PENGERTIAN BUDAYA POLITIK,

PENGERTIAN BUDAYA POLITIK, CIRI-CIRI BUDAYA POLITIK , PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT PARA AHLI

PENGERTIAN BUDAYA POLITIK , CIRI-CIRI BUDAYA POLITIK , PENGERTIAN BUDAYA POLITIK MENURUT PARA AHLI, KOMPONEN BUDAYA POLITIK

Pengertian Budaya Politik, Ciri-Ciri, Macam-Macam & Definisi Para Ahli| Secara umum, Pengertian Budaya Politik adalah pola perilaku suatu masyarakat dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati terhadap seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat secara sadar untuk berpartisipasi dalam mengambil kepetusan kolektif dan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Secara sederhana, Pengertian Budaya politik adalah nilai-nilai yang berkembang dan dipratikan suatu masyarakat tertentu dalam bidang politik
Pengertian Budaya Politik

Pengertian Budaya politik dilihat asal kata; Budaya politik  berasal dari dua kata, yaitu budaya dan politik. Kata budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu buddhayah. Buddhayah ini merupakan bentuk jamak dari buddhi, yang berarti akal atau budi. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa kebudayaan berarti semua hal yang bersangkutan dengan akal.

Adapun kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota. Politik mengandung pengertian adanya hubungan khusus antara manusia yang hidup bersama, yang menimbulkan adanya aturan, kewenangan, dan kekuasaan. Politik dalam bahasa Arab disebut Siyasah atau dalam bahasa Inggris disebut politics, yang berarti sebagai suatu cara yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Dari beberapa pengertian mengenai budaya politik di atas, maka dapat diamati bahwa budaya politik menunjuk pada orientasi dari tingkah laku individu atau masyarakat terhadap sistem politik. Makanya itu budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.
Pengertian dan Definisi Budaya Politik Menurut Para Ahli - Banyak sarjana ilmu politik yang mengkaji mengenai budaya politik sehingga terdapat beragam konsep budaya politik. Namun dari konsep tersebut memiliki derajat perbedaan yang tidak begitu jauh, sehingga tetap dalam satu pemahaman dan rambu-rambu yang sama. Hal tersebut terjadi pada pengertian budaya politik yang dimana banyak para ahli ilmu politik yang mendefinisikan budaya politik antara lain sebagai berikut...
 
Beberapa pendapat ahli tentang budaya politik adalah sebagai berikut.

1. Gabriel A. Almond
Para ahli ini mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu (1963: 13).
2.Sidney Verba: Menurut Sidney Verba, budaya politik adalah suatu sistem kepercayaan empirik, simbol-simbol ekskpresif dan nilai-nilai yang menegaskan suatu situasi dimana tindakan politik dilakukan
3.Bingham Powell, Jr. : Menurutnya, pengertian budaya politik adalah sikap, keyakinan, nilai dan keterampilan yang berlaku bagi seluruh populasi, juga kecenderungan dan pola-pola khusus yang terdapat pada bagian-bagian tertentu dari populasi.
4. Rusadi Kantaprawira
Adapun Rusadi menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (1988: 25).
5. Samuel Beer
Menurut Samuel Beer, budaya politik adalah nilai-nilai keyakinan dan sikapsikap emosi tentang bagaimana pemerintahan seharusnya dilaksanakan dan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah (1967: 25).

6. Mochtar Masoed dan Collin MacAndrews
Masoed dan MacAndrews mengemukakan bahwa budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya (1986: 41).

7. Larry Diamond
Diamond menyatakan bawah budaya politik adalah keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentimen, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran masing-masing individu dalam sistem itu (2003: 207).

8. Almond dan Powell
Almond dan Powell mengungkapkan bahwa budaya politik adalah suatu konsep yang terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai, dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pola kecenderungankecenderungan khusus serta pola-pola kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelompok dalam masyarakat (1966: 23).
9. Austin Ranney: Menurut Austin Ranney, pengertian budaya politik adalah seperangkat pandangan-pandangan tentang politik dan pemerintahan yang dipegang secara bersama-sama; sebuah pola oreintasi-orientasi terhadap objek-objek politik. Artinya Austin Ranney: budaya politik merupakan seperangkat pandangan terhadap politik dan penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat komunal.
10. Moctar Mas oed: Menurut Moctar Mas oed, pengertian budaya politik adalah sikap dan orientasi warga suatu negara terhadap kehidupan pemerintahan negara dan politiknya. 
 11.Miriam Budiardjo: Menurut Mirriam Budiardji, budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik, seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik dan pandangan hidup pada umumnya.
12. Rusdi Sumintapura: budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dimiliki oleh para anggota dalam suatu sistem politik.


