HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

 BAB 4 HUBUNGAN INTERNASIONAL DAN ORGANISASI INTERNASIONAL

Standar Kompetensi :

4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

Kompetensi Dasar :

4.1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan  sarana-sarana hubungan internasional bagi suatu negara

4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional

4.3. Menganalisis fungsi Perwakilan Diplomatik

4.4. Mengkaji peranan organisasi internasional (PBB, KAA, ASEAN) dalam meningkatkan hubungan internasional

4.5. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat bagi Indonesia

A.   PENGERTIAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

Menurut RENSTRA (Rrencana Strategi Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia) adalah  hubungan antar bangsa  dalam segenap aspeknya yang dilakukan suatu Negara yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan hankam dalam rangka mencapai tujuan nasional bangsa itu.

Hubungan Internasional merupakan kegiatan interaksi manusia antar bangsa baik secara individual maupun kelompok, ahli hukum mengatakan bahwa hubungan internasional adalah hubungan antara bangsa. Tujuan Nasional Bangsa Indonesia adalah sebagaimana yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945, yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

2. Untuk memajukan kesejahteraan sosial

3. Mencerdaskan kehidupan bangsa

4.Dan untuk melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

1.    Wujud Dari Hubungan Internasional

a.    Individual (turis mahasiswa pedagang yang mengadakan kontak-kontak pribadi sehingga timbul kepentingan timbal balik di antara mereka).

b.     Antar kelompok (Lembaga sosial dan keagamaan dan perdagangan yang melakukan kontak secara insidental, periodik atau permanen).

c.     Hubungan antar Negara ( negara yang satu dengan negara lainmengadakan kerjasama dalam bidang ekonomi, kebudayaan, teknologi, dll)

2.    Sifat Hubungan Internasional

a.  Persahabatan

b. Persengketaan

c.  Permusuhan

d. Peperangan

3.    Pola Hubungan Internasional

a.    Penjajahan: bangsa yang satu menghisap bangsa lain yang disebabkan oleh perkembangan kapitalisme.  Kapitalisme membutuhkan bahan mentah bagi industri dalam negeri, oleh karena bahan mentah itu banyak diluar negeri maka timbul kehendak untuk menguasai wilayah bangsa lain untuk menghisap kekayaan bgs lain itu.

b.    Saling ketergantungan : hubungan ini terjadi antara negara-negara yang belum berkembang  (negara-negara dunia ke tiga) dengan negara maju.  Negara baru merdeka atau negara berkembang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya mereka melakukan hubungan ekonomi , mengembangkan industri dan bersaing dengan negara maju di pasar global.  Namun mereka tidak memiliki modal dan tekhnologi, maka negara tadi bergantung kepada modal dan teknologi negara maju. Pola hubungan ini dekat dengan neo- kolonoalisme, yaitu usaha menguasai negara lain atas bidang ekonomi, kebudayaan, idiologi atau kemiliteran  negara atau kawasan tertentu tapi dengan cara mengindahkan performa kemerdekaan politis.

c.      Sama derajat anatar bangsa : hubungan ini dilakukan dalam rangka kerjasama dalam rangka untuk mewujutkan kesejahteraan mereka.  Pola hubungan ini sulit dilakukan terutama oleh negara-negara atau bangsa-bangsa yang serba ketinggalan  dalam kualitas sumber dayanya, terutama sumber daya manusianya.

Terkait dengan hubungan sama derajat sila kedua Pancasila mengajarkan bahwa hubungan antar negara atau antar bangsa harus bertolak pada kodrat manusia.  Dalam Pancasila kodrat manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan YME yang merdeka dan sama derajatnya.  Oleh karena itu hubungan antar bangsa harus diwarnai dengan penghormatan atas kodrat manusia sebagai makhluk yang sederajat, tapa memandang idiologi, bentuk negara dan sistem pemerintahan dari negara lain itu.

Oleh karena itu nasionalisme bangsa Indonesia tidak jatuh kepaham Chauvinisme dan kosmopolitisme. Chauvinisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsa sendiri dengan memandang rendah bangsa lain.  Kosmopolitisme adalah pandangan yang melihat kosmos (seluruh Dunia ) sebagai polis (negeri sendiri ) sehingga cenderung melupakan nasionalisme yang sehat dan mengabaikan tugas terhadap bangsanya sendiri.

Itulah sebabnya bangsa indonesia memilih politik luar negeri Bebas Aktif. Bebas berarti :

1.    Banga Indonesia bebas bergaul dengan bangsa manapun.

2.    Dalam pergaulan itu bangsa Indonesia tidak Intervensi atau tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

3.    Dalam pergaulan itu terjadi saling memberi dan menerima bantuan dan pertolongan yang tidak mengikat.

Aktif berarti :

1.    Bangsa Indonesia aktif bekerjasama dengan bangsa lain untuk perdamaian dunia

2.    Bangsa indonesia  aktif membela bangsa yang terancam keberadaan dan kedaulatannya atas dasar persamaan derajat tidak termasuk intervensi.

