan berbeda dari produk asli syariah. Manajemen kemudian

bertekad untuk memperbaiki yang ada dan mengembangkan produk-produk syariah yang

1 Bandingkan dengan 400 bank konvensional dan 8000 BPR konvensional.

2

selama ini tidak “tersentuh.” Ternyata pengembangan produk syariah ke perbankan tidak

semudah yang diduga. Perdebatan yang tadinya hanya berkisar tentang hal-hal kecil

seperti penentuan harga terhadap nasabah, berkembang menjadi masalah berat seperti

time value of money, economic cycle, posisi harta dalam Islam, peran hakim syariah, dan

sebagainya. Selain itu sumber daya manusia juga bukan masalah kecil. Dengan beragam

latar belakang pendidikan, pengalaman dan bidang kerja para karyawan, pengembangan

produk tidak lagi menjadi tanggungjawab sebuah divisi, tetapi inter-divisi dan bahkan

bank secara keseluruhan.

Tulisan ini berusaha mengungkap problematika yang dihadapi dalam

mengembangkan produk pada bank Syariah. Sebagian besar bahan tulisan ini dirangkum

dari pengalaman pribadi penulis yang pernah bekerja di Bank Muamalat sebagai staf

yang membidangi pengembangan produk aset; sedangkan referensi yang dikutip

merupakan tambahan yang kebetulan sesuai.

II. Pendekatan yang berbeda-beda.

Sebelum membahas problematika yang terjadi dalam pengembangan bank

syariah, terlebih dahulu perlu dilihat pendekatan yang mempengaruhi pola

pengembangan produk bank syariah. Pendekatan ini membentuk paradigma yang

akhirnya memberi arah bagi perkembangan produk itu. Ketika pendekatan ini tidak satu

dan berbeda, tetapi memerlukan suatu penetapan keputusan (decision making), maka

yang terjadi adalah tarik menarik kepentingan, seberapapun kecilnya. Misalnya, jika

kemungkinan trade-off itu akan terjadi antara kepentingan nasabah dengan bank, maka

secara intuitif kepentingan bank lebih dahulu dilindungi, mengingat yang membuat

produk ini adalah orang bank itu sendiri.

1. Antara Akomodatif dan Asimilatif.

Pergumulan pendekatan yang sekarang masih berlanjut adalah antara

metode “akomodatif” dengan “asimilatif.”2 Metode akomodatif menekankan caracara

pragmatis dalam pengembangan bank syariah. Metode ini berangkat dari

asumsi bahwa saat ini tidak ada satupun situasi ideal bagi bank syariah untuk

melaksanakan secara murni apa yang terdapat dalam syariah. Karena itu bank

syariah adalah bank konvensional yang “disyariahkan” dalam segala

operasionalnya, baik produknya maupun transaksinya. Metode ini mengambil

dasarnya dari kaidah usul Fiqih: “Segala sesuatu dalam muamalah dibolehkan

kecuali ada dalil yang mengharamkannya.” Akibatnya tidak mengherankan jika

kemudian yang muncul ke permukaan adalah bank syariah yang produknya

merupakan fotokopi produk konvensional dengan perubahan sedikit disana-sini.

Misalnya, jika di bank konvensional ada “kredit modal kerja” maka di bank

2 Abdullah Saeed dari University Melbourne membagi pendekatan ini menjadi tiga, yaitu idealis, pragmatis dan

maslaha oriented. Dua yang pertama merupakan nama lain dari akomodasi dan asimilasi, sedangkan pendekatan

maslaha oriented yang berprinsip diantaranya bahwa bunga bukan riba sebagaimana yang dimaksud dalam Islam,

penulis tidak membahasnya karena tidak terlalu relevan. Lihat Abdullah Saeed, Capitalising on the Current Status

of the Interpretation of Fundamental Shariah Principles Applicable to Islamic Invesment Funds, paper

dipresentasikan pada Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997

3

syariah ada “pembiayaan modal kerja” dengan spesifikasi yang nyaris tidak

berbeda.

Jika terdapat bahwa produk Syariah tidak dapat mengakomodir produk

perbankan, maka menurut metode ini produk syariah, harus “direvisi” atau

disesuaikan kedalam produk perbankan. Maka tidak heran misalnya sampai saat

ini banyak bank syariah tetap meminta jaminan dari nasabah ketika ia

memberikan pembiayaan Mudharabah atau Musyarakah. Padahal hampir seluruh

ulama sepakat bahwa apabila seseorang melakukan Mudharabah, pemilik

modal/dana tidak boleh meminta jaminan dari pelaksana (mudharib).3

Metode asimilatif berfikir sebaliknya. Bank syariah merupakan salah satu

personifikasi atau invidividu abstrak4 dari orang yang melakukan kontrak (akad)

syariah-muamalah. Disebut salah satu disini karena pelaksanaan akad syariah

bukan hanya dapat dilaksanakan oleh bank, tetapi bisa juga oleh lembaga lain,

seperti multifinance, asuransi, perusahaan sekuriti dan sebagainya.

Konsekwensinya, semua produk bank syariah adalah penjelmaan dari produk

syariah. Jika misalnya bank syariah melakukan Murabahah (jual beli yang

keuntungannya disepakati oleh pembeli dan penjual) maka bank harus melakukan

jual beli dalam arti yang sebenarnya. Artinya bank memang melakukan penjualan

barang kepada nasabah dengan akte jual beli dan syarat-syarat sebagaimana

lazimnya sebuah transaksi penjualan.

Jika kemudian produk bank tidak sesuai dengan syariah, maka suka atau

tidak suka produk itu ditinggalkan. Sebab, berusaha untuk mencocokcocokkannya

dengan produk syariah akan membawa dampak kepada

ketidakmurnian produk syariah. Padahal produk syariah sudah sedemikian

lengkap dan baku. Metode asimilatif memandang bahwa bank adalah semata-mata

alat penerapan dari produk syariah yang tidak memiliki hak kapabilitas merubah

atau merivisi produk Syariah. Akan banyak kerancuan yang terjadi jika produk

syariah direvisi menurut sifat yang ada dalam produk perbankan.

Jika yang terjadi produk syariah tidak diterapkan karena ketentuan dalam

hukum positif tidak mengizinkan, maka ada dua hal yang harus dilakukan.

Pertama untuk sementara produk syariah disesuaikan dengan revisi seminimal

mungkin. Kedua harus ada upaya jangka panjang untuk mengamandir hukum

positif agar produk syariah dapat diakomodir didalamnya. Sebab, produk

perbankan syariah, sebagai penjelmaan produk syariah, memiliki karakter unik

yang berbeda dengan bank konvensional.

2. Antara Moneter dan Riil

3 Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh, Vol.IV, Maktabah , Damaskus, 1989.

4 Tentang kedudukan individu abstrak atau abstract personality (yang dalam bahasa Arabnya Syakhsiyyah

I’tibariyyah atau Syakhsyiyyah Hukmiyyah) dalam syariah, lihat Musthafa Ahmad Zarqa, Madkhal al fiqh

al’Aam, Vol.III hal. 256 dan Wahbah Zuhaily, ibid, Vol. IV hal 11. Lihat juga Kumpulan Fatwa Majelis Ulama

Indonesia, tentang Reksadana Syariah, hal 199.

4

Pendekatan yang juga mempengaruhi pengembangan produk bank syariah

adalah ambivalensi bank syariah yang berada diantara sektor riil dan moneter.

Disatu sisi, kata “bank” sendiri sudah menunjukkan bahwa lembaga ini memang

bergerak di bidang finansial alias moneter. Adalah logis jika kemudian produkproduknya,

termasuk dalam hal ini produk bank syariah, mengikuti

perkembangan produk finansial. Disisi lain para penulis ekonomi Islam umumnya

menggariskan bahwa Islam tidak mengenal perbedaan antara sektor moneter dan

sektor riil. Sektor moneter merupakan bayangan atau cermin dari sektor riil. Jika

sektor riilnya tidak ada maka bagaimana ada sektor moneter? Oleh karena itu

penciptaan produk finansial yang terlepas dari produk riil akan mengakibatkan

derivasi yang menyebabkan timbulnya bubble economics.

Ambivalensi seperti ini mengakibatkan pengembangan produk, terutama

derivative, menjadi lambat jika tidak terhenti sama sekali. Ada dua kutub yang

sama-sama dipelajari bank syariah di Indonesia dan masing-masing memiliki

pengaruhnya, yaitu Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan bank-bank Islam

Timur Tengah. BIMB, meskipun banyak dikritik karena sikap akomodatifnya

terhadap produk derivatif, berhasil merekayasa banyak produk sektor perbankan

dan keuangan Islam. Misalnya ada Pasar Uang Antar Bank Islam, Obligasi Islam,

Islamic Futures, Islamic Option, Islamic Swap, Islamic Securitization dan

sebagainya.5 Sementara bank-bank di Timur Tengah, meskipun mengklaim

sebagai pelaksana produk syariah secara konsisten, lambat mengembangkan pasar

uangnya. Apatah lagi produk-produk derivatifnya.

III. Problem Dalam Pengembangan Produk

Paradigma yang harus dipegang dalam pengembangan produk adalah bahwa

berbeda dengan yang ada dalam bank konvensional, yang memakai satu jenis transaksi

yaitu pinjaman, dalam bank syariah produk-produk harus dikembangkan mengikuti

karakter dan sifat produk syariah yang berbeda satu sama lain. Resiko dan jangka waktu

merupakan faktor kedua sesudah karakter dan sifat itu diletakkan. Misalnya, karakter

produk Murabahah adalah jual beli barang. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah

sebagai pembeli. Bank boleh meminta jaminan tambahan selain barang yang dibeli.

Ketika produk ini diterapkan pada pembiayaan konstruksi, tentu tidak tepat. Karena harus

ada barang yang diperjual belikan, bukan proyek yang bentuknya tidak nyata. Jika

dicocok-cocokkan dengan menjual beli bahan-bahan konstruksi seperti batu, pasir, semen

dan lain-lain, bank akan mendapat kesulitan dalam perincian barang. Kalau memaksakan

juga, ada sesuatu yang tidak bisa diperjual belikan, seperti tenaga kerja, dan untuk itu

harus digunakan produk lain yaitu Ijarah (sewa). Kalau sudah begini artinya Murabahah

tidak cocok untuk pembiayaan konstruksi. Ada yang lebih cocok, misalnya Istisna, yaitu

produk Syariah lain untuk jual beli, dimana bank bertindak sebagai pembeli barang yang

akan dibangun/ dibuat. Bank membayar secara bertahap kepada kontraktor dan setelah

selesai bank menjualnya kepada bohir.

5 Lihat Dr. Abdul Halim Ismail, Islamic Fund Manager, paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama tentang

Reksadana, Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.

5

Jika paradigma ini tidak dipegang, maka kecendrungan bankir adalah membuat

produk yang lebih dekat dengan produk konvensional. Alasannya sederhana, lebih mudah

dihitung, lebih mudah dibandingkan dan jelas ukurannya. Tabel 1 memberikan

perbandingan contoh produk syariah dan poduk keuangan dan perbankan.

1. Syariah versus Undang-undang dan Peraturan

Seperti yang disinggung sedikit dimuka, kendala yang dihadapi bank

syariah dalam mengembangkan produknya diantaranya jika terjadi

ketidakserasian antara aturan syariah dengan aturan yang berlaku dalam hukum

positif. Memilih diantara kedua ekstrim itu memiliki konsekwensi masingmasing.

Tabel 2 memberikan contoh kendala penerapan produk-produk syariah

dalam produk perbankan karena perbedaan antara hukum syariah dan perbankan.

2. Diversifikasi Produk

Kemana arah pengembangan produk bank syariah? Pertanyaan ini sering

ditanya mengingat berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992 diiringi sejumlah

harapan dari masyarakat muslim yang kebanyakan kaum menengah kebawah.

Dengan kata lain bank ini diharapkan untuk menjadi bank pembangunan. Padahal

status bank ini adalah swasta yang tentunya berorientasi kepada komersial.

Karena itu suka atau tidak suka produk bank syariah harus dikembangkan ke dua

arah ini.

Tuntutan masyarakat agar ada bank syariah di daerahnya juga menjadi

sumber diversifikasi produk. Daerah seperti Sumatera dan Kalimantan yang lebih

mengedepankan budi daya kehutanan dan perkebunan menuntut produk

pembiayaan dengan jangka waktu lebih panjang karena tidak mungkin mereka

dapat mengembalikan dana pembiayaan dalam jangka waktu satu-dua tahun,

padahal hasil perkebunan baru dapat dinikmati setelah 5 tahun.6 Ini berarti bahwa

produk syariah harus diarahkan ke arah produk investasi yang bisa dikembangkan

menjadi instrumen pasar uang antar bank syariah, dengan tujuan diantaranya

menjaga likuiditas. Sedangkan di daerah perkotaan, orang lebih suka dengan

jangka pendek, misalnya 2 tahun. Dengan demikian kategori pengembangan

produk harus ditambah dengan investasi dan retail.

Segmentasi jenis usaha merupakan faktor lain. Produk untuk perdagangan

tentu berbeda dengan produk konsumtif. Produk untuk sektor modal produksi

tentu berbeda dengan sektor distribusi. Begitu pula produk untuk pertambangan

bisa berbeda dengan produk untuk konstruksi. Sebagai contoh, kekeliruan bank

syariah selama ini terlihat ketika menerapkan Murabahah, yang merupakan

produk syariah untuk jual beli barang sekali jalan (one shot deal), pada sektor

6 Mungkin itulah sebabnya kebanyakan bank pertanian kurang berhasil karena pola perbankan kurang cocok untuk

produk perkebunan

6

perdagangan. Akibatnya Murabahah menjadi revolving, karakter yang hanya

dimiliki oleh Mudharabah dan Musyarakah.

Berbeda pula halnya jika kategori produk menurut resiko. Produk untuk

pembangunan masyarakat menengah ke bawah secara relatif lebih beresiko

ketimbang untuk masyarakat bisnis. Produk untuk peningkatan kesejahteraan

seperti ini harus sederhana, mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit. Sulitnya

adalah produk syariah apa yang cocok, karena bisa jadi segmennya bermacammacam.

Misalnya untuk pertanian (padi) produk Salam dapat digunakan. Tapi

untuk asongan, kelontongan, kerajinan dan sebagainya harus juga dicarikan

padanannya. Suka atau tidak, semua produk harus disimulasi untuk menghasilkan

produk yang tepat dalam kategori ini.

Menurut pengalaman, para praktisi bank syariah dalam berhubungan

nasabah pembiayaan, produk itu dibagi menurut tingkat kepercayaan yang telah

terjalin diantara keduanya. Untuk nasabah yang baru, biasanya tidak langsung

diberikan pembiayaan dengan kepercayaan penuh, seperti Mudharabah atau

Musyarakah. Tetapi diberikan produk jual beli, seperti Murabahah (atau Bai’

Bithaman Ajil menurut BIMB), Salam dan Istisna. Karena dalam produk ini bank

dapat menerapkan semua prinsip perbankan murni, seperti hutang, kewajiban

cicilan, jangka waktu, tingkat harga, jaminan tambahan dan sebagainya. Ketika

melalui produk pembiayaan ini kepercayaan nasabah sudah dapat dilihat, bank

kemudian menawarkan produk yang lebih beresiko, seperti Mudharabah. Pada

produk ini bank tidak dapat lagi membebankan resiko pada nasabah, karena

sepenuhnya ditanggung oleh bank. Kredibilitas, integritas dan accountibilitas

nasabah sebagai mudharib menjadi faktor penentu. Dan jika dengan produk

inipun nasabah bisa dipercaya, maka produk yang tertinggi tingkat resikonya,

yaitu Qardh (pinjaman tanpa bagi hasil) dapat diberikan. Pada tingkat ini nasabah

telah mencapai taraf prima (prime customer) karena tanpa jaminan dan tanpa

kewajiban memberikan tambahan, bank dapat memberikan pinjaman. Biasanya

diberikan untuk kebutuhan mendesak, berjangka waktu relatif pendek, tidak bisa

dilayani oleh produk lain dan kemungkinan besar tidak akan macet.

Kritik terhadap pengkategorian produk seperti ini adalah bahwa fasilitas

mudharabah hanya diberikan kepada nasabah yang besar-besar saja, karena hanya

mereka saja yang mampu melewati unsur-unsur perbankan teknis pada tahap

sebelumnya, seperti jaminan tambahan. Meskipun ini tidak melanggar syariah,

karena menyangkut pilihan kebijakan, maka dapat dipastikan bahwa perbankan

syariah akan melestarikan status quo ekses perbankan konvensional, yaitu hanya

strata masyarakat atas saja yang dapat menikmati fasilitas perbankan.

7

Tabel 1

Contoh Produk Syariah Dan Keuangan

PRODUK SYARIAH PRODUK PERBANKAN

Jual Beli

1. Murabahah : Jual beli yang keuntungannya disepakati penjual dan pembeli

2. Musawamah : Jual beli yang keuntungannya hanya diketahui penjual

3. Tauliah: Jual beli yang tidak ada keuntungan bagi penjual. (komisi)

4. Muwadhaah: Jual beli yang harganya dibawah harga jual (diskon)

5. Mutlaq: Tukar menukar uang dengan barang

6. Muqayadhah: Tukar menukar barang dengan barang

7. Sarf: Tukar menukar uang dengan uang

8. Salam: Jual beli yang harga dibayar lebih dulu, barang diserahkan kemudian

9. Istisna: Jual beli yang harga dapat dicicil, barang dibuat dan diserahkan kemudian

10. Wafa: Jual beli yang diiringi syarat untuk dibeli kembali

11. Urbun: Jual beli yang jika tidak diteruskan uang muka jadi milik penjual

Pembiayaan

1. Kredit Investasi

2. Kredit Modal Kerja

3. Kredit Konstruksi

Pembangunan

1. Kredit Usaha Kecil

2. Kredit Usaha Tani

3. Kredit untuk Koperasi

Konsumsi

1. Kredit pemilikan rumah

2. Kredit pemilikan kendaraan

Bagi Untung/Bagi Hasil

1. Mudharabah: Perkongsian pemodal (sahibul mal) dan pengelola (mudharib), keuntungan

dibagi menurut porsi yang disepakati sebelumnya sedangkan jika usaha rugi ditanggung

pemodal.

2. Musyarakah: Perkongsian para pemodal, keuntungan dibagi menurut porsi yang disepakati

sebelumnya, kerugian ditanggung bersama berdasarkan proporsi modal.

3. Muzaraah: Perkongsian pemilik tanah pertanian dan pengelola, pembagian hasil menurut

porsi yang disepakati sebelumnya.

4. Musaqat: Perkongsian pemilik tanah perkebunan dan pengelola, pembagian menurut porsi

yang disepakati sebelumnya.

Kredit Ekspor

1. Letter of Credit

2. Garansi Bank

Treasury

1. Spot

2. Forward

3. Swap

4. Option

Jasa

1. Ijarah: Sewa menyewa

2. Wadiah: Titipan

3. Wakalah: Perwakilan

4. Kafalah: Penjaminan

5. Hiwalah: Anjak Piutang

6. Ju’alah: Jasa khusus, sayembara

7. Qardh: Pinjaman

8. Rahn: Gadai

Simpanan

1. Giro

2. Tabungan

3. Deposito

Jasa

1. Transfer

2. Inkaso

3. ATM

8

Tabel 2

Contoh Kendala penerapan produk Syariah dalam perbankan

Produk Syariah Hukum Syariah Hukum Positif/ Perbankan Kendala bagi bank syariah jika

tetap berpegang kepada produk

syariah

Mudharabah

Musyarakah

Dana (modal) tidak boleh dijamin Dijamin (liabilitas, deposito/

tabungan)

Bank boleh meminta jaminan

tergantung resiko (Asset)

Bank harus menanggung semua

kewajiban

Tidak berbeda dengan bank

konvensional

Murabahah Bank menjual kepada nasabah

Tidak boleh diwakilkan kepada nasabah

yang mengajukan pembiayaan untuk

membeli barang.

Jika dilakukan jual beli harus ada

akta jual beli

Harus ada bukti penerimaan uang

oleh nasabah

Bank akan terkena pajak

pembelian.

Tanda terima barang oleh nasabah

tidak bisa dijadikan bukti.

Salam Setelah dibayar, petani berhutang gabah

yang akan diantar kemudian

Petani berhutang uang, harus

mengembalikan uang

Resiko harga bagah yang

fluktuatif akan merugikan

bank

Istisna Setelah dibayar (sebagian), penjual

(Nasabah) berhutang barang yang akan

diantar kemudian.

Penjual berhutang uang, harus

mengembalikan uang

Jika barang itu pesanan bohir,

bank beresiko tidak dibayar

bila terdapat cacat pada

barang.

Ijarah Muntahia

Bittamliik

Syariah hanya mengenal Operating Lease.

Jika ada opsi beli, maka itu hanya mengikat

bila diakadkan di akhir masa sewa

(tidak boleh dua akad/kontrak

dijadikan satu).

Operating Lease adalah produk

perusahaan jasa. Finance &

Capital Lease adalah produk

perusahaan keuangan

Opsi bersifat mengikat jika

dimasukkan dalam perjanjian.

Bank sulit mengeluarkan nasabah

yang menyewa dari

rumahnya.

Merugikan salah satu pihak bila

opdi tidak dilaksanakan.

9

Para bankir syariah sering mengeluh bahwa bank syariah terlalu banyak

mengembangkan produk pembiayaan dan tertinggal dalam produk interbank

(institutional) dan treasury. Mereka berfikir bahwa produk interbank memiliki

spesifikasi berbeda dengan produk pembiayaan. Padahal jika mereka kembali

kepada dasar produk perbankan, yaitu produk syariah, produk interbank dan

treasuri akan mereka disain dengan mudah. Inti produk syariah dalam hal ini

adalah menjelaskan hubungan (muamalah) yang melibatkan harta dan

menjelaskan hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan transaksi. Tinggal

dipertemukan antara transaksi interbank dengan produk syariah yang memiliki

karakter yang sesuai. Misalnya jika bank melakukan transaksi dengan bank

lainnya menggunakan pinjaman, maka produk yang bisa digunakan adalah Qardh

dan tidak boleh ada imbalan yang diperjanjikan. Jika dari dana itu dituntut

imbalan, transaksi itu harus menggunakan produk Mudharabah, yang

memungkinkan adanya keuntungan yang didapat, disamping juga kemungkinan

kerugian. Spesifikasi produk treasury dan institutional banking pada Mudharabah

ini adalah porsi bagi-hasil/ bagi-untung yang memiliki dana lebih besar (misalnya

70:30) dari yang biasa disepakati untuk nasabah deposan (misalnya 60:40). Yang

kedua biasanya mudharabah dan pinjaman dalam transaksi treasury berjangka

waktu lebih pendek dari produk liabilitas lainnya.

3. Penentuan Harga (Pricing)

Hal yang paling banyak mengundang perdebatan adalah penentuan harga,

terutama untuk produk pembiayaan. Hal ini disebabkan adanya faktor rujukan

(benchmark) sebagai bahan perbandingan. Padahal jika prinsip perbankan syariah

benar-benar dijalankan, para bankir tidak akan menghadapi kesulitan.

Masalah yang jadi bahan perdebatan adalah berapa tingkat keuntungan yang harus

dibebankan kepada nasabah sebagai penghasilan bank. Untuk produk jual beli

seperti Murabahah, Istisna dan Salam, bank dapat menentukan tingkat keuntungan

seperti halnya dalam perbankan konvensional, misalnya 12%. Tingkat keuntungan

ini lalu ditambahkan kepada harga beli dan menjadi harga jual kepada nasabah.

Tapi persoalannya tidak selesai sampai disitu. Perdebatan terjadi setelah timbul

pertanyaan apakah tingkat keuntungan itu lumpsum atau per annum. Dalam

syariah harga jual tidak boleh dua kali dalam satu akad. Artinya jika bank dan

nasabah menyepakati tingkat keuntungan 12 % per annum dari harga beli sebesar

Rp. 100 juta dan dalam jangka waktu dua tahun, berarti ada dua harga dalam satu

akad pembiayaan. Jika nasabah sudah mencicil hutangnya sampai 20 bulan lalu

menunggak, dan baru bisa melunasi sesudah 2 tahun setengah, maka harga

jualnya tidak lagi sebesar harga beli + 24 %, tetapi harga beli + 30 %. Itu

sebabnya mengapa bank syariah mendapat kritik tajam dari sebagian masyarakat,

karena penentuan harga seperti ini tidak berbeda dengan penentuan tingkat bunga

dalam bank konvensional.

10

Issue keterpisahan pasar finansial dari pasar riil timbul lagi dalam pembahasan

rujukan benchmark. Dalam suatu pembahasan produk, para dealer treasury

mengajukan penetapan fatwa Dewan Pengawas Syariah atas transaksi forward.

Ketika ditanya bagaimana menghitung harga beli valuta asing sesudah jangka

waktu 30 hari, para dealer memberikan rumus sebagai berikut:

Nominal Valuta Asing x Nilai Tukar [ 1 + ( 30/360 x 15%)]

Para ulama amat terkejut ketika mengetahui bahwa 15% itu tingkat bunga pasar,

dan mereka bertanya-tanya mengapa harus bunga yang dijadikan dasar

perhitungan. Apakah tidak ada alternatif lain? Celakanya masalah rujukan ini

bukan saja masalah nasional, tetapi juga merupakan fenomena internasional. Saat

ini kritik tajam dilontarkan kepada bank syariah karena menjadikan pasar uang

sebagai rujukannya. Islamic Development Bank, misalnya, masih menggunakan

London Inter-Bank Offer Rate (LIBOR) sebagai rujukan cost of fund dari dana

yang diberikan. Padahal rujukan itu tentunya didapat dari tingkat bunga. Karena

itu sebuah rujukan khusus bagi bank syariah masih dinantikan sebagai pengganti

pasar uang antar bank. Pernah ada usulan agar tingkat harga bank syariah merujuk

kepada tingkat harga di pasar riil dengan masing-masing sektornya. Misalnya

tingkat keuntungan pada sektor konstruksi adalah 20%. Maka bank dapat

mengenakan tingkat harga untuk jual beli konstruksi pada sekitar tingkat itu.

Namun hal ini masih memerlukan penelitian lebih mendalam, karena akan timbul

berbagai masalah, diantaranya kecemburuan antarsektoral. Misalnya, bisa saja

nasabah yang membeli barang konsumtif dengan cara Murabahah merasa

dirugikan karena dikenakan tingkat harga lebih tinggi dari mereka yang membeli

barang modal, juga dengan cara Murabahah, dengan tingkat harga yang lebih

rendah.

Kemampuan untuk mengidentifikasi perbedaan produk jual beli dari produk bagi

hasil membawa ekses pada penentuan tingkat harga ini. Tingkat keuntungan yang

ditentukan untuk produk jual beli, akhirnya menjadi cost of fund untuk semua

produk, termasuk produk bagi hasil. Celakanya, hal itu juga dihitung dengan

metode per annum. Maka tidak heran jika ada Mudharabah dengan bagi hasil

yang dibebankan kepada nasabah setara 20% per annum! Artinya nasabah

sebagai mudharib harus membayar bagi hasil kepada bank setara 20% pertahun!

Jika nasabah mendapat keuntungan lebih dari itu, ia hanya membayar 20%nya,

sedangkan jika ia rugi maka ia harus tetap membayar setara itu. Padahal

Mudharabah adalah produk bagi hasil yang kondisi pendapatannya tidak fixed,

tergantung situasi bisnis. Kerancuan ini timbul karena bank menganggap cost of

fund sebagai target yang wajib dipenuhi untuk mencapai tingkat keuntungan yang

akan dibagikan kepada nasabah penyimpan, tanpa memilah produk syariah

tertentu yang memiliki karakter seperti itu.

Jika demikian halnya, maka prinsip perbankan syariah hanya tersisa pada nama

produk, karena pada dasarnya paradigma konvensional juga yang diterapkan. Itu

11

terlihat pada proses yang dilakukan para bankir syariah dalam menetapkan asset

liability management. Mereka menentukan dulu berapa tingkat keuntungan yang

harus diberikan kepada nasabah penyimpan (dengan rujukan tingkat bunga yang

diberikan bank konvensional), lalu menetapkan tingkat keuntungan yang harus

dibebankan kepada nasabah pembiayaan (dengan rujukan yang sama). Dengan

kata lain, sebenarnya para bankir syariah selama ini menerapkan konsep biaya

(cost concept). Padahal jika paradigma ini dirubah dengan konsep pendapatan

(revenue concept) maka bank sebagai mudharib tidak memiliki kewajiban untuk

memberikan keuntungan jika memang belum bisa memperolehnya. Artinya cost

of fund bank adalah nol. Demikian pula jika bank sebagai penerima titipan untuk

penerapan wadiah pada produk giro.7 Karena itu bank syariah bebas menetapkan

keuntungan yang harus dibebankan kepada nasabah pembiayaan, bahkan bisa

lebih murah dari bank konvensional.

4. Sumber Daya Manusia

Masalah sumber daya manusia merupakan masalah yang paling rumit bukan saja

dalam pengembangan produk, tapi dalam bank syariah secara keseluruhan.

Bahkan problem ini juga bukan saja masalah lokal tetapi juga bank syariah di

dunia Islam internasional.8 Pendidikan yang dikelola pemerintah di dunia Islam

umumnya mengikuti pola bekas penjajah, yaitu memisahkan kehidupan ilmu dan

keduniaan dari agama. Akibatnya para lulusan sekolah itu menguasai ilmu

pengetahuan dan sedikit saja yang memahami masalah agama. Disisi lain

pesantren sebagai tempat pengembangan ilmu-ilmu berbasis agama tidak

mengembangkan ilmu-ilmu ‘aqli (rasio), sehingga para lulusannya mahir dalam

fiqih, usul fiqih, hadist dan sebagainya namun lemah dalam ilmu kealaman seperti

fisika, biologi, matematika dan lain-lain.

Hal yang sama terjadi dalam perbankan syariah. Ketika diminta mengembangkan

suatu produk, biasanya terjadi perdebatan yang cukup panjang antara orang-orang

yang berlatar belakang perbankan murni dengan yang beratar belakang syariah.

Jarang didapati dalam satu bank SDM yang memahami kedua ilmu dasar ini,

apatah lagi tentang perbankan syariah yang relatif baru di Indonesia.

V. Alokasi Penelitian dan Pendidikan

Di kalangan perbankan syariah, bahkan di negara berkembang pada umumnya,

penelitian dan pengembangan (research and development) belum mendapat

prioritas tinggi.9 Bank-bank syariah lebih banyak mengadakan seminar dan

konferensi untuk membahas issu. Demikian pula dengan penyediaan fasilitas

7 Bank biasanya menerapkan produk syariah wadiah yad dhamanah untuk giro dan sebagian tabungan, dan produk

mudharabah pada deposito dan sebagian tabungan lainnya.

8 Ausaf Ahmad, Development and Problem of Islamic Banks, IRTI-IDB, 1985

9 Khurshid Ahmad, Problem of Research in Islamic Economics, dalam Research and Methodology in Islamic Bank,

Syed Omar & (ed.), Pelanduk Publication, Selangor 1992.

12

pendidikan lanjutan untuk para karyawannya. Padahal di negara maju keduanya

dianggap sebagai investasi yang dapat diambil manfaatnya dalam jangka panjang.

Alokasi pendidikan, kalaupun ada biasanya diberikan bank syariah untuk

mengirimkan karyawannya ke pelatihan-pelatihan. Namun substansi pelatihan

seringkali diprioritaskan kepada masalah teknis perbankan, sementara materi

syariahnya diletakkan pada prioritas berikutnya. Padahal semestinya jika sumber

daya manusia di bank syariah ingin maju, maka kedua muatan ini harus

berimbang. Bahkan menurut pengalaman, lebih mudah menjadikan seorang yang

memiliki disiplin ilmu syariah menjadi seorang bankir, daripada melakukan hal

sebaliknya. Ada kecendrungan dari kalangan bankir syariah sendiri untuk

menganggap masalah syariah adalah masalah sepele. Bahkan ada yang

menganggap masalah syariah bukan urusan mereka, tetapi diserahkan sepenuhnya

kepada para ulama di Dewan Pengawas Syariah. Jika sudah begini, sumber daya

manusia di bank syariah tidak pernah berkembang, karena melestarikan dikotomi

apa yang disebut ilmu dunia dan ilmu agama. Ilmu dunia adalah ilmu-ilmu yang

dianggap mengurus maslah keduniawian semata, seperti ekonomi, politik, sosial

dan sebagainya, sedangkan ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang mempelajari

masalah keagamaan, seperti Qur’an, Hadist, Tafsir, Fiqih, Usul Fiqih dan

sebagainya.

VI. Kesimpulan dan Rekomendasi

Melihat problematika yang ada dalam pengembangan perbankan, dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa:

1. Pengembangan produk dalam bank syariah seringkali terjebak diantara kedua

aturan yang saling tarik menarik, yaitu syariah dan hukum positif. Perlu ada upaya

bersama untuk mencari jalan keluar, misalnya menyusun undang-undang bank

syariah tersendiri. Hal ini amat penting agar bank syariah dapat menunjukkan ciri

khas produknya dari yang dimiliki bank konvensional.

2. Pengembangan produk dalam perbankan syariah dapat mengikuti arah perbankan

konvensional, tetapi asas-asas produk syariah tidak boleh ditinggalkan. Semua

produk syariah dapat diterapkan untuk semua jenis kategori, tetapi harus

mengikuti konsekwensinya.

3. Perlu adanya usaha terus menerus mengembangkan teknis keuangan untuk

memberikan alternatif bagi perbankan syariah terhadap produk keuangan di dunia

konvensional. Rujukan (benchmark) keuangan merupakan contoh yang paling

jelas dalam hal ini.

4. Pengembangan produk bukan saja melibatkan sumber daya yang ada dalam

penelitian dan pengembangan, tetapi juga sumber daya yang mengerti dan

mendalami syariah, karena sumber daya manusia yang ada di bank syariah

sekarang ini belum memiliki pengetahuan di kedua bidang itu secara simultan.