Berdasarkan beberapa pengertian dalam arti umum atau menurut para ahli, dapat ditarik beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut.


    Konsep budaya politik lebih mengedepankan aspek-aspek non perilaku aktual berupa tindakan, tetapi lebih menekankan pada berbagai perilaku non aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai, dan kepercayaan-kepercayaan. Hal inilah yang menyebabkan Gabriel A. Almond memandang bahwa budaya politik adalah dimensi psikologis dari sebuah sistem politik yang juga memiliki peranan penting bagi berjalannya sebuah sistem politik.
    Hal-hal yang diorientasikan dalam budaya politik adalah sistem politik. Artinya, setiap kita berbicara budaya politik tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik. Hal-hal yang diorientasikan dalam sistem politik, yaitu setiap komponen-komponen yang terdiri atas komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Berdasarkan komponen-komponen tersebut, seseorang akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik. Misalnya, orientasi politik terhadap lembaga politik, lembaga legislatif, dan lembaga eksekutif.
    Budaya politik merupakan deskripsi konseptual yang menggambarkan komponen-komponen budaya politik dalam tataran masif (dalam jumlah besar) atau mendeskripsikan masyarakat di suatu negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman, bahwa budaya politik merupakan refleksi perilaku warga negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Ciri-Ciri Budaya Politik

    Terdapat pengaturan kekuasaan
    Perilaku dari aparat-aparat negara
    Proses pembuatan kebijakan pemerintah
    Adanya kegiatan partai-partai politik
    Adanya gejolak masyarkat terhadap kekuasaan yang memerintah
    Mengenai pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat
    Adanya budaya politik mengenai masalah legitimasi.

Bagian-Bagian Budaya Politik - Secara umum, budaya politik terbagi dalam tiga jenis antara lain sebagai berikut
1. Budaya politik apatis (masa bodoh, pasif, dan acuh)
2. Budaya politik mobilisasi (didorong atau sengaja di mobilisasi)
3. Budaya politik partisipasif (aktif)

Macam-Macam Budaya Politik - Budaya politik dibagi dalam beberapa tipe berdasarkan dari oritentasi politiknya. Macam-macam budaya politik atau tipe-tipe budaya politik adalah sebagai berikut...
a. Budaya Politik Parokial
Pengertian Budaya Politik - Budaya Politik Parokial adalah budaya politik dengan tingkat partisipasi politik yang sangat rendah. Budaya politik parokial umumnya terdapat dalam masyarakat tradisional dan lebih bersifat sederhana. Berdasarkan pendapat Moctar Masoed dan Colin Mc. Andrew, yang mengatakan budaya politik parokial adalah orang-orang yang tidak mengetahui sama sekali adanya pemerintahan dan politik.

Ciri-Ciri Budaya Politik Parokial

    Apatis
    Lingkupnya sempit dan kecil
    Pengetahuan politik rendah
    Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional
    Adanya ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik
    Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas
    Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah
    Tidak ada peranan politik bersifat khusus
    Warga negara tidak sering berhadap dalam sistem politik

b. Budaya Politik Kaula/Subjek
Pengertian Budaya Politik Kaula - Budaya politik kaula adalah budaya politik dengan masyarakat yang sudah relatif maju baik sosial maupun ekonominya, namun masih relatif pasif. Budaya politik kaula atau subjek berada pada orang secara pasif patuf pada pejabat-pejabat pemerintahan dan undang-undang, akan tetapi tidak melibatkan diri dalam politik ataupun memberikan suara dalam pemilihan. Budaya politik kaula memiliki tingkat perhatian pada sistem politik sangat rendah.

