SOSIALISASI POLITIK DAN KOMUNIKASI POLITIK
Berawal dari pengertian sosialisasi politik secara sederhana dan Pengertian komunikasi politik secara sederhana.
Pengertian sosialisasi politik itu secara sederhana, merupakan proses dimana individu memperoleh informasi, kepercayaan, sikap, dan menilai itu dapat membantu mereka untuk memahami aktivitas suatu sistem politik, dan sebagai bagian dari proses, yang mengadopsisebagian dari kepercayaan, sikap dan nilai-nilai. Pengarang menunjukkan fakta pentingnya proses penanaman kepercayaan dan nilai-nilai dariorang-orang menjadi basis untuk suatu kultur politis masyarakat, dan kultur seperti itu menggambarkan parameter kehidupan politis dan tindakan pemerintah atau Negara. Tetapi sebagian ahli membantah bahwa orang-orang itu mempunyai latar belakang sosial serupa, tingkatan pendidikan atau pendapatan, suatu agama umum, jenis kelamin atau persaingan ras yang mempunyai pandangan politis yang sebagian besar sama; karenanya, sosialisasi politis merupakan sifat yang sudah melekat pada nilai-nilai tersebut dibandingkan dengan suatu proses.
Pengertian sosialisasi politik menurut beberapa ahli: S.N. Eisenstadt
(1956), Sosialisasi adalah suatu proses komunikasi yang dipelajari dari
manusia lain dengan siapa individu secara bertahap memasuki beberapa
jenis relasi-relasi umum. David F. Aberle (1961), Sosialisasi adalah
pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek-aspek tingkah laku, yang
ditanamkan kepada individu tentang pengetahuan dan ketrampilan,
motif-motif dan sikap-sikap dalam menampilakan peranan-peranan sepanjang
hidupnya. Irvin L. Child (1970), Sosialisasi adalah suatu proses
dimana individu dilahirkan cukup banyak memiliki potensi tingkah laku,
dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang ditasai di
dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya
sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
Menurut Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Sedangkan Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya. Seiring dengan ungkapan Richard E. Dawson dkk., Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Begitupula Denis Kavanagh, Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
Hyman (1959) Sosialisasi Politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatannya. Almond & Powell (1966) Sosialisasi Politik adalah suatu proses dimana sikap dan niali-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu. Michael Rush & Philip Althoff (2007), Sosilisasi Politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.
Dari beberapa pengertian tersebut maka saatnya untuk disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan makna serta pemahanan terhadap maksud dari pada kegiatan politik tertentu. Agar harapannya dapat secara berkelanjutan.
Beberapa segi penting sosialisasi politik : Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi berlangsung sepanjang hidup. Mrp prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
BEBERAPA ASPEK PENTING DARI KONSEP SOSIALISASi : 1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, yaitu belajar dari pengalaman dan menurut Aberle disebut “pola-pola aksi”. 2. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas terutama berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai-nilai dan sikap-sikap. 3. Sosialisasi merupakan proses berlanjut sepanjang hidup setiap individu.
Sosialisasi Politik ditentukan oleh : 1. Lingkungan Sosial 2. Kondisi Ekonomi 3. Aspek Kebudayaan 4. Pengalaman-Pengalaman Individu & Kepribadian
SOSIALISASI POLITIK KELUARGA SOSIALISASI POLITIK AGAMA & EKONOMI STRATIFIKASI SOSIAL
Sosialisasi Politik a. Pengertian Sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan dapat diwariskan kepada generasi berikut-nya. Ada 3 sifat dasar mengapa sosiali-sasi perlu : a. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. b. ”Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari. c. Manusia harus belajar mengendali-kan hubungan dgn sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membi-na peranan bersama.
KONSEP SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik di tentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada. Selain itu juga di tentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiaannya.
Apabila ilmuwan politik kurang sekali memperhatikan sosialisasi plitik ataua mereka terlalu menerima sebagaimana adanya, para antropolog, psikolog – social dan sosiolog sudah lama mengetahui sebagai konsep yang penting dan dari disiplin. Ilmu inilah yang kemudian kita menyimpulkan taiga definisi awal mengenai sosialisasi, yaitu :
1. pola-pola mengenai aksi social atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan [termasuk ilmu pengetahuan]. Motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peran yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan [dan yang terus berkelanjutan] sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
2. segenap proses yang mana individu, yang dilahirkan dengan sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku actual yang di batasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
3. komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memiliki beberapa jenis relasi-relasi umum.
PERKEMBANGAN SOSIALISASI POLITIK DALAM KELUARGA PADA ANAK-NAKA & REMAJA Easton & Dennis : ‘Children in the Political System’ (1953) mengemukakan ada 4 tahap perkembangan sosialisasi politik pada diri anak-anak & Remaja : 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti : orang tua- anak; 2. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara di dalam lingkungan keluarga dengan di luar lingkungan keluarga seperti pejabat swasta dan pejabat pemerintah. 3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti : Kongres, Mahkamah Agung dan Pemilihan Umum. 4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi tersebut.
SOSIALISASI POLITIK PADA ORANG DEWASA : Proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja yang cukup benyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan akan berlanjut pada masa dewasa; Kompleksitas sosialisasi politik akan diperbaharui melalui medium-medium lainnya, seperti : pekerjaan, kesenangan, agama dan media masa. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap yang diperoleh seseorang selama masa kanak-kanak dan masa remaja akan diperbandingkan dengan pengalaman masa hidupnya semasa dewasa. Apabila dari hasil pengalaman hidup politiknya dirasakan cukup nyaman, orang dewasa cenderung memperkokoh tingkah laku politiknya (konservatif ). Sebaliknya apabila dari hasil pengalaman hidup politiknya penuh dengan konflik, maka tingkah laku politiknya cenderung berubah secara radikal.
Sosialisasi politik selama kehidupan orang dewasa belum banyak diteliti orang, sekalipun terdapat beberapa pembuktian yang muncul dari studi-studi mengenai tingkah laku pemilihan/elektral, kesadaran klas, pengaruh dari situasi-situasi kerja dan perkembangan ideology. Walaupun demikian, setidak-tidaknya adalah mungkin untuk mengsugestikan, bahwa bidang-bidang mengenai sosialisasi orang dewasa itu adalah penting.