Dalam pelaksanaan kerjasama  dan hubungan Internasional Presiden sebagai kepala negara dibantu oleh Menteri dan Departemen Luar Negeri serta dibantu oleh para Duta dan Konsul yang diangkat oleh Presiden dan dibantu oleh Duta dan Konsul Negara lain yang diterimanya.  Pengankatan Duta dan Konsul serta penerimaan Duta dan Konsulk negara lain  telah diatur dalam pasal 13 UUD 1945, yang berbunyi :

Ayat 1  Presiden mengangkat duta dan konsul

Ayat 2  Dalam hal mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR

Ayat3  Presiden menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan  pertimbangan DPR.

4.    Arti Penting Hubungan dan kerjasama Internasional

Tidak satupun bangsa di dunia ini dapat membebaskan diri ketergantungan dengan bangsa dan negara lain.  Menurut  Mochtar Kusumaatmaja hubungan dan kerjasama antar bangsa itu timbul karena adanya kebutuhan yang disebabkan oleh pembagian kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata di dunia. “ Memenuhi kebutuhan antar bangsa yang bersifat timbal balik”

Disamping itu hubungan antar bangsa penting disebabkan :

1.    Menciptakan hidup berdampingan secara damai.

2.    Mengembangka penyelesaian masalah secara damai dan diplomasi.

3.    Membangun solidaritas dan saling menghormati antar bangsa.

4.    Berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia

5.    Menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di tengah bangsa-bangsa lain.

5.    Sarana Hubungan Internasional :

a.  Diplomasi : seluruh kegiatan untuk melaksanakan politik luar negeri suatu Negara

dalam hubungannya dengan Negara dan bangsa lain.

Fungsi dasar Diplomat ada 3 yaitu :

1.  Sebagai lambang, prestise Negara pengirim

2.  Sebagai wakil yuridis yang sah dari Negara pengirim

3.  Sebagai perwakilan diplomatik suatu Negara di Negara lain,berfungsi melakukan Perunding (negotiation)Melaporkan (reporting)Perwakilan (refresentation) Melindungi kepentingan negara dan warga negaranya di luar negeri.

b.   Propaganda : usaha sistimatis untuk mempengaruhi pikiran, emosi demi kepentinagn masyarakat umum. Propaganda : lebih ditujukan kepada warga Negara lain dari pada pemerintahannya, dan untuk kepentingan Negara yang membuat propaganda.

c.   Ekonomi : Sarana ekonomi umumnya digunakan secara luas dalam hubungan internasional  baik dalam masa damai maupun masa perang.  Pada masa tertentu semua negara harus terlibat dalam perdagangan internasional agar dapat memperoleh barang yang tak dapat diproduksi dalam negeri., sehingga terjadi ekspor dan impor.

d.   Kekuatan militer dan perang (show of Force): Peralatan militer yang memadai dapat menambah keyakinan dan stabilitas untuk berdiplomasi.  Diplomasi tanpa dukunagan militer yang kuat dapat membuat suatu negara tidak memiliki rasa percaya diri sehingga tak mampu menghindari tekanan dan ancaman negara lain yang dapat menggangu kepentingan nasuonalnya.  Maka dengan demikian demontrasi senjata, latihan perang bersama kerasp dilaksanakan untuk menampilkan kekuatannya.  Namun yang lebih diutamakan bukanlah perang tetapi tindakan prevetif dalam hubungan internasional.

6.    Asas-asas dalam Hubungan Internasional

1) Asas Teritorial yaitu hak dari suatu Negara atas wilayahnya, berhak menegakkan hokum terhadap barang dan semua orang yang berada di wilayahnya.

2)  Asas Kebangsaan yaitu kekuasan Negara atas warga negaranya, setiap warga Negara dimanapun ia berada tetap mendapat perlakuan hokum dari negaranya. Asas ini memiliki kekuatan eksteritorial yaitu hokum Negara tersebut tetap berlaku bagi warga negaranya walaupun berada di Negara asing.

3) Asas kepentingan umum Yaitu Negara dapat melindungi dan mengatur kepentingan dalam kehidupan masyarakat.  Negara dapat menyesuaikan diri dengan semua peristiwa yang ada hubungannya dengan kepentingan umum.  Hukum tidak terbatas oleh  wilayah suatu Negara

B.    PERWAKILAN NEGARA DI LUAR NEGERI

a.  Perwakilan Diplomatik : adalah lembaga kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan politik dengan negara lain.  Tugas ini dilakukan oleh perangkat diplomatik yang meliputi duta besar, duta, kuasa usaha dan atase-atase.

Dalam praktik internasional ada dua jenis perwakilan diplomatik :

1.  Kedutaan Besar, yang ditugaskan tetap pada suatu negara tertentu untuk saling memberikan hubungan  rutin antar negara tersebut.