Untuk itu Perlu dikembangkan sejak dini penggabungan pendidikan ilmu duniawi

13

dan ilmu agama sejak dini sekali dan ini harus dilanjutkan ke tingkat berikutnya

bahkan samnpai tingkat perguruan tinggi, sehingga dikotomi pengetahuan agama

dan pengetahuan dunia lama-kelamaan akan menipis. Ini bukan tugas perbankan

syariah semata, tapi tugas ummat Islam secara nasional.

RUJUKAN

.

1. Abdul Halim Ismail, Islamic Fund Manager, paper dipresentasikan dalam Lokakarya Ulama

tentang Reksadana, Holiday Inn, Jakarta, 29-30 Juli 1997.

2. Abdullah Saeed, Capitalising on the Current Status of the Interpretation of Fundamental

Shariah Principles Applicable to Islamic Invesment Funds, paper dipresentasikan pada

Islamic Funds Conference, Kuala Lumpur, 23-24 Juni 1997

3. Ausaf Ahmad, Development and Problem of Islamic Banks, IRTI-IDB, 1985

4. Khurshid Ahmad, Problem of Research in Islamic Economics, dalam Research and

Methodology in Islamic Bank, Syed Omar & Aidit Ghazali (ed.), Pelanduk Publication,

Selangor 1992.

5. Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Jakarta, 1999

6. Musthafa Ahmad Zarqa, Madkhal al fiqh al’Aam, Vol.III hal. 256 dan

7. Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhul Islamy Wa Adillatuh, Vol.IV, Maktabah , Damaskus, 1989.

KONSEP, OPERASIONALISASI, DAN PROSPEK PEGADAIAN SYARIAH DI

INDONESIA1

1. Pendahuluan.

Ratusan tahun sudah ekonomi dunia di dominasi oleh sistem bunga. Hampir semua

perjanjian dibidang ekonomi dikaitkan dengan bunga. Banyak negara yang telah

dapat mencapai kemakmurannya dengan sistem bunga ini di atas kemiskinan negara

lain sehingga terus – menerus terjadi kesenjangan. Pengalaman dibawah dominasi

perekonomian dengan sistem bunga selama ratusan tahun membuktikan ketidak –

mampuannya untuk menjembatani kesenjangan ini. Didunia, diantara negara maju

dan negara berkembang kesenjangan itu semakin lebar sedang didalam negara

berkembang, kesenjangan itupun semakin dalam.

Dalam kaitan dengan kesenjangan ekonomi yang terjadi, para ahli ekonomi tidak

melihat sistem bunga sebagai biang keladinya. Karena luput dari

pengamatan,Pemerintah di negara manapun dibikin repot dengan ulah sistem bunga

yang build – in concept – nya memang bersifat kapitalistik dan diskriminalistik.

Karena ketidak sadaran akan besarnya kelemahan sistem bunga, Pemerintah di negara

– negara itu menjadi sibuk menambalnya dengan berbagai kebijaksanaan dan

peraturan yang memaksa para pelaku ekonomi yang di untungkan sistem bunga agar

menaruh peduli kepada pelaku ekonomi yang dirugikan sistem bunga itu. Tetapi para

pelaku ekonomi yang diuntungkan sistem bunga dan telah menjadi konglomerat itu

kebanyakan lebih merasakannya sebagai paksaan daripada kewajiban, sebaliknya

para penyandang gelar ekonomi lemah (PEGEL) korban sistem bunga lebih

merasakannya sebagai belas kasihan dari pada hak. Dan pemasaran tapi sayangnya

sistem bunga yang berlaku secara otomatis menjaga jarak tetap diantara keduanya.

Namun di Indonesia, kita patut bersyukur bahwa sejak diundangkannya Undang –

Undang Nomor 7 Tahun 1992 dengan semua ketentuan pelaksanaannya baik berupa

Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Edaran Bank Indonesia,

Pemerintah telah memberi peluang berdirinya lembaga – lembaga keuangan syariah

berdasarkan sistem bagi hasil.

Sebagian umat Islam di Indonesia yang mampu mensyukuri nikmat Allah itu

mulai memanfaatkan peluang tersebut dengan mendukung berdirinya bank syariah,

asuransi syariah, dan reksadana syariah dalam bentuk menjadi pemegang saham,

menjadi penabung dan nasabah, menjadi pemegang polis, menjadi investor, dan

sebagainya. Lebih dari itu banyak pula yang secara kreatif mengembangkan ide untuk

berdirinya lembaga – lembaga keuangan syariah bukan bank lainnya seperti : modal

ventura, leasing, dan pegadaian.

1 Disajikan dalam rangka Dialog Ekonomi Syari’ah yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Perbankan

Syariah (PSPS) STIE “SBI” Yogyakarta, tanggal 25 Agustus 1997.

Dari pengalaman mendirikan bank syariah dan asuransi syariah, serta reksadana

syariah, diperlukan pengkajian yang mendalam terlebih dahulu, sehingga dengan

demikian untuk berdirinya pegadaian syariahpun diperlukan pengkajian terhadap

berbagai aspeknya secara luas dan mendalam.

2. Konsep lembaga gadai syariah.

Walaupun cikal bakal lembaga gadai berasal dari Italia yang kemudian berkembang

keseluruh dataran Eropa, perjanjian gadai ada dan diajarkan dalam Islam. Fikih Islam.

Fikih Islam mengenal perjanjian gadai yang disebut “rahn”, yaitu perjanjian menahan

sesuatu barang sebagai tanggungan hutang.

Dasar hukum rahn adalah Al Qur’an, khususnya surat Al – Baqarah ayat 282 yang

mengajarkan agar perjanjian hutang – piutang itu diperkuat dengan catatan dan saksi

– saksi, serta ayat 283 yang membolehkan meminta jaminan barang atas hutang2

Al – Qur’an, Surat Al – Baqarah, ayat 282 :

“ Hai orang – orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. … Dan

persaksikanlah dengan dua orang sakasi orang – orang lelaki diantaramu. Jika tak ada

dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi –

saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka seorang lagi

mengiangatkanya. … “

Al – Qur’an, Surat Al – Baqarah, ayat 283 :

“ Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu

tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang

dipegang (oleh yang berpiutang). … “

Dasar hukum lainnya adalah Sunnah Rasul, khususnya yang meriwayatkan Nabi

Muhammad s.a.w. Pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan harga yang

diutang dengan jaminan berupa baju besinya.3

Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah r.a., berkata :

“ Rasullulah SAW pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau

maggadaikan kepadanya baju besi beliau “.

Dasar hukum berikutnya adalah Ijma’ ulama atas hukum mubah (boleh)

perjanjian gadai. Selanjutnya yang menyangkut segi – segi teknis, seperti ketentuan

2 Al Qur’an dan Terjemahnya, Mujamma’ Khadim al Haramain asy Syarifain al Malik Fahd li thiba’at al

Mush – haf – asy – Syarif, Medinah Munawwarah, 1413 H, halaman 70 –71.

3 Sayid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 12, PT. Al – Ma’rif, Bandung, 1988, halaman 140.

tentang siapa yang harus menaggung biaya pemeliharaan selama marhun berada

ditangan murtahin, tatacara penentuan biayanya, dsb., adalah merupakan ijtihad yang

dilakukan para fukaha.

Unsur – unsur rahn adalah : orang yang menyerahkan barang gadai disebut “ rahin

“, orang yang menerima barang gadai disebut “ murtahin “, dan barang yang

digadaikan disebut “ marhun “. Juga merupakan unsur rahn adalah sighat akad.

Mengenai rukun dan sahya akad gadai dijelaskan oleh Pasaribu dan Lubis4

sebagai berikut :

1. Adanya lafaz, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai.

Lafaz dapat saja dilakukan secara tertulis maupun lisan, yang penting di dalamnya

terkandung maksud adanya perjanjian gadai diantara para pihak.

2. Adanya pemberi dan penerima gadai.

Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga

dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan

ketentuan syari’at Islam.

3. Adanya barang yang digadaikan.

Barang yang digadaikan harus ada pada saat dilakukan perjanjian gadai dan

barang itu adalah milik si pemberi gadai, barang gadaian itu kemudian berada

dibawah pengasaan penerima gadai.

4. Adanya utang/ hutang.

Hutang yang terjadi haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga

atau mengandung unsur riba.

Mengenai barang (marhum) apa saja yang boleh digadaikan, dijelaskan dalam

Kifayatul Akhyar5bahwa semua barang yang boleh dijual – belikan menurut

syariah, boleh digadaikan sebagai tanggungan hutang.

Aspek lainnya yang perlu mendapat perhatian dalam kaitan dengan perjanjian

gadai adalah yang menyangkut masalah hak dan kewajiban masing – masing pihak

dalam situasi dan kondisi yang normal maupun yang tidak normal. Situasi dan

Kondisi yang tidak normal bisa terjadi karena adanya peristiwa force mayor seperti

perampokan, bencana alam, dan sebagainya.

4 H. Chaeruddin Pasaribu, Drs., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., Hukum Perjanjian dalam Islam, Sinar

Grafika, Jakarta, 1994, halaman 115-116,

5 H. Abdul Malik Idris, Drs., dan H. Abu Ahmadi, Drs., Kifayatul Akhyar, Terjemahan Ringkas FIQIH

ISLAM LENGKAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, halaman 143.

Dalam keadaan normal hak dari rahin setelah melaksanakan kewajibannya adalah

menerima uang pinjaman dalam jumlah yang sesuai dengan yang disepakati dalam

batas nilai jaminannya, sedang kewajiban rahin adalah menyerahkan barang jaminan

yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sebaliknya hak dari

murtahin adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang

akan dipinjamkannya., sedang kewajibannya adalah menyerahkan uang pinjaman

sesuai dengan yang disepakati bersama.

Setelah jatuh tempo, rahin berhak menerima barang yang menjadi tanggungan

hutangnya dan berkewajiban membayar kembali hutangnya dengan sejumlah uang

yang diterima pada awal perjanjian hutang. Sebaliknya murtahin berhak menerima

pembayaran hutang sejumlah uang yang diberikan pada awal perjanjian hutang,

sedang kewajibannya adalah menyerahkan barang yang menjadi tanggungan hutang

rahin secara utuh tanpa cacat.

Diatas hak dan kewajiban tersebut diatas, kewajiban murtahin adalah memelihara

barang jaminan yang dipercayakan kepadanya sebagai barang amanah, sedang haknya

dalah menerima biaya pemeliharaan dari rahin. Sebaliknya rahin berkewajiban

membayar biaya pemeliharaan yang dikeluarkan murtahin, sedang haknya adalah

menerima barang yang menjadi tanggungan hutang dalam keadaan utuh. Dasar

hukum siapa yang menanggung biaya pemeliharaan dapat dirujuk dari pendapat yang

didasarkan kepada Hadist Nabi riwayat Al – Syafi’I, Al – Ataram, dan Al –

Darulquthni dari Muswiyah bin Abdullah Bin Ja’far :

“Ia (pemilik barang gadai) berhak menikmati hasilnya dan wajib memikul

bebannya (beban pemeliharaannya)”6

Ditempat lain terdapat penjelasan bahwa apabila barang jaminan itu diizinkan

untuk diambil manfaatnya selama digadaikan, maka pihak yang memanfaatkan itu

berkewajiban membiayainya. Hal ini sesuai dengan Hadits Rasullullah SAW :

Dari Abu Hurairah , barkata, sabda Rasullulah SAW :

“Punggung (binatang) apabila digadaikan, boleh dinaiki asal dibiayai. Dan susu

yang deras apabila digadaikan, boleh juga diminum asal dibiayai. Dan orang yang

menaiki dan meminum itulah yang wajib membiayai.” (HR. Al-Bukhari)7

Dalam keadaan tidak normal dimana barang yang dijadikan jaminan hilang, rusak,

sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan murtahin tidak menghapuskan kewajiban

rahin melunasi hutangnya8. Namun dalam praktek pihak murtahim telah mengambil

langkah – langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat

dilakukan penyelesaian yang adil.

6 Masjfuk Zuhdi, Drs., Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, CV. Haji Masagung, Jakarta, 1989,

halaman 156.

7 Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi Secara Islam, terjemahan Anshori Umar

Sitanggal dari Haajul Musykilah Al-Iqtisshaadiyah fil-Islam, Al-Ma’arif, Bandung, 1985, halaman 180.

8 Opcit, Kifayatul Akhyar, halaman 143

Mengenai pemilikan barang gadaian, berdasarkan berita dari Abu Hurairah

perjanjian gadai tidak merubah pemilikan walaupun orang yang berhutang dan

menyerahkan barang jaminan itu tidak mampu melunasi hutangnya.

Berita dari Abu Hurairah, sabda Rasullulah SAW., :

“ Barang jaminan tidak bisa tertutup dari pemiliknya yang telah menggadaikannya. Dia

tetap menjadi pemiliknya dan dia tetap berhutang “9.

Pada waktu jatuh tempo apabila rahin tidak mampu membayar hutangnya dan

tidak mengizinkan murtahin menjual barang gadaiannya, maka hakim/pengadilan dapat

memaksa pemilik barang membayar hutang atau menjual barangnya. Hasil penjualan

apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih dikembalikan

kepada pemilik barang tetapi apabila kurang pemilik barang tetap harus menutup

kekurangannya10.

Dalam hal orang yang menggadaikan meninggal dan masih menanggung hutang,

maka penerima gadai boleh menjual barang gadai tersebut dengan harga umum. Hasil

penjualan apabila cukup dapat dipakai untuk menutup hutangnya, apabila lebih

dikembalikan kepada ahli waris tetapi apabila kurang ahli waris tetap harus menutup

kekurangannya atau barang gadai dikembalikan kepada ahli waris setelah melunasi

hutang almarhum pemilik barang11.

Dari ketentuan-ketentuan yang tersedia dapat disimpulkan bahwa barang gadai

sesuai syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang piutang antara

individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat menurut

Muhammad Akram Khan adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana

bentuknya yang lebih tepat adalah al-qardhul hassan. Hutang piutang dalam bentuk alqardhul

hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat dipergunakan untuk keperluan

sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua pilihan, yaitu : dapat memilih

qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau penyandang dana (rabb al-mal)

sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah12.

Didalam bentuk al-qardhul hassan ini hutang yang terjadi wajib dilunasi pada waktu

jatuh tempo tanpa ada tambahan apapun yang disyaratkan (kembali pokok). Peminjam

menanggung biaya yang secara nyata terjadi se[perti biata penyimpanan dll., dan

dibayarkan dalam bentuk uang (bukan prosentase). Peminjam pada waktu jatuh tempo

tanpa ikatan syarat apapun boleh menambahkan secara sukarela pengembalian

hutangnya.

Apabila peminjam memilih qardhul hassan, rabb al-mal tentu saja akan

mempertimbangkannya apabila peminjam adalah pengusaha pemula dan apabila

peminjam memilih perjanjian mudharabah maka terlebih dahulu harus disepakati porsi

bagihasil masing-masing pihak dimana posisi peminjam dana adalah sebagai mudharib.

9 Opcit, Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam, halaman 180.

10 Opcit,Masail Fiqhiyah, halaman 156.

11 Opcit, Kifayatul Akhyar, halaman 144.

12 Muhammad Akram Kahan, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi (Kumpulan Hadits-hadits

Pilihan tentang Ekonomi), PT. Bank Muamalat Indonesia, Jakarta, 1996, halaman 179-184.

Dalam kaitannya dengan keperluan komersial, tentunya peminjam bukanlah orang

miskin karena dia mempunyai simpanan dalam bentuk harta tiak produktif (hoarding)

yang dapat digadaikan. Dengan demikian fungsi dari gadai disini adalah mencairkan atau

memproduktifkan (dishoarding) harta yang beku.

Dari uraian tersebut diatas, tidak tersurat sedikitpun uraian tentang lembaga gadai

syariah sebagai perusahaan, mungkin karena pada waktu peristiwa itu terjadi belum ada

lembaga gadai sebagai suatu perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada lembaga hutang

piutang syariah yang pada mulanya hanya menyangkut hubungan antar pribadi kemudian

berkembang menjadi hubungan antara pribadi dengan bank.

Pengembangan hubungan antar pribadi menjadi hubungan antara pribadi dengan

suatu bentuk perusahaan tentu membawa konsekuensi yang luas dan menyangkut

berbagai aspek. Namun hendaknya tetap dipahami bahwa lembaga gadai adalah

pelengkap dari lembaga hutang piutang. Hal ini juga mengandung arti bahwa hukum

gadai dalam keadaan normal tidak merubah status kepemilikan. Baru apabila terjadi

keadaan yang tidak normal, misalnya rahin pada saat jatuh tempo tidak mampu melunasi

hutangnya maka bisa terjadi peristiwa penyitaan dan lelang oleh pejabat yang berwenang.

Keadaan tidak normal ini bisa merubah status kepemilikan sehingga berkembang menjadi

jual beli tunai (tijari), jual beli tangguh bayar (murabaha), dan jual beli dengan

pembayaran angsuran (baiu bithaman ajil).

Bagaimana konsepsi lembaga gadai syariah dalam suatu perusahaan tentunya tidak

berbeda dengan lembaga gadai syariah dalam hubungan antar pribadi. Alternatif yang

tersedia untuk lembaga gadai syariah juga ada dua, yaitu hubungan dalam rangka

perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan, dan hubungan

dalam rangka perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk mudharabah.

Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau rabb almal

sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai

mudharib, tergantung akternatif yang dipilih. Aspek-aspek penting yang perlu

diperhatikan pada lembaga gadai perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan,

aspek sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek

pengawasan, dan lain-lain.

3. Operasionalisasi Lembaga Gadai Syariah.

Dengan memahami konsep lembaga gadai syariah maka sebenarnya lembaga gadai

syariah untuk hubungan antar pribadi sudah operasional. Setiap orang bisa melakukan

perjanjian hutang piutang dengan gadai secara syariah. Pada dasarnya konsep hutang

piutang secara syariah dilakukan dalam bentuk al-qardhul hassan, dimana pada bentuk ini

tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial. Gadai yang

melengkapi perjanjian hutang piutang itu adalah sekedar memenuhi anjuran sebagaimana

disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 283. Tidak ada tambahan biaya

apapun diatas pokok pinjaman bagi si peminjam kecuali yang dipakainya sendiri untuk

syahnya suatu perjanjian hutang. Dalam hal ini biaya – biaya seperti materai dan akte

notaris menjadi beban peminjam. Bunga uang yang kita kenal walaupun dengan nama

apapun tidak sesuai dengan prinsip syariah, oleh karena itu tidak boleh dikenakan dalam

perjanjian hutang piutang secara syariah. Perjanjian hutang piutang dalam bentuk alqardhul

hassan sangat dianjurkan dalam islam lebih utama daripada memberikan infaq.

Hal ini menurut Khan karena infaq menimbulkan masalah kehormatan diri pada

peminjam dan mengurangi dorongan dirinya untuk berjuang dan berusaha. Infaq katanya

diperlukan dalam kasus – kasus dimana pengembalian hutang tidak mungkin dilakukan.

Dengan demikian al – Qardhul hassan adalah lembaga bersaudara dengan infaq13.

Tanggung jawab ini beralih kepada satuan keluarga, RT/RW, Kelurahan, bahkan sampai

kepada negara.

Perjanjian hutang piutang juga diperlukan bagi keperluan komersiil. Dalam hal

perjanjian hutang piutang ini untuk keperluan komersiil, maka biasanya kelengkapan

gadai yang cukup menjadi persyaratan yang tidak dapat ditinggalkan. Ini membuktikan

bahwa sebenarnya pihak peminjam bukanlah orang yang miskin tetapi orang yang

mempunyai sejumlah harta yang dapat digadaikan. Pilihan yang terbuka untuk

kepentingan ini adalah melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk

al-qardhul hassan atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk

mudharabah.

a. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan.

Apabila pilihan seorang peminjam adalah pinjaman gadai dalam bentuk qardhul

hassan, maka biasanya peminjam adalah pengusaha pemula yang baru mencoba

membuka usaha. Pengusaha lamapun bisa memilih pinjaman gadai dalam bentuk

qardhul hassan apabila usahanya sedang lesu dan ingin dibangkitkan lagi. Perjanjian

hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-qardhul hassan adalah perjanjian yang

terhormat, oleh karena itu para pihak yang terlibat harus memperlakukan satu

samalain secara terhormat pula. Pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban

diselesaikan dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya

perjanjian yang lama dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang

gadaiannya. Apabila terjadi perbedan pendapat, maka p3erbedaan pendapat itu dapat

diselesaikan melalui arbitrasi atau pengadilan.

Biaya yang harus ditanggung peminjam meliputi biaya – biaya yang nyata –

nyata diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : bea materai, dan

biaya akte notaris. Selain itu untuk keutuhan dan pengamanan barang gadai mungkin

ada biaya pemeliharaan dan sewa tempat penyimpanan harta (save deposit box) di

bank atau ditempat lainnya. Biaya bunga uang apapun namanya dilarang dikenakan14.

b. Perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Seorang peminjam dan pemberi pinjaman dapat memilih pinjaman gadai dalam

bentuk mudharabah, apabila kedua belah pihak telah menghitung bahwa usaha yang akan

13 Ibid, Ajaran Nabi Muhammad saw tentang Ekonomi, halaman 182-183

14 Mengambil keuntungan pada jual beli uang yang berlaku sebagai alat tukar yang sah atau mengenakan

sewa atas modal uang yang berlaku sebagai alat tukar yang sah sering dipergunakan untuk menutupi kata

bunga.

dijalankan layak dan secara ekonomis akan menguntungkan. Perjanjian hutang piutang

dengan gadai dalam bentuk mudharabah adalah perjanjian yang mempertemukan antara

pengusaha yang ahli dalam bidangnya tetapi hanya mempunyai harta tidak lancar dengan

pihak lain yang mempunyai cukup dana tetapi tidak mempunyai bidang usaha. Kedua

pihak kemudian sepakat untuk pihak peminjam menjalankan usaha sedang pihak pemberi

pinjaman hanya memberikan dana yang diperlukan tanpa campur tangan dalam usaha itu

dengan agunan barang gadai. Keduanya juga sepakat pada suatu porsi bagi hasil tertentu

dari usaha yang dijalankan pada saat jatuh tempo semua hak dan kewajiban diselesaikan

dan apabila terjadi peminjam tidak mampu melunasi hutangnya perjanjian yang lama

dapat diperbaharui tanpa harus mengembalikan seluruh barang gadaiannya. Apabila

terjadi perbedaan pendapat, maka perbedaan pendapat itu dapat diselesaikan melalui

arbitrasi atau pengadilan.

Biaya yang harus ditanggung peminjam selain meliputi biaya – biaya yang nyata

– nyata diperlukan untuk sahnya perjanjian hutang piutang, seperti : bea materai, dan

biaya akte notaris, juga biaya – biaya usaha yang layak selain itu untuk keutuhan dan

pengamanan barang gadai mungkin ada biaya pemeliharaan dan sewa tempat

penyimpanan harta (save deposit box) dibank atau ditempat lainnya. Biaya bunga uang

apapun namanya juga dilarang dikenakan15.

Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank

syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang dapat

dikemukakan disini ialah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan agunan

sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik Kendaraan

Bermotor (BPKB), dll.

Sebagaimana halnya dengan lembaga gadai syariah pada hubungan antar pribadi,

lebaga syariah untuk hubungan antara pribadi dengan bank syariah juga mempunyai dua

bentuk, yaitu perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Operasionalsasi kedua bentuk tersebut sama dengan operasionalisasi lembaga gadai

syariah pada hubungan antar pribadi tersebut diatas.

Dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa lembaga gadai syariah pada

perbankan syariah adalah hal yang lazim ada. Karena adanya hambatan hukum positif

yang kita warisi dari pemerintahan kolonial, menyebabkan bank sekarang ini tidak

diperkenankan menerima agunan dan menyimpan gadai barang bergerak. Namun

menurut berita dalam praktek banyak bank – bank terutama yang berkantor diwilayah

kecamatan yang melakukan praktek menerima gadai barang bergerak terutama dalam

bentuk perhiasan.

Pemisahan jenis barang gadai inilah yang menyebabkan adanya jawatan yang

khusus didirikan untuk melayani kebutuhan masyarakat akan pinjaman gadai barang

bergerak. Tujuan semula dari jawatan ini adalah semata – mata untuk membantu

masyarakat yang membutuhkan kredit kecil. Modal jawatan untuk operasional dan

pengembangan semula dipasok dari anggaran negara sehingga misi utamanya adalah

15 ibid

sosial. Tujuan mencari untung tidak ditonjolkan dan jawatan dinilai cukup baik apabila

hasil usahanya dapat menutup biaya (breakeven). Dengan misi sosial yang sesuai dengan

misi al-qardhul hassan pada gadai syariah, maka perlu dicari dan dipertahankan bentuk

badan usaha yang cocok. Sesuai dengan panduan syariah perusahaan dapat saja

mendapatkan keuntungan yang besar tetapi hanya mungkin apabila dana yang tersedia

disalurkan dalam perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk al-mudharabah.

Karena gadai dalam hukum islam adalah merupakan pelengkap dari hubungan

hutang-piutang, maka operasionalisasi gadai syariah pada perusahaan bank syariah sudah

berjalan walaupun perlu penyempurnaan. Sedang pada perusahaan pegadaian yang sudah

ada hanya dimungkinkan apabila ada pemahaman kemauan yang kuat dari pimpinan dan

seluruh jajarannya untuk menerapkan perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk alqardhul

hassan dan al-mudharabah. Sumber-sumber modal tentu tidak lagi dicari dari

bank yang memungut bunga dan obligasi yang dijual kepada masyarakatpun tidak dengan

sistem bunga tetapi dengan sistem bagihasil.

Adanya keinginan masyarakat untuk berdirinya lembaga gadai syariah dalam bentuk

perusahaan mungkin karena umat Islam menghendaki adanya lembaga gadai perusahaan

yang benar-benar menerapkan prinsip syariat Islam. Untuk mengakomodir keinginan ini

perlu dikaji berbagai aspek penting, antara lain : aspek legalitas, aspek permodalan, aspek

sumber daya manusia, aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek

pengawasan, dan lain-lain.

a. Aspek Legalitas

Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin

Pemerintah. Namun sesuai dengan Peraturan pemerintah no. 10 tahun 1990 tentang

pengalihan bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Peusahaan Umum

(PERUM) Pegadaian16, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah

badan usaha tunggal yang diberi wewenang unutk menyalurkan uang pinjaman atas dasar

hukum gadai. Kemudian misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada

pasal 5 ayat (2)b, yaitu pencegahan praktek ijon, riba17, dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Dari misi Perum Pegadaian tersebut, umat Islam mempunyai dua pilihan, yaitu :

(1). Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang

sesuai dengan prinsip syriat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang

serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman.

Apabila sumbangan pemikiran umat Islam ini sulit dilaksanakan, umat Islam

mempunyai pilihan kedua;

(2). Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan

perubahan PP no. 10 tahun 1990 yaitu menghapus kata “riba” pada pasal 5 ayat (2)b,

dan kata-kata “badan usaha tunggal” pada pasal 3 ayat (1)a. Dengan usul yang kedua

ini maka umat Islam mempunyai peluang untuk berdirinya suatu lembaga gadai

dalam bentuk perusahaan yag dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

Islam.

16 Prospektus Perum Pegadaian, Jakarta, 16 Juni 1993, halaman 96-97.

17 Pengertian riba pada makalah ini menganut pengertian yang sama dengan pengertian yang menjadi latar

belakang berdirinya bank-bank Islam di seluruh dunia. Termasuk bunga bank dan bunga obligasi dalam

pengertian ini adalah riba.

Sebenarnya akan lebih baik apabila Perum Pegadaian dapat menerima pilihan

pertama, karena akan lebih mudah bagi umat Islam untuk mewujudkan keinginannya.

Penyesuaian untuk betul-betul menjadikan Perum Pegadaian perusahaan gadai yang

sesuai dengan misinya sebenarnya tidak terlalu sulit. Kebutuhan tambahan modal untuk

operasional barangkali bisa dipasok dari bank syariah yang sudah ada baik dalam dan

luar negeri. Pinjaman obligasi dari masyarakat mungkin juga bisa dibuatkan model yang

sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Namun andaikata Pemerintah dapat melepaskan status monopoli Perum Pegadaian

karena telah berubah misinya, maka perusahaan gadai syariah yang diharapkan dapat

diberi izin berdiri tentunya adalah perusahaan yang persyaratan modalnya cukup besar.

Kantor pusatnya hanya boleh didirikan di ibu kota Propinsi dan baru boleh membuka

cabang apabila telah mendapat penilaian sehat dari instansi yang berwenang. Masyarakat

tentunya tidak menghendaki terlalu banyaknya perusahaan gadai kecil-kecil milik

keluarga seperti buka warung, karena perusahaan gadai menyangkut kepentingan rakyat

banyak yang perlu mendapat perlindungan dan pembinaan pemerintah. Karena dalam

ketentuan syariah tidak dilarang mencari keuntungan melalui sistem bagihasil

mudharabah, bentuk yang paling cocok untuk suatu perusahaan gadai syariah adalah

Perseroan Terbatas.

b. Aspek Permodalan

Apabila umat Islam memilih mendirikan suatu lembaga gadai dalam bentuk

perusahaan yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, aspek penting

lainnya yang perlu dipikirkan adalah permodalan. Modal untuk menjalankan perusahaan

gadai cukup besar karena selain diperlukan dana untuk dipinjamkan kepada nasabah juga

diperlukan investasi untuk tempat penyimpanan barang gadaian.

Dengan asumsi bentuk perusahaan gadai syariah yang dikehendaki adalah perseroan

terbatas, maka perlu diupayakan saham yang dijual kepada masyarakat dalam pecahan

yang terjangkau lapisan masyarakat sehingga saham dapat dimiliki secara luas. Ada

kemungkinan pemegang saham perusahaan gadai syariah melebihi jumlah minimum

sehingga perlu didaftarkan kepada BAPEPAM sebagai perusahaan publik.

c. Aspek Sumber Daya Manusia

Suatu perusahaan gadai hanya akan mampu bertahan dan berjalan dengan mantap

apabila nilai barang yang dijadikan agunan cukup untuk menutup hutang yang diminta

oleh pemilik barang. Untuk menilai suatu barang gadaian apakah dapat menutup jumlah

pinjaman tidaklah mudah. Apalagi jenis barang yang mungkin dijadikan agunan gadai

sangat beraneka ragam. Belum lagi dengan kemajuan teknologi yang sangat cepat

mejadikan suatu barang lebih cepat ketinggalan jaman. Untuk dapat sedikit meyakini

nilai suatu barang gadaian diperlukan pengetahuan, pengalaman, dan naluri yang kuat.

Dengan kualitas sumber daya manusia yang menangani penaksiran barang gadaian sangat

menentukan keberhasilan suatu perusahaan gadai.

Penaksir gadaian adalah ujung tombak operasional perusahaan gadai, oleh karena itu

mereka perlu di didik, dilatih, dan digembleng pengetahuan dan ketrampilannya.

Diperlukan waktu yang cukup untuk melatih mereka. Selain penaksir barang, pada

perusahaan gadai syariah diperlukan juga analis kelayakan usaha yang andal untuk

menilai usaha yang diajukan pada perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk

mudharabah. Analis kelayakan usaha yang andal adalah tumpuan harapan bagi

perusahaan gadai syariah untuk memperoleh bagihasil yang memadai. Unutk juru taksir,

pada tahap awal barangkali perlu dipekerjakan kembali para pensiunan penaksir Perum

Pegadaian. Kemudian unutk para analis kelayakan usaha diperlukan tenaga-tenaga

sarjana yang berpengalamanminimal 2 taun. Calon-calon manajerpun perlu sipersiapkan

untuk pimpinan pusat maupun cabang.

d. Aspek Kelembagaan

Perusahaan gadai syariah membawa misi syiar Islam, oleh karena itu harus dapat

diyakini bahwa seluruh proses operasional dilakukan tidak meyimpang dari prinsip

syariat Islam. Proses operasional mulai dari mobilisasi dana untuk modal dasar sampai

kepada penyalurannya kepada masyarakat tidak boleh mengandung unsur-unsur riba.

Usaha-usaha yang akan dibiayai dari pinjaman gadai syariah adalah usaha-usaha yang

tidak dilarang dalam agama Islam.

Untuk meyakini tidak adanya penyimpangan terhadap ketentuan syariah diperlukan

adana suatu dewan pengawas yang lazimnya disebut Dewan Pengawas Syariah yang

selalu memonitor kegiatan perusahaan. Oleh karena itu organisasi perusahaan gadai

syariah sangat unik karena harus melibatkan unsur ulama yang cukup dikenal oleh

masyarakat setempat.

e. Aspek Sistem dan Prosedur

Menyandang nama syariah pada kegiatan hutang piutang gadai membawa konsekuensi

haraus efektif dan efisiensinya kegiatan operasional perusahaan gadai syariah. Oleh

karena itu sistem dan prosedur harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak meyulitkan

calon nasabah yang akan meminjamkan uang baik dalam perjanjian hutang piutang gadai

dalam bentuk al-qardhul hassan maupun hutang-piutang gadai dalam bentuk almudharabah.

Loket-loket dipisahkan antara yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang gadai

dalam bentuk al-qardhul hassan dan yang ingin memasuki perjanjian hutang piutang

gadai dalam bentuk al-mudharabah, namun harus dibuat fleksibel sedemikian rupa

sehingga terhindar adanya antrian panjang. Biasanya mereka yang ingin memasuki

perjanjian hutang piutang gadai dalam bentuk al-mudharabah adalah peminjam dalam

jumlah besar.

f. Aspek Pengawasan

Aspek pengawasan dari suatu perusahaan gadai syariah adalah sangat penting karena

dalam pengertian pengawasan itu termasuk didalamnya pengawasan oleh Yang Maha

Kuasa melalui malaikat-Nya. Oleh karena itu organ pengawasan internal perusahaan

yang disebut Satuan Pengawasan Intern (SPI) adalah merupakan pelaksanaan amanah.

Tanggung jawab organ pengawasan termasuk para pimpinan unit tidak hanya kepada

Dewan Komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tetapi juga harus dapat

mempertanggung jawabkannya dihadapan Allah SWT dihari akhir kelak. Termasuk

dalam organ pengawasan adalah Dewan Pengawasan Syariah yang terdiri dari para ulama

yang cukup dikenal masyarakat.