Pada penelitian tentang pemilihan umum lagi di tentukan hubungan antara pilihan paratai dengan ciri-ciri karakterristik para pemberi suara yang berkaitan dengan lingkungan dan pengalamannya. Penelitian Murphy dan Morris yang telah kami kemukakan juga berpendapat, bahwa para responden yang bekerja dibidang perdagangan. Keuangan dan rekaman lebih condong mengidetifikasikan diri sebagai golongan kelas menengah dan memilih republikasi ; sedangkan mereka yang bekerja di bidang pabrik, perumahan dan pemeliharaan lebih cenderung mengidentifikasikan diri sebagai kelas pekerja dan memilih partai demokrat.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT TOTALITER
Berdasarkan definisinya, Negara totliter itu berusaha untuk mengontrol semua aspek dari masyarakatnya, dan seperti yang diperhatikan oleh pidato-pidato Lenin dan Hitler, tekanan besar tdak boleh tidak di letakan pada proses sosialisasi pada umumnya dan sosialisasi politik pada khususnya. Ideologi Negara menjadi basis resmi bagi semua tindakan dan meliputi semua aktifitas. Sosialisasi politik ini bukannya dan tidak dapat di biarka untuk mencarai salurannya sendiri ; juga tidak dapat memberikan pengetahuan yang tidak terkontrol. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang mungkin bisa menentang ideologi yang bersangkutan. Maka pikiran [jiwa] manusia itu harus direbut, di tuntun dan di kekang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari Negara lewat wahana dari ideologinya. Maka masyarakat totaliter itu berbeda dengan masyarakat demokrasi modern dalam tingkat pengotrolan yang di laksanakan terhadap sosialisasi politik para anggota-anggotanya. Secara langsung atau tidak langsung, semua pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan para anggota masyarakatnya sampai derajat-derajatnya yang berbeda, dengan jalan mengontrol informasinya; akan tetapi dalam masyarakat totaliter pengontrolan tersebut meliputi segala-galanya. Namun demikian, proses mendasar dari sosialisasi politik seperti perolehan orientasi-oreintasi politik dan pola tingkah laku itu dapat di terapkan baik pada masyarakat totaliter maupun pada masyarakat demokrasi modern ; akan tetapi titk berat penekanan di letakkan pada subjek-subjek khusus, agen-agen dan mekanisme dapat berbeda dalam jenis maupun efektivitasnya.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT PRIMITIF
Dalam masyarakat primitive peran sosialisasi pada umumnya tampak paling jelas. Khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukcup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan dalam sosialisasinya, masyarakat sedemikian itu tidak mengenal diferensiasi seperti yang terdapat dalam masyarakat modern yang kompleks dan proses sosialisasinya di artikan dengan kesatuan intristik yang menekankan masalah ritual legitimasi peran social dan sering pula pencapaian status, sosialisasi politik merupakan suatu bagian integral dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan pada umumnya dari pada peranan-peranan politik pada khususnya.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG
Hubungan antara hal-hal yang lama dengan yang baru, paling jelas dapat di lihat dari bagian-bagian dunia yang dahulunya di jadikan koloni oleh kekuatan-kekuatan eropa, sampai kadar yang berbeda kekuatan colonial tersebut memperkenalkan lembaga-lembaga politik barat, birokrasi, kebudayaan dan pendidikan. Pada bagian besar kasus, manifestasi yang bermacam-macam dari masyarakat barat tetap ada, jika utuh, sedikit-sedikitnya masih ada, tetap saja membentuk wahana-wahana modernisasi dalam masyarakat sedemikian itu. Betapapun juga sejajar dengan hal ini, tetap ada tertinggal banyak manifestasi dari masyarakat traditional yang muncul sebelum penjajahan [zaman kolonisasi]. Selama perjuangan memperebutkan kemerdekaan, sikap-sikap tradisional dan pengaruh-pengaruh sedemikian itu cenderung tenggelam dibawah permukaan dalam suatu kesatuan yang di pertahankan demi tercapainya kemerdekaan nasional, sekali kemerdekaan itu tercapai, maka tekanan-tekana tradisional itu menyatakan dirinya kembali dan biasanya menjadi basis bagi kelompok-kelompok interest dan bagi partai-partai plitik.
SOSIALISASI DAN PERUBAHAN
Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalumenyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat sifat dari perubahan:
Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Kebalikannya, semakin besar derajat perubahan di dalam suatu pemerintahan non-totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin mendasar derajat revolusi di dalam suatu pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi sosialisasi politik itu jadinya. [tidak ada revolusi yang sempurna untuk memutuskan kesinambungan dari nilai-nilai tradisional yang dianggap bisa merusak regim baru tanpa menegakan beberapa agensi khusus dari sosialisasi plitik].
KOMUNIKASI POLITIK
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMUNIKASI
Pengertian komunikasi politik secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR,
Dalam bentuknya yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari pengirim pesan dan penerima. suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim. Karena itu, kualitas komunikasi sebagian besar tergantung dari ketrampilan si pengirim. Ia harus tahu isi pesan yang ingin di sampaikannya, siapa penerimanya, dan dengan saran apa pesan itu ingin di sampaikan. Selain itu juga harustahu kapan pesan itu harus di sampaikan. Kemudian tanggung jawab final dari si pengirim ialah mencari feed back atau umpan balik dann mengevaluasi secara hati-hati.
Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti luas. Berdasarkan pembatasan konsep komunikasi politik tersebut, terdapat dua hal yang perlu mendapatkan penekanan dalam proses komunikasi politik. Pertama, bahwa yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi yang lain terletak pada pesan yang disampaikan berupa pesan-pesan politik. Kedua, pengertian “dalam arti luas” menunjuk pada saluran yang digunakan dalam komunikasi politik dan level masyarakat. Artinya, komunikasi politik dapt menggunakan saluran atau media apapun yang ada dalam masyarakat dan dapat terjadi pada level manapun dalam masyarakat.
Istilah Komunikasi Politik mulai banyak disebut sejak tahun 1960an ketika Gabriel Almond menerbitkan bukunya “The Politics of Development Area”, dimana dia menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Menurut Almond, fungsi yang dijalankan oleh sistem politik adalah:
Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik kepada rakyat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu ”komunikasi” dan ”politik”. Hubungan kedua istilah itu dinilai bersifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku politik.
Definisi mengenai komunikasi politik dapat dikemukakan oleh Denton dan Woodward (dalam Pawito, 2009), keduanya mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “Diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya publik – yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi – yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan peraturan-peraturan; dan sanksi-sanksi resmi – yakni apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”.
Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (the state) dengan rakyat atau publik. Interaksi ini dalam berbagai realitas politik dapat dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realistis, misalnya, apa yang diperoleh rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat – adil ataukah tidak, dan sejauh mana rakyat mau mernerima penjatahan yang ada (Pawito, 2009).
Sedangkan menurut Fagen, komunikasi politik adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Lain lagi dengan Muller yang merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (political outcomes), dari kelas sosial, pola bahasa, dan sosialisasi. Selanjutnya Gallnor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infra-struktur politik, yaitu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Nasution, 1990).
Rumusan Gallnor menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen dalam sistem politik. Menurut Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, semua sistem politik yang pernah, sedang dan akan ada mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankannya (Nasution, 1990)
Dari sudut rujukan ilmiah, pemikiran dari Fagen (dalam Hasrullah, 2001) menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan peristiwa-peristiwa politik yang berdimensi komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat komunikasi dan politik masih memakai kerangka dasar (framework) dari Harold D. Lasswell (1948), yaitu: Who says What, in Which Channel, To Whom, Whit What Effect.