2.  Perutusan Tetap, yang ditempatkan pada suatu organisasi internasional (PBB)

b.  Tingkatan dan Kepangkatan Perwakilan Diplomatik :

Tingkatan dan kepangkatan perwakilan diplomatik menurut menurut Kongres di Aachen tahun 1918 sbb :

1.    Duta Besar ( Ambassador) adalah tingkatan tertinggi dalam perwakilan diplomatik.  Duta Besar memiliki kekuasaan penuh dan luar biasa dan ditempatkan pada negara yang punya hubungan erat dan banyak hubungan timbal balik. Dalam beberapa hal seorang duta besar dapat memutuskan sesuatu yang menyangkut negaranya tanpa berkonsultasi dengan kepala negaranya terlebih dahulu.

2.    Duta (Gerzant) adalah setingkat lebih rendah dari duta besar, biasanya ditempatkan pada negara yang tidak banyak hubungan timbal balik dan derajat kereratan hubungan lebih rendah dari pada negara yang mengirim duta besar.  Segala persoalan.  Segala persoalan yang menyangkut ke dua negara, seorang duta harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan pemerintah negaranya.

3.    Menteri Residen (Minister Resident) adalah mereka yang tidak dianggab sebagai wakil kepala negara, tetapi hanya ditempatkan untuk mengurus urusan-urusan negaranya.

4.    Kuasa Usaha (Charge D’affair), kuasa usaha tidak diperbantukan kepada kepala negara, tetapi kepada menteri luar negeri negara penerima.  Berhubungan dengan kepala negara negara penerima melalui menteri luar negeri negara penerima.

5.    Atase-atase, adalah tenaga ahli kedutaan, ada atase militer. atase perekonomian, atase pendidikan dan kebudayaan, dll.

c.   Fungsi,Hak dan Kewajiban Perwakilan Diplomat menurut Konvensi Wina tahun 1961:

1.  Wakil negara pengirim di negara penerima

2.  Melindungi kepentingan negara dan warga negara pengirim sesuai hukum internasional.

3.  Mengadakan perundinagn dan persetujuan dengan negara penerima.

4.  Mengetahui keadan dan perkembangan di negara penerima dengan cara yang syah sesuai dengan Undang-undang dan melaporkannya kepada negara pengirim.

5.  Memelihara persahabatan serta membina hubungan ekonomi, pendidikan dan kebudayaan, ilmu pengetahuan antara negara pengirim dan penerima.

d.  Berakhirnya Fungsi Misi Perwakilan Diplomatik :

1.    Sudah habis masa jabatan

2.    Ditarik oleh pemerintah negaranya

3.    Karena tidak disenangi (di persona non grata )

4.    Negara penerima perang dengan negara pengirim.

e.   Hak Kekebalan (immunitet) Korps Diplomatik :

1.    Hak Ekstrateritorialitas, hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar, daerah kedutaan termasuk halaman dan bangunannya dimana terpancang bendera dan lambang negara itu. Berdasarkan hukum internasional daerah itu dipandang sebagai daerah negara pengirim.  Orang yang masuk tanpa izin bisa dikeluarkan.  Gedung perwakilan negara asing tidak boleh digeledah atau dimasuki oleh petugas kehakiman, polisi, tanpa seizin kepala perwakilan diplomatik yang bersangkutan.  Arsip-arsip, surat-surat ataupun telegram tidak boleh dibuka oleh polisi, hakim tersebut.  Warga negara yang mencari perlindungan digedung perwakilan diplomatik tidak dapat ditanmgkap begitu saja melainkan harus melalui perundingan dengan kepala perwakilan setempat.  Kecuali pelaku kejahatan, yang memang harus diserahkan  pada polisi setempat.

2.     Hak Kekebalan atau Kebebasan Korps Diplomatik, setiap anggota korps diplomatik harus tunduk kepada hukum dan peraturan kepolisian setempat namun tidak dapat dituntut dimuka pengadilan.  Mereka dibebaskan dari pajak dan bea cukai, bebas pemeriksaan atas tas diplomatik, bebas mendirikan tempat ibabad dilingkungan kedutaan.

f.    Perwakilan Konsuler

Perwakilan Konsuler : adalah lembaga    kenegaraan di luar negeri yang bertugas dalam membina hubungan non-politik dengan negara lain. Ada konsuler yang bersifat tetap ada konsuler kehormatan.  Tugas pokok konsul kehormatan adalah menghubungkan perdagangan ke dua negara.  Pejabat ini tidak mendapat gaji, melainkan mendapat honoraruium atas jasa-jasanya itu.

g.  Tingkatan kepangkatan perwakilan konsuler :

1.  Konsul Jenderal, membawahi beberapa konsul yang ditempatkan di ibu kota negara tempat ia bertugas.

2.  Konsul , konsul mengepalai suatu kekonsulan yang membawahi satu daerah kekonsulan kadang-kadang diperbantukan konsul Jenderal.

3.  Konsul Muda, mengepalai kantor wakil konsulat yang ada didalam satu daerah kekonsulan. Kadang diperbantukan kepada konsul jenderal atau Konsul.