Ciri-Ciri Budaya Politik Kaula/Subjek

    Masyarajat menyadari sepenuhnya otoritasi pemerintah.Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah
    Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang.
    Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik.
    Warga menaruh keadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor polirik masih rendah.

c. Budaya Politik Partisipan
Pengertian Budaya Politik Partisipan - Budaya politk partisipan adalah budaya politik yang ditandai adanya kesadaran politik yang sangat tinggi. Budaya politik partisipan dapat dikatakan suatu bentuk budaya yang anggota masyarakatnya condong diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta administratif. Budaya politik yang ditandai dengan adanya kesadaran dirinya atau orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Umumnya masyarakat budaya politik partisipan sadar bahwa betapapun kecil partisipasi dalam sistem politik, tetap saja merasa berarti dan berperan dalam berlangsungnya sistem politik. Begitu pun dengan budaya politik partisipan, masyarakat tidak menerima langsung keputusan politik, karena merasa sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik yang memiliki hak dan tanggung jawab.

Ciri-Ciri Budaya Politik Partisipan

    Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya
    Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri.
    Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri.
    Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis.

Budaya Politik Indonesia
Budaya politik di Indonesia merupakan perwujudan dari nilai-nilai dianut oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman kegiatan-kegiatan politik kenegaraan. Setelah era reformasi orang menyebut Indonesia telah menggunakan budaya Politik partisipan karena telah bebasnya Demokrasi, partisipatifnya masyarakat dan tidak tunduk dari keputusan atau kinerja pemerintah baru etika. Ketika era orde baru demokrasi dikekang, baik segala bentuk media dikontrol dan diawassi oleh pemerintah melalui departemen penerangan agar tidak mempublikasikan kebobrokan pemerintah.

Budaya politik Indonesia terus mengalami perubahan mengikut perkembangan zaman. Tetapi berubahnya terjadi di daerah perkotaan dan pedesaan yang telah maju tetapi di daerah-daerah terpencil tidak terjadi perubahan karena kurangnya pendidikan dan informasi.

Saat ini budaya politik Indonesia adalah campuran dari parokial, kaula dan partisipan karena di Indonesia terdapat ciri-ciri parokial dan ciri-ciri budaya politik partisipan.
Baca Juga:
Pengertian Politik, Apa itu ?..
Pengertian Otonomi Daerah, Tujuan, Prinsip, Asas, & Definisi Para Ahli
Pengertian Negara, Sifat Negara, Fungsi Negara, & Unsur-Unsur Negara
Macam-Macam Sistem Politik di Berbagi Negara
Pengertian, Ciri-Ciri, Unsur dan Macam-Macam Hukum
Pengertian Politik Luar Negeri dan Tujuannya
Pengertian Sistem Politik dan Ciri-Ciri Sistem Politik


Ciri-Ciri Budaya Politik

Ciri Budaya Politik Di negara-negara yang menganut paham demokrasi, budaya politik memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut:

    Terdapat sebuah sistem yang mengatur kekuasaan, contohnya undang-undang dan konstitusi.
    Adanya kegiatan partai politik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang politik.
    Adanya gejolak dan tanggapan dari masyarakat mengenai pembuatan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan.
    Adanya sistem pengalokasian sumber daya masyarakat

Bentuk-Bentuk Budaya Politik

Jenis Budaya PolitikBerdasarkan orientasi politiknya, budaya politik dibagi ke dalam tiga jenis utama, yakni:

    Budaya Politik Parokial

Budaya politik parokial ditandai dengan rendahnya minat, wawasan, serta partisipasi masyarakat terhadap segala hal yang berkaitan dengan politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Contoh budaya politik parokial dapat ditemukan pada masyarakat pedalaman yang masih menganut sistem adat dan kepercayaan tradisional yang dipimpin oleh ketua adat dan para tetua. Mochtar Mas’ud dan Colin McAndrews mengklasifikasikan karakteristik budaya parokial sebagai berikut:

    Ruang lingkup yang kecil,
    Anggota masyarakat sama sekali tidak menaruh minat pada hal-hal yang berkaitan dengan politik dan pemrintahan,
    Tidak adanya peranan politik yang bersifat eksklusif,
    Anggota masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang adanya kewenangan pusat yang dikendalikan oleh pemerintah,
    Masyarakat tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap sistem politik,
    Sistem politik bersifat afektif.

