SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

SOSIALISASI POLITIK DALAM MASYARAKAT BERKEMBANG

Dasar Pemikiran
     Kehidupan manusia di dalam masyarakat, memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya.
     Setiap warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu.
    Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antar warga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (non-formal), telah menghasilkan dan membentuk berbagai macam pendapat, variasi pandangan dan pengetahuan serta pemahaman tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpim politik dan lain-lainnya.
     Partai politik pertama-tama lahir di negara-negara Eropa Barat. Dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta keikutsertaan dalam proses politik, maka partai politik telah lahir secara spontan  dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat disatu pihak dan pemerintah dipihak lain. Partai politik umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri.
    Maka dari itu, dewasa  ini negara-negara baru pun partai sudah menjadi  lembaga politik yang biasa dijumpai. Dinegara-negara yang menganut paham demokrasi, gagasan mengenai partisipasi rakyat mempunyai dasar idiologis bahwa rakyat berhak untuk menentukan siapa-siapa yang akan menjadi pemimpin  yang nantinya menentukan kebijaksanaan umum (public policy). Dinegara – negara totaliter gagasan mengenai partisipasi rakyat didasari pada pandangan elite politiknya bahwa rakyat perlu dibimbing dan dibina untuk mencapai stabilitas yang langgeng. Untuk mencapai tujuan itu, partai politik merupakan alat yang baik. Politik adalah sebuah sistem yang terdiri dari seperangkat unsur/elemen/komponen maupun sub sistem yang saling interrelasi, interaksi, interdependensi sehingga merupakan suatu totalitas, entitas yang utuh, terpadu dan mempunyai fungsi maupun output tertentu. Semua itu tentunya memiliki tujuan akhir dengan jalan internal maupun eksternal. Tujuan akhir dalam pencapaian politik juga sangat ditentukan oleh  sistem politik itu sendiri.
    Sosialisasi politik merupakan salah satu konsep sosiologi pilitik selain partisipasi, penerimaan atau perekrutan politik dan komunikasi politik. Semua konsep ini sifatnya interdependent, bergantung satu sama lain, dan saling berpautan.
     Sosialisasi politik adalah proses, oleh pengaruh mana seseorang individu bisa mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Cakupan dari sosiologi politik yaitu pemeriksaan mengenai lingkungan kultural, lingkungan politik, dan lingkungan sosial dari masyarakat individu yang bersangkutan. Mempelajari juga sikap-sikap politik serta penilaiannya terhadap politik. Maka sosialisasi politik merupakan mata rantai paling penting di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik, namun satu sistem berbeda dengan sistem lainnya.
     Di dalam sosialisasi politik terdapat perbedaan-perbedaan, baik dalam suatu sistem politik tertentu maupun di antara sistem-sistem politik yang mempunyai sifat-sifat yang secara meluas, yaitu sistem-sistem yang dapat diistilahkan dengan demokrasi modern. Topik yang akan menjadi perhatian dalam pembahasan kali ini adalah sosialisasi politik dalam berbagai macam masyarakat, yaitu sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter, primitif, dan masyarakat yang pemikirannya sudah maju dan berkembang serta sarana sosialisasi politik.
     Oleh karena itu sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi dari sistem politik yang harus dan wajib untuk dilakukan/dijalankan. Sosialisasi politik ini memiliki fungsi untuk menetapkan dan memelihara sistem politik itu sendiri,. Dengan kata lain proses ini dilakukan  untuk mendapatkan orientasi politik individu maupun masyarakat secara umum – berkaitan dengan partisipasi politik yang mungkin dilakukan sebagai hasil dari sosialisasi.
    Adapun perumusan masalah yang didapat dari uraian tersebut di atas adalah “Sosialisasi Politik mengandung arti adanya penurunan/penerusan nilai-nilai dari satu kegenerasi ke generasi yang lain-dari yang muda ke yang lebih tua demikian seterusnya,  pengertian dan partisipasi masyarakat. Dalam konteks ini menunjukan adanya suatu proses pembelajaran  sosial selama proses sosialisasi. Sosialisasi terkait dengan upaya menurunkan nilai dari individu kemasyarakat maupun sebaliknya. Sosialisasi politik dapat dilakukan oleh agen-agen sosialisasi dalam masyarakat, sehingga yang menjadi permasalahan adalah; (1).Siapakah yang menjadi agen-agen sosialisasi politik  dalam masyarakat di Indonesia ?(2).Bagaimana pentingnya peranan Sekolah dalam proses sosialisasi politik.?(3). Bagaimana penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter?(4). Bagaimana penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat primitif?(5). Bagaimana penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang?(6). Apa sajakah sarana yang digunakan untuk mensosialisasikan politik?. Dengan   tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: (1).Untuk mengetahuiSiapakah yang menjadi agen-agen sosialisasi politik  dalam masyarakat di Indonesia (2). Untuk mengetahui Bagaimana pentingnya peranan Sekolah dalam proses sosialisasi politik.(3). Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter. (4). Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat primitif. (5). Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan sosialisasi politik dalam masyarakat berkembang. (6). Untuk mengetahui sarana apa saja yang digunakan dalam mensosialisasikan politik

Pengertian Sosialisasi Politik

     Didalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Bahwa sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secatraa bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagosis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik. Proses ini melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Proses ini dimulai sejak dini, ketika seorang anak masih kecil, dimana keluarga berperan sebagai pelaku utama dalam sosialisasi. Selain keluarga, sekolah (pendidikan), kelompok kerja, kelompok sebaya, kelompok agama, dan media massa berperan sebagai agen atau perilaku sosialisasi politik.

    Sejak zaman kuno telah disadari pentingnya politik. Plato dan Aristoteles, misalnya, menekankan betapa pentingnya melatih para anggota masyarakat untuk berbagai tipe aktivitas politik. Dizaman modern, Rousseau adalah tokoh yang mengakui peranan pendidikan untuk memperhitungkan nilai-nilai. Para filsuf liberal abad ke-19 pun memberikan tekanan besar pada adanya kebutuan untuk mendidik para penguasa. Para penguasa pun membutuhkan pendidikan politik. Dengan demikian mereka dapat menjalankan kekuasaan mereka secara bertanggung jawab, yakni demi kesejahteraan seluruh lapisan dan golonngan masyarakat, tanpa kecuali.
    Greenstein dalam karyanya “International Encyolopedia of The Social Sciences” 2 definisi sosialisasi politik: Definisi sempit, sosialisasi politik adalah penanaman informasi politik yang disengaja, nilai-nilai dan praktek-praktek yang oleh badan-badan instruksional secara formal ditugaskan untuk tanggung jawab ini. Definisi luas, sosialisasi politik merupakan semua usaha mempelajari politik baik formal maupun informal, disengaja ataupun terencana pada setiap tahap siklus kehidupan dan termasuk didalamnya tidak hanya secara eksplisit masalah belajar politik tetapi juga secara nominal belajat bersikap non politik mengenai karakteristik-karakteristik kepribadian yang bersangkutan.

    Easton dan Denis, sosialisasi politik yaitu suatu proses perkembangan seseorang untuk mendapatkan orientasi-orientasi politik dan pola-pola tingkah lakunya. Almond, sosialisasi politik adalah proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku.


Pentingnya Sosialisasi Politik

     Dengan melihat konsep sosialiasai politik tersebut di atas dan secara efektif mengetengahkan beberapa segi pentingnya sosialisasi politik. Pertama, sosialiasasi politik secara fundamental merupakan hasil proses belajar, belajar dari pengalaman, atau seperti yang dinyatakan oleh Aberle

sebagai “pola-pola aksi “. Kedua, memberikan indikasi umum hasil belajar tingkah laku individu dalam batas-batas yang luas dan lebih khusus lagi, berkenaan dengan pengetahuan atau informasi, motif-motif atau nilai-nilai dan sikap-sikap. Ketiga, sosialisasi itu tidak perlu dibatasi sampai pada usia kanakkanak dan masa remaja saja ( sekalipun pada usia tersebut merupakan periodeperiode yang paling penting dan berarti ), akan tetapi sosialisasi itu tetap berlanjut sepanjang kehidupan.

Konsep sosialisasi politik

   Sosialisasi Politik merupakan proses yang sulit dipahami. Secara luas dikatakan sosialisasi politik merupakan transmisi dari budaya politik kepadagenerasi yang baru di suatu masyarakat tertentu (Almond and Verba, 1963). Sosialisasi politik merupakan produk dari fenomena mikro dan makro yang saling bertautan. Pertanyaan mendasar pada level makro dalam penelitian sosialisasi politik adalah bagaimana masyarakat politik mewariskan nilai-nillai, sikap-sikap, kepercayaan-kepercayaan, dan pendapat-pendapat serta perilaku kepada masyarakat? Studi sosialisasi politik pada level mikro mempertanyakan: bagaimana dan mengapa orang-orang menjadi warga negara? Pada level makro sistem politik, sosialisasi politik merupakan alat yang digunakan masyarakat politik untuk menanamkan norma-norma dan praktek-praktek yang tepat kepada warganya (Sapiro, 2004: 2).

    Masyarakat politik membawakan pola-pola yang telah terpola dari pemikiran, tindakan, hukum dan norma serta tradisi melalui agen-agen sosialisasi politik seperti keluarga, sistem pendidikan, kelompok bermain, organisasi masyarakaat, media, lembaga politik, organisasi masyarakat, dan organisasi keagamaan serta militer (Beck, 1977).

    Pertanyaan-pertanyaan sejenis ini yang ditujukan pada level makro memberikan perhatian kepada “dimana dan bagaimana orang membangun orientasi dan praktek politiknya yang mengubah desain lembaga demokrasi dan konstitusi ke dalam pembuatan masyarakat demokratis yang nyata dan berfungsi ” (Sapiro, 2004: 19). Pada level mikro, sosialisasi politik merupakan pola-pola dan proses yang dilalui individu dalam melibatkan diri dalam pembangunan dan pembelajaran politik, membentuk konteks yang khusus dengan lingkungan politik tempat tinggalnya (Sapiro, 2004: 3).

      Sosialisasi politik pada dasarnya merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Beberapa ahli ilmu sosial menggunakan istilah sosialisasi untuk menunjukkan cara bagaimana anak-anak diperkenalkan pada nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut masyarakat mereka, serta bagaimana mereka mempelajari perananperanan yang diharapkan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa.
     Sosialisasi politik menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Kebanyakan anakanak, sejak masa kanak-kanaknya, belajar memahami sikap-sikap dan harapanharapan politik yang hidup dalam masyarakatnya. Jadi sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Disamping itu sosialisasi politik juga merupakan sarana bagi suatu generasi untuk “mewariskan” patokan-patokan dan keyakinan-keyakinan politik kepada generasi sesudahnya, proses ini disebut tranmisi kebudayaan ( Mas;ud, 1995:34 ).

     Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik, yaitu Pertama; Sosialisasi itu berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Sikap-sikap yang terbentuk selama masa kanak-kanak selalu disesuaikan atau diperkuat, sementara ia menjalani berbagai pengalaman sosial. Pengaruh keluarga selama masa kanak-kanak, misalnya akan menciptakan gambaran yang baik mengenai suatu partai politik tertentu dalam pemikiran seseorang.  Kedua; Sosialisasi politik dapat berujud tranmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisaasi yang besifat langsung kalau melibatkan komunikasi informasi, nilai-nilai atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit, mata pelajaran pendidikan kewarganeagaraan di sekolah.


Jenis Sosialisasi Politik

    Dari metode penyampaian pesan, sosialisasi politik dibagi menjadi dua; pendidikan politik dan indoktrinasi politik ( Ramlan Surbakti, 1992:117).

Pendidikan politik

     Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dalam sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialog antara pendidik, seperti sekolah, pemerintah, partai politik, peserta didik dalam rangka pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai, norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan, diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan partai politik, dalam sistem politik demikian dapat melaksanakan proses pendidikan politik.

    Indoktrinasi politik Yang dimaksud indoktrinasi ialah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik. Melalui berbagai forum penguasa yang penuh paksaan psikologis dan latihan yang penuh disiplin partai politik dalam sistem politik totaliter melaksanakan fungsi indoktrinasi politik.

Agen Sosialisasi Politik

     Diatas telah disinggung bahwa sosialisasi politik dimulai sejak masa kanak-kanak. Sebelum seorang anak masuk sekolah, keluarga, dalam hal ini orang tua, berperan sebagai agen utama sosialisasi politik. Dengan masuknya seorang anak ke sekolah maka yang berperan sebagai agen sosialisasi baginya adalah keluarga dan sekolah. Apa yang dipelajari seorang anak? Sebelum usia 9 tahun, kebanyakan anak-anak Amerika tahu siapa presiden mereka, dan mereka sadar akan adanya Partai Republik dan Demokrat. Di Indonesia pun cukup banyak anak-anak yang belum genap 9 tahun tahu siapa presiden Republik Indonesia. Tapi apakah nak-anak Indonesia pun tahu jumlah dan nama-nama partai-partai politik yang ada di negeri ini?

      Sosialisasi politik dikalangan anak-anak pun merupakan upaya untuk membentuk beberapa sikap politik yang penting. Sekolah dan orang tua mulai mempengaruhi kepekaan anak-anak akan pentingnya politik- kepercayaan mereka bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam politik dan bahwa partisipasi mereka itu dapat membuat suatu perbedaan. Orangtuapun sering kali mengalihkan identifikasi partai mereka (dukungan mereka terhadap suatu partai politik) kepada anak-anak mereka. Jika kedua orangtua mereka mendukung partai yang sama, mereka mungkin mendukung partai itu. Namun sejalan dengan pertumbuhan usia, identifikasi mereka dengan partai dukungan orang tua mereka cenderung merosot. Di Amerika Serikat, pengaruh orang tua pada umumnya lebih kuat dikalangan republika yang konservatif ketimbang dikalangan demokrat yang liberal. Seperti dikemukakan Frederic Koening, anak-anak konservatif lebih merasa terpanggil untuk membela tradisi-tradisi warisan generasi-generasi tua dan memiliki respek yang lebih besar terhadap tokoh pemimpin seperti orang tua.
    Anak-anak juga mengembangkan sikap-sikap tertentu terhadap pemerintah pada umumnya, khususnya terhadap para politisi. Dengan bertambahnya usia, dukungan terhadap sistem politik pun cenderung meningkat. Tetapi kepercayaan terhadap pejabat-pejabat pemerintah tampaknya merosot.  Ini tidak hanya terjadi di Amerika Serikat, tetapi juga di negara-negara lain.
   Sosialisasi Politik berlanjut dimasa ketika anak telah bertumbuh menjadi remaja dan pemuda. Dimasa-masa seperti ini kepercayaan-kepercayaan politik seseorang dipengaruhi oleh teman-teman, keluarga, dan rekan-rekannya. Mereka bisa mempengaruhi dukungan kita terhadap partai politik tertentu.

Proses sosialisasi politik pun berlaku bagi orang-orang dewasa, bahkan proses ini sangat penting bagi mereka. Bagi para politisi sosialisasi politik tidak mungkin dihindari. Bagaimana mereka harus belajar menjadi politisi yang baik dan bertanggung jawab. Setelah seseorang dipilih menjadi anggota legislatif, misalnya dia harus belajar menjadi seorang wakil rakyat yang dapat diandalkan.
    Dalam situasi normal, orang dengan senang hati mau mendukung suatu partai politik yang dipimpin oleh tokoh-tokoh  yang bersikap manusiawi. Hanya karena terpaksa (dan dipaksa) maka orangpun mau mendukung suatu parai politik yang menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan-tujuan politiknya. Tetapi dengan partai politik semacam ini orang sebenarnya merasa merasa pesimis dengan masa depan bangsa dan negaranya. Sikap tidak puas terhadap partai politik yang suka bermain curang itu pada gilirannya akan menjelma menjadi kekerasan-kekerasan yang sukar untuk dikendalikan.
     Untuk mencegah hal-hal tersebut, sosialisasi sebagai proses pencerahan politik bagi orang-orang dewasa sangat diperlukan. Melalui proses ini, orang diharapkan tetap bermain politik dijalur yang fair. Itu tidak berarti bahwa dunia politik pun lantas sepi dari konflik. Konflik politik akan terus terjadi, terutama dikalangan elit politik yang berbeda-beda kepentingan. Tapi konflik-konflik semacam itu tidak perlu berubah menjadi  kekerasan-kekerasan yang mengancam eksistensi masyarakat, karena mereka dapat menyelesaikan secara politis. Yang dimaksud adalah penyelesaian konflik melalui proses perembukan yang rasional demi kepentingan bersama.
     Dalam sosialisasi politik, terdapat beberapa agen yang dipandang memegang peran penting, yaitu antara lain keluarga, sekolah, kelompok pertemanan, dan media massa. Agen tersebutlah dipandang yang berperan dalam membentuk pengetahuan, sikap, nilai, norma, prilaku esensial, dan harapan – harapan dalam kaitannya dengan pilitik.
 
Keluarga

     Keluarga Merupakan agen sosialisasi pertama yang dialami seseorang. Keluarga memiliki pengaruh besar terhadap anggota-anggotanya. Pengaruh yang paling jelas adalah dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Bagi anak, keputusan bersama yang dibuat di keluarga bersifat otoritatif, dalam arti keengganan untuk mematuhinya dapat mendatangkan hukuman. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberikannya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik dan membuatnya lebih mungkin berpartisipasi secara aktif dalam sistem politik sesudah dewasa.
     Keluarga adalah merupakan kesatuan masyarakat yang terkecil, keluarga memegang peranan penting dalam perkembangan kehidupan masyarakat itu sendiri. Signifikansi terjadi dalam perkembangan anak secara fisik maupun mental. Hal ini mengandung maksud bahwa pendidikan paling pertama yang didapatkan oleh anak adalah yang berasal dari keluarganya, apapun bentuknya itu, akan berimplikasi positif atau negatif tergantung pada sosialisasi yang terjadi dalam keluarga itu sendiri.  Adalah hal yang natural bahwa perkembangan manusia dimulai sejak lahir  sudah berhadapan dengan keluarga sebagai kelompok sosial yang pertama  dihadapi.  Terdapat peranan yang melekat dalam sebuah kelompok sosial, yakni peranan sebagai orang tua dan peranan sebagai anak.
      Kedudukan orang tua dalam sebuah keluarga memiliki peranan yang sangat penting, dalam konteks ini orangtua memiliki kesempatan dan keharusan untuk menurunkan/ menstransmisikan nilai-nilai politik kepada anak-anaknya, pada kondisi itu anak-anak dalam kondisi bebas nilai bahkan mungkin terjadi kekosongan nilai sehingga terjadi kemudahan untuk  menerapkan nilai-nilainya.  Penurunan nilai-nilai politik yang dimaksudkan dalam tahap ini bukan seperti pada konsep yang akan dipetik hasilnya seketika itu juga dan anak akan mengerti, namun konteks ini merupakan sebuah penanaman akan suatu ajaran-ajaran tertetu.
      Sebagai ilustrasi  seorang anak yang  berasal dari keluarga pegawai negeri, yang pada jaman orde baru merupakan alat dan termasuk kedalam Golongan Karya, maka bisa dipastikan bahwa anak dari keluarga tersebut juga akan tersosialisasi dengan nilai-nilai yang terdapat dalam golongan karya.  Banyak hal yang harus diperhatikan dalam sosialisasi nilai-nilai dari orangtua kepada anaknya – diantaranya yang terkait dengan Sistim Sosial Ekonomi sebuah keluarga. Bagaimanapun hal itu sangat mempengaruhi penerimaan seseorang terhadap nilai politik.
       Didalam keluarga pada tahap awal biasanya penurunan nilai-nilai tidak bersifat politis, dalam situasi ini kebanyakan penurunan nilai-nilai lebih kepada ajaran mengenai perilaku atau kaidah-kaidah yang harus dilakukan sebagai masyarakat pada umumnya. Dalam konteks masyarakat Indonesia, secara teoritis peranan keluarga didalam proses sosialisasi politik juga tergantung kepada struktur dan keadaan keluarga itu sendiri.   
      Keadaan ekonomi  yang rendah dan keluarga yang broken dapat juga menjadi penghambat terjadinya sosialisasi. Jika Kita melihat kondisi keluarga Indonesia yang masih memiliki angka tinggi berada dibawah garis kemiskinan serta tingkat pendidikan yang rendah, akan sulit untuk menurunkan nilai-nilai politik. Selanjutnya timbul pertanyaan, apakah keluarga tersebut mampu menurunkan nilai-nilai poltik kepada anak-anaknya dengan benar dan baik sehingga sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Kita dapat berasumsi bahwa kemiskinan secara pendidikan dan ekonomi juga akan miskin dalam menurunkan ilmu-ilmu politik. Pewarisan nilai-nilai politik pada umumnya berbeda antar keluarga satu dengan  lainnya – pewarisan – contohnya  dalam keluarga yang demokratis dan otokratis.