4.  Agen Konsul, diangkat oleh konsul jenderal atau oleh konsul untuk mengurus hal- hal tertentu yang berhubungan dengan daerah kekonsulan, biasanya ditempatkan di kota-kota yang termasuk kekonsulan.

h.   Fungsi Perwakilan Knsuler menurut Konvensi Wina :

a)    Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya, badanvhukum sesuai dengan hukum internasional ( sesuai batas-batas yang di izinkan).

b)   Memajukan hubungan perdagangan, ekonomi, kebudayaan dan iptek ke dua negara.

c)    Mengeluarkan paspor dan Visa atau dokumen perjalanan kepada warga negara pengirim.

d)   Bertindak sebagai notaris dan panitera sipil, melakukan fungsi administratif yang tidak bertentangan dengan peraturang negara penerima.

i.     Berakhirnya misi perwakilan konsuler :

1.    Fungsi seorang pejabat konsuler telah berakhir

2.    Penarikan dari negara pengirim

3.    Pemberitahuan bahwa ia bukan lagi sebagai anggota staf konsuler

j.    Perbedaan perwakilan diplomatiok dengan perwakilan konsuler:

Korps Diplomatik :

1.  Memelihara kepentingan negaranya dengan melakukan hubungan dengan pejabat tingkat pusat.

2.  Berhak mengadakan hubungan bersifat politik.

3.  Satu negara hanya memiliki satu perwakilan diplomatik di negara penerima.

4.  Mempunyai hak ekstrateritorial (tidak tunduk pada kekuasaan peradilan)

Korps Konsuler :

1.  Memelihara kepentingan negaranya dengan melaksanakan hubungan  dengan pejabat tingkat daerah (setempat).

2.  Berhak mengadakan hubungan yang bersifat non politik

3.  Satu negara dapat mempunyai lebih dari satu perwakilan konsuler.

4.  Tidak mempunyai hak ekstrateritorial (tunduk pada pelaksanaan kekuasaan peradilan)

C.    PERJANJIAN INTERNASIONAL

1.  Pengertian perjanjian internasional

Mochtar Kusumaatmaja, perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan anatara anggota masyarakat bangsa-bangsa yang bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu. Dalam definisi ini subyek hukum internasional yang mengadakan perjanjian adalah anggota masyarakat bangsa-bangsa, lembaga-lembaga internasional dan negara-negara.

Oppenheim, perjanjian internasional  adalah suatu persetujuan antar negara yang menimbulkan hak dan kewajiaban di antara para pihak.

Definisi lain Perjanjian Internasional adalah kesepakatan antara dua atau lebih subyek hukum internasional (lembaga internasional. negara) yang menurut hukum internasional menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kesepakatan.

2.  Macam Perjanjian Internasional :

Perjanjian internasional dapat dibedakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu :

a.       Jumlah pesertanya

b.      Srtrukturnya

c.       Objeknya

d.      Cara berlakunya

e.      Intrumen pembentuk perjanjiannya

 2.a.Jumlah pesertanya, yaitu perjanjian bilateral dan multilateral.  Bilateral adalah perjanjian antar dua negara unutk mengatur kepentingan kedua belah pihak.  Perjanjian multilateral adalah diadakan oleh banyak negara untuk mengatur kepentingan bersama negara-nebara peserta perjanjian tersebut.

Contoh perjanjian bilateral : Indonesia – Cina (dwikewarganegaraan), Indonesia – Malaysia (ekstradisi), Indonesia-Tailand (garis batas laut Andaman) dll. Contoh multilateral adalah Konvensi Jenewa (perlindungan korban perang), Konvensi Wina (diplomatic), Konvensi Hukum Laut Internasional (laut teritorial, zona bersebelahan, ZEE dan landas benua), dll

   2.b. Dari segi strukturnya yaitu ada perjanjian yang bersifat Law Making Treaties adalah perjanjian yang mengandung kaidah hukum yang berlaku bagi semua bangsa di dunia, Seperti konvensi Jenewa, Wina, hukum laut. Sedangakan  ada perjanjian yang bersifat treaty contract adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban hanya bagi negara yang mengadakan perjanjian saja, seperti Indonesia-Malaysia, Indonesia-Cina, dll

 

 2.c. Dari segi objeknya, perjanjian internasional dibedakan antara perjanjian yang berisi soal-soal politik, dengan perjanjian yang berisi soal-soal ekonomi, budaya, dll

   2.d. Dari segi cara berlakunya, yaitu  perjanjian bersifat self-executing (berlaku dengan sendirinya)yaitu perjanian itu langsung dapat berlaku setelah diratifikasi oleh negara peserta) dan non self- executing, jika berlakunya perjanjian itu harus dilakukan perubahan undang-undang di negara peserta terlebih dahulu.