4. Prospek Pegadaian Syariah

Dengan asumsi bahwa pemerintah mengizinkan berdirinya perusahaan gadai syariah

maka yang dikehendaki adalah perusahaan yang cukup besar yaitu yang mempunyai

persyaratan dua kali modal disetor setara dengan perusahaan asuransi18 (minimum dua

kali lima belas milyar rupiah atau sama dengan tiga puluh milyar rupiah), maka untuk

mendirikan perusahaan seperti ini perlu pengkajian kelayakan usaha yang hati-hati dan

aman.

Prospek suatu perusahaan secara relatif dapat dilihat dari suatu analisa yang disebut

SWOT atau dengan meneliti kekuatan (Strength), kelemahannya (Weakness), peluangnya

(Oportunity), dan ancamannya (Threat) , sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength) dari sistem gadai syariah.

(1). Dukungan umat Islam yang merupakan mayoritas penduduk.

Perusahaan gadai syariah telah lama menjadi dambaan umat Islam di Indonesia,

bahkan sejak masa Kebangkitan Nasional yang pertama. Hal ini menunjukkan

besarnya harapan dan dukungan umat Islam terhadap adanya pegadaian syariah.

(2). Dukungan dari lembaga keuangan Islam di seluruh dunia.

Adanya pegadaian syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam

adalah sangat penting untuk menghindarkan umat Islam dari kemungkinan

terjerumus kepada yang haram. Oleh karena itu pada konferensi ke 2 Menterimenteri

Luar Negeri negara muslim di seluruh dunia bulan Desember 1970 di

Karachi, Pakistan telah sepakat untuk pada tahap pertama mendirikan Islamic

Development Bank (IDB) yang dioperasikan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariah Islam. IDB kemudian secara resmi didirikan pada bulan Agustus 1974

dimana Indonesia menjadi salah satu negara anggota pendiri. IDB pada Articles of

Agreement-nya pasal 2 ayat XI akan membantu berdirinya bank dan lembaga

keuangan yang akan beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam di

negara-negara anggotanya19. Beberapa bank Islam yang berskala internasional

telah datang ke Indonesia untuk menjajagi kemungkinan membuka lembaga

keuangan syariah secara patungan. Hal ini menunjukkan besarnya harapan dan

dukungan lembaga keuangan internasional terhadap adanya lembaga keuangan

syariah di Indonesia.

(3). Pemberian pinjaman lunak al-qardhul hassan dan pinjaman mudharabah dengan

sistem bagihasil pada pegadaian syariah sangat sesuai dengan kebutuhan

pembangunan.

(a). Penyediaan pinjaman murah bebas bunga disebut al-qardhul hassan adalah

jenis pinjaman lunak yang diperlukan masyarakat saat ini mengingat semakin

tingginya tingkat bunga.

18 Penyetaraannya dengan perusahaan asuransi karena pada usaha gadai tidak diperkenankan menghimpun

dana masyarakat dalam bentuk simpanan (giro, tabungan, deposito). Selain daripada itu perusahaan

asuransi juga mmeberikan pinjaman kepada pemegang polis dengan agunan polis.

19 Agreement Establishing the Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing Press, Jeddah, 12

Agustus 1994, hal. 6.

(b). Penyediaan pinjaman mudharabah mendorong terjalinnya kebersamaan antara

pegadaian dan nasabahnya dalam menghadapi resiko usaha dan membagi

keuntungan / kerugian secara adil.

(c). Pada pinjaman mudharabah, pegadaian syariah dengan sendirinya tidak akan

membebani nasabahnya dengan biaya-biaya tetap yang berada diluar

jangkauannya. Nasabah hanya diwajibkan membagihasil usahanya sesuai

dengan perjanjian yang telah ditetapkan sebelumnya. Bagihasil kecil kalau

keuntungan usahanya kecil dan bagihasil besar kalau hasil usahanya besar.

(d). Investasi yang dilakukan nasabah pinjaman mudharabah tidak tergantung

kepada tinggi rendahnya tingkat bunga karena tidak ada biaya uang (biaya

bunga pinjaman) yang harus diperhitungkan.

(e). Pegadaian syariah bersifat mandiri dan tidak terpengaruh secara langsung oleh

gejolak moneter baik dalam negeri maupun internasional karena kegiatan

operasional bank ini tidak menggunakan perangkat bunga.

Dengan mengenali kekuatan dari pegadaian syariah, maka kewajiban kita semua

untuk terus mengembangkan kekuatan yang dimiliki perusahaan gadai dengan sistem

ini.

b. Kelemahan (weakness) dari sistem mudharabah.

(1). Berprasangka baik kepada semua nasabahnya dan berasumsi bahwa semua orang

yang terlibat dalam perjanjian bagihasil adalah jujur dapat menjadi bumerang

karena pegadaian syariah akan menjadi sasaran empuk bagi mereka yang

beritikad tidak baik. Contoh : Pinjaman mudharabah ang diberikan dengan sistem

bagihasil akan sangat bergantung kepada kejujuran dan itikad baik nasabahnya.

Bisa saja terjadi nasabah melaporkan keadaan usaha yang tidak sesuai dengan

keadaan yang sebenarnya. Misalnya suatu usaha yang untung dilaporkan rugi

sehingga pegadaian tidak memperoleh bagian laba.

(2). Memerlukan perhitungan-perhitungan yang rumit terutama dalam menghitung

biaya yang dibolehkan dan bagian laba nasabah yang kecil-kecil. Dengan

demikian kemungkinan salah hitung setiap saat bisa terjadi sehingga diperlukan

kecermatan yang lebih besar.

(3). Karena membawa misi bagihasil yang adil, maka pegadaian syariah lebi banyak

memerlukan tenaga-tenaga profesional yang andal. Kekeliruan dalam menilai

kelayakan proyek yang akan dibiayai dengan sistem bagihasil mungkin akan

membawa akibat yang lebih berat daripada yang dihadapi dengan cara

konvensional yang hasl pendapatannya sudah tetap dari bunga.

(4). Karena pegadaian syariah belum dioperasikan di Indonesia, maka kemungkinan

disana-sini masih diperlukan perangkat peraturan pelaksanaan untuk pembinaan

dan pengawasannya. Masalah adaptasi sistem pembukuan dan akuntansi

pegadaian syariah terhadap sistem pembukuan dan akuntansi yang telah baku,

tremasuk hal yang perlu dibahas dan diperoleh kesepakatan bersama.

Dengan mengenali kelemahan-kelemahan ini maka adalah kewajiban kita semua

untuk memikirkan bagaimana mengatasinya dan menemukan penangkalnya.

c. Peluang (Opportunity) dari Pegadaian Syariah

Bagaimana peluang dapat didirikannya pegadaian syariah dan kemungkinannya untuk

tumbuh dan berkembang di Indonesia dapat dilihat dari pelbagai pertimbangan yang

membentuk peluang-peluang dibawah ini :

(1). Peluang karena pertimbangan kepercayaan agama

(a). Adalah merupakan hal yang nyata didalam masyarakat Indonesia khususnya

yang beragama Islam, masih banyak yang menganggap bahwa menerima

dan/atau membayar bunga adalah termasuk menghidup suburkan riba. Karena

riba dalam agama Islam jelas-jelas dilarang maka masih banyak masyarakat

Islam yang tidak mau memanfaatkan jasa pegadaian yang telah ada sekarang.

(b). Meningkatnya kesadaran beragama yang merupakan hasil pembagunan di

sektor agama memperbanyak jumlah perorangan, yayasan-yayasan, pondokpondok

pesantren, sekolah-sekolah agama, masjid-masjid, baitul-mal, dan

sebagainya yang belum memanfaatkan jasa pegadaian yang sudah ada.

(c). Sistem pengenaan biaya uang / sewa modal dalam sistem pegadaian yang

berlaku sekarang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur yang tidak sejalan

dengan syariah Islam, yaitu antara lain :

• Biaya ditetapkan dimuka secara pasti (fixed), dianggap mendahului takdir

karena seolah-olah peminjam uang dipastikan akan memperoleh

keuntungan sehingga mampu membayar pokok pinjaman dan bunganya

pada waktu yang telah ditetapkan (periksa surat Luqman ayat 34).

• Biaya ditetapkan dalam bentuk prosentase (%) sehingga apabila dipadukan

dengan unsur ketidakpastian yang dihadapi manusia, secara matematis

dengan berjalannya waktu akan bisa menjadikan hutang berlipat ganda

(periksa surat Al-Imron ayat 130).

• Memperdagangkan / menyewakan barang yang sama dan sejenis

(misalnya rupiah dengan rupiah yang masih berlaku, dll) dengan

memperoleh keuntungan/kelebihan kualitas dan kuantitas, hukumnya

adalah riba (periksa terjemah Hadits Shahih Muslim oleh Ma’mur Daud,

bab Riba no. 1551 s/d 1567).

• Membayar hutang dengan lebih baik (yaitu diberikan tambahan) seperti

yang dicontohkan dalam Al-Hadits, harus ada dasar sukarela dan

inisiatifnya harus datang dari yang punya hutang pada waktu jatuh tempo,

bukan karena ditetapkan dimuka dan dalam jumlah yang pasti (fixed)

(periksa terjemah Hadis Shahih Muslim oleh Ma’mur Daud, bab Riba no.

1569 s/d 1572)

Unsur-unsur yang dikhawatirkan tidak sejalan dengan syariat Islam tersebut

diataslah yng ingin dihindari dalam mengelola pegadaian syariah.

(2). Adanya peluang ekonomi dabi berkembangnya pegadaian syariah

(a). Selama Repelita VI diperlukan pembiayaan pembangunan yang seluruhnya

diperkirakan akan mencapai jumlah yang sangat besar. Dari jumlah tersebut

diharpkan sebagian besar dapat disediakan dari tabungan dalam negeri dan

dari dana luar negeri sebagai pelengkap saja. Dari tabungan dalam negeri

diharapkan dapat dibentuk melalui tabungan pemerintah yang kemampuannya

semakin kecil dibandingkan melalui tabungan masyarakat yang melalui sektor

perbankan dan lembaga keuangan lainnya.

(b). Mengingat demikian besarnya peranan yang diharapkan dari tabungan

masyarakat melalui sektor perbankan maka perlu dicarikan berbagai jalan dan

peluang untuk mengerahkan dana dari masyarakat. Pegadaian berfungsi

mencairkan (dishoarding) simpanan-simpanan berupa perhiasan dan barang

tidak produktif yang kemudian diinvestasikan melalui mekanisme pinjaman

mudharabah.

(c). Adanya pegadaian syariah yang telah disesuaikan agar tidak menyimpang dari

ketentuan yang berlaku akan memperkaya khasanah lembaga keuangan di

Indonesia. Iklim baru ini akan menarik penanaman modal di sektor lembaga

keuangan khususnya IDB dan pemodal dari negara-negara penghasil minyak

di Timur Tengah.

(d). Konsep pegadaian syariah yang lebih mengutamakan kegiatan produksi dan

perdagangan serta kebersamaan dalam hal investasi, menghadapi resiko usaha

dan membagi hasil usaha, akan memberikan sumbangan yang besar kepada

perekonomian Indonesia khususnya dalam menggiatkan investasi, penyediaan

kesempatan kerja, dan pemerataan pendapatan.

Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa mengingat pegadaian syariah

adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka perusahaan gadai dnegan

sistem ini akan mempunyai segmentasi dan pangsa pasar yang baik sekali di

Indonesia. Dengan sedikit modifikasi dan disesuaikan dengan ketentuan umum

yang berlaku, peluang untuk dapat dikembangkannya pegadaian syariah cukup

besar.

d. Ancaman (threat) dari pegadaian syariah

Ancaman yang paling berbahaya ialah apabila keinginan akan adanya pegadaian

syariah itu dianggap berkaitan dengan fanatisme agama. Akan ada pihak-pihak yang

akan menghalangi berkembangnya pegadaian syariah ini semata-mata hanya karena

tidak suka apabila umat Islam bangkit dari keterbelakangan ekonominya. Mereka

tidak mau tahu bahwa pegadaian syariah itu jelas-jelas bermanfaat untuk semua orang

tanpa pandang suku, agama, ras, dan adat istiadat. Isu primordial, eksklusivisme atau

sara mungkin akan ilontarkan untuk mencegah berdirinya pegadaian syariah.

Ancaman berikutnya adalah dari mereka yang merasa terusik kenikmatannya

mengeruk kekayaan rakyat Indonesia yang sebagian terbesar beragama Islam

melalaui sistem bunga yang sudah ada. Munculnya pegadaian syariah yang menuntut

pemerataan pendapatan yang lebih adil akan dirasakan oleh mereka sebagai ancaman

terhadap status quo yang telah dinikmatinya selama puluhan tahun. Isu tentang

ketidakcocokan dengan sistem internasional berlaku di seluruh dunia mungkin akan

dilontarkan untuk mencegah berkembangnya di tengah-tengah mereka pegadaian

syariah.

Dengan mengenali ancaman-ancaman terhadap dikembangkannya pegadaian syariah

ini maka diharapkan para cendekiawan muslim dapat berjaga-jaga dan mengupayakan

penangkalnya.

Dari analisa SWOT tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pegadaian syariah

mempunyai prospek yang cukup cerah, baik itu adalah Perum Pegadaian yang telah

mengoperasikan sistem syariah maupun pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan

lebih cerah lagi apabila kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan

ancaman (threat) dapat diatasi.

5. Kesimpulan

a. Pemikiran tentang berdirinya pegadaian syariah adalah merupakan tanda syukur kita

kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman Islam dan telah

diijinkannya oleh Pemerintah berdirinya lembaga-lembaga keuangan yang beroperasi

sesuai dengan prinsip syariat Islam.

b. Pegadaian syariah mempunyai landasan hukum syariat yang kuat dalam ajaran Islam.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian adalah unsur-unsur gadai, rukun dan sahnya

akad, barang yang boleh digadaikan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, dan

pemilikan barang gadai.

c. Barang gadaian syariah adalah merupakan pelengkap belaka dari konsep hutang

piutang antara individu atau perorangan. Konsep hutang piutang sesuai dengan syariat

adalah merupakan salah satu konsep ekonomi Islam dimana bentuknya yang lebih

tepat adalah al-qardhul hassan.

d. Hutang piutang dalam bentuk al-qardhul hassan dengan dukungan gadai (rahn), dapat

dipergunakan unutk keperluan sosial maupun komersial. Peminjam mempunyai dua

pilihan, yaitu : dapat memilih qardhul hassan atau menerima pemberi pinjaman atau

penyandang dana (rabb al-mal) sebagai mitra usaha dalam perjanjian mudharabah.

e. Untuk nasabah yang memilih pinjaman gadai dalam bentuk mudharabah maka fungsi

gadai disini adalah mencairkan atau memproduktifkan (dishoarding) harta beku

(hoarding) yang tidak produktif.

f. Lembaga gadai syariah perusahaan bertindak sebagai penyandang dana atau rabb almal

sedang nasabahnya bisa bertindak sebagai rahin atau bisa juga bertindak sebagai

mudharib tergantung alternatif yang dipilih.

g. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antar pribadi sebenarnya sudah operasional

karena setiap orang bisa melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai syariah.

h. Lembaga gadai syariah untuk hubungan antara pribadi dengan perusahaan (bank

syariah) khususnya gadai fidusia sebenarnya juga sudah operasional. Contoh yang

dapat dikemukakan disini adalah bank syariah yang memberikan pinjaman dengan

agunan sertifikat tanah, sertifikat saham, sertifikat deposito, atau Buku Pemilik

Kendaraan Bermotor (BPKB), dll.

i. Aspek-aspek penting yag perlu diperhatikan untuk mendirikan lembaga gadai

perusahaan adalah aspek legalitas, aspek permodalan, aspek sumber daya manusia,

aspek kelembagaan, aspek sistem dan prosedur, aspek pengawasan, dll.

j. Mendirikan lembaga gadai syariah dalam bentuk perusahaan memerlukan izin

Pemerintah. Namun sesuai dengan PP no. 10 tahun 1990 tentang pengalihan bentuk

Perusahaan Jawatan Pegadaian (PERJAN) menjadi Perusahaan Umum (PERUM)

Pegadaian, pasal 3 ayat (1)a menyebutkan bahwa Perum Pegadaian adalah badan

usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar

hukum gadai.

k. Misi dari Perum Pegadaian dapat diperiksa antara lain pada pasal 5 ayat (2)b yaitu

pencegahan ijon, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Dari misi Perum Pegadaian

tersebut maka umat Islam mempunyai dua pilihan yaitu :

(3). Membantu Perum Pegadaian menerapkan konsep operasional lembaga gadai yang

sesuai dengan prinsip syriat Islam yang tidak menerapkan sistem bunga atau yang

serupa dengan itu baik dalam mencari modal maupun dalam menyalurkan pinjaman.

(4). Membantu Perum Pegadaian menghilangkan beban moral dengan mengusulkan

perubahan PP no. 10 tahun 1990 yaitu menghapus kata “riba” pada pasal 5 ayat (2)b,

dan kata-kata “badan usaha tunggal” pada pasal 3 ayat (1)a.

l. Dengan analisa SWOT dapat disimpulkan bahwa prospek pegadaian syariah adalah

sangat cerah, baik itu untuk Perum Pegadaian yang telah menerapkan sistem syariah

maupun untuk pegadaian syariah yang baru. Prospek ini akan lebih cerah lagi apabila

kelemahan (weakness) sistem mudharabah dapat dikurangi dan ancaman (threat)

dapat diatasi.

Daftar Pustaka

Al Qur’an dan terjemahnya, Mujamma’ Khadim al Haramin asy Syarifain al Malik

Fahd li thiba’at al Mush-haf-asy-Syarif, Medinah Munawwarah, 1413 H.

Agreement Establishing The Islamic Development Bank, Dar Alasfahani Printing

Press, Jeddah, 12 Agustus 1994.

Prospektus Perum Pegadaian, Jakarta 16 Juni 1993.

Muhammad Akram Kahan, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi

(Kumpulan Hadits-hadits Pilihan Tentang Ekonomi), PT. Bank Muamalat Indonesia,

Jakarta, 1996.

Thahir Abdul Muhsin Sulaiman, Menanggulangi Krisis Ekonomi secara Islam,

terjemahan Anshori Umar Sitangal dari Haajul Musykilah Al-Iqtisshaadiyah fil-Islam,

Al-Ma’arif, Bandung, 1985.

Masjfuk Zuhdi, Drs., Masail Fiqhiyah, Kapita Selekta Hukum Islam, CV. Haji

Masagung, Jakarta, 1989.

H. Abdul Malik Idris, Drs., dan H. Abu Ahmadi, Drs., Kifayatul Akhyar, Terjemahan

Ringkas FIQIH ISLAM LENGKAP, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.

H. Chaeruddin Pasaribu, Drs., dan Suhrawardi K. Lubis, SH., Hukum Perjanjian

dalam Islam, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.

Sayid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid 12, PT. Al-Ma’arif, Bandung, 1988.

STRATEGI PENGEMBANGAN PASAR UANG SYARIAH

1. Pendahuluan.

Oleh Zainul Arifin

Konsep Perbankan Syariah adalah relatif baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk

bagi masyarakat muslim itu sendiri. Walaupun pemikiran konsep dasar perbankan

syariah itu telah berjalan lama, dalam kenyataannya praktek bank syariah itu

baru mulai pada tahun 1992. Berdasarkan kenyataan bahwa praktek perbankan

syariah itu baru pada tahap awal (an infant stage), adalah wajar bila sistem

perbankan syariah itu masih kurang dimengerti oleh masyarakat, sehingga sebagian

dari mereka memandang, bahkan sebagian lagi telah ikut menggunakan jasa Bank

Syariah, dengan harap-harap cemas dan keraguan sekaligus. Oleh karena itu

sebelum kita sampai pada inti pokok bahasan, terlebih dahulu perlu diuraikan

secara singkat beberapa aspek yang menyangkut prinsip-prinsip syariah yang

berkaitan dengan perbankan.

Bila masyarakat kita ditanya tentang apakah bank syariah itu, maka kebanyakan

mereka hanya menyatakan bahwa bank syariah itu adalah bank tanpa bunga. Walaupun

pernyataan ihu tidak salah, namun sebenamya bank syariah bukan sekedar itu. Lagi

pula produk-produk bank syariah bukan merupakan produk yang aneh (exotic

product), dan bukan hanya diperuntukkan atau hanya dapat diterima oleh

masyarakat muslim saja.

Dalam pandangan syariah, uang itu bukan merupakan suatu komoditi melainkan hanya

sebagai alat untuk mencapai pertambahan nilai ekonomis (economic added value).

Tanpa pertambahan nilai ekonomis itu, uang tidak dapat menciptakan

kesejahteraan. Hal ini bertentangan dengan perbankan berbasis bunga dimana uang

mengembang-biakkan uang, tidak perduli apakah dipakai dalam kegiatan produktif

atau tidak. Waktu adalah faktor utamanya. Sedangkan dalam pandangan syariah,

uang hanya akan berkembang bila ditanamkan ke dalam kegiatan ekonomi riil

(tangible economic activities). Dengan demikian hubungan antara bank syariah

dengan nasabahnya adalah lebih sebagai partner ketimbang sebagai lender atau

borrower. Bank syariah dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, atau pihak yang

menyewakan (lessor). Hal itu bisa dilakukan secara langsung, dimana bank

mempunyai expertise untuk bertindak sebagai perusahaan dagang (trading house),

atau secara tidak langsnng dengan cara bertindak sebagai agen bagi nasabahnya.

Untuk menghasilkan kenntungan, uang harus terkait erat dengan kegiatan ekonomi

dasar (Primary economic activity), baik secara langsung bertindak sebagai

trading house melakukan transaksi seperti perdagangan, kegiatan industri atau

sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung bertindak sebagai

investment company melakukan penyertaan modal guna melakukan salah satu dari

atau seluruhh kegiatan usaha tersebut.

Berdasarkan prinsip tersebut Bank Syariah dapat menarik dana dalam bentuk :

Titipan (wadiah), yaitu simpanan yang dijamin keamanan dan

pengembaliannya (guaranteed deposit), tetapi tanpa memperoleh imbalan atau

keuntungan;

Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (non guaranteed deposit)

untuk investasi umnm (general investment account / mudharabah mutlaqah)

dimana bank akan membayar bagian keuntungan secara proporsional dari

portfolio yang didanai dengan modal tersebut;

Investasi khusus (Special investment / mudharabah muqayyadah) dimana bank

bertindak sebagai manajer investasi nntuk memperoleh fee. Jadi bank tidak

ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas

investasi tersebut.

Dengan demikian, snmber dana Bank Syariah terdiri dari :

(1) Modal (core capital),

(2) Kuasi Ekuitas (mudharabah accounts), dan

(3) Titipan (Wadiah / non remunerated deposits).

Dari gambaran singkat tersebut jelas bahwa ruang lingkup usaha perbankan syariah

adalah bersifat universal banking. Ia meliputi commercial banking dan investment

banking. Namun demikian sistem perbankan syariah secara prinsip sangat berbeda

dengan sistem perbankan konvensional. Perbedaan tersebut memberikan konsekuensi

perlunya pengaturan yang berbeda dengan pengaturan perbankan konvensional,

antara lain misalnya peraturan tentang pola pengendalian likuiditas, perhitungan

kecukupan modal dan sebagainya.

2. Prinsip Pengelolaan Likuiditas.

Likuiditas adalah kemudahan atau kemampuan untuk mengubah non liquid assets

menjadi liquid assets, biasanya dalam bentuk tunai (cash) dengan tanpa atau

sedikit sekali berkurangnya nilai assets tersebut.

Kuat atau lemahnya kemampuan likuiditas aset tergantung kepada dua faktor utama

yaitu kandungan daya cair aset itu sendiri (self contain liquidity) dan daya

jual aset tersebut (markeability). Daya cair aset (self liquiditing) ditentukan

oleh syarat-syarat penjualan aset tersebut, baik jangka waktu maupun cara

pembayarannya. Sedangkan marketability dari aset bukan saja terletak pada

kemampuan pengalihan aset tersebut kepada pihak lain secara final atau permanen,

tetapi juga terletak pada keberhasilan penawaran kepada pihak lain untuk ikut

berpartisipasi mendanai aset tersebut. Faktor yang disebut pertama berkaitan

dengan salah satu teori likuiditas perbankan yang dikatakan sebagai commercial

loan theory dan yang disebut terakhir banyak dibahas dalam apa yang dikatakan

sebagai shiftability theory.

Sebagai Badan Usaha (business entity), tujuan bank adalah memaksimumkan

kesejahteraan para stakeholders melalui peningkatan nilai investasi para

pemegang saham pada bank yang bersangkutan. Karena aktiva bank yang ada dalam

bentuk alat-alat likuid itu pada umumnya adalah nonearning assets, maka dana

yang ditanam pada liquid assets ini harus seminimal mungkin tanpa menimbulkan

resiko yang terlalu tinggi.

Teknik dan faktor yang digunakan unhtk mencapai tujuan itu dapat dibagi dalam

tiga kelompok yaitu:

(a) item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso,

(b) saldo (nonreserve) pada bank koresponden, dan

(c) primary reserve.

Bank harus berusaha agar proses inkaso dapat dilakukan secepat mungkin, antara

lain dengan melakukan kerja lembur, penggunaan Electronic Fund Transfer, memilih

kurir yang cepat, dan lain-lain. Analisa yang barus dilakukan adalah memastikan

bahwa manfaat dari perubaban item non cash menjadi cash harus lebih besar dari

pada biaya inkaso itu sendiri.

Bank koresponden biasanya mensyaratkan saldo minimum yang harus dipelibara

sebagai kompensasi atas servis yang diberikan, seperti investment advice,

holding securities (safe keeping), pengaturan pembelian dan penjualan suratsurat

berharga, menawarkan loan participation, jasa transfer, inkaso dan lainlain.

Saldo itu harus disediakan dengan biaya yang tidak melebihi manfaat yang

dapat diperoleh.

Kewajiban reserve harus diperlakukan sebagai kebutuhan wajar dalam bisnis

perbankan. Oleh karena itu, bank harus berusaha agar biaya penyediaan reserve

tersebut harus lebih kecil daripada manfaat bisnis yang diperoleh.

3. Masalah Pengelolaan Likuiditas

Pengelola Bank selalu berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka (Return on

Total Assets) dengan cara menginvestasikan sebanyak mungkin dana yang tersedia.

Namun manajemen juga didesak oleh kebutuhan untuk memiliki likuiditas yang cukup

guna mengatasi setiap masalah mismatch yang tejadi antara aset dan liabilitas.

Salah satu kendala operasional yang dihadapi oleh Perbankan Islam adalah

kesulitan mereka mengendalikan likuiditasnya secara efisien. Hal itu terlihat

pada beberapa gejala yang antara lain:

Tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana simpanan yang

diterimanya. Dana-dana tersebut terakumulasi dan menganggur untuk beberapa

hari sehingga mengurangi rata-rata pendapatan mereka;

Kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan, pada saat ada

penarikan dana dalam situasi kritis. Akibatnya Bank-Bank Syariah menahan alat

likuid-nya dalam jumlah yang lebih besar dari pada rata-rata perbankan

konvensional. Sekali lagi kondisi ini pun menyebabkan berkurangnya rata-rata

pendapatan bank.

Dengan kinerja rata-rata seperti itu, maka deposan yang hanya mencari

keuntungan, lebih banyak cenderung memindahkan dananya ke bank lain, sementara

nasabah yang loyal terkesan babwa mengikuti prinsip syariah berarti menambah

beban.

Pada umumnya Bank Syariah mengalami dua macam kendala bila dibandingkan dengan

bank konvensional yaitu:

a. Kurangnya akses untuk memperoleb dana likuiditas dari Bank Sentral (kecuali

hanya di beberapa negara Islam saja); dan

b. Kurangnya akses ke Pasar Uang (Money Market) sehingga Bank Islam hanya dapat

memelihara likuiditas dalam bentuk kas.

4. Praktek Pasar Uang Konvensional

Pasar Uang (money market) adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat

berharga jangka pendek, sedang Pasar Valuta Asing (Foreign Exchange Market)

adalah pasar dimana diperdagangkan surat-surat berharga dalam suatu mata uang

dengan melibatkan mata uang lain.

Artikel-artikel yang diperdagangkan di Pasar Uang adalah uang (money) dan uang

kuasi (near money)1. Uang atau uang kuasi tidak lain daripada surat berharga

1 Heinz Riehl and Rita M. Rodriguez, Foreign Exchange Market: A Guide to Foreign Currency Operations, McGraw-

Hill, Inc. 1977, p.4.

(financial paper) yang mewakili uang dimana seseorang (atau perusahaan)

mempunyai kewajiban kepada orang (atau perusahaan) lain. Dalam hal mata uang

(currency),yaitu uang tunai yang ada di dalam saku kita, adalah merupakan bukti

kewajiban Pemerintah akan sejumlah uang kepada kita, sebagai pembawa mata uang

tersebut. Dalam hal treasury bill, hal ini juga merupakan kewajiban pemerintah

senilai equivalen sejumlah uang kepada pemilik bill tersebut. Bill tersebut baru

dapat dibayar oleh Pemerintah dalam bentuk tunai setelah lewatnya jangka waktu

yang ditetapkan, yaitu pada tanggaljatuh tempo dokumen tersebut.

Dalam kasus pertama, mata uang pemerintah adalah uang yang sebenarnya, sedangkan

dalam kasus kedua, treasury bill hanyalah uang kuasi (near money). Tidaklah

sulit menjual treasury bill walaupun pemerintah tidak berkewajiban membayarnya

sebelum tanggal jatuh tempo. Contoh seperti treasury bill ini juga berlaku bagi

surat berharga lain, seperti certificate of deposit (CD), Banker Acceptance

(BA), corporate bond dan sebagainya, walaupun berbeda-beda tingkat

marketabilitasnya. Pada kenyataannya, tidak ada jaminan bahwa surat berharga

yang berjangka waktu lebih pendek mempunyai marketabilitas yang lebih baik

daripada yang berjangka lebih panjang. Bagian terbesar dari aktiva keuangan yang

diperdagangkan di Pasar Uang adalah yang berjangka waktu kurang dari satu tahun.

Namun demikian perdagangan yang aktif juga diadakan dari dokumen yang berjangka

waktu sampai lima tahun. Surat berharga yang berjangka waktu lebih panjang

biasanya lebih banyak dimiliki para investor di Pasar Modal, dimana surat

berharga jangka panjang diperdagangkan.

Uang atau uang kuasi yang diperdagangkan di dalam negeri (local money market)

adalah dalam mata uang yang berlaku sah di negeri itu. Tetapi bila uang atau

uang kuasi itu diperdagangkan di luar negara dimana mata uang itu berlaku sah,

maka kita sebut dengan foreign money market. Sebagai contoh, kita mengenal

Eurodollar market. Dalam hal ini surat berharga dalam mata uang Amerika Serikat

diperdagangkan di Eropa, yang kemudian juga diperdagangkan di berbagai tempat

seperti Asia.

Harga dalam Pasar Uang Konvensional biasanya dinyatakan dalam suatu persentase

yang mewakili pendapatan (return) berkaitan dengan penggunaan uang untuk

jangka waktu tertentu. Pelaku dalam Pasar Uang umumnya disebut peminjam

(borrowers) dan pemberi pinjaman (lenders). Peminjam adalah individu yang

membeli hak penggunaan dana untuk jangka waktu yang ditentukan sebelumnya.

Pemberi pinjaman adalah individu yang menjual hak penggunaan dana untuk jangka

waktu tersebut. Harga yang diterima oleh pemberi pinjaman untuk melepaskan hak

penggunaan dana itu disebut tingkat bunga (inferest rate)2. Misalnya di dalam

pinjaman sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) bila pemberi pinjaman menerima

Rp.120,- (seratus dua puluh rupiah) pada akhir tahun, maka kelebihan sebesar

Rp.20,- (dua puluh rupiah) yang diterima tersebut dinyatakan dalam persentase

yaitu 20% (dua puluh persen) tingkat bunga pertahun. Pembayaran imbalan tersebut

dapat dilakukan dibelakang seperti pada Promissory Notes dan pada bonds, ataupun

dilakukan dimuka (discounted) seperti pada SBI dan CD. Seluruh instrumen

tersebut di atas tidak dapat diterima oleh syariah, karena berbasis bunga.

5. Kebutuhan Bank Syariah Akan Pasar Uang

Sebagaimana telah diuraikan di atas, tugas utama manajemen bank, tidak

terkecuali Bank Islam, adalah memaksimalkan kesejahteraan bagi para stakes

holder melalui peningkatan nilai investasi para pemegang saham, meminimalkan

resiko dan menjamin tersedianya likuiditas yang cukup. Manajemen tidak dapat

semaunya menarik nasabah untuk menyimpan dananya di bank, tanpa adanya keyakinan

2 Ibid p.19.

bahwa dana itu dapat diinvestasikan secara menguntungkan dan dapat dikembalikan

ketika dana itu sewaktu-waktu ditarik oleh nasabah atau dana tersebut telah

jatuh tempo. Disamping itu manajemen juga harus secara simultan mempertimbangkan

berbagai risiko yang akan berpengaruh pada perubahan tingkat laba yang

diperoleh.

Untuk memastikan bahwa aset Bank Syariah selain terdanai sepanjang waktu, Bank

Syariah harus memelihara tingkat likuiditas yang tinggi dalam rangka

mengantisipasi penarikan-penarikan dana, karena Bank Syariah tidak boleh menarik

dana dari sumber-sumber dana berbasis bunga.

Jelaslah, bahwa ketiadaan akses bagi Bank Syariah untuk meminjam dana di Pasar

Uang untuk mendanai aset mereka adalah merupakan pokok masalah yang mereka

hadapi. Apabila ada penarikan dalam jumlah besar, apapun alasannya, baik danadana

dari wadia atapun mudharabah, apa yang akan terjadi bila :

Tidak ada Inter-Bank Money Market Syariah

Tidak ada fasilitas yang berbasis syariah dari Bank Sentral sebagai lender of

last resort

Bank Syariah dilarang meminjam dana berbunga, untuk mengganti dana-dana yang

ditarik oleh nasabahnya.