Sekolah

       Sekolah memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik melalui kurikulum pengajaran formal, beraneka ragam kegiatan ritual sekolah dan kegiatan-kegiatan guru. Sekolah melalui kurikulumnya memberikan pandangan-pandangan yang kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Ia juga dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap terhadap aturan permainan politik yang tak tertulis. Sekolah pun dapat mempertebal kesetiaan terhadap system politik dan memberikan symbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap system tersebut.
       Peranan sekolah dalam mewariskan nilai-nilai politik tidak hanya terjadi melalui kurikulum sekolah. Sosialisasi juga dilakukan sekolah melalui berbagai upacara yang diselenggarakan di kelas maupun di luar kelas dan berbagai kegiatan ekstra yang diselenggarakan oleh OSIS.Dalam hubunganya  dengan sosialisasi politik, ada pendapat yang menyatakan bahwa pengaruh sekolah dalam sosialisasi dapat dilaksanakan melalui 3 jalan/cara, yaitu :
      Didalam kelas, termasuk kurikulum formal, kehadiran didalam kelas, dan penurunan nilai-nilai serta perilaku yang tidak disadari oleh guru didalam kelas. Karakteristik informal sekolah sebagai lingkungan sosial, organisasi pemuda yang bersifat politik maupun non politik, dan kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan ekstrakurikuler. Efek pendidikan yang ditimbulkan dari ketertarikan didalamnya, mengenai informasi didalamnya dan partisipasi dalam kegiatan politik.
       Dalam konteks perkembangan anak,  setelah mereka mendapatkan sosialisasi dirumah, anak akan mendapatkan sosialisasi dilingkungan luarnya. Untuk mendapatkan pendidikan diluar lingkungan keluarga maka selanjutnya anak akan mendapatkan pendidikan disekolah. Dilingkungan sekolah seorang anak akan mendapatkan pendidikan dan penurunan nilai-nilai politik secara langsung oleh guru-guru mereka.
       Peranan sekolah sangat besar dalam penurunan nilai-nilai. Disekolah, anak akan secara langsung anak menemukan simbol-simbol nasional, seperti adanya bendera nasional, pahlawan-pahlawan beserta pandangannya. Disekolah juga diajarkan mata pelajaran-mata pelajaran  yang berhubungan dengan nilai-nilai politik bangsa Indonesia yakni poltik demokrasi Pancasila, seperti pada tingat dasar, menengah dan atas diajarkan yang berkaitan dengan Pendidikan Moral Pancasila. Pendidikan dan penurunan nilai-nilai politik ini terus berjenjang sesuai dengan tingkat pendidikan agen sosialisasi dan penerima sosialisasi.

Kelompok Pertemanan

       Kelompok pertemanan mulai mengambil penting dalam proses sosialisasi politik selama masa remaja dan berlangsung terus sepanjang usia dewasa. Takott Parson menyatakan kelompok pertemanan tumbuh menjadi agen sosialisasi politik yang sangat penting pada masa anak-anak berada di sekolah menengah atas. Selama periode ini, orang tua dan guru-guru sekolah sebagai figur otoritas pemberi transmitter proses belajar sosial, kehilangan pengaruhnya. Sebaliknya peranan kelompok-kelompok klik, gang-gang remaja dan kelompok-kelompok remaja yang lain menjadi semakin penting. Pengaruh sosialisasi yang penting dari kelompok pertemanan bersumber di dalam factor-faktor yang membuat peranan keluarga menjadi sangat penting dalam sosialisasi politik yaitu:1) Akses yang sangat ekstensif dari kelompok-kelompok pertemanan terhadap anggota mereka. 2) Hubungan-hubungan pribadi yang secara emosional berkembang di dalamnya.
3) Kelompok pertemanan mempengaruhi pembentukan orientasi politik individu melalui beberapa cara yaitu:
(1). Kelompok pertemanan adalah sumber sangat penting dari informasi dan sikap-sikpa tentang dunia sosial dan politik. (2) Kelompok pertemanan berfungsi sebagai “communication channels”.(3) Kelompok pertemanan merupakn agen sosialisasi politik sangat penting karena ia melengkapi anggota-anggotanya dengan konsepsi politik yang lebih khusus tentang dunia politik.
    Mensosialisasi individu dengan memotivasi atau menekan mereka untuk menyesuaikan diri dengan sikap-sikap dan perilaku yang diterima oleh kelompok. Di satu pihak, kelompok pertemanan menekan individu untuk menerima orientasi-orientasi dan perilaku tertentu dengan cara mengancam memberikan hukuman kepada mereka yang melakukan penyimpangan terhadap norma-norma keluarga, seperti melecehkan atau tidak menaruh perhatian kepad amereka yang menyimpang.

Media Massa

   Media massa seperti surat kabar, radio, majalah, televisi dan internet memegang peran penting dalam menularkan sikap-sikap dan nilai-nilai modern kepada bangsa-bangsa baru merdeka. Selain memberikan informasi tentang informasi-informasi politik, media massa juga menyampaikan nilai-nilai utama yang dianut oleh masyarakatnya. Media massa merupakan agen sosialisasi politik yang semakin menguat perannya. Pengaruh media massa cenderung bersifat pasif, berskala besar, dan segera. Penggunaan media massa secara intensif oleh partai di Indonesia terjadi pada pemilihan umum 1999, terutama masa kampanye. Ada kecenderungan terjadi peningkatan belanja iklan politik oleh partai politik atau pasangan calon( presiden atau kepala daerah) kepada media massa, terutama televise, untuk menjadikan media sebagai agen sosialisasi politik mereka.
      Media massa yang disebut di atas pada umumnya berupa korporasi, bukan individual. Di masa yang akan datang di Indonesia penggunaan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi secara pribadi, yang dikenal dengan ICT, yaitu berupa internet dan telepon seluler dengan berbagai perangkat multimedianya, oleh para politisi atau partai politik dalam melakukan sosialisasi politik di perkirakan akan meningkat.
       Agen sosialisasi media massa dapat  menunjukan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki untuk diketahui oleh khalayak. Sesuai dengan sifatnya yakni bersifat luas dan dapat dikonsumsi oleh khalayak, media massa dapat menjadi sarana penyebaran informasi mengenai visi yang ingin disampaikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan masyarakat kepada pemerintah.
     Masyarakat Pers Indonesia yang saat ini memiliki kebebasan pers, memiliki peluang untuk menyampaikan informasi seluas-luasnya dan menyampaikan fakta pada khalayak. Pers secara langsung maupun tidak langsung dapat menurunkan nilai-nilai politik kepada masyarakat. Misalnya dalam perdebatan-perdebatan yang dilakukan oleh para pakar di media elektronik atau media cetak dapat diserap dan menurunkan nilai-nilai politik.  Demikian halnya dengan peristiwa-peristiwa yangterjadi dalam percaturan politik dapat diketahui oleh media masa dan akan tersebar dengan cepat kepada masyarakat dan kebijaksanaan-kebijaksanaan politik negara dapat diketahui rakyatnya.

Mekanisme Sosialisasi Politik

    Transmisi nilai – nilai, pengetahuan, kepercayaan – kepercayaan, sikap politik, dan harapan politik kepada individu atau kelompok orang tertentu dilakukan melalui beberapa cara, antara lain :

Imitasi

Peniruan terhadap tingkah laku individu-individu lain. Imitasi penting dalam sosialisasi masa kanak-kanak. Pada remaja dan dewasa, imitasi lebih banyak bercampur dengan kedua mekanisme lainnya, sehingga satu derajat peniruannya terdapat pula pada instruksi mupun motivasi. Peniruan ( imitasi)  merupakan mekanisme sosialisasi yang paling dikenal oleh umat manusia. Apa yang dikenal dan dipahami pertama kali dalam hidup seorang anak manusia didapatkan melalui proses peniruan. Proses peniruan merupakan suatu bentuk transmisi awal terhadap nilai – nilai, pengetahuan, kepercayaan – kepercayaan, sikap, dan harapan, termasuk dalam aspek politik dari kehidupan kepada anak – anak oleh orang yang lebih dewasa, terutama orang tua dalam keluarga. Proses ini di kenal sebagai sosialisasi primer, yaitu proses pembentukan identitas seorang anak menjadi pribadi atau diri (self).
     Dalam realitas dunia politik, strategi kampanye yang dilakukan oleh partai – partai politik yang ada tampak relatif sama, karena mereka saling meniru satu sama lain. Permainan makna warna melalui iklan televise dan bendera yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada kampanye pemilihan umum 2009, ditiru oleh tim kampanye pasangan SBY dan Boediono pada kampanye pemilihan presiden 2009. Penataan ruang, aksesoris, dan atribut kampanye pemilihan presiden olehpasangan SBY dan Boediono meniru apa yang telah dilakukan oleh tim kampanye Barack Obama pada saat pemilihan presiden Amerika. Jadi, peniruan, tidak hanya dalam konteks local, bisa juga bersifat lintas Negara.

Instruksi

       Peristiwa penjelasan diri seseorang dengan sengaja dapat ditempatkan dalam suatu situasi yang intruktif sifatnya. Perintah ( instruksi) merupakan penyampaian sesuatu yang berisi amar atau keputusan oleh orang atau pihak yang memiliki kekuasaan (ordinat) kepada orang yang tunduk atau dipengaruhi orang yang memiliki kekuasaan (subordinat) untuk dilaksanakan. Instruksi politik biasanya berlangsung pada instiusi yang berkait dengan aspek politik dari kehidupan seperti Negara dan partai politik. Negara, yang didalamnya terdapat lembaga eksekutif, legislative, dan yudikatif, memiliki kekuasaan untuk memberikan instruksi politik terhadap orang atau kelompok orang untuk melakukan sesuatu.

Desiminasi

    Desiminasi politik sering dilakukan oleh para anggota legislatif dan aparat birokrasi untuk member tahu atau menyebarluaskan informasi tentang suatu agenda politik. Aparatur birokrasi, misalnya, melakukan desiminasi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah melalui pertemuan tatap muka ( seminar atau pelatihan ), penyebaran

 Motivasi

   Jika imitasi dan instruksi merupakan tipe khusus dari pengalaman, sementara motivasi lebih banyak diidentifikasikan dengan pengalaman pada umumnya. Sosialisasi politik yang selanjutnya akan mempengaruhi pembentukan jati diri politik pada seseorang dapat terjadi melalui cara langsung dan tidak langsung. Proses tidak langsung meliputi berbagai bentuk proses sosialisasi yang pada dasarnya tidak bersifat politik tetapi dikemudian hari berpengatuh terhadap pembentukan jati diri atau kepribadian politik. Sosialisasi politik lnagsung menunjuk pada proses-proses pengoperan atau pembnetukan orientasi-orientasi yang di dalam bentuk dan isinya bersifat politik.

Proses sosialisasi politik tidak langsung meliputi metode belajar berikut:

Pengoperasian Interpersonal

    Mengasumsikan bahwa anak mengalami proses sosialisasi politik secara eksplisitdalam keadaan sudah memiliki sejumlah pengalaman dalam hubungna-hubungan dan pemuasan-pemuasan interpersonal.

Magang

    Metode belajat magang ini terjadi katrna perilau dan pengalaman-pengalaman yang diperoleh di dalam situasi-situasi non politik memberikan keahlian-keahlian dan nilai-nilai yang pada saatnya dipergunakan secara khusus di dalam konteks yang lebih bersifat politik.

Generalisasi

    Terjadi karena nilai-nilai social diperlakukan bagi bjek-objek politik yang lebih spesifik dan dengan demikian membentuk sikap-sikap politik terentu.