    2.e. Dari segi intrumennya, perjanjian internasional itu ada dua, yaitu tertulis dan lisan. Perjanjian internasional tertulis adalah perjanjian yang dituangkan dalam instrumen-instrumen pembentuk perjanjian yang tertulis dan formal, seperti Treaty, Comvention, Agreement, Charter, Covenant, Statute, Constitution, Protocol, Declaration, Arrangement. Sedangkan perjanjian  internasional lisan adalah setiap perjanjian internasional yang doekspresikan melalui instrumen-instrumen tidak tertulis, seperti  :

1.  Perjanjian internasional lisan ( international oral agreement), yang diperjanjikan adalah hal-hal yang disepakati secara lisan, seperti the London Agreement (keanggotaan Dewan Keamanan PBB).

2.  Deklarasi Unilateral atau deklarasi sepihak ( unilateral declaration), adalah pernyataan suatu negara yang disampaikan  oleh wakil negara itu dan ditujukan kepada negara lain.

3.  Perjanjian diam-diam (tacit consent atau tacit agreement), perjanjian yang dibuat tidak tegas, artinya keberadaan perjanjian itu hanya dapat diketahui melalui penyimpulan suatu tingkah laku baik aktif atau tidak aktif, dari Negara atau subyek hokum internasional lainnya.

3.  Tahap Pembuatan Perjanjian Internasional :

Menurut Mochtar Kusumaatmaja ada dua macam cara pembentukan perjanjian internasional :

1)      Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 3 tahap yaitu (perundingan, penandatanganan, ratifikasi atau pengesahan), cara ini dupakai apabila materi atau yang diperjanjikan itu dianggap sangat penting maka perlu persetujuan DPR.

2)      Perjanjian internasional yang dibentuk melalui 2 tahap yaitu ( perundingan dan penandatanganan) dipakai untuk perjanjian yang tidak begitu penting, penyelesaian cepat, berjangka pendek, seperti Perjanjian perdagangan.

Menurut  Hukum Positif Indonesia, pada pasal 11 ayat 1 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden dengan persetujuan DPR membuat perjanjian dengan Negara lain.  Dalam Undang-undang RI  No. 24 tahun 2000 ditegaskan bahwa pembuatan perjanjian internasional dilakukan melalui tahap ( penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan dan penandatanganan).

Menurut Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan tahap pembuatan perjanjian internasional dilakuakn melalui tahap:

a.  Perundingan (Negotiation), perundingan tahap pertama tentang objek tertentu, diwakili oleh kepla negara, kepala pemerintahan, menteri luar negeri atau duta besar dengan menunjukkan Surat Kuasa Penuh (full powers)

b.  Penandatanganan (Signature), biasanya dilakukan oleh menteri luar negeri atau kepala pemerintahan.  Tapi perjanjian belum dapat diberlakukan sebelum diratifikasi oleh masing-masing negara.

c.   Pengesahan (Ratification), Penandatanganan hanya bersifat sementara dan harus dikuatkan  dengan pengesahan atau penguatan yang disebut ratifikasi.  Ratifikasi perjanjian internasional  dapat dibedakan sbb:

1) Ratifikasi oleh badan eksekutif, biasanya dilakukan oleh raja absolut dan pemerintahan otoriter.

2) Ratifikasi oleh badan Legislatif atau DPR,Parlemen tapi jarang digunakan.

3) Ratifikasi campuran antara DPR (legislatif) dengan Pemerintah (Eksekutif).

4.  Jenis Perjanjian Internasional

1.    Bilateral bersifat khusus (Treaty Contract) karena hanya mengatur kepentingan ke dua negara, oleh sebab itu perjanjian bilateral bersifat ‘tertutup’ dalam arti tertutup kemungkinan bagi negara lain untuk ikut serta dalam perjanjian tersebut. Contohnya: Indonesia dengan RRC (1955) tentang Penyelesaian dwikewarganegaraan.  Indonesia dengan Thailand tentang garis batas laut Andaman sebelah utara selat Malaka 1071.  Indonesia dengan Malaysia tentang Ektradisi 1974.  Indonesia dengan Australia tentang Pertahanan dan Keamanan kedua negara 1995.

2.    Multilateral yang disebut juga Law Making Treatis biasanya mengatur hal yang berkaitan dengan kepentingan umum dan bersifat terbuka dala  arti tidak hanya mengatur kepentingan negara yang mengadakan perjanjian itu tetapi juga kepentingan negara lain yang tidak turut serta dalam perjanjian itu (bukan Peserta). Contohnya : Konvensi Jenewa 1949 tentang perlindungan korban perang.  Konvensi wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.  Konvensi Hukum Laut Internasiobnal 1982 tentang laut teritorial (200 mil), Zona Bersebelahan (24 mil), Zona Ekonomi Eksklusif (200 mil), Landas Benua (lebih 200 mil).

5.  Istilah-istilah dalam perjanjian internasional :

1.    Traktat (treaty) perjanjian paling formal merupakan persetujuan dua negara atau lebih mencakup perjanjian bidang politik dan ekonomi.

2.    Konvensi (Convention) persetujuan formal bersifat multilateral yang tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi (haigh Plicy) dilegalisasi oleh wakil yang berkuasa penuh.