Setiap banker pasti dapat membayangkan betapa masalah likuiditas yang dihadapi

oleh bank syariah. Lalu, apa jalan keluar yang terbaik bagi mereka ?

Tanpa adanya fasilitas Pasar Uang, seperti halnya Bank Konvensional, Bank

Syariah pun akan menghadapi masalah yang sama, mengingat pada umumnya perbankan

sulit menghindari posisi keuangan yang mismatched. Untuk memanfaatkan dana yang

sementara idle itu, bank harus dapat melakukan investasi jangka pendek di Pasar

Uang, dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan dana untuk likuiditas jangka

pendek, karena mismatch, bank juga harus dapat memperolebnya di Pasar Uang.

Karena surat-surat berharga yang ada di pasar keuangan konvensional, kecuali

saham, berbasis pada sistem bunga, Perbankan syariah menghadapi kendala karena

mereka tidak diperbolehkan untuk menjadi bagian dari aktiva atau pasiva yang

berbasis bnnga. Masalah ini berdampak negatif bagi pengelolaan likuiditas maupun

pengelolaan investasi jangka panjang. Akibatnya perbankan syariah terpaksa hanya

memusatkan portofolio mereka pada aktiva jangka pendek, yang terkait dengan

perdagangan, dan berlawanan dengan keperluan investasi dan pembangunan ekonomi.

Walaupnn manajemen telah berhasil menciptakan pasar bagi Perbankan Islam, namun

mereka belum mencapai kedalaman pasar yang menjamin keuntungan (profit ability)

dan kelangsungan usaha (viability) jangka panjang. Cepat atau lambatnya mereka

keluar dari masalah ini, akan tergantung pada kecepatan, keagresifan dan

keefektifan mereka membangun instrumen dan teknik yang memungkinkan tercapainya

fungsi intermediasi dua arah bagi Perbankan Islam. Mereka barus menemukan jalan

dan alat pengembangan instrumen keuangan berbasis syariah yang marketable,

dimana portofolio yang dihasilkan oleh Perbankan Islam dapat dipasarkan di pasar

keuangan yang lebih luas3.

6. Strategi Pengembangan Pasar Uang Berbasis Syariah

Pertama : Penciptaan Instrumen Pasar Uang Syariah

3 Abbas Mirakka, Executive Director, International Monetary Fund Washington, USA, Progress and Challenges of

lslamic Banking, Review of Islamic Economics, Vol.4 No.2 (1997).

Sebagaimana telah diuraikan di atas, surat-surat berharga yang beredar di pasar

keuangan konvensional adalah surat-surat berharga berbasis bunga, sehingga

Perbankan Islam tidak dapat memanfaatkan Pasar Uang yang ada. Kalaupun ada juga

saham sebagai surat tanda penyertaan modal yang berbasis bagi-hasil, namun masih

memerlukan penelitian apakah obyek penyertaan tersebut terbebas dari kegiatan

yang tidak disetujui oleh Islam. Dengan kata lain harus ada kepastian bahwa

emiten tidak menyelenggarakan perniagaan barang-barang yang dilarang oleh

syariah, atau mengandung unsur riba, maisir dan gharar. Oleh karena itu untuk

menciptakan Pasar Uang yang bermanfaat bagi Perbankan Syariah harus diciptakan

instrumen Pasar Uang yang berbasis syariah. Dengan aktifnya instrumen Pasar Uang

yang berbasis syariah maka Perbankan Syariah dapat melaksanakan fungsinya secara

penuh, tidak saja dalam memfasilitasi perdagangan jangka pendek tetapi juga

berperan mendukung investasi jangka panjang. Struktur keuangan dari proyekproyek

pembangunan berbasis syariah akan memperkaya piranti keuangan syariah dan

membuka partisipasi lebih besar dari seluruh pelaku pasar, tidak terkecuali non

muslim, karena pasar tersebut bersifat terbuka.

Perbedaan pokok antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan

konvensional adalah dilarangnya riba (bunga) pada lembaga keuangan syariah, baik

riba nasiah, yaitu riba pada pinjam-meminjam uang (qard) maupun riba fadl, yaitu

riba dalam perdagangan. Pendapatan atau keuntungan hanya boleh diperoleh dengan

bekerja atau melakukan kegiatan perniagaan yang tidak dilarang oleh Islam. Untuk

menghindari pelanggaran terhadap batas-batas yang telah ditentukan oleh syariah

tersebut maka piranti keuangan yang diciptakan harus didukung oleh aktiva,

proyek aktiva atau transaksi jual-beli yang melatarbelakanginya (underlying

transaction).

Beberapa pedoman syariah yang harus diperhatikan dalam penciptaan instrumen

pasar uang antara lain4 :

Uang tidak dapat menghasilkan apa-apa. Uang hanya akan berkembang apabila

diinvestasikan pada kegiatan ekonomi riil (tangible economic activity);

Keberhasilan kegiatan ekonomi diukur dengan return on investment (ROI).

Return ini hanya boleh diestimasikan tetapi tidak boleh ditentukan terlebih

dahulu di depan;

Bagian saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau kemitraan musyarakah

dapat dipejual-belikan untuk kegiatan investasi dan bukan untuk tujuan

spekulasi atau untuk tujuan perdagangan paper;

Piranti keuangan Islami, seperti bagian saham dalam suatu kemitraan atau

perusahaan dapat dinegosiasikan (dibeli atau dijual) karena ia mewakili

bagian saham dalam jumlah aset dari bisnis nyata.

Beberapa Restriksi yang berkaitan dengan jual-beli share seperti itu adalah :

Uang tidak boleh dijual untuk memperoleh uang

Nilai per share dalam bisnis harus didasarkan pada penilaian terhadap bisnis

itu sendiri (fundamental analysis)

Transaksi tunai harus diselesaikan segera sesuai dengan kontrak

Adalah diperbolehkan membeli saham perusahaan yang memiliki hutang pada

neraca perusahaan, tetapi hutang tersebut harus tidak dominan

Pemilik modal punya hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki,

kecuali bila diperjanjikan lain.

4 Dr. Yahia Abdul Rahman, Islamic Instruments For Managing Liquidity, International Journal of Islamic Financial

Services, Vol.l, No. 1, April-June 1999.

Aset dapat didanai dari equity atau pinjaman. Karana pinjaman tidak dapat

diperdagangkan, sedangkan ekuitas dapat diperjual-belikan, maka mengapa kita

tidak membangun sistem dimana pendanaan aset dilakukan dengan menggunakan

ekuitas ?5

Piranti keuangan itu dapat dibentuk melalui sekuritisasi aktiva / proyek aktiva

(assets securitization), yang merupakan bukti penyertaan, baik dalam bentuk

penyertaan musyarakah (management share), yang meliputi modal tetap (fixed

capital) dengan hak mengelola, mengawasi dan hak suara dalam pengambilan

keputusan (voting light), maupun dalam bentuk penyertaan mudharabah

(participation share), yang mewakili modal keja (variable capital), dengan hak

atas modal dan keuntungan dari modal tersebut, tetapi tanpa voting right.

Dalam rangka menyediakan sarana untuk penanaman dana atau pengelolaan dana

berdasarkan prinsip syariah di Indonesia, strategi pertama itu telah

direalisasikan oleh Bank Indonesia, melalui Peraturan Bank Indonesia nomor

2/8/PBI/2000 tanggal 23 Februari 2000 tentang Pasar Uang Antarbank Berdasarkan

Prinsip Syariah (PUAS). Peserta PUAS terdiri atas Bank Syariah dan Bank

Konvensional. Bank Syariah dapat melakukan penanaman dana dan atau pengelolaan

dana, sedangkan Bank Konvensional hanya dapat melakukan penanaman dana.

Instrument yang digunakan dalam PUAS itu adalah berupa Sertifikat Investasi

Mudharabah Anfarbank (Sertifikat IMA). Besarnya imbalan atas Sertifikat IMA

mengacu pada tingkat imbalan bagi hasil investasi mudharabah bank penerbit

sesuai dengan jangka waktu penanaman dan nisbah bagi hasil yang disepakati.

Kedua : Mekanisme operasi Pasar Uang Syariah

Mekanisme perdagangan surat-surat berharga berbasis syariah harus tetap

berkaitan dan berada dalam batas-batas toleransi dan ketentuan-ketentuan yang

digariskan oleh syariah6, seperti antara lain:

Fatwa Ulama pada simposium yang disponsori oleh Dallah al Baraka Group pada

bulan November 1984 di Tunis menyatakan: “Adalah dibolehkan menjual bagian

modal dari setiap perusahaan dimana manajemen perusahaan tetap berada

ditangan pemilik nama dagang (owner of trade name) yang telah terdaftar

secara legal. Pembeli hanya mempunyai hak atas bagian modal dan keuntungan

tunai atas modal tersebut tanpa hak pengawasan atas manajemen atau pembagian

aset kecuali untuk menjual bagian saham yang mewakili kepentingannya”7

Lokakarya Ulama tentang Reksa Dana Syariah, Peluang dan Tantangannya di

Indonesia, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 30-31 Juli 1997,

telah membolehkan diperdagangkannya reksadana yang berisi surat-surat

berharga dari perusahaan-perusahaan yang produk maupun operasinya tidak

bertentangan dengan syariah Islam.

Dana yang telah dihimpun oleh Bank syariah dalam bentuk mudharabah investment

deposit sebagian besar diinvestasikan dalam transaksi murabahah, bai al salam,

istisna’, ijarah, ijarah muntahia bi tamlik dll. Asets tersebut kemudian

disekuritisasi oleh Special Purpose companies (SPC) yang dikelola oleh Bank

sebagai the securitization vehicles. Bila bank mengalami mismatch maka bank

5 Abdel Haq Al Kafsyi, Islamic Interbank Money Market. 2000

6 Dalam beberapa hal harus terlebih dahulu memperoleh fatwa Dewan Syariah.

7 Saleh Kamil, The importance of Assets and Debts Securitization in Creating Dynamic Islamic Banking Environment,

Paper presented to Labuan International Summit on Islamic Financial and Investment Instrument, Labuan, Malaysia,

16-18 June 1997.

dapat menarik dana-dana melalui penjualan unit-unit penyertaan yang diterbitkan

oleh SPC tersebut. Bank-bank lain termasuk Bank Sentral juga dapat membeli unitunit

menyertaan tersebut sebagai penempatan dananya. SPC dapat mengumumkan harga

dari unit-unit penyertaan tersebut setiap bulan, setiap minggu atau setiap hari

berdasarkan perhitungan net asset value yang dilakukannya, sehingga unit-unit

penyertaan tersebut memiliki level likuiditas yang tinggi.

Untuk menyediakan fleksibilitas bagi Bank Syariah, SPCs akan memiliki dua tiers

unit-unit penyertaan tersebut, yaitu :

Management Shares (merupakan bagian terkecil) dan

Variable Participation Shares (jumlah terbesar dari unit penyertaan)

Seorang akan tertarik menanamkan dananya pada instrumen keuangan apabila dapat

diyakini bahwa instrumen tersebut dapat dicairkan setiap saat tanpa mengurangi

pendapatan efektif dari investasinya. Oleh karena itu setiap instrumen keuangan

harus memenuhi beberapa syarat antara lain:

(a) Pendapatan yang baik (good return);

(b) Resiko yang rendah (low risk);

(c) Mudah dicairkan (redemable);

(d) Sederhana (simple); dan

(e) Fleksibel.

Dalam rangka memenuhi syarat-syarat tersebut, tanpa mengabaikan batas-batas yang

diperkenankan oleh syariah, maka diperlukan adanya suatu special purpose company

(selanjutnya disebut ‘company’) lain sebagai investment vehicle, dengan fungsi

sebagai berikut:

Memastikan keterkaitan antara sekuritisasi dengan aktivitas produktif atau

pembangunan proyek-proyek aset baru, dalam rangka penciptaan pasar primer

melalui kesempatan investasi baru dan menguji kelayakan (feasibility)-nya.

Tahap ini disebut ‘transaction making’ yang didukung oleh Initial Investor.

Menciptakan pasar sekunder yang dibangun melalui berbagai pendekatan yang

dapat mengatur dan mendorong terjadinya konsensus perdagangan antara para

dealer, termasuk fasilitas pembelian kembali (redemption).

Menyediakan layanan kepada nasabah dengan mendirikan lembaga pembayar (paying

agent).

Konsep ini dapat diterapkan secara lebih luas dengan pendayagunaan sumber-sumber

dari lembaga-lembaga lain dan para nasabah dari Perbankan Syariah sehingga

memungkinkan adanya:

Penciptaan proyek-proyek besar dan penting;

Para penabung kecil dan para investor berpenghasilan rendah dapat memperoleh

keuntungan dari proyek-proyek yang layak (feasible) dan sukses dimana mereka

dapat dengan mudah mencairkan kembali dengan pendapatan yang baik;

Memperluas basis bagi pasar primer; dan

Menjembatani kesulitan menemukan perusahaan yang bersedia ikut berpartisipasi

dalam permodalan (Joint stock companies) dan mengutipnya di pasar.

Pertemuan dalam Konferensi Pasar Modal yang diadakan di Beirut, Libanon8,

menegaskan kembali perlunya pengembangan konsep berikut pedoman lebih lanjut.

Para pengembang developer) dan para pengambil inisiatif memerlukan kebijakan dan

8 Ibid

prosedur Pasar Uang, terutama dalam hal jaminan pembelian kembali bagi para

investor. Oleh karena itu lembaga marketing yang berkualitas juga diperlukan.

Apabila semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi maka akan banyak instrumeninstrumen

keuangan baru yang menarik, yang terkait dengan proyek-proyek

produktif, yang dapat dikembangkan di Pasar Sekunder.

Peranan ‘Company’

Peranan utama dari ‘company’adalah sebagai pembuat transaksi (transaction

maker). Sebagaimana kita ketahui bahwa semua lembaga keuangan berusaha

memobilisasi dana-dana dari para penabung dan mempertimbangkan jalan terbaik

untuk menggunakannya. Salah satu kelemahan dari tingkah laku ini adalah adanya

dana-dana yang menganggur atau digunakan secara tidak layak, hanya semata-mata

mengambil keuntungan dari waktu dan seringkali menanamkan dana-dana tersebut

pada transaksi yang meragukan. Untuk menghindari hal itu maka diperlukan adanya

inisiatif dari pembuat transaksi dengan mekanisme kerja sebagai berikut:

Pertama, melakukan verifikasi atas kesempatan investasi, baik secara internal

(perusahaan) maupun secara eksternal (pasar). Apabila transaksi tersebut

dapat diterima, maka pembuat transaksi (yang bekerja berdasarkan komisi)

melakukan usaha lebih lanjut. Proyek itu akan dibeli oleh atau ditawarkan

kepada Initial Investor dari bagian saham yang telah ditanam untuk memperoleh

partisipasi dari pasar. Dengan peranan demikian maka dimungkinkan penciptaan

surat-surat berharga jangka pendek. Rekening-rekening dan mekanisme

investasi dapat dikembangkan untuk memungkinkan nasabah menginvestasikan

dananya dalam jangka pendek, dengan pendapatan yang wajar, tanpa resiko yang

berarti, dan tetap sesuai dengan syariah. Dengan jalan demikian kesempatan

baik dapat diserap dari deposito jangka pendek atau rekening koran. Treasury

dari setiap bank dapat merencanakan likuiditasnya dengan baik dengan

menggunakan kesempatan dan mekanisme tersebut.

Kedua, untuk mengatasi kesulitan dan untuk memastikan adanya kemungkinan bagi

investor untuk mencairkan kembali investasi mereka, sewaktu-waktu mereka

butuhkan, tanpa mempengaruhi pendapatan efektif yang mereka harapkan, maka

perusahaan dapat menerapkan program-program sebagai berikut:

1. Mendukung perjanjian perdagangan sekuritas.

Bagian saham dari ‘company’ ini dapat dipertukarkan sesuai dengan

perjanjian yang saling menguntungkan (mutual agreement). ‘Company’

mensponsori dan mengawasi pertukaran. Surat-surat berharga tersebut

ditransfer setelah aspek-aspek legal diselesaikan, kemudian diikuti dengan

penyediaan fasilitas Pasar Sekunder, mendorong dan mendukung para dealer

untuk mengambil dan memperdagangkan instrumen keuangan tersebut. ‘Company’

juga memperkenalkan, untuk pertama kalinya, pelayanan penebusan suratsurat

berharga (security redemption services).

2. Program Penebusan (Redemption Programme)

Penebusan dilakukan dengan harga yang berlaku pada saat transaksi

pembelian kembali. Dalam hal ini diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai

berikut:

Pengawasan penebusan.

Untuk mengorganisasikan transaksi pembelian kembali dan untuk

memelihara hak-hak pengawasan dikembangkan peraturan-peraturan berikut:

a. Nasabah memberitahukan kepada manajemen ‘Company’ atau agen-agen

pembelian kembali tentang keinginan mereka untuk menjual semua atau

sebagian saham beberapa hari sebelumnya.

b. Dalam beberapa surat berharga tertentu, harga maksimum penebusan

dapat ditentukan.

c. Semua persyaratan pembelian kembali dinyatakan dalam Prospektus.

Tidak ada persyaratan lain yang harus ditambahkan selama jangka

waktu penerbitan.

Penetapan Jumlah dan Harga Pembelian Kembali:

a. Periode pembelian kembali ditetapkan misalnya setiap minggu oleh

suatu panitia ad hoc. ‘Company’ mengumumkan harga-harga tersebut

setiap hari dan setiap harga berlaku selama seminggu;

b. Panitia yang menetapkan jumlah dan harga pembelian kembali dapat

terdiri dari ‘Company’, agen pembelian kembali dan wakil dari

pemegang saham yang memiliki bagian sedikitnya, misalnya 10%

(sepuluh persen) dari nilai penerbitan;

c. Penetapan harga pembelian kembali dapat didasarkan atas

pertimbangan-pertimbangan beberapa faktor sebagai berikut:

Faktor permintaan dan penawaran didasarkan atas indikasi-indikasi

yang diperoleh dari perjanjian-perjanjian transaksi jual beli.

Features posisi keuangan riil dari surat berharga yang

diterbitkan.

Rate pasar yang berlaku umum sebagai bahan perbandingan.9

Agen-agen pembayaran (paying agents)

Dalam rangka mempercepat dan memudahkan perputaran transaksi instrumen

keuangan, dapat didirikan agen-agen pembayaran. Fungsi ini dapat

diberikan sehubungan dengan kewajiban ‘company’ pada saat pembelian

kembali surat berharga tersebut atau pada saat pencairan akhir,

terutama bila area pasar yang memperdagangkan surat-surat berharga

tersebut secara geografis sangat luas. Agen pembayaran tersebut bekerja

atas dasar komisi.

3. Bertindak sebagai custodian

Untuk memudahkan transfer instrumen pasar uang yang diperdagangkan, maka

‘Company’ bertindak sebagai Custodian, sehingga setiap transaksi dilakukan dapat

dengan segera diikuti oleh pemindahan hak dengan menggunakan jasa ‘Comnpany’:

8. Khatimah.

Sebagai bank komersial, Bank Syariah tidak dapat menghindari kemungkinan

terjadinya posisi mismatch pada struktur aset dan liabilitas mereka. Untuk

memanfaatkan ekses likuiditasnya Bank Syariah harus bisa melakukan investasi

jangka pendek di Pasar uang, dan sebaliknya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas

jangka pendek karena mismatch Bank Syariah juga harus dapat memperolehnya di

Pasar uang.

9 Karena pasar uang syariah masih terbatas dan belum berlaku umum, maka biasanya calon investor selalu

membandingkan dengan rate of return (idealnya berdasarkan atas hasil studi industri sejenis) yang terjadi di pasar

keuangan konvensional.

Untuk menciptakan Pasar uang yang bermanfaat bagi perbankan syariah harus

diciptakan instrument pasar uang yang berbasis syariah dan diciptakan

infrastruktur bagi mekanisme operasi Pasar uang Syariah.

Melalui Peraturan Bank Indonesia no.2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antarbank

Syariah (PUAS) telah diciptakan instrumen yang dinamakan Sertifikat Invesfasi

Mudharabah Anfarbank (IMA), yang dapat diterbitkan oleh Bank Syariah dalam

rangka pengelolaan dana, dan dapat dibeli baik oleh Bank Syariah lain ataupun

Bank Konvensional dalam rangka penanaman dana.

Penciptaan infrastruktur Pasar Uang berbasis syariah harus merupakan strategi

lebih lanjut dalam rangka membuka kesempatan partisipasi dalam pasar uang

syariah yang lebib luas.

Wallahu a’lam bi shawab.

1

ZAKAT DAN POLA KONSUMSI YANG ISLAMI

Mulya E. Siregar *

• Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah, Biro Penelitian

Perbankan, Bank Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat

lembaga tempat beliau bekerja.

Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

Salah satu pernyataan mantan presiden dalam pembukaan Musyawarah Kerja Nasional

I Lembaga Pengelolaan ZIS-Forum Zakat pada bulan Januari tahun silam adalah:

“Lembaga-lembaga itu masih perlu berusaha untuk menyadarkan umat Islam tentang

kewajibannya menunaikan zakat serta memberikan infak dan sedekah.” Sejalan dengan

pernyataan tersebut memang harus diakui bahwa sebagian besar umat cenderung hanya

bersedia mengeluarkan zakat fitrah, infak dan sadakah, sedangkan kesadaran untuk

mengeluarkan zakat mal belum membudaya bagi masyarakat di Indonesia. Keadaan ini

terjadi diduga karena pola konsumsi umat di Indonesia belum Islami. Pola konsumsi

masih menggunakan pola yang dikembangkan oleh Pareto bahwa manusia dalam

memaksimisasikan konsumsinya hanya berdasarkan kepentingan dunia tanpa

mempertimbangkan kepentingan akhirat. Sejanjutnya mantan presiden berpendapat

perlu dikaji kemungkinan dana zakat untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS). Masalahnya

dana zakat akan disalurkan pada program JPS yang mana, apakah pada program yang

memberi “kail” atau” ikan.”?

I. Pendahuluan

Setiap kali kali memasuki bulan Ramadhan yang suci, umat diingatkan kembali

akan tiga kewajiban yang tercantum dalam rukun Islam yang lima. Pada bulan Ramadhan,

umumnya ibadah sholat akan meningkat, dan umat menjalankan ibadah puasa yang

diperuntukkan bagi Allah SWT. Selanjutnya pada bulan Ramadhan, umat diingatkan akan

kewajiban mengeluarkan zakat fitrah / mal yang biasanya dilaksanakan setiap tahun pada

bulan Ramadhan yang penuh rahmah dan maghfirah.

Sangat disayangkan, kesediaan umat Islam mengeluarkan zakat umumnya masih

terbatas pada zakat fitrah, karena sebagian umat masih enggan untuk menyisihkan harta

yang bukan haknya. Hal ini dikarenakan adanya pendapat bahwa zakat mal identik

dengan pajak, sehingga kalau sudah bayar pajak, apa perlunya kita harus mengeluarkan

zakat. Pendapat lain menyatakan bahwa ada keengganan mengeluarkan zakat karena akan

memberatkan/membebani keuangan rumah-tangga, apalagi dalam keadaan krisis moneter

seperti yang terjadi saat ini. Zakat mal masih dilihat sebagai sebuah beban atau bahkan

sebagai pengeluaran yang sia-sia, bukan sebagai suatu pengeluaran konsumsi yang akan

memberikan kepuasan atau utilities.

Pada kesempatan ini, penulis mencoba membahas zakat mal dan hubungannya

dengan pola konsumsi yang Islami guna memperjelas kedudukan zakat dalam rumah2

tangga Muslim. Diharapkan melalui makalah ini, kita semua dapat menyadari bahwa

zakat bukanlah sebagai sebuah beban, melainkan sebagai sebuah pengeluaran konsumsi

yang dapat memberikan kepuasan, sehingga masyarakat Muslim akan lebih bijaksana

dalam meng-alokasikan anggaran rumah-tangganya, khususnya pada masa krisis sekarang

ini. Makalah ini diawali dengan pembahasan mengenai pengertian zakat pada bagian

kedua dan dilanjuti dengan pembahasan mengenai kedudukan rumah tangga sebagai unit

konsumer pada bagian ketiga. Selanjutnya, bagian keempat membahas pola konsumsi

yang Islami dan diakhiri dengan kesimpulan dan saran pada bagian kelima.

II. Pengertian Zakat

Zakat seperti tertulis dalam surat At Taubah ayat 103 mengandung pengertian

bahwa setiap Muslim yang mempunyai harta benda yang telah cukup nisab wajib

membersihkan harta bendanya dengan memberikan sebahagian hartanya kepada orangorang

yang berhak. Berdasarkan surat At Taubah ayat 60 ada delapan golongan umat

yang berhak menerima zakat, yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, rikab, ghorimin (orang

yang berhutang), fii sabilillah (orang yang berjuang karena Allah) dan ibni sabil (orang

yang dalam perantauan). Menurut Al-Shawkani (Saud, 1976) zakat secara linguistic

memiliki makna ganda yaitu pertumbuhan (growth) dan juga pembersihan

(purification). Makna yang pertama mengandung pengertian bahwa zakat akan

membawa pertumbuhan kekayaan (wealth) dan juga membawa pahala (reward) bagi

yang melakukannya. Secara singkat zakat tidak akan menurunkan kekayaan, sedangkan

makna yang kedua, zakat akan membersihkan jiwa manusia dari keinginan memiliki

kekayaan yang berlebihan.

Saud (1976) berpendapat bahwa zakat dikenakan pada semua kekayaan yang

memiliki nilai (market value). Menurut Saud fungsi zakat adalah satu cara untuk

mencegah penimbunan (hoarding) harta yang dapat mengakibatkan adanya idle

wealth. Sehingga dianjurkan untuk menempatkan resources-nya dalam bentuk aset

yang produktif yaitu dana yang ditempatkan di bank atau institusi yang dikontrol

pemerintah. Bila rumah-tangga melaksanakan hal ini, maka yang bersangkutan

dibebaskan dari zakat, karena resources yang dimiliki berputar terus di dalam

perekonomian yang dapat memberi manfaat bagi produser maupun konsumer.

Sedangkan Kahf (1976) dan Faridi (1976) berpendapat bahwa yang dikenakan

zakat adalah harta bersih atau networth atau harta setelah dikurangi kewajiban (aset

setelah dikurangi liabilities). Pada dasarnya Kahf dan Faridi melihat fungsi zakat sama

dengan yang diajukan oleh Saud, zakat diharapkan akan meningkatkan investasi atau

financial resourses / assets atau harta yang produktif. Bila seseorang menabung dalam

bentuk perhiasan / precious metal, tabungan ini tidak produktif, maka zakat secara berangsur-

angsur akan mengurangi net saving atau networth yang bersangkutan. Sehingga

zakat akan men-discourage seseorang untuk menimbun harta yang tidak produktif,

namun akan merangsang orang untuk memutarkan hartanya pada kegiatan produktif atau

menabung dalam bentuk harta yang produktif. Sehingga zakat akan merangsang orang

untuk giat bekerja, karena kalau tidak, lambat laun networthnya akan mengecil karena

dipergunakan untuk membayar zakat. Dengan giat bekerja dan mengkonsumsi secara

bijaksana akan menghasilkan pertumbuhan networth, sejalan dengan pendapat Al-

Shawkani bahwa zakat dapat memiliki arti pertumbuhan.

3

Dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat tersebut dan dengan

perkembangan personal finance masyarakat di dunia barat maupun Islam yang

umumnya memiliki aset maupun liabilities secara bersamaan, maka tulisan ini akan

menggunakan pengertian bahwa zakat mal yang harus dikeluarkan berdasarkan networth

yang telah melampaui nisabnya. Selain dari pada itu networth lebih mencerminkan

tingkat kekayaan sebuah rumah tangga, dibandingkan bila tingkat kekayaan diukur

hanya dengan aset.

III. Kedudukan Rumah-tangga Sebagai Unit Konsumer

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dikerjakan oleh umat Islam

bila yang bersangkutan telah mampu melaksanakannya. Zakat adalah bagian dari

resources yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga (household) yang harus disisihkan

untuk kepentingan umat khususnya delapan golongan umat yang berhak menerimanya.

Dalam makalah ini, rumah-tangga meliputi single household, janda/duda dengan anak

dan married couple (dengan ataupun tanpa anak). Rumah-tangga merupakan salah satu

subyek ekonomi yang bersama-sama dengan pemerintah dan business sector (perusahaanperusahaan)

berperan penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Setiap subyek

memiliki tujuan masing-masing, pemerintah bertujuan untuk memaksimisasikan wealth

of society, sedangkan perusahaan bertujuan untuk memaksimisasikan keuntungan dan

dilain pihak rumah-tangga memiliki tujuan memaksimisasikan utility atau satisfaction.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing subyek dalam mencapai tujuantujuan

tersebut dapat saling bertentangan sehingga kemaslahatan umat sulit untuk dicapai.

Sampai dengan periode pertengahan tahun 1960, sebuah rumah-tangga

cenderung dipandang hanya sebagai consumer unit. Pada pertengahan 1960 an

lahirnya theory of allocation of time yang diajukan oleh Gary Becker dari University of

Chicago menyadarkan masyarakat bahwa rumah-tangga tidak hanya sekedar consumer

unit tapi juga menjadi producer unit karena allocation of time yang dilakukan oleh

anggota rumah-tangga untuk bekerja di dalam maupun diluar rumah-tangga merupakan

production activities. Pekerjaan rumah-tangga atau household activities merupakan

kegiatan produksi didalam rumah tangga yang dapat mendatangkan penghematan

maupun earning, sedangkan pekerjaan diluar rumah-tangga merupakan kegiatan produksi

di labor market yang mendatangkan earning.

Pembahasan zakat dari sisi ekonomi rumah-tangga Muslim dalam makalah ini

hanya ditinjau dari sisi consumer unit atau unit konsumer dan makalah ini mencoba

membahas bagaimana sebuah rumah-tangga harus berprilaku dalam mencapai

kemaslahatan umat. Intinya adalah bagaimanakah sebuah rumah-tangga Muslim bertindak

memaksimisasikan utility-nya sebagai sebuah consumer unit dan pada saat yang

bersamaan memenuhi kewajibannya sebagai umat Islam untuk menyisihkan resources

yang dimiliki untuk kepentingan zakat.

IV. Pola Konsumsi Yang Islami

Dengan memperhatikan keterbatasan sumber pembiayaan, sebuah rumah-tangga

dalam memenuhi kebutuhannya dihadapkan dengan berbagai pilihan. Pilihan-pilihan ini

dapat berupa kombinasi tingkat konsumsi antara barang pertanian dan industri, atau

4

antara konsumsi saat ini dan saat mendatang. Kombinasi dari dua macam barang

(termasuk jasa) yang memberikan tingkat kepuasan yang sama digambarkan oleh Pareto

dalam kurva indiferensi (indifference curve), yaitu kurva yang berbentuk garis lengkung

yang mewakili kombinasi dari dua macam barang. Sedangkan keterbatasan sumber

pembiayaan diwakili oleh keterbatasan pendapatan digambarkan dalam garis anggaran

(budget line). Oleh karena itu pencapaian maksimum utility/kepuasan dari sebuah rumahtangga

tergantung bagaimana sebuah rumah-tangga menentukan pilihannya dengan

memperhatikan anggaran yang dimilikinya. Menurut Pareto, kepuasan maksimum akan

dicapai pada saat garis anggaran (A) bersinggungan dengan kurva indiferensi (I), dalam

hal ini pada titik E (Gambar: Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran). Area dibawah garis

anggaran adalah feasible area atau area yang mewakili kombinasi-kombinasi kedua

barang yang dapat dicapai oleh sebuah rumah-tangga.

Dengan menggunakan kurva indiferensi yang dikembangkan oleh Pareto sebuah

rumah-tangga memenuhi kebutuhan akan barang-1 dan barang-2 dengan memperhatikan

anggaran yang dimilikinya. Berdasarkan Pareto, barang-1 dan barang-2 merupakan

barang-barang yang dibutuhkan oleh rumah-tangga saat ini pada waktu mereka hidup di

dunia fana tanpa mempertimbangkan kehidupan setelah mati (the hereafter). Sedangkan

bagi rumah-tangga Muslim, pencapaian maksimum utility, tidak hanya

mempertimbangkan barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan langsung dirasakan saat

ini, namun juga mempertimbangkan konsumsi barang-barang saat ini yang dapat

dirasakan manfaatnya saat ini maupun dibelakang hari setelah mati. Oleh karena itu kurva

indiferensi dalam rumah-tangga Muslim merupakan kombinasi dari barang-1 (merupakan

barang-barang yang dikonsumsi saat ini dan manfaatnya dapat dirasakan sekarang

maupun dibelakang hari) dan barang-2 (merupakan barang yang dikonsumsi saat ini dan

juga dirasakan manfaatnya saat hidup di dunia ini). Dalam pembahasan ini pengertian

konsumsi tidak terbatas pada pengertian bahwa konsumsi sesuatu barang hanya untuk

kepentingan jangka pendek atau kenikmatan sesaat, namun konsumsi dalam makalah ini

juga dapat berarti investasi, yaitu kegiatan yang dapat membawa nilai tambah pada

kehidupan di dunia maupun di alam baqa.

Dalam melakukan kegiatan konsumsi sebuah rumah-tangga harus menentukan

skala prioritas berdasarkan jenis barang yang akan dikonsumsi. Al-Ghazali and Al-Shatibi

(Zarqa, 1976) berpendapat bahwa berdasarkan Al Qur’an dan Hadist ada tiga hierarkhi

kegiatan yang dilakukan umat Islam dalam mencapai utility yang diinginkan, yaitu

Necessities (kegiatan-kegiatan yang mengamankan berlangsungnya kegiatan keagamaan,

kehidupan, kebebasan berpikir, keturunan dan pencapaian kekayaan) Conveniences

(kegiatan-kegiatan yang memudahkan pelaksanaan kegiatan pertama) dan Refinements

(kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan asesori hidup). Dengan mengacu pada

penggolongan yang diajukan oleh kedua ulama tersebut, maka dalam tulisan ini jenis

barang-2 dibagi dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

21. Kebutuhan dasar atau basic needs / necessities yang menentukan kelangsungan hidup

manusia, seperti makanan, sandang dan perumahan.