Dengan formulasi klasik dari Lasswell ini, secara langsung juga dilihatnya bahwa problem-problem komunikasi politik dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka dasar ini. Dan pendekatan yang dilakukannya tentunya dilihat secara mekanistis, apakah itu konsep pengaruh atau kekuasaan.
Dari pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu yang digunakan dalam komunikasi politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas dari berbagai disiplin ilmu.
Karena itu, seperti dikatakan Rush dan Althoff (1997), komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam konteks sosialisasi politik, Graber (1984) memandang komunikasi politik ini sebagai proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (customs) atau aturan-aturan (rules), struktur dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Ia menempati posisi penting dalam kehidupan sosial-politik karena dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan penguasa.
Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, dan semacamnya. Perbedaan itu terletak pada isi ‘pesan’. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik, sementara komunikasi pendidikan memiliki pesan-pesan yang bermuatan pendidikan. Jadi untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu komunikasi, terletak pada sifat atau pesannya.
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Dan pada waktu yang bersamaan komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.
Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi politik ini terbagi dua, yaitu unsur suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari; partai politik, interest group, media massa, tokoh masyarakat, dan lainnya. Menurut VJ. Bell ada tiga jenis pembicaraan dalam pengertian politik yang mempunyai kepentingan politik yang jelas sekali politis, yaitu; pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman atau janji), pembicaraan pengaruh (tanpa sanksi), dan pembicaraan otoritas berupa perintah (Littlejohn, 2005).
Komunikasi politik harus dilakukan dengan intensif dan persuasif agar komunikasi dapat berhasil dan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status komunikator, kredibilitas komunikator, dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk lisan oleh komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang lain (Nimmo, 2005). Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu proses komunikasi persuasif. Asumsi dasar dari Hoveland adalah bahwa sikap seseorang maupun perubahannya tergantung pada proses komunikasi yang berlangsung apakah komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima dengan baik.
Definisi Komunikasi
Komunikasi berasal dari bahasa latin, yakni Communico yang artinya membagi, dan Communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih (Hafied, 2014:13). Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi (385-322 SM) dalam bukunya Rethoric membuat definisi komunikasi dengan menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa.” Definisi yang dibuat Aristoteles ini sangat sederhana, tetapi ia telah mengilhami seorang ahli ilmu politik bernama Harold D. Lasswell pada 1948, dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang lebih sempurna dengan menanyakan “SIAPA mengatakan APA, MELALUI apa, KEPADA siapa, dan apa akibatnya.”
Steven mengajukan sebuah definisi yang lebih luas bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Hovland, Janis, dan Kelly juga membuat definisi bahwa “Communication is the process by which an individual (the communicator) transmitits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience).” (Hafied, 2014:14).
Definisi Politik
Istilah ilmu politik (science politique) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi, itilah politik yang dimaksud ialah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institutional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika adalah teori politik. Konsepsi teori politik yang dikembangkan di Amerika telah melepaskan diri dari sifat-sifat yang institutional yuridis dengan memberi skope yang lebih luas daripada ilmu negara. Dalam pandangan para sarjana Amerika, ilmu politik sebagai ilmu negara bukan lagi dalam skope institutional yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Harold D. Lasswell lebih tegas merumuskan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan ”when we speak of the science of politics, we mean the science of power.” (Hafied, 2014:23)
Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the goog life ini mneyangkut bermacam-macam kegiatan yang anatra lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu (Miriam, 2008:15). Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (private goal), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat (Hafied, 2014:24).
Definisi Komunikasi Politik
Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik (Rafael, 2014:158). Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Gabriel Almond adalah sarjana politik keluaran 1950-an dengan aliran behavioristik yang melihat politik tidak saja membahas masalah negara, melainkan dalam hubungannya dengan komunikasi (media massa) dan opini publik (Hafied, 2014:30).
Komunikasi politik menurut McNair murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk member kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. Untuk menghindari kajian komunikasi politik itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, Doris Graber mengingatkan dalam tulisannya “political language” bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti baikot, protes dan unjuk rasa. Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.
B. POLA-POLA KOMUNIKASI POLITIK DAN SALURANNYA
Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi social. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi social. Yang di maksud adalah pola komunikasi vertical [dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya dari pemimpin masyarakat kepada rakyat yang di pimpin atau sebaliknya]. Pola komunikasi horizontal [komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelmpok yang lain]. Pola komunikasi formal [komunikasi melalui jalan-jalan organisasi formal] dan komunikasi informal [komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu organisasi].
Penting untuk di perhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon presiden atau seorang calon legislative di tuntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat di samping itu, calon yang bersangkutan pun harus tau saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik, yang tepat pula dalam hal ini calon pemilih merupakan sumber informasi baginya.
C. PEMBENTUKAN PENDAPAT UMUM
Yang di maksud pandangan umum adalah pandangan bebagai kalangan warga masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka dalam suatu masyarakat. Tercakup disini adalah persetujuan atau tidak adanya persetujuan atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi dan pengrekrutan politik, perbedaan pengetahuan, nilai-nilai budaya dan sikap-sikap mereka pun menetukan perbedaan pandangan tentang berbagai isu, publik.
Karena itu tidak mengherankan bila di dalam kenyataan tidak terdapat suatu pendapat yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah bahwa sebagaian besar warga masyarakat berpendapat sama tentang satu hal. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam banyak hal yang lain. Misalnya, menurut pendapat umum, penindasan dalam bentuk apa pun seperti yang terjadi di irian jaya dan aceh tidak di benarkan dan harus di kutuk. Tetapi tidak semua mereka yang berpendapat demikian lantas menyetujui upaya pemisahan kedua provinsi itu dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Robert Lane dan David sears berpendapat, bahwa pendapat umum memberikan pengarahan. Ini berarti, bahwa beberapa individu akan menyutujui suatu pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menetangnya. Memang tentang isu yang sama sering terdapat pendapat yang pro dan kontra- disamping itu terdapat pula orang yang sama sekali mempunyai pendapat tentang hal yang bersangkutan.
KESIMPULAN
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik di tentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada. Selain itu juga di tentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiaannya.
Dari beberapa definisi menurut para ahli kemudian kita menyimpulkan tiga definisi awal mengenai sosialisasi politik, yaitu :
1. pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan [termasuk ilmu pengetahuan]. Motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peran yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan [dan yang terus berkelanjutan] sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
2. segenap proses yang mana individu, yang dilahirkan dengan sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku actual yang di batasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
3. komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memiliki beberapa jenis relasi-relasi umum.
Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Komunikasi politik telah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi, dan prekrutan tergantung pada komunikasi. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.
Komunikasi politik itu sendiri ialah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.
Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah pola komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dnegan individu yang lain, atau anatara kelompok satu dnegan kelompok lainnya), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) dan pola komunikasi informal (tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu oraganisasi). Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.