Proses sosialisasi langsung terjadi melalui:1) Imitasi. Merupakan mode sosiaisasi yang paling ekstensif dan banyak dialami anak sepanjang perjalanan hidup mereka. Imitasi dapat dilakukan secara sadar dan secara tidak sadar. 2) Sosialisasi Politik Antisipatorisd ilakukan untuk mengantisipasi peranan-peranan politik yang diinginkan atau akan diemban oleh actor. Orang yang berharap suatu ketika menjalani pekerjaan-pekerjaan professional atau posisi social yang tinggi biasanya sejak dini sudah mulai mengoper nilai-nilai dan pola-pola perilaku yang berkaitan dengan peranan-peranan tersebut.3) Pendidikan Politik.Inisiatif mengoper orientasi-orientasi politik dilakukan oleh “socialiers” daripada oleh individu yang disosialisasi. Pendidikan politik dapat dilakukan di keluarga, sekolah, lembaga-lembaga politik atau pemerintah dan berbagai kelompok dan organisasi yang tidak terhitung jumlahnya. Pendidikan politik sangat penting bagi kelestarian suatu system politik. Di satu pihak, warga Negara memerukan informasi minimaltentang hak-hak dan kewajiban yang mereka mliki untuk dapat memasuki arena kehidupan politik. Di lain pihak, warga Negara juga harus memperoleh pengetahuan mengenai seberapa jauh hak-hak mereka telah dipenuhi oleh pemerintah dan jika hal ini terjadi, stabilitas politik pemerintahan dapat terpelihara.4) Pengalaman Politik Kebanyakan dari apa yang oleh seseorang diketahui dan diyakini sebagai politik pada kenyataannya berasal dari pengamatan-pengamatan dan pengalamn-pengalamannya didalam proses politik.5).Penataran.Penataran merupakan suatu bentuk sosialisasi politik untuk menanamkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan perilaku yang sesuai dengan pancasila. Terdapat sekian butir tuntutan nilai, sikap, dan perilaku yang dipandang pancasilais ditatar dalam suatu pertemuan yang relatif panjang (beberapa tingkatan penataran yang diklasifikasi menurut jumlah jam penataran) untuk diwujudkan atau diimplementasikan kedalam sikap dan perilaku keseharian.
     Nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan, sikap dan perilaku yang diharapkan untuk diwujudkan dalam realitas kehidupan sehari-hari dipandang sesuatu yang baik. Persoalan utama yang dihadapi oleh para penatar adalah rujukan good practices dari agen atau aktor yang telah menerapkan nilai-nilai, pengetahuan, kepercayaan-kepercayaan, sikap, dan perilaku yang diharapkan tersebut.

Sosialisasi Politik Orang Dewasa

     Apabila tekanan yang telah diberikan kepada eksperimental dan pengaruh lingkungan itu ternyata benar, maka masuk akal untuk beranggapan bahwa pengaruh tersebut akan terus berkelanjutan menjadi penting selama usia dewasa, dan bahwa proses sosialisasi itu berlanjut terus menerus melampui masa kanak-kanak dan masa remaja, bagian pokok dari tingkah laku politik di masa depan dapat ditentukan di masa-masa yang lebih muda, akan tetapi adalah lebih mungkin menciptakan suatu situasi dimana terdapat interaksi diantara sosialisasi politik dini dengan pengaruh-pengaruh eksperimental dan lingkungan dari masa kehidupan selanjutnya, daripada menghindarkan sosialisasi orang dewasa.
     Sikap mereka terhadap situasi-situasi khusus ternyata sangat identik dengan bermacam-macam kelompok dimana mereka menjadi anggota di dalamnya, dan kelompok-kelompok referensi ini berperan sebagai pembimbing sebagi batu-batu ujian didalam reaksi individu terhadap pengalamanpengalamannya, dan memberikan bukti selanjutnya dari suatu proses yang berkesinambungan dari sosialisasi sepanjang kehidupan orang dewasa.

Sosialisasi Politik dan Kesadaran Politik Remaja.

     Dalam artian umum sosialisasi politik adalah cara bagaimana suatu bangsa menstransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian ( Panggabean, 1994 ). Sedangkan budaya politik adalah keseluruhan nilai, keyakinan empirik, dan lambang ekspresif yang menentukan terciptanya situasi di tempat kegiatan politik terselenggara.
     Pendidikan politik sebagai proses penyampaian budaya politik bangsa, mencakup cita-cita politik maupun normanorma operasional dari sistem organisasi politik yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Pendidikan politik perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalam berpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga siswa diharapkan ikut serta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.
       Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam hidup kemasyarakatan termasuk hidup kenegaraan dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing- masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dan bangsanya dan sadar akan hak-hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.
     Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral. Secara ideal pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Pendidikan dalam artian tersebut merupakan suatu proses yang panjang sepanjang usia seseorang untuk mengembangkan diri. Proses tersebut bukan hanya yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal seperti sekolah tetapi juga meliputi pendidikan dalam arti yang sangat luas melibatkan keluarga dan juga lingkungan sosial. Lembaga-lembaga pendidikan harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara untuk ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dan sebaliknya harus dihindarkan sejauh mungkin dari unsur-unsur yang memungkinkan tumbuhnya hambatan – hambatan demokrasi ( Riza Noer Arfani, 1996 :64 ).
     Namun demikian disamping dibicarakan masalah kesadaran politik, maka perlu pemahaman pula apa yang dimaksud dengan pengertian budaya politik, menurut Mirian Budiharjo konsep budaya politik ini berdasarkan keyakinan, bahwa setiap politik itu didukung oleh suatu kumpuilan kaedah, perasaan dan orientasi terhadap tingkah laku politik.


Sosialisasi Politik Dalam Kehidupan Politik Masyarakat di Indonesia

    Dalam konteks politik negara Indonesia dengan sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan kepada demokrasi Pancasila. Secara langsung maupun tidak langsung arah politik Indonesia mengarah kepada kandungan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila Itu sendiri. Kebudayaan Politik terbentuk sesuai dengan Pancasaila sebagai bagian dari falsafah hidup pada masa orde baru. Sebagai ilustrasi di awal-awal pendidikan pada tiap jenjang tertentu seperti sekolah menengah pertama, menengah atas dan seterusnya, selalu dilakukan penataran P4 dan pendalaman/penghayatan terhadap pancasila itu sendiri. Secara khusus dalam kurikulum-kurikulum pendidikan diberikan pelajaran yang khusus berkaitan dengan itu.
     Dalam proses penyerapan nilai-nilai, harus terjadi komunikasi dua arah, antara pemerintah dengan rakyat dan sebaliknya. Konsepnya, dalam penyerapan nilai yang terjadi di Demokrasi Indonesia dilakukan dalam dua arah : Pertama, jalur komunikasi yang terjadi secara top down – komunikasi dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan penurunan nilai-nilai politik kepada masyarakat.
     Didalam sistem politik demokrasi maka proses sosialisasi yang terjadi adalah penurunan nilai-nilai pancasila kepada masyarakat dengan berbagai cara dan pola yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan upaya tersebut masyarakat selanjutnya mengerti dan memahami maksud dan tujuan Pancasila itu sendiri, selanjutnya dengan pemahaman yang dimiliki oleh individu atau masyarakat, akan diaktualisasikan dalam pola tingkah laku mereka sehari-hari. Aktualisasi dan agregasi kepentingan yang dilakukan disesuaikan dengan nilai-nilai yang diserap dan difahami oleh masyarakat. Jadi dengan demikian proses penyerapan nilai-nilai poltik dalam politik Idonesia dapat diamati sebagai berikut : terjadi proses penurunan nilai-nilai dari pemerintah dengan system yang ada dan terjadi penyerapan nilai-nilai Pancasila oleh masyarakat Indonesia.  Disamping itu terjadi pula proses pembelajaran sosial dengan cara penyesuaian nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang dikaitkan dengan pola tingkah laku politik individu atau  masyarakat. Adaptasi terhadap nilai-nilai tetap berlangsung selama ada upaya pembelajaran atau  penurunan nilai-nilai dari pemerintah atau dari masyarakat terhadap individu atau sebaliknya.
       Hal yang perlu diingat bahwa sosialisasi politik amat terkait dengan kebudayaan politik yang juga pada akhirnya akan mempengaruhi partisipasi politik. Demikian halnya partisispasi politik sangat dipengaruhi oleh Status Sosial Ekonomi (SEE) seseorang.  Bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas masih berada dalam kelompok SEE rendah dan kurang mampu untuk membiayai pendidikan, tidak membawa pengaruh banyak terhadap perkembangan terhadap orientasi politiknya kepada arah yang lebih baik. Dengan Sistuasi demikian, kemungkinan yang akan terjadi adalah kebudayaan yang parokhial, dimana individu tidak mengetahui sama sekali mengenai proses-proses politik dari struktur  maupun fungsi politik. Hal itulah yang sekarang juga masih terjadi di Indonesia.
       Dalam penyerapan nilai-nilai, adalah merupakan hal yang wajar jika masih terdapat upaya penyerapan nilai-nilai dari genarasi ke generasi dengan cara-cara yang konvensional. Penyerapan terhadap nilai-nilai dengan kondisi masyarakat yang demikian dilakukan dengan cara yang pelan-pelan serta memerlukan waktu yang sangat panjang. Bagaimana mungkin seseorang dengan kebudayaan parokhial, dapat menyerap nilai-nilai dengan baik tanpa mengerti apa yang harus dilakukan dengan situasi yahg terjadi dalam perpolitikan Indonesia. Terdapat dua bentuk pemikiran utama yang ingin disampaikan oleh nilai Pancasila kepada masyarakat Indonesia yang majemuk dengan kompleksitas permasalahan sebagai sebuah bangsa, yaitu pengembangan konsep kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan/perwakilan dan proses pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah dan mufakat.
       Dalam konsep yang pertama terkandung pemikiran bahwa tidak mungkin sebuah bangsa yang demikian besar memiliki keterwakilan masing-masing untuk memeberikan pendapat atau suara. Dengan jumlah penduduk yang demikian besar ada kepentingan-kepentingan yang diakomodir untuk merefleksikan keinginan masyarakat melalui perwakilan-perwakilan yang akan melakukan agregasi kepentingan di lembaga-lembaga perwakilan. Nilai politik yang terkandung dalam konsep diatas adalah bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat. Sedangkan nilai politik yang terkandung dalam konsep yang kedua adalah, pertimbangan/keputusan dilakukan dengan melakukan pemufakatan dari berbagai golongan masyarakat secara minoritas maupun mayoritas yang hasilnya akan menjadi keputusan bersama.  Dengan demikian sistim politik demokrasi Indonesia berdasarkan kepada kedaulatan rakyat yang disalurkan melalui badan konstitusiaoal rakyat tertinggi yakni MPR, didalamya terdapat DPR yang berisi wakil-wakil rakyat dan badan-badan tinggi lainnya.
     Jika diamati, selama masa Orde baru sikap perwakilan tak sempat terwujud bahkan masih diperdebatkan oleh publik politik. Cukup beralasan jika banyak kalangan justru mempertanyakan peran dan fungsi parlemen Orde Baru : Absahkan parlemen mengklaim diri sebagai wakil rakyat? maklum proses pembentukan dan eksistensi Dewan itu selama masa Orde Baru dinilai bertentangan dengan prinsip-prinsip keterwakilan.
      Kedua, jalur komunikasi secara bottom up – masyarakat dapat menyerap nilai-nilai kemudian menyumbangkan nilai-nilainya  kepada sistem politik atau kepada masayaratnya sendiri. Mungkin saja proses penyerapan tersebut tidak terjadi secara langsung melainkan ditampung kemudian diteruskan kembali pada saat terjadinya proses sosialisasi. Dalam bagian ini ide yang akan disampaikan adalah bahwa terjadi penurunan nilai-nilai akibat adanya keinginan masyarakat terhadap perubahan situasi yang kemudian dihimpun dan menjadi kebudayaan politik bangsa Indonesia. Perlu diperhatikan bahwa penurunan nilai-nilai juga terjadi secara horizontal, antara individu dan individu, individu dan masyarakat yang berimplikasi terhadap penurunan nilai-nilai secara vertikal.
      Agen-agen  Sosialisasi Politik dalam Sistem Politik Indonesia adalah  merupakan lembaga-lembaga yang sudah terinternalisasi dalam masyarakat.  lembaga-lembaga tersebut adalah keluarga, kelompaok bemain (peer group)/ kontak politik langsung, teman sekolah, dan media masa. Seorang individu tersosialisasi di bidang politik tidak hanya melalui satu sarana saja. Seorang individu dapat tersosialisasi politik melalui berbagai macam sarana yang ada. Berbagai sarana yang ada itu dapat dialami oleh seorang individu dalam proses sosialisasi secara bersama-sama. Hal seperti ini sangatlah mungkin karena hidup seseorang tidak hanya didalam suatu lingkungan yang tertentu saja, tetapi yang bersangkutan juga hidup didalam berbagai lingkungan lainnya secara bersama-sama.