    Budaya Politik Kaula

Berbanding terbalik dengan masyarakat yang menganut budaya politik parokial, masyarakat budaya politik kaula dapat dikatakan memiliki pengetahuan umum terhadap politik dan penyelenggaraan pemerintahan. Hanya saja, partisipasi masyarakat dalam tipe budaya politik ini masih terbilang cukup rendah. Masyarakat yang menganut budaya politik parokial patuh terhadap peraturan pemerintah, namun banyak yang tidak melibatkan dirinya secara langsung dalam kegiatan politik seperti pemilihan umum.

Budaya politik kalula memiliki karakteristik sebagai berikut:

    Masyarakat sadar akan adanya otoritas dari pemerintah,
    Masyarakat cenderung patut terhadap aturan apapun yang dibuat pemerintah dan enggan memberikan kritik atau masukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta pembuatan kebijakan,
    Sikap masyarakat yang cenderung pasif dalam berbagai kegiatan politik.
    Tingkat ekonomi dan sosial masyarakat tergolong maju, namun partisipasi dalam kegiatan politik masih rendah.

    Budaya Politik Partisipan

Tipe budaya politik yang satu ini dapat dikatakan sebagai budaya politik yang paling ideal di antara tipe yang lainnya. Kesadaran masyarakat terhadap politik dan pemerintahan relatif tinggi dan ditandai dengan partisipasi aktif masyarakat dalam hal pembuatan kebijakan serta pemilihan pemimpin. Masyarakat dalam sistem budaya politik partisipan sadar bahwa sekecil apapun partisipasi yang diberikan masyarakat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dapat memberikan dampak yang besar bagi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara. Intinya, masyarakat dalam budaya politik kaula menyadari sepenuhnya tentang adanya sistem politik serta otoritas yang mengelolanya. 

Ciri-ciri budaya politik secara khusus dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

    Warga sadar akan hak dan tanggung jawabnya sebagai warga negara,
    Warga cenderung lebih kritis dalam menanggapi setiap kebijakan yang diambil pemerintah dan perilaku para pemegang kekuasaan,
    Warga sadar bahwa dirinya memiliki kekuatan dan hak untuk menyetujui atau tidak menyetujui suatu kebijakan yang diterapkan pemrerintah.
    Munculnya keinginan masyarakat untuk turut berperan dalam kegiatan politik, contohya bergabung ke dalam suatu organisasi politik.
    Hubungan pemerintah dan warga negara dapat dikatakan harmonis

Budaya Politik Indonesia

Budaya Politik IndonesiaBudaya politik yang berkembang di Indonesia cenderung mengarah pada karakteristik budaya politik partisipan pasca diberlakukannya reformasi pada akhir tahun 1990-an. Partisipasi masyarakat di bidang politik cenderung mengalami peningkatan seiring dengan diberlakukannya sistem pemilihan umum secara langsung yang juga menandai demokrasi di Indonesia telah tumbuh dewasa.

Afan Gaffar, salah satu pemuka di bidan sosial dan politik, mengemukakan tiga ciri dominan budaya politik Indonesia, di antaranya adalah:

    Adanya Sistem Hierarki yang Ketat

Sistem hierarki umumnya banyak ditemukan pada kelompok masyarakat atau suku yang menganut sistem patriarki seperti masyarakat Jawa. Hierarki pada masyarakat ini ditandai dengan adanya stratifikasi sosial yakni penguasa dan rakyat kebanyakan. Kedua lapisan stratifikasi sosial tersebut dipisahkan oleh tatanan hierarki yang ketat, seperti pola perilaku dan cara berbicara. Para penguasa atau golongan kelas atas dapat menggunakan bahasa yang kasar pada masyarakat golongan kedua. Sebaliknya, masyarakat golongan kedua dituntut untuk dapat mengendalikan tingkah laku dan cara bicara mereka saat berhadapan dengan golongan atas.

    Kecenderungan Patronase

Kecenderungan patonase memiliki arti hubungan politik yang bersifat individual; contohnya dapat ditemukan pada hubungan antara patron dan klien. Patron merupakan istilah bagi golongan yang memiliki sumber daya berupa kekuasaan, jabatan, dan materi, sedangkan klien memiliki sumber daya yang berupa tenaga, loyalitas, dan dukungan. Patron memiliki sumber daya lebih besar sebab dapat menguasai klien dan menciptakan ketergantungan pada diri klien atas sumber daya berupa kuasa yang dimiliki patron.