Referensi ;
Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.
Hafied Cangara. 2014. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Miriam Budiardjo. 2008. Dsaar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rafael Raga Maran. 2014. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Rush, Michael & Phillip. Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Poltik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Graber, Doris A. 1984. Mass Media and American Politics. Washington DC: CQ Press
Hasrullah. 2001. Megawati dalam Tanggapan Pers. Yogyakarta: LKiS
Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss. 2005. Theories of Human Communication. New Mexico: Wadsworth, Thomson Learning.
Pawito. 2009. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra
Rush dan Althoff, 1997, Pengantar Sosial Politik. Jakarta: Raja Grafindo
Nasution, Zulkarimein. 1990. Komunikasi Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia
Menurut Gabriel A. Almond, Sosialisasi politik menunjukkan pada proses dimana sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku politik diperoleh atau dibentuk, dan juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk menyampaikan patokan-patokan politik dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi berikutnya. Sedangkan Irvin L. Child, Sosialisasi politik adalah segenap proses dengan mana individu, yang dilahirkan dengan banyak sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku aktualnya yang dibatasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya. Seiring dengan ungkapan Richard E. Dawson dkk., Sosialisasi politik dapat dipandang sebagai suatu pewarisan pengetahuan, nilai-nilai dan pandangan-pandangan politik dari orang tua, guru, dan sarana-sarana sosialisasi yang lainnya kepada warga negara baru dan mereka yang menginjak dewasa. Begitupula Denis Kavanagh, Sosialisasi politik merupakan suatu proses dimana seseorang mempelajari dan menumbuhkan pandangannya tentang politik.
Hyman (1959) Sosialisasi Politik adalah cara-cara belajar seseorang terhadap pola-pola sosial yang berkaitan dengan posisi-posisi kemasyarakatannya. Almond & Powell (1966) Sosialisasi Politik adalah suatu proses dimana sikap dan niali-nilai politik ditanamkan kepada anak-anak sampai mereka dewasa, dan orang dewasa direkrut ke dalam peranan-peranan tertentu. Michael Rush & Philip Althoff (2007), Sosilisasi Politik adalah suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, serta bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik.
Dari beberapa pengertian tersebut maka saatnya untuk disimpulkan bahwa sosialisasi politik adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan makna serta pemahanan terhadap maksud dari pada kegiatan politik tertentu. Agar harapannya dapat secara berkelanjutan.
Beberapa segi penting sosialisasi politik : Secara fundamental merupakan proses hasil belajar, belajar dari pengalaman/ pola-pola aksi. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dan kelompok dalam batas-batas yang luas, dan lebih khusus lagi, berkenaan pengetahuan atau informasi, motif-motif (nilai-nilai) dan sikap-sikap. Tidak terbatas pada usia anak-anak dan remaja saja (walaupun periode ini paling penting), tetapi berlangsung sepanjang hidup. Mrp prakondisi yang diperlukan bagi aktivitas sosial, baik secara implisit maupun eksplisit memberikan penjelasan mengenai tingkah laku sosial.
BEBERAPA ASPEK PENTING DARI KONSEP SOSIALISASi : 1. Sosialisasi secara fundamental merupakan proses hasil belajar, yaitu belajar dari pengalaman dan menurut Aberle disebut “pola-pola aksi”. 2. Memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas terutama berkenaan dengan pengetahuan, informasi, nilai-nilai dan sikap-sikap. 3. Sosialisasi merupakan proses berlanjut sepanjang hidup setiap individu.
Sosialisasi Politik ditentukan oleh : 1. Lingkungan Sosial 2. Kondisi Ekonomi 3. Aspek Kebudayaan 4. Pengalaman-Pengalaman Individu & Kepribadian
SOSIALISASI POLITIK KELUARGA SOSIALISASI POLITIK AGAMA & EKONOMI STRATIFIKASI SOSIAL
Sosialisasi Politik a. Pengertian Sosialisasi politik adalah proses dengan mana individu-individu dapat memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap terhadap sistem politik masyarakatnya. Melalui sosialisasi, suatu kebudayaan dapat diwariskan kepada generasi berikut-nya. Ada 3 sifat dasar mengapa sosiali-sasi perlu : a. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. b. ”Secara ekstrim” manusia tidak punya naluri sehingga sebagian besar perilaku untuk kelangsungan hidupnya harus dipelajari. c. Manusia harus belajar mengendali-kan hubungan dgn sesamanya, yaitu hidup menurut nilai-nilai dan membi-na peranan bersama.
KONSEP SOSIALISASI POLITIK
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik di tentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada. Selain itu juga di tentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiaannya.
Apabila ilmuwan politik kurang sekali memperhatikan sosialisasi plitik ataua mereka terlalu menerima sebagaimana adanya, para antropolog, psikolog – social dan sosiolog sudah lama mengetahui sebagai konsep yang penting dan dari disiplin. Ilmu inilah yang kemudian kita menyimpulkan taiga definisi awal mengenai sosialisasi, yaitu :
1. pola-pola mengenai aksi social atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan [termasuk ilmu pengetahuan]. Motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peran yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan [dan yang terus berkelanjutan] sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
2. segenap proses yang mana individu, yang dilahirkan dengan sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku actual yang di batasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
3. komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memiliki beberapa jenis relasi-relasi umum.
PERKEMBANGAN SOSIALISASI POLITIK DALAM KELUARGA PADA ANAK-NAKA & REMAJA Easton & Dennis : ‘Children in the Political System’ (1953) mengemukakan ada 4 tahap perkembangan sosialisasi politik pada diri anak-anak & Remaja : 1. Pengenalan otoritas melalui individu tertentu, seperti : orang tua- anak; 2. Perkembangan perbedaan antara otoritas internal dan yang eksternal, yaitu antara di dalam lingkungan keluarga dengan di luar lingkungan keluarga seperti pejabat swasta dan pejabat pemerintah. 3. Pengenalan mengenai institusi-institusi politik yang impersonal, seperti : Kongres, Mahkamah Agung dan Pemilihan Umum. 4. Perkembangan pembedaan antara institusi-institusi politik dan mereka yang terlibat dalam aktivitas yang diasosiasikan dengan institusi tersebut.
SOSIALISASI POLITIK PADA ORANG DEWASA : Proses peralihan dari masa kanak-kanak ke masa remaja yang cukup benyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan akan berlanjut pada masa dewasa; Kompleksitas sosialisasi politik akan diperbaharui melalui medium-medium lainnya, seperti : pekerjaan, kesenangan, agama dan media masa. Pengetahuan, nilai-nilai dan sikap yang diperoleh seseorang selama masa kanak-kanak dan masa remaja akan diperbandingkan dengan pengalaman masa hidupnya semasa dewasa. Apabila dari hasil pengalaman hidup politiknya dirasakan cukup nyaman, orang dewasa cenderung memperkokoh tingkah laku politiknya (konservatif ). Sebaliknya apabila dari hasil pengalaman hidup politiknya penuh dengan konflik, maka tingkah laku politiknya cenderung berubah secara radikal.