3.    Protokol (Protocol) persetujuan tidak resmi umumnya tidak dibuat oleh kepala negara yang mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klaususl-klausul tertentu ( Klausul = ketentuan tambahan sebuah perjanjian).

4.    Persetujuan (Agreement) perjanjian bersifat tekhnis atau administratif.  Tidak diratifikasi karena  sifatnya tidak seresmi atau seformal traktat atau konvensi.

5.    Perikatan (Arrangement) adalah  istilah yang digunakan untuk transaksi yang sifatnya sementara.  Tidak diratifikasi.

6.    Proses Verbal catatan atau ringkasan atau kesimpulan konferensi diplomatik, atau catatan suatu pemufakatan.  Tidak diratifikasi.

7.    Piagam (Statute) yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan leh persetujuan internasional baik mengenai pekerjaan atau kesatuan tertentu seperti pengawasan internasional yang mencakup tentang minyak, lapangan kerja.  Contoh  Piagam Kebebasan Transit.

8.    Deklarasi (declaration) yaiut perjanjianinternasinal yang berbentuk  traktat dan dokumen tidak resmi.

9.    Modus Vivendi dokumen untuk mencatat persetujuan  internasional bersifat sementara, sampai perjumpaan permanen, terinci dan sistimatis serta tidak memerlukan ratifikasi.

10. Pertukaran Nota yaitu metode tidak resmi namun banyak digunakan.  Biasanya diulakukan oleh wakil-wakil militer dan negara dan bisa bersifat multilateral dan melahirkan kewajiban bagi yang mengadakannya.

11. Ketentuan Penutup (final Act) ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan,masalah yang disetujui konferensi dan tidak diratifikasi.

12. Ketenrtuan Umum (General Act) traktat yang bersifat resmi dan tidak resmi.

13. Charter adalah istilah dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang melakukan fungsi administratif.  Misalnya Atlantic Charter, Magna Charter.

14. Pakta (fact), menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus dan membutuhkan ratifikasi.  Misalny Pakta Warsawa (mengenai Pertahanan ).

15. Covenant yaitu anggaran dasar LBB (Liga Bangsa-Bangsa).

  

D.   ORGANISASI INTERNASIONAL

1.  PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) United Nations

Berdiri pada tanggal 24 Oktober 1945 diprakarsai oleh 5 negara antara lain Amerika serikat, Inggris, Rusia, Cina dan Prancis. Kelima Negara tersebut sekarang sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang memegang hak Veto yaitu hak untuk membatalkan atau memveto keputusan dewan keamanan PBB.  Bahasa persidangan PBB adalah bahasa Arab, Inggris, Prancis, mandarin. Rusia dan Spanyol. Dan Sekjen PBB sekarang adalah Ban Kimon dari Korea Selatan.

a.  Tujuan PBB:

1.  Menjaga perdamaian dunia

2.  Mengembangkan persahabatan antar bangsa

3.  Memvantu masyarakat dunia lebih sejahtera, memberantas kemiskinan, buta  aksara, penyakit menular, menghentikan pengrusakan lingkungan dan penghormatan HAM.

4.  Menjadi pusat bangsa –bangsa dalam pencapaian tujuan PBB diatas.

b. Prinsip-Prinsip PBB:

1.  Negara anggota memiliki kedaulatan sederajat.

2.  Negara anggota mematuhi piagam PBB

3.  Negara-negara menyelesaikan perselisihan dengan cara damai

4.  Negara-negara menghindari penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan.

5.  Negara anggota membantu PBB

c.  Badan /Alat Perlengkapan PBB:

1.  Majelis Umum (General Asembly) :

Angotanya semua Negara anggota PBB.  Fungsinya sebgai forum untuk membahas masalaha yang menjadi keprihatinan dunia.  Bersidang  setiap tahun.  Keputusannya tidak mengikat anggota PBB karena hanya bersifat rekomendasi namun berbobot karena merupakan hasil pandangan mayoritas Negara di dunia.

2.  Dewan Keamanan PBB (Security Council) :

Adalah badan PBB yang fungsinya memelihara atau mempertahankan perdamaian dan keamanan internasional.  Anggaotanya 15 negara yang terbagi menjadi 5 anggota tetap (Inggris, Prancis, Rusia, Cina, Amerika serikat) dan 10 negara anggota tidak tetap yang dipilih oleh Majelis Umum untuk masa jabatan 2 tahun.  Dewan ini memiliki hak Veto yaitu hak untuk memblokir atau menolak keputusan Dewan walaupun ke 14 anggota dewan yang lain menyetujui keputusan yag bersangkutan, namun bias dibatalkan oleh 1 negara dari anggota Dewan tersebut.