22. Kebutuhan sekunder adalah barang-barang yang memudahkan kehidupan, tanpa

barang ini manusia masih dapat hidup, seperti pendidikan, mobil, komputer, dan lainlain.

5

23. Kebutuhan tertier adalah barang-barang yang merupakan asesori hidup seperti sound

system, compact disc dan lain-lain serta juga ketenteraman/kebahagiaan di hari tua.

Barang kebutuhan dasar (barang-21) merupakan sesuatu yang absolut dibutuhkan

oleh sebuah rumah-tangga, sedangkan penggolongan barang kebutuhan sekunder (barang-

22) dan kebutuhan tertier (barang-23) adalah relatif yang sangat tergantung dari

endowment yang dimiliki oleh sebuah rumah-tangga. Zarqa (1976) berpendapat bahwa

hidup ini adalah suatu ujian dimana kita umatnya dibekali (endowed) dengan berbagai

perbedaan seperti mental, physical ability, material, social environment, power,

knowledge, wealth dan lain-lain, sehingga setiap rumah-tangga berbeda dalam

menetapkan sebuah barang digolongkan pada barang-22 atau barang-23. Yang penting

adalah bagaimana sebuah rumah-tangga mempertanggung jawabkan endowment yang

dipinjamkan kepadanya pada hari pengadilan nanti.

Dalam mengkonsumsi ketiga jenis barang tersebut, sebuah rumah-tangga akan

mengikuti life-cycle hypothesis yang diajukan oleh Modigliani (Dornbusch and Fischer,

1984), bahwa sebuah rumah-tangga akan mengalokasikan anggarannya secara optimal

untuk konsumsi yang stabil (smooth consumption) selama hidup didunia ini. Sehingga

sebuah rumah-tangga dalam hal ini ayah dan atau ibu tidak akan mengalami kesulitan

konsumsi di hari tuanya. Dengan demikian sebuah rumah-tangga harus mengalokasikan

angggarannya tidak hanya untuk konsumsi saja, namun juga untuk tabungan atau saving.

Oleh karena itu sebuah rumah-tangga muda harus bersiap sejak dini untuk

mempersiapkan putera/puterinya menyongsong masa depan dan juga mempersiapkan hari

tua mereka sendiri. Maka pada awalnya, konsumsi sebuah rumah-tangga dititik beratkan

pada barang-21 disebabkan anggaran yang terbatas dari sebuah rumah-tangga muda

sehubungan dengan terbatasnya pendapatan yang diperoleh. Sebagai konsekwensi dari

terbatasnya pendapatan rumah-tangga muda, tingkat tabungan sebuah rumah-tangga

adalah rendah sehingga akumulasi aset tidaklah tinggi, yang berakibat rendahnya

networth.

Tingkat pendapatan awal sebuah rumah-tangga sangat ditentukan oleh alokasi

dana untuk investasi sumber daya manusia yang dilakukan oleh orangtuanya. Dalam hal

ini sampai seberapa jauh orangtua menanamkan dananya untuk kepentingan pendidikan

seorang anak. Sesuai dengan human capital investment theory, semakin tinggi tingkat

pendidikan seseorang akan memberikan tingkat pendapatan yang lebih baik pada

bidangnya. Investasi pada sumber-daya manusia tidak hanya dalam bentuk pendidikan,

namun juga dalam bentuk pengalaman kerja dan kesehatan. Dengan ketiga bentuk

investasi ini, diharapkan sebuah rumah-tangga dapat meningkatkan pendapatannya.

Selanjutnya dengan masa kerja/pengalaman, pendidikan tambahan selama bekerja dan

kondisi kesehatan yang terjaga akan memberikan kenaikan pendapatan bagi sebuah

rumah-tangga. Sehingga dapat juga mengkonsumsi barang-22 termasuk pendidikan bagi

putera-puteri. Sejalan dengan hal tersebut, akumulasi aset semakin besar yang dapat

memberikan peningkatan networth. Dan demikian seterusnya sebuah rumah-tangga

Muslim akan dapat juga mengkonsumsi barang-23 dengan semakin membaiknya tingkat

pendapatan. Selanjutnya dengan semakin tua dan menurunnya kesehatan dan

produktivitas, maka pendapatan akan menurun menjelang pensiun yang akhirnya

mencapai titik nol pada saat pensiun. Namun dengan adanya persiapan sejak dini, maka

akumulasi aset cukup besar sehingga networth sebuah rumah-tangga tua cukup untuk

6

mengamankan hari tuanya, yang akhirnya dapat menikmati ketenteraman dan

kebahagiaan di hari tua.

Selanjutnya life-cycle hypothesis, human capital investment theory dan kerangka

prioritas konsumsi tetap dipakai untuk menjelaskan bagaimana rumah-tangga Muslim

mengkonsumsi barang-1. Dalam tulisan ini jenis barang-1 disederhanakan dalam tiga

golongan yang berdasarkan rukun Islam, yaitu sebagai berikut:

11. Kebutuhan dasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan syahadah, kegiatan

sholat dan puasa.

12. Kebutuhan sekunder bagi rumah-tangga Muslim adalah mengeluarkan zakat bagi

yang mampu.

13. Kebutuhan tertier adalah melaksanakan kegiatan haj bagi yang mampu.

Sebuah rumah-tangga Muslim pada awalnya mengalokasikan dananya untuk

kebutuhan-kebutuhan yang mendasar bagi rumah-tangga Muslim, yaitu mengamankan

syahadah, kegiatan sholat dan puasa (barang-11). Tanpa alokasi dana kepada barang-11

dapat mengancam ke Islaman individu-individu dalam rumah-tangga. Oleh karena itu

dengan alokasi dana pada barang-11 dapat mengamankan identitas sebuah rumah-tangga

Muslim. Kegiatan ini dapat berbentuk penyediaan pendidikan keagamaan bagi

putera/puteri sejak kecil. Utility dari konsumsi barang ini dapat dirasakan juga pada saat

hidup didunia dalam bentuk ketenangan dan kearifan bertindak dan secara bersamaan

seorang Muslim akan mendapatkan pahala dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sebuah

rumah-tangga Muslim akan memperoleh akumulasi pahala yang dapat dinikmatinya

setelah mati.

Selanjutnya dengan meningkatnya pendapatan serta terakumulasinya aset dan

networth yang cukup nisab, maka sebuah rumah-tangga Muslim wajib untuk ber-zakat.

Sehingga sebagian dari networth harus dikeluarkan untuk kepentingan umat. Dengan

keyakinan yang dimiliki sebagai seorang Muslim, pengeluaran zakat (barang-12) tersebut

merupakan suatu kegiatan konsumsi yang memberi kepuasan bagi rumah-tangga Muslim

dan disaat bersamaan rumah-tangga ini menambah akumulasi pahala. Dengan pengertian

yang seperti ini, rumah-tangga Muslim tidak merasakan pengeluaran zakat sebagai beban,

karena pengeluaran ini seperti juga pengeluaran untuk konsumsi lainnya akan memberi

kepuasan bagi rumah-tangga. Akhirnya dengan semakin membaiknya pendapatan dan

networth, sebuah rumah-tangga yang telah mampu dengan sendirinya akan mengeluarkan

dana untuk mengkonsumsi kegiatan haj (barang-13) yang memberinya kepuasan dalam

bentuk ketenangan telah memenuhi rukun Islam yang lima. Pada saat bersamaan rumahtangga

ini pun menambah akumulasi pahala yang sangat bermanfaat bagi pencapaian

surga dalam kehidupan setelah mati.

Dengan pola konsumsi yang seperti dijelaskan diatas sebuah rumah-tangga

Muslim akan mencapai kepuasan maksimum dalam bentuk kebahagiaan didunia dan

akhirat. Pada awalnya sebuah rumah-tangga memfokuskan pengalokasian dana untuk

memenuhi kebutuhan barang-11 dan barang-21 yang optimal. Selanjutnya dengan

meningkatnya pendapatan dan mulai terakumulasinya networth, rumah-tangga akan

berusaha mencapai kombinasi yang optimal dari barang-11 dan barang-12 disatu sisi dan

barang-21 dan barang-22 disisi lain. Akhirnya adalah bagaimana rumah-tangga

mengkombinasikan barang11, barang-12 dan barang-13 yang pada dasarnya untuk

kepentingan akhirat dan barang-21, barang-22 dan barang-23 untuk kepentingan dunia.

7

Dengan pola konsumsi yang seperti ini, Insya Allah umat Islam terhindar dari

kerakusan yang hanya mementingkan kepuasan didunia. Pada dasarnya resources

merupakan amanah dari Allah yang pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan

nilai-nilai Islam, resources harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan

investasi yang produktif, sama sekali bukan untuk conspicuous consumption,

pengeluaran-pengeluaran non-produktif dan spekulatif. Inilah yang kita temui di negaranegara

barat, bahwa maksimisasi utility hanya ditinjau dari satu sisi, yaitu kepentingan

dunia. Pola konsumsi barat yang seperti ini yang menggiring manusia hanya sebagai

homo economicus, yaitu manusia yang mementingkan diri sendiri (selfish) dan ingin

memiliki segalanya (acquisitive). Yang pada akhirnya konsumsi yang dilakukan berlebih-

lebihan atau extravagance sehingga tidak memberikan peningkatan social welfare

bagi masyarakat. Inilah yang dikatakan Al-Ghazali dan Al-Shatibi sebagai mafasid atau

disutilities, yaitu kegiatan-kegiatan yang tidak memberikan peningkatan social welfare.

Sedangkan dengan pola konsumsi yang Islami dapat memberikan masalih atau utilities

karena pola ini memasukkan zakat sebagai kegiatan konsumsi yang dapat memberikan

kepuasan disatu sisi, dan merangsang orang untuk giat bekerja disisi lain yang pada

gilirannya akan menghasilkan peningkatan social welfare masyarakat.

Bila rumah-tangga Muslim telah menyadari sepenuhnya bahwa pengeluaran zakat

merupakan bagian dari kegiatan konsumsi untuk mencapai maksimum utility, maka

masalahnya sekarang bagaimana mengalokasikan zakat yang terkumpul. Dengan

memperhatikan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pola konsumsi yang

Islami ini sangat tergantung pada perencanaan sejak dini dalam bentuk persiapanpersiapan

human capital investment guna mengantisipasi life-cycle hypothesis, bahwa

suatu saat orang akan menjadi tua dan tidak produktif. Persiapan-persiapan tersebut

adalah dengan membekali putera/puteri dengan pendidikan keagamaan (bagian dari

barang-11) dan pendidikan formal (bagian barang-22) sejak dini. Mengingat surat At

Taubah ayat 60 menyebutkan salah satu alokasi dana zakat untuk fii sabii lillah,

sedangkan melaksanakan kegiatan pendidikan formal/keagamaan merupakan bagian dari

fii sabii lillah, maka tulisan ini mengusulkan salah satu alokasi zakat adalah untuk

kepentingan pendidikan formal/keagamaan yang sangat berperan bagi rumah-tangga

Muslim dalam pencapaian maksimum utility. Alokasi dana ini khususnya disampaikan

kepada anak-anak yang tidak mampu membiayai pendidikannya, sehingga melalui

pendidikan yang baik akan dapat memperkecil kuantitas umat yang berada dibawah garis

kemiskinan.

Selain dari pada itu alokasi dana dapat juga disalurkan kepada tujuh golongan lain

yang intinya disalurkan untuk keperluan konsumsi, menutup hutang dan sebagai modal

kerja. Keperluan konsumsi dan menutup hutang pada kondisi krisis seperti saat ini adalah

kegiatan yang tidak dapat dihindari, guna menyelamatkan umat untuk dapat memenuhi

kebutuhan mendasar. Penyaluran konsumsi dapat memiliki dampak peningkatan

pengeluaran konsumsi, karena penyaluran zakat pada orang-orang yang khususnya fakir

dan miskin cenderung akan meningkatkan marginal propensity to consume (MPC)

sehingga cenderung tiada dana yang tertinggal bagi penerima zakat. Sehingga secara

agregat akan menurunkan tingkat tabungan nasional. Disisi lain peningkatan MPC pada

gilirannya akan meningkatkan permintaan barang yang pada gilirannya akan

meningkatkan kegiatan produksi yang akhirnya dapat membuka lapangan kerja. Sehingga

8

hal ini memberikan dampak yang positif bagi perekonomian. Namun pemanfaatan zakat

untuk konsumsi cenderung digunakan untuk mengkonsumsi barang-barang non-durable

sehingga efek multiplier nya akan lebih kecil dibandingkan bila disalurkan untuk modal

kerja bagi kegiatan produktif.

Bila zakat disalurkan dalam bentuk modal kerja untuk digunakan sebagai modal

dalam berusaha (kecil-kecilan) dapat memberikan tambahan penerimaan bagi rumahtangga

penerima. Sehingga dana zakat tersebut tidak akan habis begitu saja, melainkan

akan berkembang. Dengan memutarkan dana zakat untuk kegiatan usaha akan

memberikan kemampuan bagi rumah-tangga penerima zakat untuk memenuhi kebutuhan

rumah-tangganya, yang pada satu saat rumah-tangga penerima zakat dapat beralih

menjadi pemberi zakat. Dengan penyaluran seperti ini akan memiliki dampak yang lebih

besar karena secara bertahap akan mengurangi golongan miskin, sehingga penyaluran

dengan cara ini dapat menghindari bantuan keuangan diberikan kepada orang yang sama

setiap tahun. Pada akhirnya penyaluran zakat untuk modal kerja dapat membuka lapangan

kerja dan peningkatan pendapatan dalam perekonomian yang akhirnya dapat

memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup orang banyak.

V. Kesimpulan dan Saran

Pola konsumsi yang Islami adalah pencapaian maksimum utility tidak hanya

mempertimbangkan konsumsi untuk kepentingan dunia namun juga mempertimbangkan

konsumsi untuk kepentingan akhirat. Bila pola konsumsi masyarakat telah Islami, maka

konsumsi yang kurang bermanfaat dan berlebih-lebihan dapat dihindari. Selain dari pada

itu, terciptanya prilaku unit konsumer yang sedemikian rupa akan memudahkan

pengembangan perbankan syariah, karena baik dari sisi pemakai maupun penyedia jasa

perbankan syariah akan memperhatikan kepentingan akhirat yang merupakan salah satu

faktor penentu keberhasilan pengembangan perbankan syariah.

Salah satu konsumsi untuk kepentingan akhirat adalah zakat, dengan adanya

kesadaran bahwa pengeluaran untuk zakat adalah pengeluaran konsumsi guna pencapaian

maksimum utility, maka diharapkan rumah-tangga Muslim akan dapat menikmati

pengeluaran tersebut dan tidak melihat zakat sebagai beban bagi rumah-tangga. Dengan

keadaran yang sedemikian rupa, diharapkan rumah-tangga Muslim yang belum

menggunakan pola konsumsi yang Islami agar segera beralih ke pola konsumsi yang

Islami sehingga bersedia untuk mengeluarkan zakat, khususnya zakat mal. Disisi lain

zakat akan merangsang rumah-tangga untuk dapat bekerja lebih giat guna menghindari

penurunan networth.

Penulis sependapat dengan mantan presiden bahwa perlu adanya kesadaran umat

dalam menunaikan kewajiban ber-zakat, yang menurut penulis perubahan tersebut dapat

terjadi bila umat mau dan bersedia merubah pola konsumsi yang hanya

mempertimbangkan kepentingan dunia menjadi pola konsumsi yang mempertimbangkan

kepentingan dunia dan akhirat. Selanjutnya penulis setuju bahwa penyaluran zakat untuk

program JPS, namun dengan penekanan pada program pendidikan formal maupun

keagamaan serta untuk modal kerja. Hal ini mengingat pendidikan merupakan salah satu

faktor penentu yang dapat membebaskan masyarakat dari kemiskinan struktural serta

mengingat pentingnya pendidikan bagi anggota rumah-tangga yang ditinjau dari life-cycle

hypothesis dan human capital investment theory. Selanjutnya penyaluran zakat untuk

9

modal kerja akan dapat mengurangi orang yang berada dalam kelompok miskin. Akhirnya

walaupun penyaluran zakat untuk konsumsi tetap harus dilaksanakan, namun penyaluran

zakat pada program JPS sebaiknya lebih diarahkan pada program yang memberikan

“kail” (pendidikan dan modal kerja) dari pada “ikan” (penyaluran sembako).

Daftar Pustaka

Bryan, Keith W. (1990). The Economic Organization of the Household. New York:

Cambridge University Press 1990.

Dornbusch, Rudiger and Stanley Fischer (1984). Macro-Economics. New York:

McGraw-Hill Inc..

Faridi, F. R. (1976). Zakat and Fiscal Policy. Paper presented at The First International

Conference on Islamic Economics, Jeddah, February 1976.

Kahf, Monzer (1976). A Contribution to the Theory of Consumer Behaviour in an

Islamic Society. Paper presented at The First International Conference on Islamic

Economics, Jeddah, February 1976.

Kuran, Timur (1995). Islamic Economics and the Islamic Subeconomy, The Journal of

Economic Perspectives, 9: 4, 155-173.

Saud, Muhammad Abu (1976). Money, Interest and Qirad. Paper presented at The

First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah, February 1976.

Zarqa, Anas (1976). Islamic Economics: An Approach to Human Welfare. Paper

presented at The First International Conference on Islamic Ecomics, Jeddah,

February 1976.

Gambar: Kurva Indiferensi dan Garis Anggaran

Barang 2: 1. Basic needs: makanan,

sandang dan perumahan.

2. Sekunder: pendidikan, mobil,

komputer dll..

3. Tertier: assesori hidup dan

ketenteraman/kebahagiaan

hari tua.

Barang 1: 1. Barang2/kegiatan2 yang mengamankan Syahadah,

Sholat dan Puasa

2. Zakat

3. Haj

A

I

E

10

11

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

1

PERBANKAN SYARIAH INDONESIA

MENUJU MILLENIUM BARU:

Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek

A. Perbankan Syariah Suatu Paradigma Baru; Menembus Impian Akademis

Sejak awal abad pertengahan hingga awal abad ke-20 konsep bank syariah yang

berintikan kepada bagi hasil masih merupakan kajian akademis oleh para ilmuwan muslim,

dalam hal ini lebih banyak para ekonom atau bankir yang meragukan sistem perbankan syariah

dapat diterapkan dalam sistem perekonomian. Sementara itu perbankan konvensional yang kita

kenal dewasa ini merupakan suatu proses evolusi dan uji coba yang telah berjalan dengan mapan

selama berabad-abad dalam masyarakat. Dengan perjalanan waktu yang cukup panjang tersebut,

maka tidaklah mengherankan apabila persepsi hampir sebagian besar masyarakat tertanam

pengertian bahwa hanya terdapat satu sistem perbankan di dunia ini, yaitu sistem operasi bank

dengan bunga. Pengertian bahwa bank akan terkait dengan suku bunga merupakan suatu

pengertian definitif dalam dunia bisnis, dan merupakan kaidah akademik pada berbagai literatur

para pakar ekonomi perbankan.

Selain itu masih banyak masyarakat yang memiliki persepsi yang belum tepat mengenai

kegiatan usaha bank syariah. Secara visual dan analogis masyarakat banyak yang menafsirkan

bank syariah sebagai bank konvensional dengan menggunakan bagi hasil dalam penghitungan

kredit dan simpanan dana. Pandangan yang demikian dapat dipahami karena informasi dan

publikasi mengenai kegiatan bank syariah sangat minim. Memasuki gerbang pemahaman bank

syariah akan berhadapan dengan suatu paradigma baru, suatu pengertian atau pandangan yang

sama sekali baru dan sejenak harus melupakan pola pikir bank konvensional.

Paradigma baru yang pertama adalah hubungan bank dengan nasabah. Dalam bank

syariah hubungan bank dengan nasabah adalah hubungan kontrak (contractual agreement) atau

akad antara investor pemilik dana atau shahibul maal dengan investor pengelola dana atau

mudharib yang bekerjasama untuk melakukan usaha yang produktif dan berbagi keuntungan

secara adil (mutual investment relationship). Dengan adanya hubungan kerjasama investasi

tersebut pada dasarnya akan mewujudkan suatu hubungan usaha yang harmonis karena

berdasarkan suatu asas keadilan usaha dan menikmati keuntungan yang disepakati secara

proporsional. Sedangkan apabila kita amati hubungan nasabah dan bank dalam bank

konvensional maka dalam bank konvensional hubungan antara bank dengan nasabah pada

dasarnya merupakan suatu hubungan kreditur dengan debitur dengan menerapkan sistem bunga.

Walaupun terdapat keinginan manajemen bank konvensional untuk mewujudkan suatu hubungan

yang bersifat pembinaan dan kerjasama antara bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai

debitur, namun dalam prakteknya tujuan yang baik tersebut tidak selalu dapat dilaksanakan

secara konsisten dan efektif karena pada dasarnya tujuan akhir dari bank adalah meraih profit

atau keuntungan dengan seringkali mengabaikan kondisi nyata nasabah apakah usahanya sedang

mengalami keuntungan atau kerugian. Dengan demikian tidak dapat terhindarkan adanya suatu

hubungan eksploitatif antara bank dengan nasabah atau sebaliknya antara nasabah dengan bank,

hal ini dapat terjadi karena dalam pemberian kredit bank akan berusaha mendapatkan bunga

yang setinggi-tingginya sedangkan nasabah akan berusaha menekan bunga serendah-rendahnya.

Sebaliknya nasabah sebagai deposan akan berupaya untuk mendapatkan bunga setinggi___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

2

tingginya tanpa memperhatikan kondisi bank yang sebenarnya sedang kesulitan likuiditas

sehingga secara terus menerus mengalami negative spread dan akhirnya modal negatif.

Walaupun telah diakui bahwa sistem bank konvensional merupakan sistem yang aplicable

diseluruh penjuru dunia, namun dalam kenyataannya terlihat kesulitan untuk menahan negative

spread yang terjadi di negara kita sehingga sangat merepotkan kondisi perbankan di Indonesia.

Paradigma yang kedua adalah adanya larangan-larangan kegiatan usaha tertentu oleh

bank syariah yang bertujuan menciptakan kegiatan perekonomian yang produktif, adil dan

menjunjung tinggi moral. Bank syariah akan mewujudkan produktifitas karena akan mengikis

habis konsep time value of money dan melarang transaksi yang bersifat spekulatif. Sejalan

dengan konsep Islam mengenai harta benda dan sumber daya alam, maka harta benda dan

sumber daya alam yang ada harus dimanfaatkan, digunakan, dan produktif untuk kesejahteraan

masyarakat. Konsep penggunaan harta benda dan sumber daya alam ini akan sangat menentang

adanya penumpukan harta benda, tanah, atau sumber daya alam yang dikuasai oleh sebagian

kecil masyarakat dan tidak produktif, termasuk pemutaran dana pada bank tanpa adanya

investasi yang nyata. Bank syariah dapat menciptakan perekonomian yang adil karena konsep

usaha dalam bank syariah adalah bagi hasil dan tidak memungkinkan seorang deposan yang

memiliki uang yang banyak menanamkan dananya pada bank tanpa menanggung risiko

sedikitpun, sementara pihak bank atau pengelola dana akan dibebani tanggungjawab yang sangat

besar untuk mengelola dana dan menghasilkan keuntungan. Adalah suatu yang sangat adil

seorang deposan menerima proporsional keuntungan nyata yang diterima oleh bank dan juga

menanggung risiko kerugian. Argumen lain tentang bank syariah, yaitu memiliki keunggulan

dalam penjaga lingkungan dan moral karena didalam struktur organisasi bank syariah wajib

memiliki dewan pengawas syariah. Bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk suatu proyek

yang akan berdampak secara langsung atau tidak langsung dengan kerusakan lingkungan. Selain

itu bank syariah dilarang menyalurkan dana untuk proyek yang tidak sesuai dengan nilai-nilai

moral seperti pembiayaan industri minuman keras, sarana perjudian, atau proyek-proyek lain

yang dapat merusak moral atau kesehatan manusia. Tujuan dan nilai-nilai moral dalam bank

syariah berdasarkan pengamatan logis the man in the street maupun disodorkan untuk penelitian

akademis akan membentuk suatu hipotesa awal yang valid bahwa bank syariah sangat

menunjang terwujudnya sistem perekonomian yang sehat dan manusiawi bahkan Khan dan

Mirakhor (1989) menyatakan bahwa perbankan Islam akan lebih stabil dalam menyerap

goncangan perekonomian eksternal dibandingkan dengan perbankan konvensional. Secara

ringkas perbedaan paradigma pertama dan kedua dapat digambarkan pada tabel 1.

Tabel 1

FAKTOR KUNCI BANK KONVENSIONAL BANK SYARIAH

Hubungan bank

dengan nasabah

Investor dengan investor Kreditur dan debitur

Sistem Pendapatan

Usaha

Bunga, Fee Bagi hasil, Marjin, Fee

Organisasi Tidak terdapat struktur pengawasan

syariah

Terdapat struktur pengawasan syariah

yaitu Badan Pengawas Syariah

Penyaluran

Pembiayaan

Liberal untuk tujuan keuntungan Adanya batasan-batasan,

memperhatikan unsur moral dan

lingkungan

Tingkat risiko umum

dlm usaha

Risiko menengah-tinggi karena

adanya transaksi spekulasi

Risiko menengah-rendah karena

melarang transaksi spekulasi

Penanggung Risiko

Investasi

Satu sisi hanya pada bank Dua sisi yaitu bank dan nasabah

(deposan maupun debitur)

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

3

Paradigma yang ketiga adalah kegiatan usaha bank syariah yang lebih variatif dibandingkan

dengan bank konvensional yang kita kenal dewasa ini, karena dalam bank syariah tidak hanya

berlandaskan sistem bagi hasil tetapi juga sistem jual beli, sewa beli, serta penyediaan jasa

lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinisip syariah. Walaupun terdapat beberapa

pendapat para ahli yang mempertanyakan kembali mengenai fungsi kelembagaan bank syariah

sebagai “bank” atau “perusahaan investasi” namun demikian secara aplikasi tidak dapat

diragukan lagi bahwa keragaman kegiatan usaha bank syariah tersebut telah

menumbuhkembangkan berbagai aspek transaksi ekonomi dalam masyarakat sehingga bank

syariah akan mamiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap kebutuhan dunia usaha. Secara umum

perbedaan dasar kegiatan usaha bank konvensional dan bank syariah.

Dasar Kegiatan Usaha Bank

Konvensional

Bank Syariah Keterangan

Kredit (bunga) v penyaluran kredit atau penanaman

dana lainnya

Pembiayaan (bagi hasil) v prinsip mudharabah dan musyarakah

Jual-beli v prinsip bai/salam

Sewa-beli v prinsip ijarah

Simpanan dana (bunga) v deposito, tabungan, atau giro

Investasi dana (bagi hasil) v Investasi tidak terbatas, deposito,

tabungan, giro.

Investasi terbatas/khusus v prinsip mudharabah muqayadah

Jasa perbankan v v prinsip ujrah (bank syariah), fee base

income (bank konvensional)

Paradigma yang keempat adalah penyajian laporan keuangan bank syariah akan terkait erat

dengan konsep investasi dan norma-norma moral/sosial dalam kegiatan usaha bank. Selain

penyajian laporan keuangan bank sebagai lembaga pencari keuntungan juga terdapat laporan

keuangan yang terkait dengan bank sebagai fungsi sosial. Dengan memperhatikan dasar keadilan

dan kebenaran maka konsep Islam dana pencatatan keuangan tetap mengacu kepada konsep

dasar laporan keuangan yaitu dapat dipertanggungjawabkan, tranparans, dan keadilan. dapat

diperbandingkan, namun demikian dalam pencatatan transaksi keuangan dilakukan berbeda

dengan jenis laporan keuangan bank konvensional sebagaimana diuraikan dalam Tabel 2.

Tabel 2

NO BANK KONVENSIONAL NO BANK SYARIAH *)

123

Laporan Neraca

Laporan Laba/Rugi

Laporan Rekening Administratif

1234

56

7

Laporan Neraca

Laporan Laba/Rugi

Laporan Arus Kas

Laporan Perubahan Modal Pemilik dan Laporan

Laba ditahan

Laporan Investasi Terbatas

Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat dan

Dana Sumbangan

Laporan Sumber dan Penggunaan dana Qard

Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

Selanjutnya apabila kita amati lebih lanjut maka pos-pos pada neraca bank syariah akan

berbeda dengan bank konvensional. Pos-pos neraca bank syariah akan berpedoman kepada

standar akuntansi lembaga keuangan Organisasi Akuntansi dan Auditing bagi Lembaga

Keuangan Islam (AAOIFI) yang berkedudukan di Bahrain pada tahun 1991. Dengan mengacu

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

4

kepada standar akuntansi yang diterbitkan tersebut maka dapat kita lihat perbedaan yang

subtantif dengan bank konvensional pada pos-pos neraca tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 3

BANK KONVENSIONAL LEMBAGA KEUANGAN/BANK SYARIAH *)

Aktiva

1. Kas

2. Bank Indonesia

?? Giro

?? Seritifikat Bank Indonesia

?? Lainnya

3. Antar Bank Aktiva

4. Surat-surat berharga dan tagihan lainnya

?? surat-surat berharga yang dimiliki

?? tagihan lainnya

5. Kredit

6. Penyertaan

7. Cadangan aktiva produktif

8. Aktiva Tetap dan inventaris

9. Antar kantor aktiva

10. Rupa-rupa aktiva

Aktiva

1. Kas dan setara kas

2. Piutang penjualan

3. Investasi:

?? investasi dlm surat berharga

?? investasi mudharabah

?? investasi musyarakah

?? penyertaan modal

?? persediaan

?? investasi dlm real estate

?? aset untuk disewakan

?? istishna

?? investasi lain

Total investasi

4. Aset lain

5. Total aset

P a s i v a

1. Giro

2. Kewajiban-kewajiban segera lainnya

3. Tabungan

4. Simpanan Berjangka

5. Bank Indonesia

?? Kredit likuiditas

?? Dana kelolaan

?? Fasilitas diskonto

?? Lainnya

6. Antar bank pasiva

7. Surat-surat berharga yang diterbitkan

8. Pinjaman yang diterima

9. Setoran jaminan

10. Antar kantor pasiva

11. Rupa-rupa pasiva

12. Modal

13. Cadangan

14. Laba/rugi

P a s i v a

1. Current Account dan Saving Account

2. Current Account bank/lembaga keu

3. Piutang

4. Dividen yang diusulkan

5. Kewajiban lainnya

Total kewajiban

6. Rekening investasi tdk terbatas

7. Saham minoritas

Total kewajiban, investasi tdk terbatas dan

saham minoritas

8. Modal pemilik:

?? modal disetor

?? cadangan

?? laba ditahan

Total modal pemilik

9. Total kewajiban, rekening investasi tdk terbatas,

saham minoritas dan modal pemilik

*)Sumber: Accounting & Auditing Standards for Islamic Financial Institutions, AAOIFI, 1998

Adanya penyajian laporan keuangan bank syariah akan membuka pengetahuan baru

bahwa dalam laporan sisi aktiva pada dasarnya melaporkan pengelolaan dana deposan dalam

berbagai bentuk investasi hal ini terkait erat dengan fungsi bank syariah sebagai lembaga

pengelola investasi (manajemen investment) atau agen investasi (investment agent). Pada pos

aktiva dikenal berbagai bentuk-bentuk pos neraca yang baru yaitu berbagai macam investasi

oleh bank (mudharabah, musyarakah, aset dalam ral estate , istishna, investasi lain), piutang

penjualan yaitu piutang yang timbul dari marjin jual beli atau “murabahah”, persediaan yaitu

pos untuk menampung aset yang masih dalam proses penjualan, dan aset dalam sewa yaitu aset

yang masih dimiliki oleh bank dalam transaksi sewa beli. Selain itu walaupun masih menjadi

perdebatan yang hangat diantara para Islamic Accounting Schollar mengenai konsep kas dan

konsep akrual, laporan keuangan laba/rugi lembaga keuangan syariah cenderung dihitung

secara cash basis dengan alasan lebih menunjukkan transaksi keuangan bank yang nyata.

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

5

B. Mekanisme Investasi Dalam Bank Syariah: Bagi Hasil dan Non-Bagi hasil

Dengan memperhatikan berbagai referensi mengenai konsep penyaluran dana bank

syariah maka mekanisme investasi atau pembiayaan dalam bank syariah pada dasarnya dibagi

dalam dua golongan utama yaitu bagi hasil “Profit and loss sharing modes” atau PLS, dan “

Non Profit and loss sharing modes” atau Non-PLS. Dalam model PLS maka antara bank dengan

nasabah terdapat hubungan sebagai pengelola dana dan pemilik dana atau sebaliknya dengan

memperjanjikan nisbah bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh. Sedangkan dalam model

Non-PLS maka antara bank dengan nasabah terdapat hubungan transaksi jual beli atau

perolehan imbalan atas jasa, sehingga bank akan memperoleh margin keuntungan dari transaksi

jual beli, atau fee dari pelayanan jasa yang diberikan.

Secara umum model pembiayaan PLS dan transaksi Non-PLS dapat digambarkan dalam

tabel sebagai berikut 1):

Tabel 4

PLS NON-PLS

MODEL TRANSAKSI MODEL TRANSAKSI

Mudharabah Bagi hasil Qardhul Hasan Kebajikan

Musyarakah Bagi hasil Bai’ Muajjal Jual-beli

Muzaraah Bagi hasil Bai’ Salam Jual-beli

Muzaqat Bagi hasil Ijara/Ijara wa iqtina Sewa/Jual-beli

Direct Investment Bagi hasil Murabahah Jual-beli

Jo’alah Fee

1)Sumber IMF Working Paper Maret 1998

Selain itu penting untuk dicermati adanya 2 jenis skim operasi dalam bank syariah yaitu Twotier

Mudaraba dan Two windows sebagaimana diulas oleh Khan and Mirakhor (1993) dalam

analisis model pembiayaan bank syariah. Adanya dua bentuk skim operasi bank syariah tersebut

akan berpengaruh cukup siginifikan terhadap perhitungan risiko pada kegiatan usaha bank

khususnya dari sisi liabilities.