Sosialisasi politik selama kehidupan orang dewasa belum banyak diteliti orang, sekalipun terdapat beberapa pembuktian yang muncul dari studi-studi mengenai tingkah laku pemilihan/elektral, kesadaran klas, pengaruh dari situasi-situasi kerja dan perkembangan ideology. Walaupun demikian, setidak-tidaknya adalah mungkin untuk mengsugestikan, bahwa bidang-bidang mengenai sosialisasi orang dewasa itu adalah penting.
Pada penelitian tentang pemilihan umum lagi di tentukan hubungan antara pilihan paratai dengan ciri-ciri karakterristik para pemberi suara yang berkaitan dengan lingkungan dan pengalamannya. Penelitian Murphy dan Morris yang telah kami kemukakan juga berpendapat, bahwa para responden yang bekerja dibidang perdagangan. Keuangan dan rekaman lebih condong mengidetifikasikan diri sebagai golongan kelas menengah dan memilih republikasi ; sedangkan mereka yang bekerja di bidang pabrik, perumahan dan pemeliharaan lebih cenderung mengidentifikasikan diri sebagai kelas pekerja dan memilih partai demokrat.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT TOTALITER
Berdasarkan definisinya, Negara totliter itu berusaha untuk mengontrol semua aspek dari masyarakatnya, dan seperti yang diperhatikan oleh pidato-pidato Lenin dan Hitler, tekanan besar tdak boleh tidak di letakan pada proses sosialisasi pada umumnya dan sosialisasi politik pada khususnya. Ideologi Negara menjadi basis resmi bagi semua tindakan dan meliputi semua aktifitas. Sosialisasi politik ini bukannya dan tidak dapat di biarka untuk mencarai salurannya sendiri ; juga tidak dapat memberikan pengetahuan yang tidak terkontrol. Nilai-nilai dan sikap-sikap yang mungkin bisa menentang ideologi yang bersangkutan. Maka pikiran [jiwa] manusia itu harus direbut, di tuntun dan di kekang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari Negara lewat wahana dari ideologinya. Maka masyarakat totaliter itu berbeda dengan masyarakat demokrasi modern dalam tingkat pengotrolan yang di laksanakan terhadap sosialisasi politik para anggota-anggotanya. Secara langsung atau tidak langsung, semua pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan para anggota masyarakatnya sampai derajat-derajatnya yang berbeda, dengan jalan mengontrol informasinya; akan tetapi dalam masyarakat totaliter pengontrolan tersebut meliputi segala-galanya. Namun demikian, proses mendasar dari sosialisasi politik seperti perolehan orientasi-oreintasi politik dan pola tingkah laku itu dapat di terapkan baik pada masyarakat totaliter maupun pada masyarakat demokrasi modern ; akan tetapi titk berat penekanan di letakkan pada subjek-subjek khusus, agen-agen dan mekanisme dapat berbeda dalam jenis maupun efektivitasnya.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT PRIMITIF
Dalam masyarakat primitive peran sosialisasi pada umumnya tampak paling jelas. Khususnya dalam masyarakat yang tengah atau telah cukcup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi kemasyarakatan yang kuat yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Walaupun terdapat perbedaan dalam sosialisasinya, masyarakat sedemikian itu tidak mengenal diferensiasi seperti yang terdapat dalam masyarakat modern yang kompleks dan proses sosialisasinya di artikan dengan kesatuan intristik yang menekankan masalah ritual legitimasi peran social dan sering pula pencapaian status, sosialisasi politik merupakan suatu bagian integral dari kegiatan mempelajari peranan kemasyarakatan pada umumnya dari pada peranan-peranan politik pada khususnya.
SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG
Hubungan antara hal-hal yang lama dengan yang baru, paling jelas dapat di lihat dari bagian-bagian dunia yang dahulunya di jadikan koloni oleh kekuatan-kekuatan eropa, sampai kadar yang berbeda kekuatan colonial tersebut memperkenalkan lembaga-lembaga politik barat, birokrasi, kebudayaan dan pendidikan. Pada bagian besar kasus, manifestasi yang bermacam-macam dari masyarakat barat tetap ada, jika utuh, sedikit-sedikitnya masih ada, tetap saja membentuk wahana-wahana modernisasi dalam masyarakat sedemikian itu. Betapapun juga sejajar dengan hal ini, tetap ada tertinggal banyak manifestasi dari masyarakat traditional yang muncul sebelum penjajahan [zaman kolonisasi]. Selama perjuangan memperebutkan kemerdekaan, sikap-sikap tradisional dan pengaruh-pengaruh sedemikian itu cenderung tenggelam dibawah permukaan dalam suatu kesatuan yang di pertahankan demi tercapainya kemerdekaan nasional, sekali kemerdekaan itu tercapai, maka tekanan-tekana tradisional itu menyatakan dirinya kembali dan biasanya menjadi basis bagi kelompok-kelompok interest dan bagi partai-partai plitik.
SOSIALISASI DAN PERUBAHAN
Sifat sosialisasi politik yang bervariasi menurut waktu serta yang selalumenyesuaikan dengan lingkungan yang memberinya kontribusi, berkaitan dengan sifat dari pemerintahan dan derajat sifat dari perubahan:
Semakin stabil pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Kebalikannya, semakin besar derajat perubahan di dalam suatu pemerintahan non-totaliter, akan semakin tersebarlah agensi-agensi utama dari sosialisasi politik. Semakin mendasar derajat revolusi di dalam suatu pemerintahan, semakin terperinci agensi-agensi sosialisasi politik itu jadinya. [tidak ada revolusi yang sempurna untuk memutuskan kesinambungan dari nilai-nilai tradisional yang dianggap bisa merusak regim baru tanpa menegakan beberapa agensi khusus dari sosialisasi plitik].
KOMUNIKASI POLITIK
TINJAUAN UMUM TENTANG KOMUNIKASI
Pengertian komunikasi politik secara sederhana, komunikasi politik (political communication) adalah komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik, atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dengan pengertian ini, sebagai sebuah ilmu terapan, komunikasi politik bukanlah hal yang baru. Komunikasi politik juga bisa dipahami sebagai komunikasi antara ”yang memerintah” dan ”yang diperintah”.
Mengkomunikasikan politik tanpa aksi politik yang kongkret sebenarnya telah dilakukan oleh siapa saja: mahasiswa, dosen, tukang ojek, penjaga warung, dan seterusnya. Tak heran jika ada yang menjuluki Komunikasi Politik sebagai neologisme, yakni ilmu yang sebenarnya tak lebih dari istilah belaka.