Pentingnya Peran Sekolah Dalam Sosialisasi Politik

     Sekolah memiliki peranan yang penting dan fundamental di dalam proses sosialisasi politik pada peserta didik. Proses sosialisasi politik merupakan proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial yang dapat beradaptasi dengan baik didalam masyarakat, menjadi warga negara yang baik serta mengerti hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sekolah merupakan tempat berlangsungnya proses pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik baik langsung maupun tidak langsung. Untuk mendapatkan gambaran tentang proses sosialisasi politik dan kunci pelaksanaan sosialisasi politik di dapat dilihat dari sosialisasi politik secara langsung berupa pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan. Sedangkan sosialiasai politik secara tidak langsung dengan cara magang menjadi anggota organiasasi yang ada di Sekolah.
     Pertama, proses sosialisasi politik secara langsung melalui metode pembelajaran politik yang inovatif, kreatif dan menyenangkan. Proses pembelajaran tersebut dilakukan dengan cara memberikan kesempatan dan keterlibatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekspresikan ide, gagasan dan kreativitasnya melalui diskusi, presentasi, debat dan studi kasus yang berkaitan dengan politik. Hasil yang diperoleh selain pengetahuan politik juga keterampilan kewarganegaraan dengan mendemonstrasikan organisasi politik yang dibentuknya dan mendemonstrasikan tatacara menggunakan hak pilih dalam pemilu.
      Kedua, proses sosialisasi politik secara tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melalui pengembangan diri baik melalui kegiatan ekstrakurikuler maupun organisasi yang ada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, PASKIBRA, PMR dan lain sebagainya. Dengan magang atau belajar berorganisasi di sekolah, diharapkan nantinya akan berpengaruh positif pada peserta didik ketika beraktivitas dalam sebuah organisasi yang berhubungan dengan politik secara langsung.
      Ketiga, pembelajaran sosialisasi politik membuat siswa memiliki sikap yang demokratis.

Masalah

    Pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menuntut pelaksanaan otonomi daerah dan wawasan demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengelolaan pendidikan yang semula sentralistik berubah menjadi desentralistik. Desentralisasi pengelolaan pendidikan dengan diberikannya wewenang kepada sekolah untuk menyususn kurikulumnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu pasal 3 tentang fungsi dan tujuan pendidikan nasional dan pasal 35 tentang Standar Nasional Pendidikan, juga adanya tuntutan globalisasi di bidang pendidikan yang memacu agar hasil pendidikan nasional dapat bersaing dengan hasil pendidikan negara-negara maju. (Kunandar, 2007:131).
      Pendidikan di Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga Negara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kebangsaan modern. Negara kebangsaan modern adalah negara yang pembentukannya didasarkan pada semangat kebangsaan atau nasionalisme yaitu tekad suatu masyarakat untuk membangun masa depan bersama di bawah satu negara yang sama walaupun warga masyarakat tersebut berbeda-beda agama, ras, etnik atau golongan ( Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan, 2004 ).
      Komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 perlu ditularkan secara terus menerus untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara historis, Negara Indonesia telah diciptakan sebagai Negara Kesatuan dengan bentuk Republik. Untuk itulah pemahaman yang mendalam dan komitmen yang kuat dan konsisten terhadap prinsip dan semangat kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Konstitusi Negara Indonesia perlu ditanamkan kepada seluruh komponen bangsa Indonesia, khususnya generasi muda sebagai penerus bangsa.
       Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas, sekolah memiliki peranan dan tanggung jawab yang sangat penting dalam mempersiapkan warga Negara yang memiliki komitmen untuk mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan program pendidikan yang memberikan berbagai kemampuan sebagai seorang warga Negara melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Keluarga, tokoh-tokoh keagamaan dan kemasyarakatan, media massa, dan lembaga-lembaga lainnya dapat bekerjasama dan memberikan kontribusi yang kondusif terhadap tanggung jawab sekolah tersebut.
        Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang mengfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosio-kultural, bahasa, usia dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945. Sekolah merupakan salah satu tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pendidikan-pendidikan khusus yang tidak diperoleh dalam keluarga. Sekolah juga membangun kesadaran kepada anak mengenai pentingnya hidup bernegara, rasa cinta tanah air dan rasa setia kepada Negara, juga dapat dibangun dan ditumbuhkan dengan cara memberikan pemahaman tentang simbol-simbol seperti lambang negara, bendera nasional, bahasa nasional serta lagu kebangsaan. Sekolah juga mengajarkan pandangan yang lebih kongkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan politik, dimana anak diajarkan mengenali nilai, norma, serta atribut politik di sekolah.

Hal yang kiranya belum terjadi pada pemilih pemula dari pelajar setingkat Sekolah