Pada penerapan skim Two-tier Mudaraba memiliki konsekuensi adanya integrasi penuh

aktiva dan pasiva bank. Dalam skim tersebut maka deposan akan diperlakukan sebagai akad

mudharabah sehingga bank dapat menginvestasikan giro maupun simpanan berjangka lainnya

dalam pembiayaan atau investasi lainnya. Dengan demikian seluruh simpanan akan diperlakukan

tanpa jaminan “non guaranteed” karena seluruhnya berbasis mudharabah. Reserve requirement

dalam skema ini akan dihitung berdasarkan sifat dan jenis kewajiban segera yang harus

disiapkan oleh bank.

Dalam skim Two Windows sisi pasiva bank dalam simpanan dibagi dalam dua bentuk

yaitu giro (demand deposits) dan simpanan investasi (investment deposits). Simpanan giro

diperlakukan sebagai simpanan amanah yang bersifat guaranteed, sehingga menjadi kewajiban

bank untuk menyimpan dan mengembalikan setiap saat apabila diminta oleh pemiliknya.

Berbeda dengan skim two-tier mudaraba, dalam skim two windows, bank harus memiliki reserve

requirement 100% sesuai dengan simpanan giro masyarakat. Simpanan giro ini tidak dapat

diinvestasikan karena betul-betul diperlakukan sebagai simpanan amanah. Adanya perbedaan

skim operasi bank syariah tersebut memiliki pengaruh yang cukup mendasar dalam pengaturan

prinsip kehati-hatian bagi operasi perbankan syariah, yaitu dalam penghitungan capital adequacy

ratio maka yang diperhitungkan sebagai aset tertimbang menurut risiko adalah bagian yang tidak

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

6

termasuk giro karena bersifat guaranteed. Konsekuensi lainnya adalah berkaitan dengan

menajemen likuiditas yang dituangkan dalam maturity profile yang mengharuskan bank untuk

setiap saat memelihara likuiditas yang cukup besar sebagai antisipasi penarikan dana giro yang

sebenarnya untuk periode waktu yang lebih banyak menjadi dana nganggur atau idle.

Selanjutnya karena adanya pemisahan antara sisi guaranteed dan unguaranted maka secara

ekonomis dari sisi mobilisasi dana akan terjadi penumpukan dana yang tidak produktif pada sisi

guaranteed neraca bank.

C. Pengawasan dan Penerapan Prinsip Kehati-hatian Perbankan Syariah

Berkaitan dengan kegiatan usaha bank syariah, maka pengawasan bank merupakan salah

satu tugas pokok bank sentral atau lembaga yang dibentuk secara khusus untuk mengawasi

perbankan. Dalam menjalankan tugasnya otoritas pengawas perbankan mutlak memerlukan data

dan informasi yang senantiasa kini dan akurat dari bank-bank yang diawasinya dalam rangka

mewujudkan sistem perbankan yang sehat. Selain memiliki data yang kini dan akurat,

pengawasan perbankan syariah juga memerlukan piranti pengaturan dalam bentuk standarstandar

pengukuran kinerja atau tingkat kesehatan perbankan seperti standar CAMEL atau

prinsip kehatian-hatian antara lain Ketentuan Pemenuhan Modal Minimum ( KPMM atau CAR),

Posisi Devisa Neto (PDN), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), atau Nisbah

Pembiayaan Terhadap Simpanan (NPTS) yang kita kenal selama ini. Dengan dikenalnya sistem

perbankan syariah maka perlu kita kaji apakah penerapan standar CAMEL dan ketentuan kehatihatian

(prudential banking) tersebut dapat diterapkan pula kepada sistem perbankan syariah.

Mengingat secara mekanisme kegiatan usaha terdapat perbedaan yang prinsipil antara

bank konvensional dan bank syariah, maka timbul pertanyaan mendasar bagaimana penerapan

prudential regulation pada bank syariah. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah apakah

prinsip kehati-hatian diperlukan dalam perbankan syariah mengingat hakikatnya risiko investasi

dana masyarakat pada bank syariah ditanggung pula oleh pihak pemilik dana atau investor dana.

Adanya adagium bahwa risiko bank syariah adalah juga risiko deposan menimbulkan perdebatan

yang cukup hangat mengenai penerapan model-model prinsip kehati-hatian pada bank syariah.

Penerapan prinsip kehati-hatian pada bank syariah telah lama menjadi isu para pakar perbankan.

Pada working paper IMF (Maret 1998) “Islamic Banking: Issues in Prudential Regulations and

Supervision” dinyatakan bahwa implementasi prinsip kehati-hatian pada bank syariah dapat

menggunakan referensi standar Basle Committee on Banking Supervision (BIS) sebagaimana

telah diterapkan pada bank konvensional. Namun demikian disadari bahwa standar BIS tidak

dapat sepenuhnya diadopsi dalam perbankan syariah. Terdapat beberapa kendala yang dapat

menyulitkan penerapan standar prinsip kehati-hatian yang berpatokan kepada BIS yaitu adanya

perbedaan penerapan prinsip syariah dalam beberapa negara muslim, adanya perbedaan derajat

penerapan prinsip syariah dalam lembaga atau instrumen perekonomian seperti Iran yang

konservatif dan Malaysia yang liberal. Secara umum kerangka kerja bank konvensional dan bank

syariah dapat digambarkan sebagai berikut 2) :

Tabel 5

KARAKTERISTIK BANK SYARIAH BANK KONVENSIONAL

Penjaminan:

Simpanan giro

Simpanan investasi

Ya

Tidak

Ya

Ya

Equity-Based dimana Modal Ya Tidak

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

7

sebagai risiko

Pendapatan simpanan Tidak ditentukan

Tidak dijamin

Tertentu

Dijamin

Mekanisme pengaturan

pendapatan dari simpanan

Tergantung dari kinerja

bank/pendapatan investasi

Tidak tergantung dari kinerja

bank/pendapatan investasi

Sistem bagi untung dan rugi

(PLS)

Ya Tidak

Penggunaan dari model

pembiayaan bagi untung dan rugi

(PLS) dan non PLS

Ya N/A

Penerapan agunan Dimungkinkan untuk mengurangi

itikad buruk /moral hazard

Ya untuk non PLS

Ya/selalu

2) sumber Working Paper IMF Maret 1998

Selanjutnya dengan mengacu kepada standar CAMEL bank konvensional dan tabel-tabel yang

telah diuraikan diatas, maka secara umum dapat diajukan beberapa pemikiran yang berupa

hipotesa awal mengenai model-model pengawasan bank syariah berdasarkan prinsip kehatihatian

sebagai berikut:

Tabel 6

FAKTOR KETENTUAN YANG

BERLAKU

BANK SYARIAH

Bank Konvensional dan

Bank Syariah

Working Paper IMF Hipotesa Penerapan

Permodalan:

Modal disetor Rp 3 T n/a -Jumlah yang sama dengan

bank konvensional

CAR minimum 8% minimum 8% atau lebih rasio modal yang ditetapkan

minimal sama dengan

standard bank konvensional,

bahkan sebaiknya lebih besar

(IMF min 8%, AAOIFI

menyarankan sekitar 12%)

ATMR Bobot risiko:

1. Neraca

-0% (kas, emas, giro di BI,

tagihan/kredit dijamin

pemerintah)

-20% (tagihan/kredit yang diterbitkan/ diberikan oleh bank lain, pemerintah daerah,lembaga non departemen)

-50% (tagihan/kredit yang diberikan BUMN, perusahaan milik pemerintah pusat negara lain)

-100% (tagihan atau kredit kepada pihak lain).

2. Rekening AdministratifBobot risiko neraca:

-Non-PLS yang dijamin oleh

agunan memiliki bobot risiko

yang paling rendah (50%)

-Mudharabah, musyarakah,

Non-PLS yang tidak dijamin

agunan memiliki bobot risiko

tertinggi. (100%)

Bobot risiko neraca:

-untuk kas, emas, dan “high

quality liquid assets”

dihitung 0

-dibedakan perhitungan bobot

risiko antara aset PLS dan

non-PLS.

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

8

Kualitas

Aktiva

Produktif

Diklasifikasikan dengan

kriteria: Lancar, Dalam

Perhatian Khusus, Kurang

Lancar, Diragukan, dan Macet

-PLS atau mudharabah tidak

dapat diklasifikasikan sebagai

non performing sebelum

dinyatakan “default”.

-PLS yang menghasilkan bagi

hasil yang menurun atau tidak

memberikan bagi hasil sebelum

kontrak berakhir

diklasifikasikan sebagai

mendapat perhatian khusus

atau kurang lancar.

-PLS: klasifikasi dilakukan

berdasarkan kinerja bagi hasil

dengan memperhatikan faktor

determinan: menurun tapi

masih positif dan belum jatuh

waktu, tidak memberikan

bagi hasil tapi belum jatuh

waktu, telah jatih waktu dan

rugi, serta belum jatuh waktu

dan mengalami rugi karena

kelalaian atau

penyelewengan.

-Non-PLS diklasifikasikan

dengan

memperhatikan/mengacu

pedoman konvensional,

mengingat terdapat kesamaan

karakteristik angsuran,

namun dilakukan

penyesuaian dengan

mempertimbangkan kegiatan

usaha berdasarkan prinsip

syariah.

Manajemen Penilaian kinerja manajemen

umum dan manajemen risiko

berdasarkan pada daftar 100

pertanyaan

Penilaian atas faktor:

-kompetensi teknis,

kepemimpinan, kemampuan

administratif.

-kepatuhan terhadap ketentuan

perbankan.

-kemampuan untuk

merencanakan dan menghadapi

perubahan.

-kecukupan dan kepatuhan

terhadap kebijakan internal.

-suksesi, dan kemandirian

-kemauan untuk memenuhi

kebutuhan masyarakat

Penilaian kinerja manajemen

umum dan manajemen risiko

merupakan faktor pokok

dengan penekanan pada:

-kemampuan SDM dalam

pengelolaan bank syariah

sebagai lembaga bisnis.

-integritas dan kepatuhan

terhadap prinsip syariah.

Rentabilitas Penilaian atas dari kinerja

rentabilitas yang dihitung

rasio ROA, ROE dan BOPO

Penilaian atas faktor:

-kemampuan untuk menutup

kerugian dan menyediakan

kecukupan modal

-trend rentabilitas

-perbandingan peer group

-kualitas dan komposisi

pendapatan bersih

Penilaian dapat difokuskan

pada kinerja atas perhitungan

rasio ROA, ROE, dan BOPO

dan trend rentabilitas untuk

mengevaluasi kemajuan

usaha bank.

Likuiditas Penilaian atas kemampuan

likuiditas yang dihitung dari

rasio likuiditas dan Interbank

Call Money

Penilaian atas faktor:

-tingkat volatilitas waktu

simpanan

-ketergantungan pada dana

yang sensitif terhadap suku

bunga

-kemampuan teknis

pengelolaan kewajiban

-tersedianya aset yang likuid

-akses pada pasar uang antar

bank termasuk ke bank sentral

Rasio likuiditas dengan

memasukkan faktor maturitas

sebagai faktor yang penting

terutama kemampuan bank

dalam akses terhadap pasar

uang antar bank termasuk

LOLR

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

9

(LOLR).

Namun demikian dari hipotesa di atas masih merupakan bentuk kajian yang sangat analog

dengan asumsi memperbandingkan dua mekanisme yang secara teknis setara. Sebelumnya perlu

kita sadari terlebih dahulu, bahwa sebagaimana pada umumnya pembentukan suatu sistem baru,

maka sistem perbankan syariah dewasa ini berada pada tahap pembentukan. Pada tahap

pembentukan ini maka diperlukan suatu perlakuan edukasi dan tahapan agar embriyo dari sistem

baru tersebut dapat bertahan hidup dan berkembang. Dengan demikian apabila pada tahap

pertumbuhan perbankan syariah sudah harus menjalani persyaratan yang ketat yang diperlakukan

kepada sistem perbankan yang sudah mapan seperti pada bank konvensional, maka dengan

kondisi sumber daya yang dewasa ini belum memadai, tanpa adanya jaringan kantor yang cukup,

serta tanpa didukung oleh lingkungan yang kondusif, dapat terjadi pertumbuhan sistem

perbankan syariah akan mengalami pertumbuhan yang prematur dan mengecewakan. Hal ini

membawa kita kepada suatu pemahaman bahwa pengembangan sistem perbankan syariah

memerlukan suatu perlakuan yang konstruktif dari pemerintah atau otoritas moneter tanpa

mengakibatkan timbulnya moral hazard dari dukungan atau perlakuan tersebut.

Selanjutnya berdasarkan sifat pengelolaan simpanan atau investasi dana masyarakat

pada bank syariah yang bersifat “un-guaranteed” kecuali simpanan giro wadiah, maka dari

analisa risiko dapat kita terima argumen bahwa simpanan atau investasi pada bank syariah

memiliki “risiko” yang lebih tinggi. Risiko disini dalam tanda kutip karena sebenarnya posisi

risiko yang diartikan dalam bank syariah adalah risiko investasi dalam hubungan yang murni

investor dengan investor, tidak dalam arti penjaminan pembayaran simpanan pada bank

konvensional yang secara esensial bertentangan dengan prinsip investasi yang mendudukan bank

dengan deposan atau investor dalam posisi yang berimbang dalam mendapatkan keuntungan dan

memikul risiko kerugian. Dalam kondisi masyarakat yang sangat heterogen baik motivasi

maupun integritasnya maka pengawasan perbankan syariah memerlukan suatu mekanisme

perlindungan yang bersifat ekstra dalam upaya melindungi sistem bank syariah yang sarat

dengan nuansa kepercayaan dan moralitas. Mekanisme pengamanan yang diperlukan terutama

dari segi perlindungan hukum dan bumper investasi. Perlindungan hukum berupa pengaturan dan

penegakan hukum yang keras terhadap pihak-pihak manajemen atau nasabah yang melakukan

pembobolan atau kejahatan keuangan pada bank syariah, sedangkan bumper investasi berupa

penerapan sistem agunan yang dapat menghindarkan itikad buruk para investor yang menerima

pembiayaan bank.

D. Sumber Daya Manusia Perbankan Syariah; Kenyataan dan Harapan

Dewasa ini di Indonesia bahkan ditingkat global dirasakan masih langka bankir yang

memiliki keahlian operasional bank syariah. Bahkan para bankir yang telah mengikuti berbagai

kursus dan pelatihan dalam prakteknya masih merasakan keterbatasan pengetahuannya tentang

aplikasi model-model penghimpunan dana, pembiayaan dan jasa dari bank syariah. Adanya

kelangkaan ini merupakan hasil dari masih sangat terbatasnya universitas atau lembaga

pendidikan tinggi di negara kita yang menyediakan kurikulum ekonomi dan perbankan syariah,

terlebih untuk mencari lembaga pendidikan tinggi yang memiliki Islamic economic research

centre masih jauh dari harapan.

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

10

Perbankan syariah menuju abad mendatang harus memiliki sumber daya manusia yang

berdaya saing dan handal. Bank syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan

yaitu ketrampilan pengelolaan operasional (profesionalism) dan pengetahuan syariah termasuk

akhlak atau moral dengan integritas yang tinggi. Penjabaran lebih lanjut dari SDM bank syariah

adalah memenuhi persyaratan STAF kependekan dari shidiq (jujur), tabligh (membawa dan

menyebarluaskan kebaikan), amanah (dapat dipercaya), dan fathonah (pandai, memiliki

kemampuan). Bagi otoritas pengawasan persyaratan SDM bank syariah yang STAF ini

merupakan suatu hal yang mutlak dan tidak ada kompromi. Persyaratan STAF ini harus secara

eksplisit dan implisit ditetapkan dalam berbagai ketentuan dan petunjuk otoritas pengawas. Bagi

pengurus bank yang tidak memiliki salah satu dari persyaratan tersebut tidak dapat duduk dalam

kepengurusan, bahkan sebagai komisaris sekalipun.

Mengingat fungsi bank syariah yang sarat dengan nuansa kepercayaan dan moral, maka

bahaya potensial yang dihadapi oleh para pengurus bank adalah adanya moral hazard yang

berkaitan erat dengan sifat bagi hasil dalam kegiatan usaha bank. Moral hazard ini bukan hanya

bersumber dari para nasabah melainkan juga dari para pihak yang berkepentingan yang berupaya

mempengaruhi manajemen bank. Independensi bukan hanya milik otoritas moneter atau

pengawasan, tetapi juga mutlak dimiliki oleh para pengurus bank syariah. Berkaitan dengan hal

tersebut, maka dalam membangun SDM perbankan syariah maka seharusnya pendidikan dan

pelatihan merupakan pos prioritas dalam anggaran bank syariah. Supaya anggaran pendidikan

dan pelatihan tersebut menjadi investasi yang berharga bagi bank syariah maka dalam program

jangka pendek strategi integrasi antara pemilihan jenis pendidikan atau pelatihan, serta pegawai

atau pejabat peserta pelatihan yang memiliki komitmen, merupakan penunjang utama

keberhasilan. Dalam jangka panjang pendidikan atau pelatihan bagi seluruh jenjang manajemen

dan pegawai sebaiknya dilakukan secara bertahap sesuai dengan prioritas yang lebih bertujuan

untuk meningkatkan pemahaman mengenai . Komitmen bagi pegawai untuk menerapkan prinsip

syariah secara konsisten

E. Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia dan Perkembangan di Negara Lain;

Suatu Pelajaran

Dewasa ini terdapat 1 bank umum dan 78 BPR berdasarkan prinsip syariah di seluruh

wilayah Indonesia. Perkembangan perbankan syariah ini dibandingkan dengan total volume

usaha dan jumlah perbankan nasional secara keseluruhan relatif masih sangat kecil yaitu

dibawah 1%, sehingga peranannya terhadap ekonomi makro belum signifikan, serta secara

jaringan kantor belum memenuhi kebutuhan akses masyarakat yang tersebar luas diseluruh

penjuru Indonesia. Ukuran volume usaha dan jaringan kantor yang sangat kecil tersebut

merupakan salah satu kendala utama dalam pengembangan perbankan syariah sebagaimana telah

diindikasikan oleh M.Umer Chapra (1998) sehingga mempengaruhi kemampuan bank untuk

melakukan pelatihan yang memadai, penelitian pasar, pengembangan produk, dan

pengembangan teknologi. Selain itu bagi para akademisi maupun praktisi perkembangan yang

kecil tersebut mempengaruhi minat penelitian, yang terbukti dengan masih sangat terbatasnya

literatur maupun keterlibatan para pakar dalam pengembangan perbankan syariah. Namun

demikian kondisi perbankan syariah demikian justru bagi peneliti Rodney Wilson (1996)

merupakan prospek yang cerah bagi masa yang akan datang karena hanya sebagian kecil potensi

pasar yang telah digali, sehingga masih sangat luas potensi yang tersedia bagi pertumbuhan

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

11

bank syariah. Demikian pula dengan potensi di Indonesia melihat jumlah penduduk muslim

yang sangat besar maka sangat terbuka bagi pengembangan bank syariah sebagai suatu sistem

lembaga intermediasi keuangan yang sesuai dengan keyakinan umat Islam dan bagi siapapun

non-Islam yang tertarik atau berminat untuk mengikuti sistem tersebut sebagai suatu mekanisme

pelayanan jasa keuangan yang bersifat universal. Masih belum berkembangnya perbankan

syariah memerlukan upaya yang luas dan menyeluruh yang meliputi perangkat hukum,

mekanisme pengaturan sistem jaringan kantor, dukungan piranti moneter dan pasar uang, serta

upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah

(socialization).

Sebelum pembahasan lebih lanjut akan sangat bermanfaat apabila kita melihat

perkembangan secara umum bank syariah di negara-negara lain seperti di Pakistan dan Iran

sebagai bahan pelajaran dalam membangun sistem perbankan syariah di Indonesia. Pakistan dan

Iran adalah dua negara yang telah menerapkan full Islamic Banking yang agak berbeda dengan

negara kita dengan penerapan dual banking system namun demikian sebagai bahan

perbandingan, kedua negara tersebut sangat menarik untuk dipelajari. M.Umer Chapra (1998)

menyatakan bahwa beberapa variabel perbankan seperti pertumbuhan simpanan, modal, tingkat

keuntungan dan rasio perbankan lainnya merupakan indikasi yang tidak diragukan lagi dalam

mengukur keberhasilan perbankan syariah di beberapa negara. Namun demikian ukuran-ukuran

keberhasilan tersebut tidak akan memberikan informasi yang penting sebelum kita memahami

faktor-faktor lain yang berkontribusi dalam perkembangan perbankan syariah tersebut seperti

faktor stabilitas politik, infrastruktur perekonomian dan sosial, pertumbuhan perekonomian,

aliran modal masuk, dan kualitas manajemen bank-bank syariah. Secara garis besar dapat

digambarkan perkembangan dinegara-negara lain sebagai berikut:

PAKISTAN

Tabel 7

FAKTOR PERKEMBANGAN/KETERANGAN

Latar belakang pengembangan ?? dibuka kesempatan oleh Presiden Ziaul Haq pada tahun

1979, yang semata-mata “political reasons” dalam rangka

meraih dukungan rakyat.

Kondisi perekonomian, sosial, dan

perbankan s.d. 1979

?? sistem perbankan penuh dengan korupsi dan kolusi.

?? penyaluran kredit dipengaruhi golongan pengusaha besar

dan memiliki keterkaitan dengan penguasa.

?? empat bank terbesar (National, Muslim Commercial, Habib,

dan United) memiliki rating terendah E+ Moodys.

?? kredit non lancar sebesar 240% dari modal perbankan.

?? secara teknis sistem perbankan “bankrupt”

?? GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 4,0%

?? Defisit Anggaran rata-rata 6,5%

?? Hutang luar negeri 9,9 milliar USD, 42,4% (% GDP)

?? rasio debt-service 18,3

Kondisi perekonomian, sosial, dan

perbankan 1980 s.d. 1996

?? praktek-praktek korupsi dan kolusi masih berlangsung

?? pertumbuhan GDP (tingkat harga 1990) rata-rata 5,7%

?? defisit anggaran rata-rata 6,8%

?? hutang luar negeri 29,9 milliar USD, 46,3% (% GDP)

?? rasio debt-service 27,4

Perkembangan penerapan sistem perbankan

syariah

Secara keseluruhan dapat dianggap kurang berhasil karena:

?? Pemerintah tidak melakukan upaya yang sungguh-sungguh

dalam memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

12

?? tidak ada upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan

kondisi kesehatan perbankan dan integritas manajemen

perbankan.

?? tidak ada dukungan dari perangkat hukum yang memadai.

?? kurangnya dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral,

bahkan penolakan (resistance) dari para birokrat terhadap

penerapan sistem perbankan syariah.

I R A N

Tabel 8

FAKTOR PERKEMBANGAN/KETERANGAN

Latar belakang pengembangan ?? dimulai sejak timbulnya revolusi Iran tahun 1979 dan

ditetapkan pada tahun 1984.

Kondisi perekonomian, sosial dan

perbankan s.d. 1988

?? nasionalisasi bank-bank komersial sejak Juni 1979.

?? penegakan hukum (law enforcement) yang baik

?? kondisi perekonomian yang memburuk sejak perang dengan

Irak 1980, berakhirnya oil boom 1982, penerapan sanksi

ekonomi oleh Amerika Serikat, pembekuan aset di luar

negeri, tingkat inflasi yang tinggi, serta pelarian modal ke

luar negeri.

?? pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata -9,8%

?? defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata -9,2%

?? hutang luar negeri 5,8 milliar USD

Kondisi perekonomian, sosial dan

perbankan 1988 s.d. 1997

?? pertumbuhan GDP (harga 1990) rata-rata 5,5%

?? defisit anggaran (% dari GDP) rata-rata 1,1%

?? hutang luar negeri 21,2 milliar USD

Perkembangan penerapan sistem perbankan

syariah

Secara keseluruhan dapat dianggap cukup berhasil karena:

?? pemerintah memiliki upaya yang sungguh-sungguh dalam

menerapkan program perbankan syariah dan penegakan

hukum.

?? upaya yang sungguh-sungguh untuk memulihkan kondisi

kesehatan perbankan dan integritas manajemen perbankan

?? dukungan dari perangkat hukum yang memadai

?? dukungan dari pejabat pemerintah, bank sentral, dan para

birokrat terhadap penerapan sistem perbankan syariah

MALAYSIA

Tabel 9

FAKTOR PERKEMBANGAN/KETERANGAN

Latar belakang pengembangan ?? penerapan dual banking sistem dimulai sejak tahun

1983 dengan ditetapkannya Undang-undang Bank

Islam tahun 1983.

Kondisi perekonomian, sosial dan perbankan 1994 s.d.

1996

?? GDP (harga tetap 1978) rata-rata RM 130 milliar

?? Pertumbuhan real GDP rata-rata 5,3%

?? GNP RM 237 milliar

?? Cadangan bersih Bank Negara RM 70 milliar

?? Inflasi (harga tetap 1994) rata-rata 3,5%

?? Simpanan pd perbankan RM 75,4 milliar

?? Kredit oleh perbankan RM 72 milliar

?? Loan to deposit rasio 95,4%

Perkembangan penerapan dual banking system dengan Secara keseluruhan berhasil dengan baik dengan faktor

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

13

catatan masih perlu dikaji lebih lanjut mengingat saat ini

peranan bank syariah hanya 3 % dari total volume usaha

perbankan.

pendukung:

?? Adanya undang-undang Bank Islam tersendiri

?? Pengaturan kelembagaan dan piranti yang lengkap

(Islamic securitisation, islamic interbank money

market, banking infrastruktur, sumber daya

manusia)

?? Penegakan hukum yang baik(law enforcement).

?? Pemahaman masyarakat terhadap operasi bank

syariah

Dari pengalaman di Pakistan dan Iran, maka dapat kita petik pelajaran bahwa penerapan

sistem perbankan syariah memerlukan pra kondisi terutama harus mempersiapkan lingkungan

perbankan dan aparat birokrat yang bersih dari praktek-praktek korupsi dan kolusi, serta

komitmen yang tinggi dari pemerintah dan manajemen bank untuk mengembangkan bank

syariah. Suatu hal menarik adalah terdapat suatu fakta bahwa walaupun dewasa ini pusat

perbankan syariah yang dianggap maju adalah Malaysia, Bahrain, dan Inggris karena didukung

oleh landasan ekonomi yang baik serta SDM yang memadai, namun demikian Iran telah

menunjukkan kekecualian dengan keberhasilan perbankan syariahnya.

F. Kesiapan Perbankan Syariah Menuju Millenium; Optimisme, Tantangan dan Harapan

Menghadapi millenium baru maka perbankan syariah Indonesia yang berada dalam tahap

awal pertumbuhan, masih memiliki kesempatan dan waktu yang cukup untuk melakukan

persiapan dalam rangka mewujudkan perbankan syariah yang sehat. Dengan diberlakukannya

Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan serta Undang-Undang No.23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia maka secara legitimasi memiliki landasan hukum yang kuat bagi

pembangunan perbankan syariah di Indonesia. Namun demikian dari segi penerapan kebijakan

maka melihat pengalaman negara lain, pembangunan perbankan syariah akan kurang berhasil

bahkan mengalami kegagalan selama program pembangunan dihantarkan oleh pemerintah atas

dasar alasan politis “political reason” atau dibangun dalam kondisi perbankan yang penuh

dengan praktek-praktek korupsi, kolusi, atau nepotisme. Strategi pengawasan yang diterapkan

banyak mendapatkan masukan-masukan yang sangat berharga dari konsep dasar pengawasan

kegiatan usaha bank yang berdasarkan kehatian-hatian dari Basle Settlement. Namun demikian

konsep penerapannya perlu kita cermati lebih lanjut dengan memperhatikan sifat dan mekanisme

kegiatan usaha bank syariah yang secara prinsipil berbeda dengan bank konvensional. Penerapan

prinsip kehati-hatian tersebut memiliki kompleksitas yang tinggi, terlebih dihubungkan dengan

belum adanya standardisasi fatwa produk-produk bank syariah baik secara nasional maupun

internasional. Penerapan prinsip kehati-hatian akan lebih mudah apabila penerapan dikaitkan

dengan karakteristik perbankan syariah yang ada di setiap negara, yang sangat tergantung dari

mazhab yang dianut. Standarisasi prinsip syariah sebagai landasan kegiatan usaha bank menjadi

sangat penting karena disamping akan memudahkan pengawasan oleh otoritas dan dewan

syariah, juga merupakan suatu manfaat yang sangat besar bagi kepastian hukum para pihak

(nasabah, bankir, manajemen, dan penegak hukum atau pengadilan) yang melakukan transaksi

dengan bank syariah. Upaya yang penting lainnya adalah berupaya mengadopsi standar-standar

internasional perbankan syariah yang telah terbentuk seperti standar akunting dan auditing dari

AAOIFI Bahrain, yang selain akan meningkatkan kualitas dan memperjelas standar laporan

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

14

keuangan perbankan syariah nasional kepada otoritas dan publik, juga akan memudahkan

perbankan syariah nasional dalam transaksi global.

Dari segi eksternal strategi pengembangan perbankan syariah masih memerlukan langkah

prioritas berupa perluasan jaringan kantor yang memadai sehingga mampu memenuhi kebutuhan

masyarakat yang menyebar baik diperkotaan maupun pedesaan. Perluasan jaringan ini harus

didukung dengan upaya meningkatkan pemahaman mengenai kegiatan usaha bank syariah yang

menjadi tugas pemerintah dan kegiatan promosi bank yang bersangkutan. Kegiatan sosialisasi

yang dilakukan oleh Bank Indonesia merupakan faktor pendorong yang cukup menetukan dalam

upaya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kegiatan usaha bank syariah, namun

demikian upaya ini tidak akan optimal tanpa dilandasi komitmen yang kuat termasuk dari para

birokrat terkait. Kebijakan yang besifat penetratif seperti dalam bentuk kewajiban menyediakan

persentase tertentu dari kantor cabang bank umum menjadi kantor bank syariah dalam yurisdiksi

Indonesia, akan dapat meningkatkan jaringan kantor secara ekspansif dan cepat, namun demikian

kebijakan ini memerlukan pemikiran yang cukup berhati-hati mengingat upaya mendorong

perbankan syariah ini sebaiknya mengacu kepada market demand sehingga dapat terhindar dari

obyek rekayasa atau formalitas manajemen bank .

Dari segi internal perbankan syariah dengan sedikit mengutip dari hasil Islamic Financial

Institutions Forum di Bahrain tahun 1998, menurut pendapat penulis terdapat beberapa faktor

kunci sebagai persiapan perbankan syariah menuju abad mendatang agar dapat hadir pada

perbankan modern dan memiliki daya saing yang handal. Sumber daya manusia (SDM)

merupakan faktor penentu dalam membangun bank syariah yang solid dan profesional. Bank

syariah memerlukan SDM yang memiliki dua sisi kemampuan yaitu ketrampilan pengelolaan

operasional (profesionalism) dan pengetahuan syariah yang dilengkapi dengan akhlak dan

integritas yang tinggi. Faktor kedua adalah kemampuan bank dalam menyediakan produk dan

jasa bank yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan demikian akan berkaitan erat

dengan kemampuan dalam pengembangan produk yang kompetitif dan melayani segmen

nasabah potensial. Pengembangan produk bank akan berperan kuat SDM bank, institusi

pengawas produk dan jasa bank yaitu dewan pengawas syariah dan dewan syariah nasional.

Namun demikian keahlian dan pengetahuan SDM bank akan menjadi pemain utama yang

menentukan. Faktor ketiga adalah pengembangan teknologi bank termasuk teknologi sistem

informasi. Teknologi sistem informasi yang tepat guna akan menjadikan bank beroperasi lebih

efisien. Di beberapa negara kaya minyak di timur tengah (Bahrain, Arab Saudi, Kuwait, Qatar,

UAE) kecanggihan teknologi informasi bank syariah sangat menonjol, sehingga mampu

menyediakan data dan pelayanan jasa kepada masyarakat melalui produk-produk bank yang

modern seperti phone banking, smart card, financing/investment products, dll. Faktor-faktor

tersebut merupakan penentu keberhasilan yang bersifat mendasar, tentunya masih banyak faktor

lain yang juga turut menentukan keberhasilan bank syariah dengan memperhatikan kondisi

lingkungan bisnis, geografis, sektor industri yang potensil, serta heterogenitas budaya

masyarakat di suatu daerah atau negara yang tentunya berbeda. Namun demikian kita semua

patut bersyukur dengan perkembangan perbankan syariah yang mulai menunjukkan

eksistensinya sebagai suatu sistem perbankan yang memiliki manfaat dalam perekonomian umat

muslim khususnya serta bagi anggota masyarakat non-muslim lainnya sebagai rahmat bagi

seluruh umat manusia menjelang millenium baru, suatu tantangan pengembangan dan juga suatu

harapan bagi kemajuan perekonomian.

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

15

—ddd—-

Refensi buku/makalah:

1. M. Umer Chapra, Islamic Banking: The Dream and The Reality, A paper prepared for

presentation at the second annual Harvard University Forum, 1998.

2. Iqbal, Zubair, and Mirakhor, Islamic Banking (Washington DC, IMF, Occasional Paper

No.49, 1987).

3. Mirakhor, Abbas, The Progress of Islamic Banking: the Case of Iran and Pakistan, 1988.

4. Wilson, Rodney, Islamic Financial Markets (London: Routledge, 1990)

5. Working Paper IMF, Islamic Banking: Issues in Prudential Regulation and Supervision,

Maret 1998.

6. Bank Indonesia, Buku Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Kantor Bank Syariah, Juni 1999.

Dhani Gunawan

Peneliti Bank

Tim Penelitian dan Pengembangan Bank Syariah

Direktorat Penelirian dan Pengaturan Perbankan

NIP.11188

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

16

Kepada Yth.