Dalam praktiknya, komuniaksi politik sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Sebab, dalam aktivitas sehari-hari, tidak satu pun manusia tidak berkomunikasi, dan kadang-kadang sudah terjebak dalam analisis dan kajian komunikasi politik. Berbagai penilaian dan analisis orang awam berkomentar sosal kenaikan BBM, ini merupakan contoh kekentalan komunikasi politik. Sebab, sikap pemerintah untuk menaikkan BBM sudah melalui proses komunikasi politik dengan mendapat persetujuan DPR,
Dalam bentuknya yang paling sederhana, proses komunikasi terdiri dari pengirim pesan dan penerima. suatu tindakan komunikasi bermula dari si pengirim. Karena itu, kualitas komunikasi sebagian besar tergantung dari ketrampilan si pengirim. Ia harus tahu isi pesan yang ingin di sampaikannya, siapa penerimanya, dan dengan saran apa pesan itu ingin di sampaikan. Selain itu juga harustahu kapan pesan itu harus di sampaikan. Kemudian tanggung jawab final dari si pengirim ialah mencari feed back atau umpan balik dann mengevaluasi secara hati-hati.
Komunikasi politik merupakan penyampaian pesan-pesan politik dari komunikator kepada komunikan dalam arti luas. Berdasarkan pembatasan konsep komunikasi politik tersebut, terdapat dua hal yang perlu mendapatkan penekanan dalam proses komunikasi politik. Pertama, bahwa yang membedakan komunikasi politik dengan komunikasi yang lain terletak pada pesan yang disampaikan berupa pesan-pesan politik. Kedua, pengertian “dalam arti luas” menunjuk pada saluran yang digunakan dalam komunikasi politik dan level masyarakat. Artinya, komunikasi politik dapt menggunakan saluran atau media apapun yang ada dalam masyarakat dan dapat terjadi pada level manapun dalam masyarakat.
Istilah Komunikasi Politik mulai banyak disebut sejak tahun 1960an ketika Gabriel Almond menerbitkan bukunya “The Politics of Development Area”, dimana dia menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan salah satu fungsi yang selalu ada dalam setiap sistem politik. Menurut Almond, fungsi yang dijalankan oleh sistem politik adalah:
Pengertian Komunikasi Politik
Komunikasi politik merupakan komunikasi yang bercirikan politik yang terjadi di dalam sebuah sistem politik. Komunikasi politik dapat berbentuk penyampaian pesan-pesan yang berdampak politik dari penguasa politik kepada rakyat ataupun penyampaian dukungan atau tuntutan oleh rakyat bagi penguasa politik. Istilah komunikasi politik lahir dari dua istilah yaitu ”komunikasi” dan ”politik”. Hubungan kedua istilah itu dinilai bersifat intim dan istimewa karena pada domain politik, proses komunikasi menempati fungsi yang fundamental. Bagaimanapun pendekatan komunikasi telah membantu memberikan pandangan yang mendalam dan lebih luas mengenai perilaku politik.
Definisi mengenai komunikasi politik dapat dikemukakan oleh Denton dan Woodward (dalam Pawito, 2009), keduanya mengatakan bahwa komunikasi politik merupakan “Diskusi publik mengenai penjatahan sumber daya publik – yakni mengenai pembagian pendapatan atau penghasilan yang diterima oleh publik, kewenangan resmi – yakni siapa yang diberi kekuasaan untuk membuat keputusan-keputusan hukum, membuat peraturan-peraturan, dan melaksanakan peraturan-peraturan; dan sanksi-sanksi resmi – yakni apa yang negara berikan sebagai ganjaran atau mungkin hukuman”.
Pengertian ini lebih mengedepankan interaksi antara negara (the state) dengan rakyat atau publik. Interaksi ini dalam berbagai realitas politik dapat dicermati melalui pertanyaan-pertanyaan realistis, misalnya, apa yang diperoleh rakyat, bagaimana keputusan-keputusan penyelenggara negara dibuat – adil ataukah tidak, dan sejauh mana rakyat mau mernerima penjatahan yang ada (Pawito, 2009).
Sedangkan menurut Fagen, komunikasi politik adalah segala komunikasi yang terjadi dalam suatu sistem politik dan antara sistem tersebut dengan lingkungannya. Lain lagi dengan Muller yang merumuskan komunikasi politik sebagai hasil yang bersifat politik (political outcomes), dari kelas sosial, pola bahasa, dan sosialisasi. Selanjutnya Gallnor menyebutkan bahwa komunikasi politik merupakan infra-struktur politik, yaitu kombinasi dari berbagai interaksi sosial di mana informasi yang berkaitan dengan usaha bersama dan hubungan kekuasaan masuk ke dalam peredaran (Nasution, 1990).
Rumusan Gallnor menempatkan komunikasi sebagai suatu fungsi politik bersama-sama dengan fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi, dan rekrutmen dalam sistem politik. Menurut Almond, komunikasi politik adalah salah satu fungsi yang harus ada dalam setiap sistem politik sehingga terbuka kemungkinan bagi para ilmuwan untuk memperbandingkan berbagai sistem politik dengan berbagai latar belakang budaya yang berbeda. Bagi Almond, semua sistem politik yang pernah, sedang dan akan ada mempunyai persamaan mendasar yaitu adanya kesamaan fungsi yang dijalankannya (Nasution, 1990)
Dari sudut rujukan ilmiah, pemikiran dari Fagen (dalam Hasrullah, 2001) menggambarkan relevansi bidang kajian ilmu politik dan komunikasi. Hal tersebut terlihat dari gambaran analisis yang disajikan, membicarakan peristiwa-peristiwa politik yang berdimensi komunikasi. Kemudian juga rujukan yang dipergunakan dalam melihat komunikasi dan politik masih memakai kerangka dasar (framework) dari Harold D. Lasswell (1948), yaitu: Who says What, in Which Channel, To Whom, Whit What Effect.
Dengan formulasi klasik dari Lasswell ini, secara langsung juga dilihatnya bahwa problem-problem komunikasi politik dapat dianalisis dengan menggunakan kerangka dasar ini. Dan pendekatan yang dilakukannya tentunya dilihat secara mekanistis, apakah itu konsep pengaruh atau kekuasaan.
Dari pandangan di atas terungkap, bahwa disiplin ilmu yang digunakan dalam komunikasi politik sangat multi disipliner sifatnya, sehingga dalam pengkajian yang dinamis tentunya membutuhkan paradigma yang luas dari berbagai disiplin ilmu.
Karena itu, seperti dikatakan Rush dan Althoff (1997), komunikasi politik memainkan peranan yang amat penting di dalam suatu sistem politik. Ia merupakan elemen dinamis, dan menjadi bagian yang menentukan dari proses-proses sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik. Sedangkan dalam konteks sosialisasi politik, Graber (1984) memandang komunikasi politik ini sebagai proses pembelajaran, penerimaan, dan persetujuan atas kebiasaan-kebiasaan (customs) atau aturan-aturan (rules), struktur dan faktor-faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan politik. Ia menempati posisi penting dalam kehidupan sosial-politik karena dapat mempengaruhi kualitas interaksi antara masyarakat dan penguasa.
Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Faktor ini pula yang membedakan dengan disiplin komunikasi lainnya seperti komunikasi pendidikan, komunikasi bisnis, komunikasi antar budaya, dan semacamnya. Perbedaan itu terletak pada isi ‘pesan’. Artinya komunikasi politik memiliki pesan yang bermuatan politik, sementara komunikasi pendidikan memiliki pesan-pesan yang bermuatan pendidikan. Jadi untuk membedakan antara satu disiplin dengan disiplin lainnya dalam studi ilmu komunikasi, terletak pada sifat atau pesannya.
Komunikasi politik menyalurkan aspirasi dan kepentingan politik rakyat yang menjadi input sistem politik. Dan pada waktu yang bersamaan komunikasi politik juga menyalurkan kebijakan yang diambil atau output dari sistem politik. Dengan demikian melalui komunikasi politik maka rakyat dapat memberikan dukungan, menyampaikan aspirasi dan melakukan pengawasan terhadap sistem politik.
Unsur-unsur yang terlibat dalam komunikasi politik ini terbagi dua, yaitu unsur suprastruktur dan infrastruktur politik. Suprastruktur politik terdiri dari; lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sedangkan infrastruktur politik terdiri dari; partai politik, interest group, media massa, tokoh masyarakat, dan lainnya. Menurut VJ. Bell ada tiga jenis pembicaraan dalam pengertian politik yang mempunyai kepentingan politik yang jelas sekali politis, yaitu; pembicaraan kekuasaan (mempengaruhi dengan ancaman atau janji), pembicaraan pengaruh (tanpa sanksi), dan pembicaraan otoritas berupa perintah (Littlejohn, 2005).
Komunikasi politik harus dilakukan dengan intensif dan persuasif agar komunikasi dapat berhasil dan efektif. Adapun faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari komunikasi politik yaitu; status komunikator, kredibilitas komunikator, dan daya pikat komunikator. Carl Hoveland, seorang ahli komunikasi mengatakan bahwa terbentuknya sikap suatu proses komunikasi selalu berhubungan dengan penyampaian stimuli yang biasanya dalam bentuk lisan oleh komunikator kepada komunikan guna mengubah perilaku orang lain (Nimmo, 2005). Pendapat Hoveland ini menyangkut efek dari suatu proses komunikasi persuasif. Asumsi dasar dari Hoveland adalah bahwa sikap seseorang maupun perubahannya tergantung pada proses komunikasi yang berlangsung apakah komunikasi itu diperhatikan, dipahami, dan diterima dengan baik.
Definisi Komunikasi
Komunikasi berasal dari bahasa latin, yakni Communico yang artinya membagi, dan Communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih (Hafied, 2014:13). Aristoteles yang hidup empat abad sebelum masehi (385-322 SM) dalam bukunya Rethoric membuat definisi komunikasi dengan menekankan “siapa mengatakan apa kepada siapa.” Definisi yang dibuat Aristoteles ini sangat sederhana, tetapi ia telah mengilhami seorang ahli ilmu politik bernama Harold D. Lasswell pada 1948, dengan mencoba membuat definisi komunikasi yang lebih sempurna dengan menanyakan “SIAPA mengatakan APA, MELALUI apa, KEPADA siapa, dan apa akibatnya.”
Steven mengajukan sebuah definisi yang lebih luas bahwa komunikasi terjadi kapan saja suatu organisme memberi reaksi terhadap suatu objek atau stimuli, apakah itu berasal dari seseorang atau lingkungan sekitarnya. Hovland, Janis, dan Kelly juga membuat definisi bahwa “Communication is the process by which an individual (the communicator) transmitits stimuli (usually verbal) to modify the behavior of other individuals (the audience).” (Hafied, 2014:14).
Definisi Politik
Istilah ilmu politik (science politique) pertama kali digunakan oleh Jean Bodin di Eropa pada tahun 1576, kemudian Thomas Fitzherbert dan Jeremy Bentham pada tahun 1606. Akan tetapi, itilah politik yang dimaksud ialah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa daratan yang bersifat institutional yuridis, sementara yang berkembang di Amerika adalah teori politik. Konsepsi teori politik yang dikembangkan di Amerika telah melepaskan diri dari sifat-sifat yang institutional yuridis dengan memberi skope yang lebih luas daripada ilmu negara. Dalam pandangan para sarjana Amerika, ilmu politik sebagai ilmu negara bukan lagi dalam skope institutional yang statis, tetapi lebih maju dengan melihat negara sebagai lembaga politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Harold D. Lasswell lebih tegas merumuskan politik sebagai ilmu tentang kekuasaan ”when we speak of the science of politics, we mean the science of power.” (Hafied, 2014:23)
Budiardjo menyatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the goog life ini mneyangkut bermacam-macam kegiatan yang anatra lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu (Miriam, 2008:15). Lebih jauh Budiardjo menekankan bahwa tujuan politik bukan untuk memenuhi kepentingan atau tujuan pribadi seseorang (private goal), melainkan untuk kepentingan seluruh masyarakat (Hafied, 2014:24).
Definisi Komunikasi Politik
Michael Rush dan Phillip Althoff mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik (Rafael, 2014:158). Dengan demikian, pengertian komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik. Gabriel Almond adalah sarjana politik keluaran 1950-an dengan aliran behavioristik yang melihat politik tidak saja membahas masalah negara, melainkan dalam hubungannya dengan komunikasi (media massa) dan opini publik (Hafied, 2014:30).
Komunikasi politik menurut McNair murni membicarakan tentang alokasi sumber daya publik yang memiliki nilai, apakah itu nilai kekuasaan atau nilai ekonomi, petugas yang memiliki kewenangan untuk member kekuasaan dan keputusan dalam pembuatan undang-undang atau aturan, apakah itu legislatif atau eksekutif, serta sanksi-sanksi apakah itu dalam bentuk hadiah atau denda. Untuk menghindari kajian komunikasi politik itu tidak hanya bicara tentang kekuasaan, Doris Graber mengingatkan dalam tulisannya “political language” bahwa komunikasi politik tidak hanya retorika, tetapi juga mencakup simbol-simbol bahasa, seperti bahasa tubuh serta tindakan-tindakan politik seperti baikot, protes dan unjuk rasa. Dari beberapa pengertian di atas, jelas komunikasi politik adalah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik.
B. POLA-POLA KOMUNIKASI POLITIK DAN SALURANNYA
Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi social. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi social. Yang di maksud adalah pola komunikasi vertical [dari atas ke bawah dan sebaliknya, misalnya dari pemimpin masyarakat kepada rakyat yang di pimpin atau sebaliknya]. Pola komunikasi horizontal [komunikasi antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau antara kelompok yang satu dengan kelmpok yang lain]. Pola komunikasi formal [komunikasi melalui jalan-jalan organisasi formal] dan komunikasi informal [komunikasi melalui pertemuan atau tatap muka langsung, tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu organisasi].