3.  Dewan Ekonomi dan Sosial (Economic and Social Council) :

Anggotanya terdiri dari 54 negara dan setiap tahun dipilih 18 anggota baru oleh Majelis Umum PBB untuk masa jabatan 3 tahun.  Fungsi dewan ini adalah bertanggug jawab atas kegiatan social  PBB.  Bersidang setiap tahun selama satu bulan.  Dewan ini merekomendasi kepada majelis umum yang berkaitan dengan pembanguna ekonomi, masalah lingkungan dan Hak Asasi Manusia.  Badan ini mengkoordinir badan-badan seperti WHO (World Health Organization) oeganisasi kesehatan Dunia, ILO (International Labour Organization) organisasi Perburuhan Internasional, FAO (Food and Agriculture Organization) organiasai Pangan dan Pertanian, UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan.  UNICEF (United Nations Shildren’s Fund) Dana Kanak- 2 perserikatan Bangsa-Bangsa yang memberikan bantuan untuk rencana-rencana kesejahteraan ibu dan anak di seluruh Negara di dunia.

4.  Dewan Perwalian (Trusteeship Council) :

Dewan ini bertugas menyelenggarakan pemerintahan dan melakukan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang masuk kategori trust territories (wilayah peerwalian).  Wilayah perewalian adalah wilayah bekas jajahan yang ditempatkan dalam satu system perwalian sebagai satu cara agar Negara-negara anggota bertanggung jawab atas wilayah tersebut (biasanya Negara bekas penjajahnya) dan menngkatkan kemajuan wiulayah itu menuju kemerdekaannya. Contoh Negara Togo dan Kamerun, kepulauan Solomon adalah bekas jajahan Jerman.  Kemudian Negara bekas jajahan Turki seperti Jordania dan Palestina.  Negara yang terakhir yang mencapai kemerdekaannya pada Bulan November 1994 adalah Palau. Pada bulan Desember menjadi anggota PBB.Sistem perwalian itu di selenggarakan dalam rangka :

           1. Memelihara keamanan dan perdamaian internasional

2         2. Memajukan politik, ekonomi, sosbud penduduk setempat.

3         3.  Mendorong peenghormatan HAM dan saling ketergantungan sesame bangsa,

4         4. Menjamin penanganan masalah-masalh soaial dan ekonomi.

5.  Mahkamah Internasional (International Court of Justice) :

Adalah badan pengadilan internasional resmi dan tetap yang bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya.  Terdiri 15 hakim yang dipilih Majelis Umum berdasarkan kemampuan mereka dan bermarkas di Den Haag Belanda.

Pihak yang dapat mengajukan perkara ke Mahkamah internasional :

1.    Semua Negara yang berada di bawah Statuta (wilayah Kerja) Mahkamah Internasional, Perkara apa saja.

2.    Negara lain yang bukan statute Mahkamah  Internasioanl dengan syarat yang telah ditetapkan.

3.    Dewan Keamanan PBB.

Mahkamah Internasional selain mengadili perkara dapat juga memberikan nasihat hokum kepadamajelis Umum, Dewan keamanan atas permohonan badan tersebut dan badan PBB lainnya.

6.  Sekretariat (Secretariat) :

Badan ini terdiri atas satu orang sekretaris Jenderal dan staf yang diperlukan.  Sekretaris Jenderal diangkat  oleh Majelis Umum atas usul Dewan Keamanan PBB.  Sekjen sekarang Ban Kimon dari Korea selatan.

Badan Khusus PBB (Specialized Agencies) :

1)  ILO (International Labour Organizatiaon) yaitu Organisai buruh internasional didirikan pada tanggal  11 April 1919 bermarkas di Jenewa, Swiss.  Bertujuan memelihara perdamaian abadi dengan memajukan keadilan ekonomi, social dan memperbaiki syarat perburuhan dan tingkat kehidupannya.

2)  FAO ( Food and agriculture Organization) yaitu organisasi bahan makanan dan pertanian PBB didirikan pada tanggal 16 Oktober 1945 bermarkas di Roma, Italia. Badan ini bertujuan meningkatkan perdamaian dan effisiensi produksi dan distribusi hasil makanan dan pertanian, hutan, perbaiki hidup penduduk desa.

3)  UNESCO (United Nations educational Scintific and Cultural Organization) , yaitu Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan yang didirikan pada tanggal 4 November 1946 bermarkas di Paris, Prancis.  Badan ini bertujuan member sumbangan kearah perdamaian dan keamanan dengan memajukan kerjasama antar bangsa-bangsa melalui pendidikan, pengetahuan.

4)  WHO (World Health Organization) yaitu organisasi kesehatan Dunia yang didirikan pada tanggal 7 April 1948 bermarkas di Jenewa , Swiss, bertujuan mencapai tingkat kesehatan yang tertinggi bagi semua rakyat di dunia.

5)  IBRD ( International Bank of Reconstruction and development) yaitu bang pembangunan dan perkembangan internasional yang didirikan pada tanggal 27 Desember 1945 bertyujuan membantu pembangunan dan perkembangan daerah-daerah milik anggota PBB untuk memudahkan penanaman modal untuk tujuan produktif.

6)  IMF (International Monetary Fund) yaitu dana moneter internasional didirikan pada tanggal 27 desember 1945 bermarkas di Washington, Amerika Serikat.  Bertujuan memajukan kerjasama moneter internasional dan perluasan perdagangan internasional, stabilitas pertukaran uang, membantu menetapkan system pembayaran multilateral terhadap transaksi yang sedangberjalan.