Redaksi Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan

d/a

Direktorat Kebijakan Moneter

Lt.2 Gedung B Jl.Budi Kemuliaan

Bank Indonesia

u.p. Doddy Zulverdy

Assalamu’alaikum Wr.Wb.,

Dengan hormat,

Terlampir kami sampaikan tulisan yang bertemakan “ Perbankan Syariah Indonesia

Menuju Millenium Baru; Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan Prospek” sebagai

sumbangan pemikiran untuk bahan Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan edisi bulan

Desember 1999, besar harapan kami untuk dapat dimuat.

Demikian atas perhatian Redaksi kami ucapkan terimakasih.

Jakarta, 3 November 1999

___________________________________________________________________

Perbankan Syariah Indonesia Menuju Milenium Baru: Suatu Tinjauan Pengembangan, Pengawasan, dan

Prospek

17

Dhani Gunawan

Peneliti Bank-DPNP

1

Manajemen Moneter Alternatif dan Penerapannya di

Indonesia

Oleh: Mulya E. Siregar•

Reformasi keuangan di Asia pada awal 1980an ternyata hanya memberikan

peningkatan kwantitas bagi lembaga-lembaga keuangan dan kwantitas aliran modal

yang masuk, sedangkan kwalitas lembaga-lembaga keuangan Asia tidak meningkat.

sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah terealisir. Kelemahan

kwalitas perbankan di Asia dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang gagal

sebagai alat indirect screening mechanism. Selain dari pada itu, penerapan suku bunga

berdampak negatif dalam manajemen moneter. yang pada gilirannya mengakibatkan

kegagalan pencapaian tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena

itu, manajemen moneter alternatif yang tidak bertumpu pada suku bunga perlu

dipersiapkan, karena hal tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate money

demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif.

I. Pendahuluan

Krisis keuangan di Asia berawal dari di-devaluasinya baht pada bulan Juli 1997

yang merupakan tantangan yang berat bagi perekonomian dunia di akhir abad ke 20.

Krisis ini membawa kehancuran perekonomian negara-negara Malaysia, Thailand,

Indonesia, Filipina dan Korea Selatan dan menurunnya nilai tukar negara-negara

Singapura, Taiwan, China dan negara lainnya di kawasan ini. Dampak devaluasi baht

dirasakan juga oleh pasar saham di Hongkong dan juga dirasakan oleh stock exchange

centers di Eropah, USA serta Jepang. Suatu perubahan yang demikian cepat dari

fenomena Asian Miracle berubah menjadi Asian Financial Crisis atau Krisis Keuangan

Asia. Bagaimana hal ini dapat terjadi?

Diduga permasalahan mendasar dari krisis keuangan Asia adalah krisis kwalitas

lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh penerapan suku bunga yang ternyata

gagal berfungsi sebagai alat indirect screeening mechanism. Berbagai literatur yang

ditulis oleh para ekonom seperti Muslehuddin (1974), Qureshi (1979), Kahf (dalam

Khurshid, 1981), Siddiqui (1981), Chapra (1985 dan 1996), Allais (1993), Mills dan

Presley (1997) dan Choudry dan Mirakhor (1997) tidak menyetujui perekonomian yang

bertumpu pada suku bunga karena akan terjadi mis-alokasi resources yang pada

gilirannya cenderung akan mengakibatkan ketidak stabilan ekonomi. Sedangkan Enzler,

Conrad, dan Johnson (dalam Chapra, 1996) menemukan bukti bahwa mis-alokasi capital

stock telah terjadi di Amerika Serikat, negara yang sangat mengagungkan suku bunga

sebagai alat untuk melakukan indirect screening mechanism. Dengan terjadinya misalokasi

dana yang disebabkan oleh suku bunga berpengaruh terhadap pencapaian tujuantujuan

ekonomi suatu negara, yaitu pemenuhan kebutuhan pokok, pertumbuhan ekonomi

yang optimum, pemerataan distribusi pendapatan, dan stabilitas ekonomi. Menurut

• Penulis adalah Peneliti Bank Senior, Tim Penelitian & Pengembangan Bank Syariah, DPNP, Bank

Indonesia, namun pendapat penulis dalam makalah ini bukan mencerminkan pendapat lembaga tempat

beliau bekerja.

Email: mulya7@yahoo.com atau msiregar@bi.go.id

2

Chapra (1996) manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga tidak akan efektif

dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomi tersebut.

Oleh karena itu, pada bagian kedua dari makalah ini akan terfokus pada krisis

keuangan Asia beserta faktor-faktor penyebabnya yang merupakan ilustrasi bagaimana

gagalnya suku bunga sebagai alat indirect screening mechanism. Selanjutnya pada bagian

ketiga akan membahas manajemen moneter alternatif yang diawali dengan pembahasan

dampak negatif suku bunga dalam manajemen moneter. Pada bagian keempat, makalah

ini mencoba membahas kemungkinan penerapan manajemen moneter alternatif di

Indonesia. Akhirnya bagian kelima merupakan penutup dari makalah ini akan

menguraikan kesimpulan dan saran .

II. Krisis Keuangan Asia

Sebelum tahun 1980 financial repression dengan ciri-ciri interest rate ceiling,

credit ceiling, tingginya rasio likuiditas, credit rationing dan dan adanya batasan untuk

masuk dalam pasar keuangan berlangsung di berbagai negara khususnya Asia dan

Amerika Latin. Reformasi keuangan diawal tahun 1980an meningkatkan peran pasar

dalam penentuan suku bunga, alokasi kredit dan skala operasi lembaga-lembaga

keuangan. Selain dari pada itu reformasi keuangan diharapkan meningkatkan efisiensi

dan stabilitas sistem keuangan. Dampak reformasi keuangan tersebut adalah

meningkatnya peluang investasi dan lebih menariknya suku bunga di negara-negara Asia

Timur/Tenggara, yang mengundang masuknya dana kedalam negara-negara tersebut.

Pada saat yang bersamaan di Jepang dan Eropah, pertumbuhan ekonominya melambat

sehingga suku bunga menurun pada awal 1990 dan munculnya lembaga-lembaga

investasi yang mengalokasikan dana pensiun dan reksa dana ke dalam negara-negara

tersebut, sehingga aliran dana masuk semakin deras. Masuknya aliran dana tersebut

sayangnya tidak begitu mempertimbangkan kondisi lembaga keuangan khususnya

perbankan di negara-negara tersebut yang masih berdasarkan sistem manajemen

kekeluargaan dan beroperasi secara tradisionil. Tanpa pertimbangan tersebut, para

international lenders dan investors memiliki persepsi bahwa resiko investasi di Asia

Timur/Tenggara adalah kecil sehingga memberikan rasa aman bagi mereka.

Meningkatnya aliran dana masuk yang salah satunya disebabkan oleh reformasi

keuangan menghasilkan pertumbuhan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara yang

memukau diawal tahun 90an, yaitu rata-rata mencapai 7.3% pada 1991-95 dan 7% pada

tahun 1996 (IDB, 1998) bagi negara Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan dan

Filipina. Reformasi juga menghasilkan tabungan yang tinggi bagi kelima negara tersebut

yang tercermin dari tingginya rasio Gross Domestic Saving terhadap PDB yang mencapai

33.9% pada 1991-95 dan 33.3% pada tahun 1996. Selain dari itu, indikator

makroekonomi lainnya menggambarkan betapa kuatnya perekonomian negara-negara

tersebut yang tercermin dari pertumbuhan ekspor yang mencapai lebih dari 10%, tingkat

inflasi yang moderat sekitar 6% dan current account deficit yang berkisar 3% dari PDB

tahun 1991-95.

Selanjutnya pada tahun 1996, ekspor beberapa negara Asia Timur/Tenggara

melambat terutama terjadi pada Malaysia dan Thailand sehingga current account deficitnya

meningkat. Namun keadaan ini dianggap tidak membahayakan karena indikatorindikator

makroekonomi yang cukup baik diperkirakan akan mampu mengatasi

kemungkinan terjadinya krisis yang lebih mendalam. Keyakinan bahwa negara-negara

3

tersebut akan melampaui kesulitan tersebut dengan mulus ternyata menjadi buyar, yaitu

ketika Thailand harus men-devaluasi baht +/- 25% pada tanggal 2 Juli 1997. Thailand

terpaksa melakukan devaluasi karena disaat Thailand sedang berjuang menghadapi

tekanan pada baht, bank-bank Jepang (yang juga mempunyai masalah sendiri) tidak mau

memperpanjang pinjaman-pinjaman jangka pendek yang disalurkan ke Thailand maupun

Korea Selatan. Keadaan inilah yang memperparah kondisi keuangan Thailand yang

memang sudah lemah (karena reformasi yang diharapkan meningkatkan efisiensi dan

stabilitas perbankan tidak terjadi karena manajemen perbankan masih berdasarkan

manajemen kekeluargaan dan beroperasi secara tradisional), yang pada gilirannya

menggiring Thailand men-devaluasi baht. Akibat dari devaluasi tersebut, para lenders

maupun investors memiliki persepsi bahwa apa yang terjadi di Thailand, dapat juga

terjadi di Malaysia atau Indonesia atau negara-negara lain diwilayah Asia

Tenggara/Timur. Persepsi ini lah yang mengakibatkan para international lenders maupun

investors yang diikuti oleh pelaku-pelaku pasar domestik menjadi panik sehingga mereka

melepas mata uang dan saham-saham diwilayah tersebut, yang pada gilirannya

menghancurkan nilai mata uang dan saham-saham tersebut. Kehancuran nilai mata uang

dan saham tersebut dikenal sebagai currency/monetary crisis dan stock market crisis.

Hancurnya nilai mata uang dan saham-saham kelima negara tersebut

mengakibatkan kesulitan bagi sistem keuangan untuk memenuhi kewajibannya. Keadaan

ini mengakibatkan deposan perbankan kehilangan kepercayaan terhadap perbankan

sehingga mereka menarik dana-dana yang ada diperbankan atau dikenal dengan bank run.

Sejarah memperlihatkan bahwa bila financial panic telah terjadi sekuat apapun sistem

perbankan/keuangan yang dilengkapi dengan pencadangan, permodalan yang kuat dan

likuiditas yang cukup tidak akan pernah mampu bertahan. Financial panic tersebut

melahirkan credit crunch, yang pada gilirannya krisis di sektor perbankan atau banking

crisis. Dengan demikian kita mengenal tiga macam krisis, yaitu krisis moneter, krisis

pasar saham dan krisis perbankan. Apakah krisis ini merupakan sumber dari krisis yang

terjadi di Asia atau apakah ini yang dimaksud dengan krisis keuangan Asia atau Asian

financial crisis? Bila dilihat dari kronologis terjadinya ketiga krisis tersebut, dapat

diketahui bahwa ketiga krisis tersebut merupakan akibat dari kepanikan para international

lenders, investors, pelaku-pelaku pasar domestik dan deposan domestik. Perbaikan dan

pembenahan pada bidang moneter, pasar saham dan perbankan harus segera dilakukan,

namun perbaikan tersebut tidak akan cukup untuk memperbaiki perekonomian secara

keseluruhan. Perbaikan ekonomi negara-negara Asia Timur/Tenggara harus dilakukan

pada sumber utama krisis terjadi. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah sumber utama

Asian financial crisis ?

Krisis yang terjadi pada dasarnya adalah bersumber dari kelemahan kwalitas dari

sistem keuangan di Asia. Adanya reformasi keuangan ternyata hanya memberikan

peningkatan kwantitas dari lembaga-lembaga keuangan dan peningkatan kwantitas aliran

modal yang masuk. Reformasi sama sekali tidak meningkatkan kwalitas lembagalembaga

keuangan di Asia sehingga efisiensi dan stabilitas dari perbankan tidak pernah

terealisir, karena lembaga-lembaga tersebut masih beroperasi secara tradisional. Menurut

Delhaise (1998), lembaga-lembaga keuangan Asia tidak pernah dewasa, karena

pertumbuhan ekonomi kelima negara tidak diikuti dengan pertumbuhan sistem keuangan,

sehingga menurutnya Asian financial crisis adalah a crisis of growth. Sedangkan menurut

makalah ini, Asian financial crisis adalah merupakan a quality crisis of Asian financial

institutions. Ada empat kelemahan perbankan Asia yang menyebabkan krisis kwalitas

tersebut, yaitu:

4

1. Perilaku investasi yang bersifat spekulatif yang menjauhkan lembaga-lembaga

keuangan dari perkembangan sektor riil.

2. Perbankan beroperasi seperti lembaga pegadaian yang hanya mementingkan

jaminan/agunan.

3. Sistem manajemen tradisional dan kekeluargaan/kroni dalam mengelola bank

sehingga penyaluran kredit tidak berdasarkan kelayakan proyek.

4. Walaupun telah disadari bahwa perbankan sebaiknya menghindar dari borrowing

short and lending long, namun kegiatan ini terus berlangsung.

Dengan adanya empat kelemahan yang dimiliki oleh perbankan Asia tersebut,

maka dapat dimaklumi pengelolaan aliran dana yang masuk jadi ber-resiko tinggi.

Keempat hal tersebut diatas yang mengakibatkan kesalahan alokasi dana, sehingga dana

tidak disalurkan kepada yang memiliki peluang investasi terbaik, yang pada gilirannya

mengakibatkan meningkatnya kredit macet. Perilaku perbankan yang sedemikian rupa

dapat terjadi di alam perekonomian yang menggunakan suku bunga sebagai alat indirect

screening mechanism.

Dengan suku bunga, diharapkan hanya pengusaha-pengusaha/debitur yang

memiliki peluang investasi terbaik yang akan memperoleh dana. Peluang investasi mana

tidak diperhatikan, apakah di sektor riil atau keuangan dengan segala derivative

instrument-nya. Hal ini lah yang menyuburkan praktek-praktek spekulasi yang

berdampak buruk terhadap perkembangan sektor riil. Maurice Alais (1993) yang

merupakan pemenang nobel pada tahun 1988 berpendapat mengenai sistem pinjaman

yang pada dasarnya membiayai kegiatan spekulasi, yaitu sebagai berikut:

Be it speculation on currencies or speculation on stocks and shares,

the world has become one big casino with gaming tables distributed

along every latitude and longitude. The game and the bids, in which

millions of players take part, never cease. The American quotations

are followed by those from Tokyo and Hongkong, from London,

Frankfurt and Paris. Everywhere speculation is supported by credit

since one can buy without paying and selling without owning.

Selanjutnya dengan suku bunga, perbankan akhirnya hanya mempertimbangkan debitur

yang diperkirakan mampu mengembalikan kredit, namun sayangnya yang diperhatikan

hanyalah yang memiliki jaminan/agunan yang cukup, pertimbangan pada akhirnya bukan

berdasarkan kelayakan proyek. Suku bunga juga dapat mengakibatkan adverse selection,

yaitu pada tingkat tertentu hanya debitur-debitur yang berani mengambil resiko tinggilah

yang tetap dalam pasar kredit dan biasanya debitur-debitur ini adalah debitur bandit yang

memiliki hubungan dengan pengurus/pemilik bank. Akhirnya, selama keadaan

perekonomian stabil, khususnya tidak ada gejolak suku bunga, sejarah telah

memperlihatkan bahwa borrowing short and lending long — yang menurut Edwards dan

Mishkin (1995) merupakan kegiatan perbankan tradisional — dapat survive, namun

kehancuran sistem keuangan akan segera berlangsung begitu gejolak terjadi.

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa permasalahan mendasar dari krisis

keuangan Asia adalah krisis kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi oleh

penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screeening

mechanism. Selanjutnya perlu juga dikaji dampak negatif suku bunga secara makro,

khususnya dalam manajemen moneter sehingga manajemen moneter alternatif yang tidak

bertumpu pada suku bunga perlu dipersiapkan.

5

III. Manajemen Moneter Alternatif 1

1. Dampak Negatif Suku Bunga Dalam Manajemen Moneter

Dengan di-demonetisasinya emas oleh Amerika Serikat merupakan masa

berakhirnya Bretton Woods system dan merupakan awal mula dari fully-fledged managed

money standard yang sama sekali tidak terkait dengan nilai emas. Dengan sistem

managed money yang berlaku sekarang tidak mengharuskan disiplin moneter yang ketat,

sehingga memungkinkan bagi negara untuk memiliki defisit anggaran. Konsekwensi dari

hal tersebut, sejak berlakunya managed money standard terlihat dua fenomena utama

yang terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi dan tidak stabilnya nilai tukar. Sebagaimana

diketahui uang merupakan alat ukur nilai yang penting dalam kehidupan karena

penurunan nilai riil dari pada uang akan memiliki efek buruk bagi kehidupan sosial

ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Stabilitas nilai dari pada mata uang

merupakan prioritas utama dalam kegiatan manajemen moneter, karena stabilitas tersebut

yang tercermin dari stabilitas tingkat harga sangat berpengaruh terhadap realisasi

pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti pemenuhan kebutuhan

dasar, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil

yang optimum, perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Sehingga kegiatan

manajemen moneter harus memiliki kontribusi yang positif terhadap pencapaian dari

tujuan-tujuan tersebut diatas.

Manajemen moneter yang berdasarkan suku bunga berpengaruh terhadap

pemenuhan kebutuhan pokok dan pemerataan distribusi pendapatan karena penyaluran

pinjaman dengan suku bunga tertentu ditetapkan berdasarkan kemampuan peminjam

memberikan jaminan kredit guna meng-cover pinjaman yang diberikan dan kecukupan

cash flow untuk memenuhi kewajiban tersebut. Dikarenakan hal tersebut, maka dana akan

mengalir cenderung pada golongan kaya yang umumnya mampu memenuhi syarat

jaminan tersebut. Namun, golongan kaya umumnya memanfaatkan dana tersebut tidak

hanya untuk investasi yang produktif, tetapi juga untuk conspicuous consumption

(konsumsi barang lux, barang yang hanya untuk simbol status dan pengeluaranpengeluaran

yang tidak bermanfaat) dan spekulasi. Hal ini mengakibatkan cepatnya

ekspansi money demand untuk keperluan yang non-produktif dan pengeluaranpengeluaran

yang tidak bermanfaat, yang pada gilirannya memperkecil ketersediaan dana

untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan pembangunan. Keadaan ini akan membuat

golongan miskin semakin sulit memenuhi kebutuhan pokok karena sulitnya golongan ini

memenuhi syarat tersebut di atas dan terlebih lagi dengan semakin berkurangnya dana

untuk kebutuhan pokok tersebut. Penyaluran pinjaman yang sedemikian rupa

mengakibatkan semakin tidak meratanya distribusi pendapatan dan kekayaan.

Pertumbuhan ekonomi juga terpengaruh oleh manajemen moneter yang

berdasarkan suku bunga. Hal ini terjadi karena memungkinkan bagi masyarakat untuk

mengkonsumsi lebih dari pendapatan yang diperolehnya karena meningkatnya konsumsi

masyarakat yang dibiayai oleh pinjaman. Akibat dari pola konsumsi yang sedemikian

rupa menyebabkan turunnya tingkat tabungan masyarakat yang mengakibatkan

meningkatnya suku bunga dan rendahnya tingkat investasi, yang pada gilirannya

menurunkan pertumbuhan ekonomi dan perluasan kerja.

1 Disarikan dari berbagai sumber, khususnya Chapra, M. Umer (1996).

6

Suku bunga juga berpengaruh terhadap ketidak stabilan ekonomi dunia saat ini.

Menurut Friedman (dalam Chapra, 1996): attributed the unprecedentedly erratic behavior

of the US economy to the erratic behavior of interest rates. Tingginya volatilitas dari suku

bunga mengakibatkan tingginya tingkat ketidak pastian (uncertainty) dalam financial

market sehingga investor tidak berani untuk melakukan investasi-investasi jangka

panjang. Akibat dari ketidakpastian ini menggiring borrower maupun lender lebih

mempertimbangkan pinjaman maupun investasi jangka pendek, yang pada gilirannya

membuat investasi-investasi jangka pendek yang berbau spekulasi lebih menarik,

sehingga masyarakat lebih senang mengambil keuntungan pada pasar-pasar komoditi,

saham, valuta asing dan keuangan. Keadaan tersebut membuat pasar-pasar tersebut

semakin aktif dan memanas yang merupakan salah satu penyebab ketidak stabilan

ekonomi dunia saat ini. Berdasarkan survey yang dilaksanakan oleh Bank for

International Settlement (BIS), total turnover perdagangan valuta asing mencapai $1,230

milliar per hari kerja pada bulan April 1995, yang berbeda jauh dibandingkan turnover

pada bulan April 1989 yang masih $620 milliar per hari kerja. Meningkatnya turnover

terutama disebabkan meningkatnya derivatives contract (futures and options).

Diperkirakan sampai dengan akhir Maret 1995, volume harian sebesar $839 milliar yang

jauh lebih besar dibandingkan volume harian ekspor dan impor yang hanya mencapai

$26.3 milliar. Allais (1993) juga menemukan bahwa speculative cash flow dari negaranegara

G-7 adalah 34 kali dibandingkan flows untuk transaksi perdagangan barang

maupun jasa.

Akhirnya, dapat disimpulkan bahwa usaha-usaha mengatur komponen-komponen

money demand atau manajemen moneter melalui suku bunga cenderung memperkecil

money demand untuk kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan pokok dan investasi yang

produktif dan cenderung memperbesar money demand untuk kegiatan-kegiatan yang nonproduktif

dan spekulatif, yang pada gilirannya mengakibatkan kegagalan pencapaian

tujuan-tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Oleh karena money demand untuk

conspicuous consumption dan spekulasi cenderung lebih tidak stabil, keadaan ini dapat

mengakibatkan ketidak stabilan bagi perkonomian secara keseluruhan.

Pada kesempatan ini akan dibahas apakah manajemen moneter alternatif yang

berdasarkan nilai-nilai Islam akan menciptakan stabilitas harga dan perekonomian yang

lebih stabil dan apakah alternatif manajemen moneter akan lebih kondusif sehingga dapat

berkontribusi terhadap pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara. Pembahasan

manajemen moneter alternatif ini meliputi money demand, money supply dan instrumeninstrumen

kebijakan moneter yang berdasarkan nilai-nilai Islam.

2. Money Demand

Sesuai dengan ajaran Islam manajemen moneter yang efisien dan adil tidak

berdasarkan mekanisme suku bunga, melainkan dengan menggunakan strategi yang

berdasarkan tiga instrumen utama. Instrumen yang pertama adalah value judgments yang

dapat menciptakan suasana yang memungkinkan alokasi dan distribusi resources yang

sesuai dengan ajaran Islam. Pada dasarnya resources merupakan amanah dari Allah yang

pemanfaatannya harus efisien dan adil. Berdasarkan nilai-nilai Islam, money demand

harus dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan investasi yang produktif, sama

sekali bukan untuk conspicuous consumption, pengeluaran-pengeluaran non-produktif

dan spekulatif.

7

Instrumen yang kedua adalah kelembagaan yang berkaitan dengan kegiatan

sosial, ekonomi dan politik, yang salah satunya adalah mekanisme harga yang dapat

meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatan resources. Walaupun mekanisme harga tidak

menjamin pencapaian tujuan-tujuan ekonomi suatu negara, namun disadari sepenuhnya

bahwa mekanisme harga yang disertai dengan nilai-nilai sistem yang ada dapat

memudahkan pencapaian tujuan.

Selanjutnya instrument yang ketiga adalah financial intermediation yang

berdasarkan sistem profit-and-loss sharing. Dalam sistem ini money demand dialokasikan

dengan syarat hanya untuk proyek-proyek yang bermanfaat dan hanya kepada debitur

yang mampu mengelola proyek secara efisien. Dengan persyaratan seperti itu, diharapkan

dapat meminimisasi money demand untuk pemanfaatan yang tidak berguna, nonproduktif

dan spekulatif. Selain daripada itu, persyaratan tersebut dapat menciptakan

masyarakat yang memiliki entrepreneurship sekalipun diantara golongan miskin,

sedangkan golongan kaya dapat berkontribusi sehingga para entrepreneur tersebut dapat

menghasilkan output, perluasan kesempatan kerja dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Persyaratan pemanfaatan money demand yang sedemikian rupa juga berlaku bagi

sektor pemerintah, sehingga kreditor akan mempertimbangkan kelayakan proyek dan

kemampuan pemerintah mengelola proyek tersebut. Dengan persyaratan tersebut,

pemerintah tidak akan dapat memperoleh pembiayaan yang berlebihan yang digunakan

untuk proyek-proyek publik yang tidak menguntungkan. Aplikasi dari persyaratan

tersebut, cenderung dapat menciptakan kesulitan-kesulitan jangka pendek, namun untuk

jangka panjang dapat mengurangi ketidak seimbangan anggaran maupun makro-ekonomi,

serta dapat menciptakan kondisi perekonomian yang lebih baik.

Oleh karena konsumsi untuk kebutuhan pokok dan investasi yang produktif

cenderung lebih stabil dibandingkan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang

spekulatif, maka pemanfaatan money demand untuk hal-hal yang disebutkan terdahulu

akan lebih stabil dalam perekonomian Islam. Selain dari pada itu profit-sharing ratio

antara pemakai dana dan penyedia dana tidak akan berfluktuasi seperti suku bunga,

karena hal tersebut ditentukan berdasarkan prinsip keadilan dan sekali ratio tersebut

ditetapkan tidak akan berubah selama periode pembiayaan. Dengan demikian bisnis akan

berjalan berdasarkan faktor-faktor yang tidak banyak mengalami perubahan sehingga

ekspektasi profit juga tidak akan berfluktuasi secara tajam. Maka financial intermediation

yang berdasarkan equity sharing cenderung akan lebih kondusif dalam menciptakan

stabilitas perekonomian dibandingkan dengan financial intermediation yang berdasarkan

pinjaman.

Dengan berbagai elemen sistem ekonomi Islam tidak hanya dapat meminimisasi

ketidak stabilan permintaan uang agregat, tetapi juga mempengaruhi berbagai komponen

money demand yang pada gilirannya akan meningkatkan efisiensi dan pemerataan

penggunaan dana. Dengan lebih stabilnya money demand di dalam perekonomian Islam

akan menciptakan tingkat stabilitas yang lebih baik bagi velocity of circulation of money.

Money demand dalam perekonomian Islam tercermin dalam equation sebagai berikut:

Md = f(Ys, S, π)

dimana Ys merupakan barang dan jasa yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan

dasar dan investasi produktif yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, S merupakan nilai-nilai

moral dan sosial dan kelembagaan (termasuk zakat) yang mempengaruhi alokasi dan

distribusi resources yang tidak digunakan untuk konsumsi yang tidak bermanfaat,

8

investasi yang tidak produktif dan juga tidak untuk motif-motif spekulasi dan π adalah

profit-and-loss sharing.

Umumnya termasuk di beberapa negara-negara Islam, Y merupakan output yang

termasuk untuk pemenuhan konsumsi yang tidak bermanfaat dan investasi yang nonproduktif.

Sedangkan karakteristik Ys, merupakan sesuatu yang normatif yang belum

mencerminkan sesuatu kenyataan yang berlaku saat ini, namun bukan sesuatu hal yang

tidak mungkin untuk dicapai. Selanjutnya S merupakan nilai-nilai dan kelembagaan yang

kompleks yang tidak harus dapat dikuantifikasi. Hal penting yang harus diperhatikan

adalah aktualisasi pencapaian tujuan-tujuan dimana Y harus dibersihkan dari hal-hal yang

bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan unsur-unsur yang dapat mengagalkan

pencapaian tujuan ekonomi. Selain dari pada itu, penting pula diperhatikan bahwa dengan

adanya nilai-nilai dan kelembagaan tersebut maka tidak ada alasan untuk menggunakan

suku bunga yang pada dasarnya telah terbukti tidak efektif dalam mempengaruhi money

demand.

3. Money Supply

Ketika money demand selalu dikaitkan dengan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan, diharapkan money demand akan stabil. Selanjutnya, perlu diperhatikan

bagaimana menggiring aggregate money supply bertemu dengan money demand sehingga

terjadi equilibrium. Hal ini penting untuk diperhatikan karena dua instrument utama

dalam manajemen moneter sistem kapitalis, yaitu discount rate dan operasi pasar terbuka

yang mengandung suku bunga tidak dapat dipakai dalam ekonomi Islam. Selanjutnya,

yang perlu juga diperhatikan adalah bagaimana mengalokasikan money supply sehingga

pencapaian tujuan-tujuan ekonomi dapat berlangsung dengan baik.

Didalam mencapai pertumbuhan money supply yang sesuai target, diperlukan

instrument-instrument yang digunakan oleh bank sentral untuk menciptakan keselarasan

antara pertumbuhan money supply yang ditargetkan dan yang aktual terjadi. Oleh karena

dekatnya hubungan antara pertumbuhan kredit dengan pertumbuhan M0 atau highpowered

money, maka bank sentral berkewajiban untuk mengatur dengan ketat

pertumbuhan M0.

Terdapat tiga sumber utama dari high-powered money, yaitu pinjaman pemerintah

kepada bank sentral, kredit bank sentral kepada bank komersial dan surplus neraca

pembayaran. Setelah perang dunia kedua, sumber pertama merupakan yang terbesar bagi

high-powered money karena besarnya defisit anggaran pemerintah. Berlebihnya defisit

pada anggaran pemerintah mengakibatkan beban yang sangat berat bagi sektor moneter

untuk menjaga stabilitas serta kebijakan moneter yang sehat sangat sulit diciptakan.

Ekspansi moneter hanya dapat dikontrol bila sumber utama dari high-powered money

dapat diatur dengan baik. Merupakan suatu hal yang tidak realistik bagi negara Islam

membicarakan meng-Islamkan perekonomiannya tanpa ada usaha serius untuk mengatur

defisit anggaran pemerintah yang sesuai dengan azas manfaat.

Selanjutnya, dimungkinkan bagi bank sentral untuk mengendalikan penyaluran

kredit kepada bank-bank komersial. Penerapan profit-and-loss sharing yang

menggantikan suku bunga akan lebih dapat meningkatkan kemampuan bank sentral untuk

mengendalikan penyaluran pinjaman tersebut. Penyaluran pinjaman oleh bank sentral

kepada bank komersial bisa dalam bentuk mudarabah (ber-bagi hasil), yang berarti bank

9

sentral harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman kepada bank komersial.

Dilain pihak, bank komersial juga harus lebih ber-hati-hati dalam menyalurkan kredit

kepada debiturnya baik sektor pemerintah maupun swasta, guna menghindari

pemanfaatan kredit pada kegiatan-kegiatan spekulasi dan non-produktif. Oleh karena itu,

manajemen perbankan yang konservatif sangat diperlukan, namun tetap menjaga

momentum pertumbuhan ekonomi (Prasetiantono, 1998).

Untuk pengendalian surplus neraca pembayaran, dapat dilakukan dengan

melakukan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilaksanakan dengan menggunakan instrument

moneter yang tersedia pada suatu negara.

4. Instrument-instrument kebijakan moneter

Instrument moneter yang dikenal menurut ekonomi Islam adalah dalam bentuk

kontrol kuantitatif pada penyaluran kredit dan instrument yang dapat menjamin alokasi

kredit dapat berlangsung dengan baik pada sektor-sektor yang bermanfaat dan produktif

(Chapra, 1996). Menurut Chapra (1996), instrument kontrol kuantitatif yang umum

berlaku dapat berupa statutory reserve requirements, credit ceilings, government deposits,

common pool, dan moral suasion. Sedangkan instrument untuk alokasi kredit adalah

men-treat uang sebagai fay (kekayaan yang diserahkan oleh musuh tanpa ada

peperangan) dan menerapkan alokasi kredit yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya.

Statutory reserve requirement pada sistem ekonomi Islam adalah instrumen yang

sangat penting karena discount rate dan operasi pasar terbuka tidak dapat diterapkan pada

sistem ini. Bank komersial diwajibkan menempatkan sebagian dananya yang berasal dari

demand deposits pada bank sentral sebagai statutory reserve. Reserve requirement ini

hanya berlaku pada demand deposits, sedangkan bagi mudarabah deposit tidak diperlukan

reserve requirement karena mudarabah merupakan penyertaan (equity) dari penabung

pada bank tersebut yang memiliki kemungkinan laba maupun resiko rugi. Dalam sistem

ekonomi yang berlaku saat ini yang diterapkan adalah reserve requirement terhadap total

deposits dikarenakan sulitnya membedakan antara demand dan saving deposits. Dalam

perekonomian Islam akan lebih mudah membedakannya, karena mudarabah deposits

merupakan penyertaan sedangkan demand deposits tidak termasuk dalam penyertaan.

Selain dari pada itu, penerapan reserve requirement terhadap total deposits, tidak hanya

untuk mengatur jumlah penyaluran kredit, tetapi juga untuk menjamin keutuhan deposit

tersebut dan menjamin kecukupan likuiditas sistem perbankan. Padahal sebaiknya kedua

hal tersebut diatur melalui lebih tingginya capital requirement dan penerapan ketentuanketentuan

yang berlaku, seperti tingkat liquidity ratio yang sewajarnya. Hal ini akan

berlangsung dengan baik bila ditunjang dengan sistem pengawasan bank yang baik. Oleh

karena itu, berdasarkan ekonomi Islam lebih baik menerapkan hal-hal tersebut diatas dari

pada membatasi pemanfaatan mudarabah deposits melalui statutory reserve requirement.

Dengan hanya mengandalkan reserve requirement yang dapat memudahkan bank

sentral melakukan penyesuaian pada high-powered money, belum menjamin keberhasilan

manajemen moneter, karena dapat terjadi ekspansi kredit melampaui dari jumlah yang

ditargetkan. Hal ini terjadi, karena aliran dana yang dapat diperkirakan dengan tepat

masuk dalam sistem perbankan hanya yang berasal dari ber-mudarabahnya bank sentral

dengan bank komersial, sedangkan aliran dana dari sumber lain yang masuk dalam sistem

perbankan sangat sulit ditentukan secara akurat. Hal lain yang juga turut mempengaruhi

adalah hubungan antara reserves yang ada pada bank komersial dengan ekspansi kredit

10

belum memperlihatkan hubungan yang jelas. Oleh karena perilaku money supply

mencerminkan interaksi berbagai faktor-faktor internal maupun eksternal yang kompleks,

maka perlu juga dipertimbangkan ceilings atau pagu kredit untuk menjamin total kredit

yang disalurkan konsisten dengan target moneter.