    Kecenderungan Neo-Patrimonisalistik

Budaya politik di Indonesia juga menunjukkan adanya kecenderungan ke arah neo-patrimonisalistik yang merujuk pada bentuk eksistensi budaya dan tradisi bangsa di tengah kemunculan ideologi modern seperti demokrasi beserta segala atributnya, salah satunya adalah birokrasi. Ciri-ciri birokrasi modern tersebut di antaranya adalah:

    Adanya aturan-aturan yang mengatur sistem kerja sebuah organisasi serta perilaku para anggota masyarakatnya,
    Adanya posisi atau jabatan yang memiliki tanggung jawab dan sanksi tegas,
    Adanya strukutur hierarkis yang membagi kekuasaan dan wewenang dari posisi paling atas hingga paling bawah,
    Adanya anggota masyarakat yang dipekerjakan berdasarkan kualifikasi tertentu untuk mengelola organisasi dan segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan.

Komponen-Komponen Budaya Politik  

       Menurut Ranney, budaya politik memiliki dua komponen utama budaya politik , yaitu Orientasi Kognitif (cognitive orientation) dan Orientasi Afektif (affective orientation). Sementara itu, Almond dan Verba dengan lebih konfrenhensif mengacu pada apa yang dirumuskan Parson dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengadung tiga komponen objek politik berikut :
Orientasi kognitif : berupa pengetahuan tentang kepercayaan pada politik, peranan, dan segala     kewajiban serta input dan outputnya.
Orientasi afektif : berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya.
Orientasi evaluatif : berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal  melibatkan standar nilai dan kriteria informasi dan perasaan.

Dengan menggunakan ketiga komponen orientasi tersebut, kita dapat mengukur bagaimana sikap individu atau masyarakat terhadap sistem politik.
Gabriel A. Almond dan G. bingham Powel, Jr. menegaskan bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik. Maksud pernyataan ini menurut Ranney adalah karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses perbuatan kebijakan politik.
komponen budya politik ada  3 macam,,,,,

1. orientasi kognitif, yaitu orientasi yang  menyangkut pemahman dan keyakinan individu,,trhdap sistem politik dan atributya misalnya; tentag ibu kota negara, lambng negara dll

2. orientasi afektif , yaitu orientasi yang menyangkut  emosional individu, dalam budaya politik yang sedang berjalan di dalam pemerintahan.

3.orientasi evaluatif, yaitu orientasi yang menyangkut  kapasitas individu,,dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang berlngsung,dan bagaimana peran individu di dalamnya
faktor yang mmpengruhi; pendidikan, pemahaman, kondisi , latar belakang, dll
    Demikianlah informasi mengenai Pengertian Budaya Politik, Ciri-Ciri, Macam-Macam & Definisi Para Ahli. Pengertian budaya politik, ciri-ciri budaya politik, macam-macam budaya politik, pengertian budaya politik menurut definisi para ahli, bagian-bagian budaya politik. pengertian budaya politik parokial, pengertian budaya politk kaula/subjek, pengertian budaya politik partisipan, ciri-ciri budaya politik parokial, ciri-ciri budaya politik kaula/subjek, ciri-ciri budaya politik partisipan. komponen utama budaya politik
Sekian dan terima kasih.Selamat belajar.

Referensi: Budaya Politik (Pengertian, Ciri-Ciri, Macam-Macam & Definisi Para Ahli)

    Muhaimin, Yahya. Collin Mc Andrew. 1995. Masalah-masalah Pembangunan politik. Yogyakarta: Gajah     mada Universiyy Press.
    Hartono mardjono, SH.1997. Politik Indonesia. Jakarta: Gema Insani Press.
    Lubis, M. Solly. 1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bandung: mandar maju.
    Magnis-suzeno, Frans. 2001. Etika Politik. Jakarta:Gramedia.
    Syarbaini, Syahrial. 2009. Pendidikan Pancasila. Bogor: Ghaliia indonesia
    Setiadi, Elly m. 2009. Ilmu Sosial dan Budaya Dasar. Jakarta: kencana.
    Taliziduhu Ndraha, 2003. Kybernologi : Ilmu Pemerintahan Baru. Penerbit PT Rineka Cipta : Jakarta.