Penting untuk di perhatikan bahwa tanpa komunikasi politik yang efektif, maka aktivitas politik akan kehilangan bentuk. Untuk itu sumber pesan, misalnya seorang calon presiden atau seorang calon legislative di tuntut untuk menyampaikan pesan yang jelas kepada para pendukungnya dan masyarakat di samping itu, calon yang bersangkutan pun harus tau saluran atau sarana penyampaian informasi yang tepat. Dengan demikian dia pun boleh berharap untuk memperoleh umpan balik, yang tepat pula dalam hal ini calon pemilih merupakan sumber informasi baginya.
C. PEMBENTUKAN PENDAPAT UMUM
Yang di maksud pandangan umum adalah pandangan bebagai kalangan warga masyarakat mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan bersama mereka dalam suatu masyarakat. Tercakup disini adalah persetujuan atau tidak adanya persetujuan atas kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Proses pembentukan pendapat berkaitan erat dengan proses sosialisasi politik, partisipasi dan pengrekrutan politik, perbedaan pengetahuan, nilai-nilai budaya dan sikap-sikap mereka pun menetukan perbedaan pandangan tentang berbagai isu, publik.
Karena itu tidak mengherankan bila di dalam kenyataan tidak terdapat suatu pendapat yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat. Seringkali yang terjadi adalah bahwa sebagaian besar warga masyarakat berpendapat sama tentang satu hal. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam banyak hal yang lain. Misalnya, menurut pendapat umum, penindasan dalam bentuk apa pun seperti yang terjadi di irian jaya dan aceh tidak di benarkan dan harus di kutuk. Tetapi tidak semua mereka yang berpendapat demikian lantas menyetujui upaya pemisahan kedua provinsi itu dari wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia.
Robert Lane dan David sears berpendapat, bahwa pendapat umum memberikan pengarahan. Ini berarti, bahwa beberapa individu akan menyutujui suatu pandangan tertentu, sedangkan individu yang lain menetangnya. Memang tentang isu yang sama sering terdapat pendapat yang pro dan kontra- disamping itu terdapat pula orang yang sama sekali mempunyai pendapat tentang hal yang bersangkutan.
KESIMPULAN
Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan system politik pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksi terhadap gejala-gejala politik. Sosialisasi politik di tentukan oleh lingkungan social, ekonomi, dan kebudayaan di mana individu berada. Selain itu juga di tentukan oleh interaksi pengalaman-pengalaman serta kepribadiaannya.
Dari beberapa definisi menurut para ahli kemudian kita menyimpulkan tiga definisi awal mengenai sosialisasi politik, yaitu :
1. pola-pola mengenai aksi sosial atau aspek tingkah laku, yang menanamkan pada individu ketrampilan-ketrampilan [termasuk ilmu pengetahuan]. Motif dan sikap yang perlu untuk menampilkan peran yang sekarang atau yang tengah diantisipasikan [dan yang terus berkelanjutan] sepanjang kehidupan manusia normal, sejauh peranan-peranan baru masih harus terus dipelajari.
2. segenap proses yang mana individu, yang dilahirkan dengan sekali jajaran potensi tingkah laku, dituntut untuk mengembangkan tingkah laku actual yang di batasi di dalam satu jajaran yang menjadi kebiasaannya dan bisa diterima olehnya sesuai dengan standar-standar dari kelompoknya.
3. komunikasi dengan dan dipelajari dari manusia lainnya, dengan siapa individu itu secara bertahap memiliki beberapa jenis relasi-relasi umum.
Komunikasi dan politik merupakan suatu kajian yang saling berhubungan satu sama lainnya. Komunikasi politik telah ada sejak manusia berpolitik dan berkomunikasi. Komunikasi politik merupakan transmisi informasi yang relevan secara politis dari satu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan proses sosialisasi, partisipasi, dan prekrutan tergantung pada komunikasi. Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.
Komunikasi politik itu sendiri ialah suatu proses komunikasi yang memiliki implikasi atau konsekuensi terhadap aktivitas politik. Komunikasi politik dapat dirumuskan sebagai suatu proses pengoperan lambang-lambang atau simbol-simbol komunikasi yang berisi pesan-pesan politik dari seseorang atau kelompok kepada orang lain dengan tujuan untuk membuka wawasan atau cara berpikir, serta mempengaruhi sikap dan tingkah laku khalayak yang menjadi target politik.
Komunikasi politik hanyalah sebagian dari komunikasi sosial. Karena itu pola-pola dasarnya pun mengikuti pola-pola komunikasi sosial. Yang dimaksud adalah pola komunikasi vertikal (dari atas ke bawah dan sebaliknya), pola komunikasi horizontal (komunikasi antara individu yang satu dnegan individu yang lain, atau anatara kelompok satu dnegan kelompok lainnya), pola komunikasi formal (komunikasi melalui jalur-jalur organisasi formal) dan pola komunikasi informal (tidak mengikuti prosedur atau jalur-jalur formal yang berlaku dalam suatu oraganisasi). Dalam komunikasi politik, aspek pembentukan opini ini menjadi tujuan utama, karena hal ini akan mempengaruhi pencapaian-pencapaian politik para aktor politik.
Referensi ;
Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Politik. Jakarta: Balai Pustaka.
Hafied Cangara. 2014. Komunikasi Politik: Konsep, Teori dan Strategi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Miriam Budiardjo. 2008. Dsaar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
Rafael Raga Maran. 2014. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.
Rush, Michael & Phillip. Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Poltik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Nimmo, Dan. 2005. Komunikasi Politik. Komunikator, Pesan, dan Media. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Graber, Doris A. 1984. Mass Media and American Politics. Washington DC: CQ Press
Hasrullah. 2001. Megawati dalam Tanggapan Pers. Yogyakarta: LKiS
Littlejohn, Stephen W and Karen A. Foss. 2005. Theories of Human Communication. New Mexico: Wadsworth, Thomson Learning.
Pawito. 2009. Komunikasi Politik: Media Massa dan Kampanye Pemilihan. Yogyakarta: Jalasutra
Rush dan Althoff, 1997, Pengantar Sosial Politik. Jakarta: Raja Grafindo
Nasution, Zulkarimein. 1990. Komunikasi Politik: Suatu Pengantar. Jakarta: Ghalia Indonesia
Bahan Bacaan Suryadi, Budi, Sosiologi Politik; Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep, IRCiSoD, Yogyakarta. Bottomore, Tom, 1992, Sosiologi Politik, diterjemahkan Sahar Simamora, Rieneka Cipta, Jakarta. Rush, Michael dan Phillip Althooff,2005, Pengantar Sosiologi Poitik, Rajawali Press. Jakarta. Dll
http://id.shvoong.com/social-sciences/sociology/1796115-sosialisasi-politik/
http://id.shvoong.com/social-sciences/1897611-pengertian-komunikasi-politik/
No comments:
Post a Comment