Instrument yang juga cukup berarti dalam mempengaruhi reserves dari pada bank

komersial adalah kewenangan bank sentral untuk dapat memindahkan demand deposits

pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank komersial. Instrumen ini telah

terbukti sangat efektif sebagai instrumen moneter di Saudi Arabia dalam mempengaruhi

reserves bank komersial secara langsung, yang fungsinya sama seperti operasi pasar

terbuka yang mempengaruhi reserves bank komersial secara tidak langsung .

Common pool merupakan instrument yang mensyaratkan bank-bank komersial

untuk menyisihkan sebagian dari deposits yang dikuasainya dalam proporsi tertentu yang

berdasarkan kesepakatan bersama guna menanggulangi masalah likuiditas. Instrument ini

sama efektifnya dengan fasilitas rediskonto yang biasa digunakan oleh bank sentral dalam

membantu bank komersial mengatasi masalah likuiditas.

Moral suasion merupakan instrument yang lebih penting pada bank sentral yang

menerapkan prinsip-prinsip syariah. Melalui kontak-kontak personal, konsultasi dan

pertemuan-pertemuan dengan bank komersial, bank sentral akan dapat lebih cepat dan

mampu memonitor kekuatan dan masalah yang dihadapi bank-bank komersial. Dengan

demikian bank sentral dapat dengan jelas dan tepat memberikan saran-saran guna

mengatasi masalah-masalah yang dihadapi perbankan dan hal ini akan memudahkan

pencapaian tujuan perbankan.

Selanjutnya, uang yang diciptakan oleh bank sentral berasal dari pelaksanaan hak

prerogatifnya dan hal ini membawa keuntungan bagi bank sentral karena biaya

dikeluarkan untuk menciptakan uang lebih kecil dari nilai nominalnya atau dikenal

dengan money seigniorage. Oleh karena adanya seigniorage tersebut, maka sewajarnya

bank sentral menyisihkan sebagian dananya sebagai fay atau pajak yang nantinya

terutama digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang dapat memperbaiki kondisi

sosial ekonomi masyarakat miskin dan dapat mengurangi ketimpangan distribusi

pendapatan dan kekayaan. Dana ini tidak boleh digunakan oleh pemerintah untuk

membiayai proyek-proyek yang hanya menguntungkan golongan kaya. Dengan

instrument ini, alokasi dana dapat dipertanggung jawabkan akan mengalir pada kegiatankegiatan

yang bermanfaat dan produktif.

Alokasi pembiayaan perbankan yang berdasarkan tujuan pemanfaatannya akan

memberikan manfaat yang optimum bagi semua pelaku bisnis dan akan menghasilkan

barang dan jasa yang dapat terdistribusi kesemua lapisan masyarakat. Pada kenyataanya

hal ini sulit terjadi, karena dana yang dapat dihimpun oleh perbankan umumnya berasal

sebagian besar dari para penabung kecil, namun pemanfaatannya dalam bentuk kredit

lebih tertuju pada pengusaha-pengusaha besar. Keenganan perbankan menyalurkan kredit

pada usaha kecil karena adanya resiko yang lebih tinggi dan pengeluaran yang lebih besar

dalam pembiayaan usaha kecil. Konsekwensi dari hal ini maka usaha kecil sangat sulit

memperoleh pembiayaan dari bank, kalaupun bank mau menyediakan dana untuk

pembiayaan usaha kecil, namun disertai dengan berbagai persyaratan yang sulit dapat

dipenuhi oleh mereka, khususnya jaminan. Dengan kondisi yang demikian, maka dapat

diperkirakan pertumbuhan dan kelangsungan usaha kecil menjadi terancam walaupun

11

sebenarnya usaha kecil berpotensi dapat memperluas kesempatan kerja, menghasilkan

produksi dan dapat memperbaiki distribusi pendapatan.

Untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya skim penjaminan bagi bank untuk

berpartisipasi dalam pembiayaan usaha-usaha produktif yang tidak menyalahi nilai-nilai

Islam. Dalam skim penjaminan, perusahaan diteliti kemampuan berusahanya dan

manajemennya. Bila dirasakan kurang namun memiliki prospek yang baik, maka dibantu

dengan program-program pelatihan sehingga perusahaaan dapat memanfaatkan dan

mengelola dananya dengan baik. Kemudian perusahaan-perusahaan ini didaftar oleh

pengelola skim penjaminan. Melalui skim penjaminan ini, bank tidak diharuskan meminta

jaminan kepada perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan. Seandainya

dalam pemanfaatan pinjaman tersebut perusahaan mengalami kegagalan, maka pengelola

skim penjaminan harus meneliti sebab-sebab kegagalan. Bila kegagalan dikarenakan oleh

penyimpangan moral dalam berbisnis atau moral hazard dari perusahaan, maka bank

yang membiayai perusahaan itu akan memperoleh kembali dananya. Selanjutnya bila

kegagalan tersebut karena keadaan ekonomi yang memburuk yang tidak diduga

sebelumnya atau dikarenakan normal business loss, maka bank harus ikut menanggung

resiko bisnis tersebut berdasarkan profit-and-loss sharing yang disepakati.

IV. Penerapan Manajemen Moneter Alternatif di Indonesia

Manajemen moneter alternatif dimungkinkan untuk diterapkan di Indonesia,

karena berdasarkan Undang-undang (UU) No. 10 tahun 1998 perbankan dapat berusaha

berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 Bank

Indonesia dapat melaksanakan kebijakan moneter berdasarkan prinsip syariah.

Sehubungan dengan UU No. 10 tahun 1998, sudah saatnya bagi negara Indonesia untuk

segera menerapkan sistem perbankan yang bebas dari suku bunga dan berdasarkan profitand-

loss sharing. Berdasarkan UU tersebut, perbankan di Indonesia mulai beralih dari

sistem konvensional menjadi dual banking system yang mengakomodir baik sistem

perbankan konvensional maupun sistem perbankan syariah yang tidak menggunakan suku

bunga dalam bertransaksi. Namun dalam UU No. 10 tahun 1998 belum secara jelas

memperlihatkan bagaimana operasi perbankan syariah yang seharusnya, padahal sistem

perbankan syariah dan konvensional sangat berbeda. Maka untuk menunjang

berlangsungnya dual banking system dengan dasar hukum yang lebih kuat, perlu

dipikirkan adanya undang-undang perbankan syariah tersendiri.

Selanjutnya oleh karena sumber utama dari high-powered money umumnya

berasal dari pinjaman pemerintah kepada bank sentral, maka akan sulit bagi bank sentral

memiliki kebijakan moneter yang efektif. Oleh karena itu, bank sentral harus mampu

untuk menolak pinjaman pemerintah bila hal tersebut tidak konsisten dengan pencapaian

target-target moneter. Hal ini hanya dapat dilakukan oleh sebuah bank sentral yang

mandiri atau independent dari campur tangan pemerintah. Patut disyukuri bahwa dengan

adanya UU No. 23 tahun 1999 Bank Indonesia telah menjadi bank sentral yang

independen. Dengan demikian diharapkan pada masa mendatang Bank Indonesia akan

lebih mampu melaksanakan tugas pokoknya dalam menjaga stabilitas harga. Dalam UU

No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia memberikan pinjaman

kepada pemerintah, sehingga high-powered money lebih dapat dikontrol, yang pada

gilirannya lebih dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif.

12

Bank Indonesia dapat mengimplementasikan manajemen moneter tanpa

menggunakan suku bunga. Sesuai dengan amanah UU No. 23 tahun 1999, Bank

Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai Pasar Uang Antarbank Berdasarkan

Prinsip Syariah (PUAS) dan Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Kebijakan PUAS

mengatur bank umum syariah maupun konvensional dapat berinvestasi jangka pendek

pada bank umum syariah yang membutuhkan likuiditas dengan menggunakan prinsip

mudharabah atau bagi hasil. Sedangkan dengan SWBI memungkinkan bagi Bank

Indonesia mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank umum syariah maupun

konvensional dengan menggunakan prinsip wadiah atau penitipan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk

menerapkan statutory reserves terhadap perbankan syariah dan hal ini telah berlangsung

dengan adanya kebijakan Giro Wajib Minimum bagi bank umum syariah. Walaupun

disadari penentuan Giro Wajib Minimum yang harus dipelihara perbankan syariah masih

berdasarkan seluruh dana pihak ketiga termasuk deposito mudharabah. Penyesuaian Giro

Wajib Minimum akan dipertimbangkan setelah selesainya penyusunan Pernyataan

Standard Akuntansi Keuangan Syariah (PSAK) dan Pedoman Akuntansi Perbankan

Syariah Indonesia (PAPSI) yang saat ini masih dalam pembahasan.

Selanjutnya sesuai dengan UU tersebut memungkinkan bagi Bank Indonesia

menerapkan pagu kredit kepada bank umum syariah sehingga pertumbuhan penyaluran

pembiayaan oleh perbankan syariah dapat sejalan dengan target moneter. Namun

mengingat peran perbankan syariah dalam mempengaruhi likuiditas perekonomian saat

ini masih kecil dan perbankan syariah masih mengalami kelebihan likuiditas karena

masih kesulitan dalam menyalurkan pembiayaan, maka kebijakan tersebut belum

diperlukan.

Sebagai pemegang kas pemerintah tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia

memindahkan demand deposits pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank

umum. Hal ini hanya dapat terlaksana bila pemerintah mendelegasikan wewenang

tersebut kepada Bank Indonesia sehingga operasi pasar terbuka yang secara tidak

langsung mempengaruhi reserves perbankan dapat digantikan dengan wewenang Bank

Indonesia memindahkan deposit pemerintah yang ada pada bank sentral ke dan dari bank

umum sehingga dapat secara langsung mempengaruhi reserves perbankan syariah

maupun konvensional.

Berdasarkan UU No. 10 tahun 1998, perbankan syariah dapat saja bekerja sama

untuk membentuk pooling funds yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah, guna

mengatasi kesulitan likuiditas yang terjadi. Kebijakan pooling funds memiliki kelemahan,

yaitu umumnya yang memanfaatkan hanya bank-bank yang tidak baik performance-nya.

Oleh karena itu penyelenggaraan pooling funds perlu diatur dengan ketat guna

menghindari moral hazard dari peserta. Selanjutnya pooling funds belum diperlukan

karena perbankan syariah yang mengalami kesulitan likuiditas saat ini dapat

memanfaatkan keberadaan PUAS.

Selanjutnya, Bank Indonesia telah melakukan moral suasion kepada perbankan

syariah melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan training/seminar mengenai perbankan

syariah. Sosialisasi perbankan syariah kepada masyarakat dilaksanakan Bank Indonesia

bekerja sama dengan perbankan syariah, melalui kegiatan sosialisasi ini tercipta

komunikasi yang baik antara Bank Indonesia dengan perbankan syariah. Selanjutnya

13

dengan kegiatan training/seminar yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia akan

memberikan pemahaman praktek-praktek perbankan syariah yang lebih baik. Maka

dengan adanya kegiatan sosialisasi dan training/seminar memudahkan bagi Bank

Indonesia untuk melaksanakan moral suasion kepada perbankan syariah.

Menurut UU No. 23 tahun 1999 tidak memungkinkan bagi Bank Indonesia

menyisihkan dana untuk secara langsung maupun tidak langsung membiayai proyekproyek

yang berlangsung di sektor riil. Namun skim dan lembaga penjaminan yang

menghubungkan sektor riil dan sektor keuangan perlu dipertimbangkan keberadaannya

guna melengkapi sistem perbankan tanpa suku bunga. Adanya lembaga ini dapat

menghindari kesalahan dalam mengalokasikan dana sehingga hanya yang memiliki

peluang investasi terbaiklah yang akan dapat memanfaatkan dana. Dengan adanya

perbankan yang menyediakan pembiayaan yang berdasarkan profit-and-loss sharing yang

dilengkapi dengan skim dan lembaga penjaminan tersebut, usaha kecil akan memiliki

kontribusi yang maksimal dalam kegiatan sektor riil.

V. Penutup

Dari uraian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penyebab terjadinya krisis

keuangan Asia adalah lemahnya kwalitas lembaga-lembaga keuangan yang dipengaruhi

oleh penerapan suku bunga yang ternyata gagal berfungsi sebagai alat indirect screening

mechanism. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa manajemen moneter yang bertumpu

pada suku bunga akan menghasilkan kegagalan pemenuhan kebutuhan pokok (khususnya

rakyat kecil), kelompok kaya/miskin akan semakin kaya/miskin, pertumbuhan ekonomi

yang melambat dan ketidak stabilan perekonomian. Setelah diterapkannya manajemen

moneter melalui suku bunga, dua fenomena utama terjadi, yaitu tingginya tingkat inflasi

dan tidak stabilnya nilai tukar.

Selanjutnya, dapat disimpulkan bahwa dengan menghindari penggunaan suku

bunga dalam manajemen moneter dan penerapan profit-and-loss sharing pada financial

intermediation dapat menciptakan perekonomian yang lebih stabil karena dengan

manajemen moneter alternatif tersebut dapat me-minimisasi pemanfaatan aggregate

money demand untuk kegiatan-kegiatan yang non-produktif dan spekulatif. Dengan diminimisasinya

kegiatan-kegiatan tersebut maka efisiensi dan pemerataan pemanfaatan

resources dapat ditingkatkan serta dapat mengurangi tekanan inflasi, ketidak stabilan

ekonomi dan memudahkan pencapaian tujuan-tujuan ekonomi yang telah dicanangkan.

Dengan adanya UU No. 10 tahun 1998 dan UU No. 23 tahun 1999

memungkinkan bagi Bank Indonesia untuk menerapkan manajemen moneter alternatif.

Walaupun berdasarkan situasi dan kondisi saat ini belum semua instrumen cocok dan

dapat diterapkan di Indonesia. Untuk berlangsungnya manajemen moneter alternatif

melalui beralihnya perbankan Indonesia kedalam dual banking system, dukungan seluruh

masyarakat dari segenap lapisan sangat diperlukan. Masyarakat khususnya pengusaha

yang bekerja di sektor riil harus menyadari sepenuhnya money demand yang dibutuhkan

harus di screen dengan value judgments yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Masyarakat

harus sadar sepenuhnya dalam kegiatan konsumsi agar menghindari kegiatan

conspiciuous consumption dan dalam kegiatan produksi mengutamakan kegiatan

produktif yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan menghindari kegiatan

spekulatif.

14

Selain dari pada itu masyarakat harus menyadari sepenuhnya bahwa adanya UU

No. 23 tahun 1999 yang telah memberikan independensi bank sentral dan hal-hal lain

yang dapat menciptakan kebijakan moneter yang efektif harus dapat dipertahankan

sehingga dual banking system dapat berlangsung dengan baik. Selain dari pada itu, dual

banking system akan terlaksana dengan baik bila adanya kesediaan seluruh lapisan

masyarakat untuk mencoba memahami kegiatan perbankan syariah sebagai sebuah

sistem. Bila masyarakat bersedia melihat perbankan syariah sebagai sebuah sistem dan

bukan semata-mata sebagai sebuah ajaran agama, maka paradigm shift akan

berlangsung dengan mulus seperti yang mulai terjadi di negara-negara barat yang

mayoritas penduduknya non-Muslim. Bangsa ini terlalu naif, bila masyarakat Islam

terbesar di dunia ini harus tertinggal dengan negara-negara lain dalam mengadopsi sebuah

sistem yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat, padahal sistem tersebut berasal dari

ajaran agamanya.

Al-quran surat Al- Baqarah ayat 177:

“Bukanlah kebaikan (menjadi tujuan yang sebenarnya) mengarahkan

mukamu ke arah timur dan barat, tetapi yang kebaikan itu ialah keimanan

kepada Allah, hari akhirat, para malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan

memberikan (menyumbangkan) harta yang disukai kepada kaum kerabat,

anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang dalam kesulitan), orangorang

yang meminta-minta (karena kesulitan hidup), memerdekakan hamba

sahaya , mendirikan shalat, membayar zakat, menepati janji yang sudah

dibuat, sabar(tabah) sewaktu mengalami kesempitan, penderitaan dan dalam

peperangan.Orang-orang (yang berbuat) demikian itulah yang benar dan

merekalah orang yang bertakwa.

Ayat 177 ini masih ada hubungannya dengan persoalan kiblat.

Bukanlah persoalan kiblat itu yang harus dipertengkarkan, karena dengan

mengarah muka ke timur atau ke barat, ke absitul makdis, atau Masjidil Haram

ialah mengingatkan keimanan kepada Allah dan berbuat segala kebaikan

sebagaimana diuraikan dalam ayat ini. Amal shaleh itulah yang menetukan

apakah seseorang benar imannya dan bertakwa kepada tuhannya. Tujuan

ibadah ialah memantapkan iman kepada Allah dan meningkatkan amal bakti

kepada masyarakat Iman dan amal shaleh berjalin berkulindan, tidak

dipisahkan. Iman tanpa amal tidak berarti. Amal tanpa iman tidak diberkati.

110 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1999

Dalam bukunya ini , Umar Chapra (dengan kata lain) ingin menegaskan (dengan

membuat pemaparan cukup komprehensif terutama atas dasar dan dengan

landasan filosofis dan teoritis), bahwa ummat Islam tidak usah berpaling ke Timur

atau ke Barat dalam mewujudkan kesejahteraan, khususnya dalam bidang ekonomi. Tetapi

berpaling pada Islam. Beliau mengamati baahwa banyak negara-negara Islam atau yang

berpenduduk mayoritas Islam telah mengambil pendekatan pembangunan ekonomi dari

Barat dan Timur, dengan menerapkan sistem kapitalis, sosialis atau negara kesejahteraan.

Beliau menekankan bahwa selama negara-negara Muslim terus menggunakan strategi

kapitalis dan sosialis, mereka tidak akan mampu, berbuat melebihi negara-negara kapitalis

dan sosialis, mencegah penggunaan sumber-sumber daya yang tersedia untuk memenuhi

kebutuhan dengan demikian akan ditekan secara otomatis, menjadikannya sulit untuk

merealisasikan maqashid meskipun terjadi pertumbuhan kekayaan (hal. 304).

Dalam kesimpulannya beliau menggambarkan betapa kapitalisme tidak mempunyai

pilihan selain bersandar sepenuhnya kepada harga dan keuntungan pribadi untuk

memberikan mekanisme filter dan daya motivasi untuk menyeimbangkan permintaaan dan

penawaran agregat dan mewujudkan efisiensi dan keadilan dalam alokasi sumber-sumber

daya. Penggunaan mekanisme harga sebagai satu-satunya strategi untuk alokasi sumbersumber

melindungi kebebasan individu tetapi menghalangi realisasi efisiensi dan keadilan,

kecuali jika kondisi-kondisi dasar tertentu termasuk distribusi pendapatan dan kekayaan

yang seimbang dan persaingan sempurna, dipenuhi. Kemampuan orang kaya untuk

membayar harga memungkinkan mereka untuk memproleh apa saja yang mereka kehendaki

, orang miskin semakin tertekan, sebab pendapatan mereka sudah tidak mencukupi ,itu

tidak juga meningkat sesuai dengan kenaikan harga. Dengan demikian , mereka semakin

terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan dan kerugian (hal. 370).

Beliau juga menggambarkan betapa sosialisme dengan kinerja perencanaan ekonomi

terpusat ternyata tidak lebih baik. Penghapusan motif laba dan pemilikan pribadi membunuh

inisiatif motivasi dan kreativitas individu dalam sebuah masyarakat dengan suatu perspektif

kehidupan dunia yang pendek. Perencanaan terpusat dan kolektivitas juga tidak berhasil

meningkatkan keadilan – malah mengarah pada pemusatan kekuasaan di tangan sejumlah

kecil anggota politbiro —, yang kenyataannya lebih buruk ketimbang kapitalisme

monopolistik yang meskipun telah menyebabkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan, tidak

mungkin terjadi suatu pemusatan kekuasaan sebesar semacam itu karena adanya proses

pembuatan keputusan yang terdesentralisir yang biasanya dipunyai oleh pasar. Mekanisme

filter yang digunakan dalam hal ini adalah prilaku dari anggota polit biro yang sangat

berkuasa ( hal. 372). Sementara itu konsep Negara Sejahtera , yang mencoba menggabungkan

mekanisme harga dengan sejumlah perangkat lainnya. Terutama pembiayaan kesejahteraan

oleh negara untuk menjamin keadilan, pada mulanya menimbulkan sebuah euphoria –

Islam dan Tantangan Ekonomi 111

sebuah rasa bahwa masalah alokasi dan distribusi telah diatasi secara ideal—, tetapi yang

ternyata tidak. Penambahan pengeluaran untuk sektor publik tidak dibarengi dengan suatu

pengurangan ganti rugi dalam klaim-klaim lain atas sumber-sumber, dengan defisit anggaran

yang membengkak meskipun telah ditetapkan beban pajak yang berat. Keadaan itu

menimbulkan pemakaian sumber-sumber daya semakin memburuk, meningkatkan ketidak

seimbangan internal dan eksternal. Masalah kemiskinan dan ketercabutan tetap berlanjut

dan bahkan semakin dalam. Kebutuhan-kebutuhan tetap tak terpenuhi. Ketidakadilan justru

semakin bertambah. Problem yang dihadapi Negara Sejahtera adalah bagaimana

menghapuskan ketidakseimbangan yang diciptakannya. Sistim ini tidak memiliki mekanisme

filter yang disepakati selain harga untuk mengatur permintaan secara agregat, dan ia hanya

bersandar sepenuhnya kepada mekanisme pasar untuk menghapuskan ketidak seimbangan

yang ada (hal. 373-374). Umer Chapra tidak terhindarkan untuk menyimpulkan bahwa

ketiga sistim yang ada tersebut diatas tidak dapat berperan sebagai model bagi negaranegara

Muslim (hal. 374). Meskipun demikian, hingga sekarang, sejumlah negara Islam

berusaha dan masih mendasarkan diri pada cita-cita kapitalis, sosialis dan negara sejahtera

(seperti misalnya Iraq. Syria. Aldjazair dan Yaman Selatan dengan pendekatan Sosialis).

Alternatif Islam

Islam , diuraikan oleh Umer Chapra, merumuskan suatu sistim ekonomi yang berbeda

sama sekali dari sistim-sistim yang berlaku. Ia memiliki akar dalam Syariáh yang menjadi

sumber pandangan dunia sekaligus tujuan-tujuan dan strateginya. Berbeda dengan sistimsistim

dunia yang berlaku saat ini, tujuan-tujuan Islam (MAQASHID ASY_SYARIÄH) adalah

bukan semata-mata bersifat materi, tetapi didasarkan pada konsep-konsepnya sendiri

mengenai kesejahteraan manusia (FALAH) dan kehidupan yang baik (HAYAT

THAYYIBAH), yang memberikan nilai sangat penting bagi persaudaraan dan keadilan

sosio-ekonomi dan menuntut suatu kepuasan yang seimbang, baik dalam kebutuhankebutuhan

materi maupn rohani dari seluruh ummat manusia )hal. 8). Seperti dikutipkan di

dalam ayat pada awal cuplikan ini, dalam ekonomi Islam terjadi penyuntikan dimensi iman

dalam semua keputusan manusia tanpa memandang apakah keputusan-keputusan itu

berkaitan dengan urusan rumah tangga, badang usaha, pasar, atau politbiro yang akan

merealisasikan efisiensi dan keadilan dalam hal alokasi dan distribusi sumber daya, untuk

mengurangi ketidakseimbangan ketidakstabilan perekonomian secara makro, atau untuk

mengatasi kejahatan, percekcokan, ketegangan dan berbagai gejala anomi yang berbeda

(hal.10). Oleh karena itu Islam tidak sejalan dengan Kapitalisme yang merupakan sebuah

sistem yang memberikan nilai tertinggi pada kebebasan tak terbatas untuk memungkinkan

individu mengejar kepentingannya sendiri dan untuk memaksimalkan kekayaan dan

memuaskan keinginannya(hal. 37). Islam juga tidak sejalan dengan paham ekonomi sosialis

112 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Desember 1999

yang menganggap pemilikan pribadi dan sistim upah sebagai sumber kejahatan dan

menekankan bahwa keadilan tidak dapat diberikan kepada si miskin tanpa mensosialisasikan

pemilikan pribadi dalam berbagai tingkatan. Mereka merasa demokrasi sekalipun tidak

dapat dijalankan secara efektif selama masih ada ketidakmerataan dan kepentingankepentingan

istimewa(hal. 76). Di dalam Islam, di dalam hal kepemilikan pribadi, Rasulullah

Muhammad SAW telah menyatakan kesucian hak milik pribadi, tetapi kesucian ini berada

dalam posisi manusia sebagai khalifah Allah (Äjaran Nabi Muhammad SAW tentang

Ekonomi”, Muhammad Akram Khan, hal. 10). Di dalam ajaran Islam untuk menciptakan

suatu keseimbangan antara -sumber-sumber daya yang langka dn pemakaian-pemakaian

atasnya dengan suatu cara yang dapat mewujudkan baik efiseinsi maupun keadilan , adalah

dengan memusatkan perhatian keapda manusia itu sendiri dan bukannya pada pasar atau

negara. Manusia merupakan unsur yang hidup dan yang sangat diperlukan sebagai dasar

dari sebuah sistim ekonomi(hal. 216). Islam didasarkan pada tiga prinsip pokok yaitu :

tauhid, khilafah dan adalah (keadilan), yang jelas pula merupakan sumber utama dari

maqasyid dan strategi ekonomi Islam (hal. 218). Batu fondasi kepercayaan Islam adalah

Tauhid. Bahwa alam teralih dirancang dengan sadar dan diciptakan oleh Wujud Tertinggi,

Yang Esa dan tidak ada yang menyamai-Nya, bukan terjadi secara kebetulan. Dia terlibat

secara aktif dalam hukum-hukum Alam. Segala sesuatu yang diciptakannya mempunyai

tujuan. Tujuan inilah yang menjadikan wujudnya Alam ini dimana manusia adalah bagian

darinya, berarti penting. Dan manusia adalah khalifah Tuhan di bumi, dan telah diberkahi

dengan semua kelengkapannya. Konsep khalifah ini memiliki sejumlah implikasi, atau akibat

yang wajar, yatu: persaudaraan universal , sumber-sumber daya adalah amanat, gaya hidup

sederhana dan kebebasan manusia (hal. 225-228). Dalam hal Ádalah (keadilan), Islam

berpandangan bahwa tanpa disertai keadilan sosial ekonomi, persaudaraan ,yang

merupakan satu bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah, akan tetap menjadi sebuah

konsep yang berlubang yang tidak memiliki substansi. Keadilan adalah sebuah ramuan

sangat penting dari maqashid, sulit untuk dapat memahami sebuah masyarakat Muslim

yang ideal tanpa adanya keadilan di situ. Islam benar-benar tegas dalam tujuannya untuk

membasmi semua jejak kezaliman dan masyarakat manusia. Kezaliman adalah sebuah istilah

menyeluruh yang mencakup semua bentuk ketidakadilan , eksploitasi, penindasan dn

kemungkaran , dimana seseorang mencabut hak-hak orang lain atau tidak memenuhi

kewajiban kepada mereka. Penegakan keadilann dan pembasmian semua bentuk

ketidakadilan telah ditekankan oleh Al Qurán sebagai misi utama dari semua Nabi yang

diutus Tuhan (hal. 229). Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan

menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi ummat manusia, amanat suci dari

Tuhan digunakan untuk mewujudkan maqahid asy-Syariah, empat diantaranya cukup

penting, yakni: pemenuhan kebutuhan, penghasilan yang diperoleh dari sumber yang baik,

Islam dan Tantangan Ekonomi 113

distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil dan pertumbuhan dan stabilitas. Tidak seperti

kapitalisme dan sosialisme, tujuan-tujuan islam adalah suatu hasil mutlak dn logis dari

filsafat yang mendasarinya. Untuk masyarakat Muslim mewujudkan tujuan-tujuannya,

diperlukan suatu strategi yang juga merupakan hasil logis dari filsafat yang mendasarinya.

Strategi ini meliputi regorganisasi seluruh sistim ekonomi dengan empat unsur penting

yang saling mendukung, yaitu: (1) suatu mekanisme filter yang disepakati masyarakat, yaitu

Moral, dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan khilafah dan

adalah, (2) suatu sistim motivasi yang kuat untuk mendorong individu agar berbuat sebaikbaiknya

bagi kepentingannya sendiri dan masyarakat, dengan dasar pertanggung jawaban

kepada Tuhan dan Hari Akhir (3) restrukturisasi seluruh ekonomi, dengan tujuan

mewujudkan maqashid meskipun sumber-sumber yang ada itu langka; dengan dasar

lingkungan sosial yang kondusif untuk menaati aturan-aturan pengamatan dengan tidak

mengizinkan pemilikan materi dan konsumsi yang mencolok sebagai sumber pretise, dan

(4) suatu peran pemerintah yang berorientasi tujuan yang positif dan kuat.

Kesimpulan

Umer Chapra telah dengan baik menguraikan dengan singkat tetapi jelas dan dengan

referensi cukup tentang ekonomi kapitalis, sosialis dan negara sejahtera dan kelemahankelemahannnya

, serta dengan baik pula menguraikan tentang alternatif lain: Ekonomi Islam.

Namun , buku ini lebih pada penguraian bersifat filosofis dasar dan pandangan dasar,

belum memberikan pandangan-pandangan yang bersifat teknis pragmatis atas pelaksanaan

Ekonomi Islam. Bagaimanapun tulisan ini merupakan sebuah khazanah yang tidak ternilai,

yang dapat dijadikan pegangan dasar dalam pengembangan sistim Ekonomi Islam.

Daftar Pustaka

Arifin, Zainul (1998). Strategi Pengembangan Perbankan Bagi Hasil di Indonesia.

Sespibi: Bank Indonesia.

Ahmad, Khurshid (1981). Studies in Islamic Economics. Leicester, UK: The Islamic

Foundation.

Allais, Maurice (1993). The Monetary Conditions of an Economy of Markets: From the

Teachings of the Past to the Reforms of Tomorrow. Jeddah, SA: Islamic Research

and Training Institute, IDB.

Anwar, Muhammad (1987). Modelling Interest-Free Economy: A Study in Macroecconomics

and Development. Herndon, VA: The International Institute of

Islamic Thought.

Bank for International Settlements (1995), Press Release as reported in BIS Review, 24,

pp. 1-4.

Chapra, M. Umer (1986). Towards a Just Monetary System. Leicester, UK: The Islamic

Foundation.

_______________ (1996). Monetary Management in an Islamic Economy. Islamic

Economic Studies, Vol. 4, No. 1.

Choudry, Nurun N. dan Abas Mirakhor (1997). Indirect Instruments of Monetary Control

in an Islamic Financial System. Islamic Economic Studies, Vol. 4 No. 2.

Dar, Humayon A. dan John R. Presley (1999). Bahan Seminar Sehari Toward A Greater

Contribution of the Shariah Bank for Indonesian Economy: Bank Indonesia.

Delhaise, Philippe F. (1998). Asia in Crisis: The Implosion of the Banking and Finance

Systems. Singapore: John Willey & Sons (Asia) Pte Ltd.

Edwards, Franklin R. dan Frederic S. Mishkin (1995). The Decline of Traditional

Banking: Implications for Financial Stability and Regulatory Policy. Economic

Policy Review, July.

Hoff, Karla, Avishay Braverman dan Joseph E. Stiglitz (1993). The Economics of Rural

Organization. New York, NY: Oxford University Press, Inc..

Indrawati, S. Mulyani dan Ali Winoto Subandoro (1998). Manajemen Makroekonomi

Pasca Krisis. Seminar Sehari Sumbangan Pemikiran Fakultas Ekonomi

Universitas Indonesia pada Reformasi dan Pemulihan Ekonomi: LPEM FE UI.

International Monetary Fund (1995). International Financial Statistics, Washington,

D.C..

Islamic Development Bank (1998). Occasional Paper (1), Jeddah, Kingdom of saudi

Arabia.

16

Mc Kinnon, Ronald dan Donald J. Mathieson (1981). How to Manage a Repressed

Economy. Essays in International Finance, No. 145.

________________ (1984). Financial Repression and Economic Development. Chung

Hua Series Lectures, November.

Mills, Paul S. dan John R. Presley (1997). The Prohibition of Interest in Western

Literature. Workshop on Islamic Economics: Islamic Foundation.

OECD, Economic Outlook, December 1991 dan June, 1995.

Muslehuddin, Mohammad (1974). Sistem Perbankan Dalam Islam. Terjemahan oleh

Aswin Simamora (1990), Jakarta: Rineka Cipta.

Prasetiantono, A. Tony (1998). Dilema Manajemen Moneter. Diskusi Panel Efektifitas

dan Tantangan Manajemen Moneter di Indonesia: Bank Indonesia.

Qureshi, Anwar Iqbal (1979). The economic and Social System of Islam. Lahore: Islamic

Book Service.

Sarwono, A, Hartadi dan Perry Warjiyo (1998). Mencari Paradigma Baru Manajemen

Moneter Dalam Sistem Nilai Tukar Fleksibel : Suatu Pemikiran Untuk

Penerapannya Di Indonesia, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Vol. 1,

No. 1.

Siddiqui, Nejatullah (1981). Banking without Interest. Lahore, PK: Islamic Publications

Ltd..

Thurow, Lester (1980). Zero-Sum Society. New York, NY: Basic Books.

_____________(1997). The Future of Capitalism. London: Nicholas Brealey Publishing.

World Bank (1995), World Tables.

Islam dan Tantangan Ekonomi 109

*) Zainulbahar Noor : Purek IV Universitas Islam As-Syafi’iyah (UIA), Jakarta

ISLAM DAN TANTANGAN EKONOMI

Bedah Buku M. Umar Chapra

ICMI, 25 Nopember 1999

Sumber: Dokumen Penulis

    Kalender

        Agustus 2016 S     S     R     K     J     S     M

        « Okt           

        1    2    3    4    5    6    7

        8    9    10    11    12    13    14

        15    16    17    18    19    20    21

        22    23    24    25    26    27    28

        29    30    31