     Lanjutan Tingkat Atas ( SLTA ) yang meliputi Sekolah Menengah Atas ( SMA ), Sekolah Menengah Kejuruan ( SMK ) dan Madrasah Aliyah adalah strategi pencerdasan pemilih pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan, sekolah menurut Budiyanto ( 2006 :16 ) merupakan salah satu agen sosialisasi politik. Peneliti yang lain berpendapat bahwa kaum muda tidak hanya kurang tertarik pada politik, tapi juga mereka kurang tertarik pada berbagai bentuk keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan dan mereka lebih tidak mempercayai lembaga-lembaga politik dibandingkan kelompok umur lainnya.
    Putnam ( 2000:23 ) berpendapat bahwa penggantian generasional merupakan kunci dari mekanisme untuk menerangkan perubahan orientasi politik ini. Pandangan yg bertolak belakang ditunjukkan oleh Inglehart (2003: 73) dari hasil survey Nilai Dunia yang menemukan bahwa kaum muda lebih mempercayai normanorma demokrasi daripada generasi yang lebih tua. Mereka lebih toleran dan cenderung lebih kritis terhadap lembaga-lembaga yang hirarkis dan otoriter.
     Hal ini terutama yang berhubungan dengan persamaan gender dan toleransi terhadap berbagai variasi gaya hidup. Kaum muda lebih open-minded dan ini dapat diinterpretasikan sebagai meluasnya penerimaan ide-ide demokrasi (Inglehart and Norris, 2003:73). Di Sekolah melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan antara siswa dan guru saling bertukar informasi dan berinteraksi dalam membahas topik-topik tertentu yang mengandung nilai-nilai politik teoritis dan praktis. Dengan demikian siswa telah memperoleh pengetahuan awal tentang kehidupan berpolitik secara dini dan nilai-nilai politik yang benar dari sudut pandang akademis.
     Sekolah sebagai agen sosialisasi politik memiliki andil yang besar dalam pendidikan politik pemilih pemula yang diharapkan dapat mendidik siswa menjadi warga Negara yang baik, dapat menggunakan hak politiknya secara cerdas dan rasional, melalui pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, pembelajaran politik yang cerdas, rasional dan santun akan membawa perilaku siswa dalam memahami politik dan menggunakan kecerdasannya untuk menggunakan hak politiknya pada Pemilihan Umum, baik Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden maupun Pilkada.
      Guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dengan berbagai pengalaman pada penyelenggaraan Pemilihan Umum ( pemilu legislatif, pilpres, pilgub dan pilwakot ) sebagai salah satu sumber pendidikan politik akan memberikan warna dan akan membentuk perilaku politik siswa sesuai dengan pembelajaran politik yang telah terinternalisasi sejak awal mengenal isu-isu politik yang berkembang di masyarakat. Strategi pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat bervariatif, inovatif, kreatif, demokratis dan menyenangkan agar tujuan pembelajaran politik awal siswa dapat memahami poltik dengan benar, artinya dapat memahami, menghayati dan melaksanakan hak dan kewajibanya sebagai warga negara.
      Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Politik, Ilmu Negara, Hukum, Moral dan Filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang baik artinya dapat menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembelajaran politik interaktif di kelas sangat beragam seperti; diskusi, debat maupun mendemotrasikan kelompok kepentingan, kelompok penekan, kampanye dan mendemontasikan pemilihan kepala daerah.
     Dengan bimbingan guru sebagai salah satu sumber belajar serta mengambil sumber dari media ( televisi dan media cetak ) dan politik yang berkembang di masyarakat dan kenyataan yang dilihat di masyarakat, siswa dapat mempresentasikan kebolehanya sebagai pelaku politik, pemilih pemula maupun sebagai partisipan sesuai dengan kajian materi masing-masing dalam pembelajaran di kelas.
     Guru sebagai dessiminator nilai, norma, dan perilaku politik dituntut mempunyai profesionalisme yang mapan. Aktualisasi profesionalisme itu antara lain dapat dilihat dari perspektif orientasi politik guru ketika menjalankan peran penanggung jawab (berdasarkan kompetensi ) pendidikan politik secara formal di sekolah. Jika guru berorientasi pada kekuasaan negara, maka akan berperan sebagai agen, sebab guru akan bertindak sebagai mediator atau pelaksana sosialisasi politik berdasarkan ideologi penguasa. Guru sebagai sarana pencapaian target kurikulum yang telah ditetapkan oleh pengambil keputusan sebelumnya dengan berstandar pada kompetensi, kompetensi dasar dan indikator sebagai alat ukur pencapaian.
       Pada umumnya guru bersikap sebagai intelektual organis, bagian birokrasi dan state society, maka guru berperan sebagai media untuk kepentingan regime. Akan tetapi jika guru berperan sebagai agen maka dia akan bertindak sebagai pengembang kurikulum, berdasarkan ruang dan waktu yang tersedia akan memodifikasi kurikulum. Biasanya guru mempunyai otoritas dalam melaksanakan tugas, berorientasi pada civil society, kreatif dalam mengembangkan hiden curiculum, sehingga pedidikan politik bertujuan untuk national building. Padahal untuk memperkokoh tegaknya demokrasi, perhatian yang lebih atas kaum remaja untuk pendidikan politik menjadi kian penting.
     Demokrasi akan digoyang terus oleh kepentingan kekuasaan, dinasti politik, familisme, ideologisme dan segala macam kepentingan kaum tua lainnya. Demokrasi hanya diisi dengan segala macam potret palsu tentang perhatian kepada rakyat, ketika kaum remaja sebagai generasi pengganti tidak diikutsertakan dalam mencerna dunia dan masalah-masalahnya.
      Untuk itu pendidikan politik yang pada saatnya mempengaruhi perilaku politik para siswa sebagai pemula yang berdasarkan kepentingan kaum remaja sendiri sangat dibutuhkan dan diperlukan, terutama untuk mencegah agar jangan sampai suara mereka hanya dihitung sebagai “ pendidikan politik pemilih pemula “ yang tidak tahu apa-apa. Dalam artian umum, pendidikan politik adalah cara bagaimana suatu bangsa mentransfer budaya politiknya dari generasi yang satu ke generasi kemudian (Panggabean, 1994 ).
      Sedangkan menurut Gabriel A. Almond dan Sidney Verba bahwabudaya politik adalah sutau sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam budayanya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu. Pendidikan politik bagi remaja sangat penting sebagai upaya untuk pengembanganbudaya politik. Pendidikan politik remaja perlu ditingkatkan sebagai kesadaran dalamberpolitik akan hak dan kewajiban sebagai warga negara, sehingga remaja diharapkan ikutserta secara aktif dalam kehidupan kenegaraan dan pembangunan.
    Jika pemuda memang betul memegang kunci masa depan dari sistem politik kita, sangatlah penting untuk memahami bagaimana mereka mendapatkan sosialisasi politik. Sapiro (2004:4) berpendapat bahwa, penelitian sosialisasi politik saat ini berbeda secara fundamental dari penelitian-penelitian serupa yang menjamur 1950an dan 1960an. Penelitian yang dilakukan di masa lalu menekankan fungsi sosialisasi politik sebagai mekanisme untuk menjamin stabilitas politik.
      Nampak sekali studi sosialisasi pada waktu itu sangat dipengaruhi paradigma Parsonian. Dalam pandangan Parson, sistem sosial menjaga stabilitas dan mempetahankan kehidupannya dengan menggunakan proses sosialisasi yg intensif ketika nilai-nilai yang menopang sistem dipegang oleh kaum tua. Dalam pandangan Parson sosialisasi menjamin stabilitas, tidak membawa modernisasi atau perubahan sosial, dan penelitian sosialisasi tahun 1950an dan1960an memberikan tekanan kepada hal tersebut.
     Pertanyaan penelitian yang tipikal adalah apakah pemuda tahu lagu kebangsaan mereka, dan nama presiden serta pandangan mereka terhadap penghianat bangsa. Penelitian sosialisasi politik saat ini, berlawanan dengan itu, memfokuskan pertanyaan tentang dimana dan bagaimana kaum muda mendapatkan pengetahuan politik, apakah mereka tertarik politik, atau apakah mereka terlibat atau bermaksud untuk melibatkan diri dalam kehidupan sosial dan politik (Torney-Purta, 2004:4).
      Pendidikan politik mengupayakan penghayatan atau pemilikan siswa terhadap nilai-nilai yang meningkat dan akan terwujud dalam sikap dan tingkah laku sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta berpartisipasi dalam usaha-usaha pembangunan sesuai dengan fungsi masing-masing. Dengan kata lain pendidikan politik menginginkan agar siswa berkembang menjadi warga negara yang baik, yang menghayati nilai-nilai dasar yang luhur dari bangsanya dan sadar akan hak dan kewajibannya di dalam kerangka nilai-nilai tersebut.
       Pendidikan politik bertujuan untuk mewujudkan atau menyiapkan kader-kader yang dapat diandalkan untuk memenuhi harapan masyarakat luas, dalam arti yang benarbenar memahami semangat yang terkandung di dalam perjuangan sebagai kader bangsa Orang terpelajar lebih sadar akan pengaruh pemerintah terhadap kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, memperoleh lebih banyak informasi tentang proses-proses politik dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya.
     Sekolah memberi pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka didalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembagalembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan “ nilai-nilai dan sikap-sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “ aturan permainan politik “ ( rule of the political game ) yang tidak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di Inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal dan integritas politik ( Mohtar Mas’oed, 1995 : 38 ).
     Pentingnya sekolah sebagai salah satu agen sosialisasi politik, karena sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan dapat memberikan simbolsimbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, dan ikrar kesetiaan “ padamu negeri “. Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik.
     Sosialisasi politik melalui sekolah memiliki kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan agen sosialisasi politik lainnya. Melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan siswa dapat menerima sosialisasi politik secara langsung, karena kompetensi dasar mata pelajaran tersebut memuat kompetensi dasar mayoritas pembelajaran politik. Sekolah memegang peranan penting dalam proses sosialisasi politik peserta didik, walaupun sekolah merupakan hanya salah satu lembaga yang bertanggung jawab atas pendidikan anak. Anak mengalami perubahan dalam perilaku politiknya setelah masuk sekolah dan melakukan komunikasi, interaksi terhadap lingkungan warga sekolah yangmemungkinkan menambah pengalaman siswa dalam menghadapi masalah pribadinya dan lingkungannya.

 Penggolongan Sosialisasi Politik dalam Sistem Politik
      Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. Sosialisasi politik menunjuk pada proses-proses pembentukan sikap-sikap politik dan pola-pola tingkah laku. Ada dua hal yang harus diperhatikan mengenai proses sosialisasi politik. Pertama, sosialisasi berjalan terus menerus selama hidup seseorang. Kedua, sosialisasi dapat berwujud transmisi dan pengajaran yang langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi yang bersifat langsung melibatkan komunikasi informasi, atau perasaan-perasaan mengenai politik secara eksplisit, sebagai contoh adalah mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan yang diajarkan di sekolah-sekolah. sedangkan sosialisasi yang bersifat tidak langsung dapat berupa sikap-sikap yang cenderung mempengaruhi sikap anak di masa dewasa terhadap pemimpin-pemimpin politiknya dan terhadap sesama warganegara (Mochtar, 1989:34)
     Sistem dapat diartikan sebagai suatu konsep ekologis yang menunjukkan adanya suatu organisasi yang saling berinteraksi dengan suatu lingkungan, yang mempengaruhi maupun dipengaruhi. Sistem politik merupakan organisasi melalui mana masyarakat merumuskan dan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama mereka. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut sistem politik mempunyai lembaga-lembaga atau struktur-struktur seperti, parlemen, birokrasi, badan peradilan dan partai politik. Selanjutnya, memungkinkan sistem politik itu untuk merumuskan dan melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaanya (Mochtar, 1989:23-24)
      Berakhirnya rezim orde baru pada masa pemerintahan soeharto tidak lain karena disebabkan oleh masalah sistem ekonomi dan sistem politiknya, pada saat itu pemerintahan orde baru cenderung bercorak otoriter sehingga rakyat menginginkan adanya pemerintahan yang lebih demokratis. Pergantian pemerintahan dari soekarno ke tangan soeharto secara tidak langsung merupakan kelanjutan dari pemerintahan yang bercorak otoriter.
     Dimana selama berkuasa, presiden soekarno juga bersifat otoriter dengan menganggap dirinya sebagai presiden seumur hidup. Kejadian tersebut terulang kembali pada masa pemerintahan orde baru, yang akhirnya runtuh karena tidak mampu merespon tuntutan-tuntutan yang berkembang di masyarakat.
      Menurut Easton (dalam kacung marijan, 2012: 6) dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang berkembang dalam masyarakat, sistem politik pada masa orde baru hendaknya dapat ditempuh melalui dua cara. Pertama, membuat keputusan-keputusan sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakat. Kedua, melakukan politisasi yaitu membangun nilai-nilai yang ada didalam masyarakat yang bersesuaian dengan nilai-nilai yang ada didalam pemerintahan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa semua aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan seperti pembuatan kebijakan haruslah pro terhadap rakyat sehingga tidak akan menimbulkan konflik seperti yang terjadi pada akhir masa kepemimpinan soeharto.
     Kaitannya dengan sosialisasi politik, dalam makalah ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai penggolongan sosialisasi politik dalam sistem politik. Diantaranya yaitu sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter, primitif, dan berkembang.

Sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter
     Totaliterisme adalah suatu pemikiran politik yang melihat bahwa eksistensi manusia secara orang perorang tidaklah penting, sebaliknya tiap manusia menjalankan perannya untuk mendukung tercapainya kepentingan bersama. Untuk itu maka tuntunan utama adalah ideologi negara atau gagasan lain. Sebutan totaliter atau menyeluruh diberikan karena seluruh aspek kehidupan tiap individu harus sesuai dengan garis atau aturan negara, hal ini diperlukan untuk tercapainya tujuan negara, tujuan bersama.
      Jerman di bawah partai Nazi dan  Hitler misalnya sangat mengagungkan ras Aria, sebagai ras yang unggul di atas semua ras lain di dunia. Untuk mewujudkan hal ini, misalnya pada periode itu dilakukan pemurnian ras Aria di Jerman dengan upaya untuk menghapus ras lain (utamanya Yahudi). Juga dengan dalih untuk mempersatukan Jerman Raya, invasi dilakukan ke negara tetangga yang memiliki penduduk dari Ras Aria
     Negara totaliter selalu berusaha untuk mengontrol semua aspek dari masyarakatnya. Masyarakat totaliter berbeda dengan masyarakat demokrasi modern dalam tingkat pengontrolan yang dilaksanakan terhadap sosialisasi politik para anggota-anggotanya. Secara langsung atau tidak langsung, semua pemerintah berusaha untuk mensosialisasikan para anggota masyarakatnya sampai derajat-derajat yang berbeda dengan jalan mengontrol informasinya; akan tetapi dalam masyarakat totaliter pengontrolan tersebut meliputi segala-galanya (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:88)
    Peralihan dari non-totaliter kepada totaliter menggambarkan adanya perbedaan-perbedaan dalam sosialisasi politik. Generasi individu-individu pra-totaliter mungkin telah mengalami proses sosialisasi politik yang berbeda secara mencolok dengan pengalaman generasi-generasi totaliter yang selanjutnya. Untuk mempersiapkan diri dalam hal mensosialisasikan politik generasi barunya, rezim totaliter harus merusak proses sosialisasi pra-totaliter dan mendidik ulang generasi pra-totaliter. Hal ini jelas terlihat semasa Nazi Jerman dan di Uni soviet. (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:89)
      Rezim nazi dibawah pimpinan adolf hitler berupaya melakukan penyuntikan ideologi sosialis nasional kepada rakyat jerman. Selain itu pihaknya juga berupaya memperkecil setiap pengaruh anti nazi. Usaha yang dilakukan oleh hitler ini diantaranya memberikan banyak perhatian terhadap pendidikan formal, tetapi juga berusaha untuk mengontrol dan membatasi peranan keluarga dalam sosialisasi politik. Anak-anak semasa jerman nazi diajarkan, bahwa loyalitas pertama mereka adalah kepada negara, yang dipersonifikasikan oleh fuhrer-nya (pemimpin), dan bahwa bukti ketidaksetiaan harus dilaporkan kepada para penguasa. (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:89-90)
     Pada tahun 1939, setiap anak diwajibkan menjadi anggota pemuda hitler, dan setiap orang tua yang menolak indoktrinasi tersebut bisa ditindak dengan jalan diambilnya anak-anak dari asuhan mereka. Antara enam sampai sepuluh tahun, anak-anak jerman memperoleh latihan persiapan dalam hal sejarah perkemahan, atletik, dan ideologi. Pada usia sepuluh tahun mereka ditest, dan bila cocok, anak laki-laki ditingkatkan ke jungvolk, sedang anak perempuan ditingkatkan ke jungmadel, dan pada saat itu mereka mengucapkan sumpah setia patuh kepada furher. Pada usia empat belas tahun anak laki mulai memasuki pemuda hitler, dan menerima instruksi sistematik dalam ideologi dan latihan fisik serta militer. Pada usia delapan belas tahun mereka masuk dinas kerja, disusul kemudian dengan dinas militer. Pola bagi anak-anak perempuan juga sama, akan tetapi mereka mempunyai organisasi-organisasi lainnya sendiri, yaitu jungmadel (dari usia sepuluh sampai empat belas tahun), dan bund deutscher madel (dari usia empat belas sampai dua puluh satu tahun), yang kemudian disusul dengan dinas satu tahun di bidang pertanian. (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:92-93)
      Pola sosialisasi politik yang sama juga terdapat di Uni Soviet (Rusia). Menurut Merle Fainsod (dalam Michael Rush And Philip Althoff, 2008:93-94) Pola sosialisasi yang ditekankan baik pada pendidikan formal maupun pada gerakan-gerakan pemuda, yang semua pengajarannya disesuaikan dengan ideologi komunis. Buku teks digunakan sebagai sarana-sarana instruksi politik. Gerakan dalam banyak hal sama dengan gerakan-gerakan yang terdapat di Jerman nazi, akan tetapi berbeda karena menjadi semakin selektif ketika anak-anak menjadi semakin tua. Jadi, ketika semua anak-anak harus mengalami proses belajar politik dini lewat permainan, nyanyian, cerita kisah dan lain-lainnya, dan keanggotaan pioner-pioner muda berlangsung diantara usia sembilan dan empat belas tahun itu adalah umum sifatnya, maka keanggotaan organisasi pemuda utama yaitu komsomol, adalah jauh lebih jauh lebih sifatnya. Rekomendasi dari seorang anggota partai komunis atau dua orang anggota komsomol itu diperlukan, dan komsomol merupakan saluran penting bagi pengrekrutan kedalam partai komunis itu sendiri. Anggota-anggota komsomol tadi langsung menerima instruksi politik dan latihan militer.
      James R. Townsend (dalam Michael Rush And Philip Althoff, 2008:94) Kesejajaran selanjutnya dengan Jerman Nazi terdapat dalam usaha-usaha yang dilakukan untuk menghapuskan pengaruh pengalaman-pengalaman pratotaliter pada umumnya dan pengaruh-pengaruh keluarga pada khususnya.
      Fakta yang tersedia mengenai sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter tidak bisa tidak terbatas jumlah dan sifat fragmentaris; akan tetapi bukti yang disajikan jelas memberikan beberapa ide mengenai sifat dari proses dalam masyarakat tersebut. Sosialisasi politik itu tidak dibiarkan menempuh jalannya sendiri, akan tetapi menjadi bagian terpadu dari sistem totaliter, merupakan sarana dengan mana rezim yang bersangkutan secara terang-terangan berusaha mengabdikan dirinya sendiri, dan menjadi ideologi yang mendasarinya (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:98-99)


 Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Primitif

     Dalam masyarakat primitif peranan sosialisasi tampak pada masyarakat yang tengah atau telah cukup lama berdiri untuk menegakkan tradisi-tradisi yang kuat, yang menetapkan struktur dan peranan-peranan masyarakat. Dalam sosialisasi politik pada masyarakat primitif ini tidak mengenal deferensiasi seperti pada masyarakat modern, dan proses sosialisasinya dicirikan dengan kesatuan interinsik yang menekankan masalah ritual, legitimasi peranan sosial, juga pencapaian status (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:100)

 Sosialisasi Politik dalam Masyarakat Berkembang

     Hubungan antara hal-hal lama dengan yang baru, ini terlihat pada wilayah di dunia yang pernah menjadi koloni kekuatan Barat. Kekuatan Barat tersebut memperkenalkan lembaga-lembaga politik Barat, birokrasi, kebudayaan, dan pendidikan. Manifestasi dari masyarakat Barat yang ada membentuk wahana modernisasi dalam masyarakat, meskipun masih tetap ada manifestasi dari masyarakat tradisional. Sosialisasi dalam masyarakat berkembang ini muncul karena adanya campuran yang kompleks antara hal-hal tradisional dan modern, terdiri atas satu seri lembaga modern yang bertumpu pada dasar-dasar yang tradisional, yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari proses industrialisasi dan urbanisasi (Michael Rush And Philip Althoff, 2008:101-102) Le vine (dalam Michael Rush And Philip Althoff, 2008:108), mengemukakan bahwa ada 3 faktor penting dalam sosialisasi politik di tengah masyarakat, yaitu:

    Pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dapat melampaui kapasitas mereka untuk “memodernisir” keluarga tradisional lewat industralisasi dan pendidikan. Terdapat perbedaan yang besar dalam pendidik dan nilai-nilai tradisional antara jenis-jenis kelamin, sehinggga kaum wanita lebih terikat karena sebagai ibu dapat memainkan satu peranan penting pada saat sosialisasi dini dari anak.
    Pengaruh urbanisasi selalu dianggap sebagai satu kekuatan yang kuat untuk menumbangkan kekuatan tradisional. Oleh karena itu Le Vine menyimpulkan bahwa menganggap nilai-nilai tradisional sebagai sesuatu yang harus dimusnahkan atau diganti adalah menyesatkan: hal ini seharusnya bisa dikombinasikan dengan lembaga-lembaga baru dan pola-pola tingkah laku yang baru.

Sarana Sosialisasi Politik
Dunia politik memang sarat akan kekuasaan, itu sebabnya sebagai warga negara kita juga perlu mengetahui kehidupan politik dalam negara sendiri. Dengan mengetahui, kita dapat melakukan kontrol terhadap setiap keputusan-keputusan dari penguasa, baik berupa penolakan maupun dukungan. Dengan demikian, kita sebagai warga negara sudah ikut berpartisipasi dalam dunia politik. Untuk mensosialisasikan politik, banyak sarana yang digunakan. Menurut Mochtar, (1989:37-40) Sarana sosialisasi politik itu ada enam diantaranya adalah lewat keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

1. Keluarga
     Keluarga merupakan sarana sosialisasi politik yang pertama kali dialami oleh seseorang ketika hidup. Pada masa anak-anak, peran orang tua terhadap pembentukan jati diri seorang anak sangat penting bagi diri anak tersebut. Lewat pendidikan di dalam keluarga, seorang anak dapat memperoleh pengetahuan tentang politik.
     Menurut Mochtar (1989:38) sosialisasi politik dalam keluarga dapat dicontohkan seperti pembuatan keputusan bersama. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan luas; dengan membentuk ikatan-ikatan etnik, linguistik, religius dan kelas sosialnya; dengan memperkuat nilai-nilai dan prestasi kultural dan pendidikannya; dan dengan mengarahkan aspirasi-aspirasi pekerjaan dan ekonomiknya.

2. Sekolah
     Sekolah memberikan pengetahuan kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya. Sekolah memberikan pandangan yang lebih konkrit tentang lembaga-lembaga politik dan hubungan-hubungan politik. Sekolah juga merupakan “saluran pewarisan” nilai-nilai dan sikap masyarakatnya. Sekolah dapat memegang peran penting dalam pembentukan sikap-sikap terhadap “aturan permainan politik” (rule of the political game) yang tak tertulis, seperti sekolah-sekolah negeri di inggris yang secara tradisional menanamkan nilai-nilai kewajiban warga negara, hubungan politik informal dan integritas politik. Sekolah dapat mempertebal kesetiaan terhadap sistem politik dan memberikan simbol-simbol umum untuk menunjukkan tanggapan yang ekspresif terhadap sistem itu, seperti bendera nasional, ikrar kesetiaan “padamu negeri”. Pengajaran sejarah nasional juga berfungsi memperkuat kesetiaan kepada sistem politik (Mochtar, 1989:38)
Sosialisasi politik di dalam lingkungan sekolah yang paling efektif adalah melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Ketika mata pelajaran itu diajarkan kepada peserta didik, maka secara tidak langsung akan memberikan pemahaman kepada mereka tentang kehidupan politik. Selain itu, mereka juga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

3. Kelompok pergaulan
     Meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas terlibat dalam proses sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Salah satunya adalah kelompok pergaulan, termasuk kelompok bermain dimasa kanak-kanak, kelompok persahabatan dan kelompok kerja yang kecil dimana setiap anggota mempunyai kedudukan yang relatif sama dan saling memiliki ikatan-ikatan yang erat. Setiap individu dalam kelompok itu menyesuaikan pendapatnya dengan teman-temannya mungkin karena ia menyukai atau menghormati mereka, atau mungkin pula karena ia ingin sama dengan mereka. Jadi kelomok pergaulan itu mensosialisasikan anggota-anggotanya dengan cara mendorong atau mendesak mereka untuk menyesuaikan diri terhadap sikap-sikap atau tingkah laku yang dianut oleh kelompok itu. Seseorang mungkin menjadi tertarik pada politik atau mulai mengikuti peristiwa-peristiwa politik karena teman-temannya berbuat begitu. Dalam hal ini individu tersebut merubah kepentingan dan tingkahlakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha agar ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompok itu (Mochtar, 1989:38-39)

4. Pekerjaan
     Lingkungan Pekerjaan juga dapat memainkan peran sebagai agen sosialisasi politik yang baik, contoh nyata adalah organisasi buruh/pekerja. Menurut Mochtar, (1989:39) buruh yang berdemonstrasi dapat mengetahui bahwa ia dapat mempengaruhi bentuk keputusan yang akan mempengaruhi masa depannya yang sedang dibuat, disamping ia dapat memperoleh pengetahuan tentang kecakapan-kecakapan bertindak tertentu, seperti berdemonstrasi dan mogok, yang bisa berguna kalau ia berpartisipasi lagi dalam bentuk-bentuk kegiatan politik lain.

5. Media massa
     Di zaman modern saat ini, masyarakat tidak pernah bisa lepas dari yang namanya media massa. Banyak berbagai informasi dan peristiwa penting yang terjadi di belahan dunia dapat kita ketahui dengan cepat. Media massa berperan besar dalam pembentukan pemahaman politik seseorang. Melalui media massa, kita dapat melihat bagaimana proses pemilu di berbagai daerah berlangsung, bagaimana dinamika politik yang ada di indonesia dan lain-lain.
Bagi masyarakat modern, keberadaan media massa sangat memberikan manfaat yang besar, karena memberikan informasi-informasi penting dengan cepat dan dalam jangkauan yang luas sehingga media semakin penting sebagai agen sosialisasi politik.

6. Kontak-kontak politik langsung
     Tidak peduli betapa positif pandangan terhadap sistem politik yang telah ditanamkan oleh keluarga atau sekolah tetapi bila seseorang diabaikan oleh partainya, ditipu oleh polisi, kelaparan tanpa ditolong, dan dipaksa untuk wajib militer pandangannya terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Partai politik, kampanye pemilu, krisis-krisis politik luar negeri dan perang dan daya tanggap badan-badan pemerintah terhadap tuntutan-tuntutan individu dan kelompok-kelompok dapat mempengaruhi kesetiaan dan kesediaan mereka untuk mematuhi hukum (Mochtar, 1989:40)
     Dengan adanya sarana-sarana sosialisasi politik, diharapkan masyarakat menjadi lebih tahu apa itu politik, walaupun pemahaman yang didapat tidak seberapa besar. Oleh karena itu menurut Sudijono Sastroatmodjo (1995:120) sosialisasi politik ini memiliki fungsi yang sangat penting sebab mampu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya dapat mendorong tumbuhnya partisipasi secara maksimal dalam sistem politik. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi, yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat, yang berarti rakyat harus berpartisipasi dalam kehidupan politik.


Kesimpulan

     Sistem politik  adalah merupakan interaksi perpolitikan yang terjadi dalam masyarakat merdeka. Sosialisasi politik merupakan salah satu fungsi dari sistem politik yang harus dijalankan untuk menetapkan dan memelihara sistem politik itu sendiri. Berbagai cara dilakukan untuk memelihara politik dan kekuasaan yang melekat  didalamnya, diantaranya dengan melakukan sosialisasi politik agar mendapat partisipasi politik masyarakat.
     Sosialisasi politik merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain, disosialisasikan melalui agen-agen sosialisasi. Sosialisasi politik juga merupakan pewarisan nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi lain.  Sosialisasi politik dipengaruhi oleh Status Sosial Ekonomi masyarakat pada suatu bangsa yang tentunya sangat berpengaruh terhadap budaya politik suatu bangsa. Dalam hal ini yang menjadi agen-agen sosialisasi politik dalam masyarakat adalah :  keluarga, sekolah, teman bermain dan media masa.
      Sosialisasi politik berperan dalam mengubah pertahanan dan bentuk budaya politik.  Dalam konteks politik negara Indonesia dengan sistem demokrasi Indonesia yang berdasarkan kepada demokrasi Pancasila.  Secara langsung maupun tidak langsung arah politik Indonesia mengarah kepada kandungan butir-butir yang terdapat dalam Pancasila Itu sendiri. Sosialisasi Politik seharusnya lebih ditanamkan lagi sejak usia dini agar tidak adanya pemahaman-pemahaman yang salah terhadap partai politik.
       Sosialisasi politik merupakan suatu cara dalam mengembangkan dan menginformasikan politik, maka fungsi yang paling mendasar dari sosialisasi politik ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan pembelajaran kepada masyarakat agar mereka mengetahui dan memahami secara benar tentang apa yang ada dalam politik. Dengan adanya informasi yang benar maka kelak dikemudian hari akan tercipta suatu masyarakat yang anggota-anggotanya memiliki pengetahuan politik yang baik dan diharapkan dengan mempunyai pengetahuan tersebut mereka dapat ikut berperan aktif dalam kegiatan politik dan peduli terhdap kondisi politik negaranya. Sekolah merupakan tempat pendidikan dan bagian dari proses sosialisasi politik secara langsung, jadi tidak mengherankan jika sekolah dapat memberikan pandangan-pandangan kongkret tentang segala hal tentang politik, karena sekolah memberikan pengetahuan kepada generasi muda yang juga sebagai pemilih pemula tentang dunia politik. Sekolah juga dapat membangun kesadaran kepada generasi muda mengenai arti penting hidup bernegara dan cinta terhadap tanah air melalui pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Sebagai bagian dari pendidikan politik bangsa, sekolah tidak lagi dipandang sebelah mata dalam proses sosialisasi politik. Peran sekolah semakin penting seiring dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian interdisipliner, artinya materi keilmuan kewarganegaraan dijabarkan dari beberapa disiplin ilmu antara lain Ilmu Politik, Ilmu Negara, Hukum, Moral dan Filsafat. Pendidikan Kewarganegaraan dipandang sebagai mata pelajaran yang memegang peranan penting dalam membentuk warga negara yang memungkinan mengembangkan kepribadian secara individual dan sosial melalui proses sosialisasi politik.
      Proses sosialisasi politik yang dilakukan di sekolah selain melalui proses sosialisasi politik secara langsung juga melalui proses sosialisasi politik secara tidak langsung. Proses sosialisasi politik secara langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik untuk lebih tertarik dan mencintai segala hal yang berkaitan dengan dunia politik melalui mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Strategi dan model pembelajaran yang dikembangkan harus aktif, inovatif, kreatif dan menyenangkan dalam proses pembelajaran sehingga dapat memberikan kesempatan dan keterlibatan yang seluas-luasnya kepada siswa untuk mengekpresikan ide, gagasan dan kreatifitasnya melaui diskusi, presentasi, debat dan inquiri tentang kajian-kajian politik. Hasil yang diperoleh melalui proses sosialisasi politik langsung berupa pengetahuan politik. Dengan pengetahuan tersebut siswa menjadi lebih kritis dan analitis terhadap perkembangan politik yang sedang berkembang baik terhadap kinerja politisi maupun terhadap kinerja pemerintah. Sedangkan proses sosialisasi politik tidak langsung merupakan upaya peningkatan pelayanan kepada peserta didik melaui pengembangan diri baik melalui kegiatan ektrakurikuler maupun melalui kegiatan organisasi yang berada di sekolah seperti OSIS, MPK, ROHIS, PASKIBRA, PMR dan lain sebagainya. Dengan magang atau belajar di organisasi di sekolah, diharapkan nantinya akan dapat mempengaruhi dirinya ketika beraktifitas organisasai yang berhubungan dengan politik secara langsung. Siswa yang aktif di organisasi kesiswaan, banyak hal yang diperoleh dalam organisasi tersebut dan menjadikan pengalaman hidup. Mereka belajar mengenal rapat, melakukan voting, berdebat, adu argumen dan membuat keputusan. Kegitaan ini akan sangat membantu manakala siswa nanti benar-benar terjun ke dalam dunia politik yang sesungghnya.
       Sekolah merupakan agen perubahan sosialisasi politik, memegang peranan yang sangat penting. Sekolah tidak hanya dituntut untuk mampu melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga diharapkan dapat menciptakan generasi bangsa yang cerdas secara emosional dan spriritual dan memiliki ketrampilan kewarganegaraan. Sekolah telah mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan-kebijakan yang mempunyai dampak positif terhadap kebutuhan siswa dalam
      proses sosialisasi politik melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Dalam membentuk generasi muda yang memiliki ketrampilan kewarganegaraan harus mendapat dukungan berbagai pihak pemangku kepentingan untuk bersama-sama mengambil peran guna mewujudkan generasi muda yang amanah sebagai pewaris generasi tua. Pemerintah Kota, dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki tugas sebagai pelayanan masyarakat harus juga mengambil peran yang sinergi dengan program sekolah yang berkaitan dengan pendidikan politik remaja secara berkelanjutan. Potensi pemilih pemula yang pada umumnya ada Sekolah Lanjutan Tingkat Atas mestinya mendapat perhatian khusus sebagai sasaran program sosialisasi politik. Hal ini penting mengingat sudah seringkali dilaksanaan pemilu, baik pemilihan Gubernur, pemilu Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Demikian juga dengan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan diharapkan memiliki program sosialisasi politik terhadap sekolah walaupun hanya dilaksanakan setiap menjelang pelaksanaan pemilihan.
    Sosialisasi politik adalah bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukkan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya.
    Ada tiga macam penggolongan sosialisasi politik, yaitu sosialisasi politik dalam masyarakat totaliter, primitif, dan berkembang.
    Dalam masyarakat totaliter, pengontrolan terhadap sosialisasi politik sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam segala aspek kehidupan warganya dengan jalan mengontrol informasinya
    Proses sosialisasi politik dalam masyarakat primitif dicirikan dengan kesatuan interinsik yang menekankan masalah ritual, legitimasi peranan sosial, juga pencapaian status.
    Sosialisasi dalam masyarakat berkembang ini muncul karena adanya campuran yang kompleks antara hal-hal tradisional dan modern, terdiri atas satu seri lembaga modern yang bertumpu pada dasar-dasar yang tradisional, yang dipengaruhi oleh tekanan-tekanan dari proses industrialisasi dan urbanisasi
    Untuk mensosialisasikan politik, banyak sarana yang digunakan. Menurut Mochtar, Sarana sosialisasi politik itu diantaranya adalah lewat keluarga, sekolah, kelompok pergaulan, pekerjaan, media massa, dan kontak-kontak politik langsung.

DAFTAR PUSTAKA

Michael Rush And Philip Althoff. 2008. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Masoed, Mochtar dan Colin MacAndrews. 1989. Perbandingan Sistem Politik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Marijan, Kacung. 2012. Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru. Jakarta: Kencana
Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. Perilaku politik. Semarang. IKIP Semarang Press

Haryanto,  Sistem Politik Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty,  1982.

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakatra : Gramedia, 1977.

Pengantar Sosiologi Politik.Raga Maran Rafel. Jakarta . Rineka Cipta. 2007

http://tentangkomputerkita.blogspot.com/2010/01/agen-agen-sosialisasi.html

http://fikifirmansyah.blogspot.com/tugasku/

http://eprints.undip.ac.id/23898/1/SIHABUDIN_ZUHRI.pdf