7)  ICAO (International Civil Aviation Organization) yaitu organisasi penerbangan sipil internasional.

8)  UPU (Universal Postal Union) yaitu persatuan pos sedunia.

9)  ITU (International Telecommunication union yaitu persatuan telekomunikasi internasional.

10)   ITO (International Trade Organization) yaitu organisasi perdagangan internasional dan peraetujuan mengenai bea  dan cukai dan perdagangan.

11)   WTO (Word Trade Organization) Organisasi perdagangan Dunia.(Bukan Badan PBB)

2.  KONFERENSI ASIA AFRIKA

Penyelenggaraan konferensi asia afrika dilatari oleh suasana meningkatnya perjuangan bangsa-bangsa terjajah untuk  memperoleh kemerdekaannya pada masa pasca perang dunia II terutama untuk Negara-negara di kawasan asia afrika. Gagasan untuk menyelenggarakan konferensi Asia Afrika muncul pertama kali dalam konferensi Colombo pada  tanggal 28 april -2 mei 1954 di Kolombo, Sri Langka. Konferensi ini dihadiri oleh 5 perdana menteri yakni Perdana Menteri Ali Sastoamidjoyo (Indonesia), Shri Pandit Jawaharlal Nehru (India), U Nu (Burma), Ali Jinnah (Pakistan), Sir John Kotelawala (Sri Langka). Gagasan pertama kali dilontarkan oleh PM Ali Sastoamidjoyo dan direspon oleh keempatnya dengan mengadakan pertemuan lagi yang dikenal dengan nama Konferensi Bogor atau Konferensi Pancanegara (28-29 desember 1954) dan menghasilkan beberapa rumusan-rumusan masalah. Dan akhirnya berkat kerjasama 5 negara tersebut, Konferensi Asia Afrika berhasil dilaksanakan di Bandung dan dibuka oleh Presiden Soekarno pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi ini mengundang 30 negara Asia Afrika namun Afrika Tengah (Rhodesia) tidak hadir karena situasi dan kondisi negaranya belum stabil.

Negara - Negara Peserta yang mengikuti Konferensi Asia Afrika KAA 1 di Bandung (Indonesia, Afghanistan, Kamboja, RRC / Cina, Mesir, Ethiopia, India, Filipina, Birma, Pakistan, Srilanka, Vietnam Utara, Vietnam Selatan, Saudi Arabia, Yaman, Syiria, Thailand,Turki,Iran,Irak)

ISI DASASILA BANDUNG

1.       Menghormati hak-hak dasar manusia dan tujuan-tujuan serta asas-asas yang termuat di dalam piagam PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa).

2.       Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial semua bangsa.

3.       Mengakui persamaan semua suku bangsa dan persamaan semua bangsa, besar maupun kecil.

4.       Tidak melakukan campur tangan atau intervensi dalam soalan-soalan dalam negeri negara lain.

5.       Menghormati hak setiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian mahupun secara kolektif, yang sesuai dengan Piagam PBB.

6.       (a) Tidak menggunakan peraturan-peraturan dan pertahanan kolektif untuk bertindak bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar, (b) Tidak melakukan campur tangan terhadap negara lain.

7.       Tidak melakukan tindakan ataupun ancaman agresi mahupun penggunaan kekerasan terhadap integritas teritorial atau kemerdekaan politik suatu negara.

8.       Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan cara damai, seperti perundingan, persetujuan, arbitrasi, atau penyelesaian masalah hukum , ataupun lain-lain cara damai, menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan Piagam PBB.

9.       Memajukan kepentingan bersama dan kerjasama.

10.   Menghormati hukum dan kewajiban–kewajiban internasional

3.  ASEAN (Association of South East Asian Nations) Atau Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara:

ASEAN di bentuk berdasarkan deklarasi Bangkok tanggal 8 Agustus 1967 yang ditandatangani 5 tokoh ASEAN yaitu Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), Thanat Khoman (Muangthai), Rajaratnam (Singapura) dan Narciso R. Ramos (Filipina).  Sekarang jumlah anggotanya 10 negara yaitu ditambah dengan Brunai Darussalam, Vietnam, laos, Mnyanmar, dan Kamboja.

Disamping itu ada Forum Regional ASEAN (FRA) sejak rahun 1994, yaitu forum dialog tentang isu-isu keamanan di wilayah Asia Pasifik.  Terdiri 23 negara yaitu 10 negara ASEAN, Papua Nugini sebagai Peninjau dan 12 negara patner yaitu Kanada, Asustralia, India, Jepang, Selandia Baru Korea Selatan, Korea Utara, Federasi Rusia, RRC, Amerika Serikat,  Mngolia dan Uni Eropa.

a.  Tujuan ASEAN :

1) Memepercepat peetumbuhan ekonomi, soaial dan budaya dfi kawasan asia tenggara.

2) Meningkatkan perdamaian dan stabiloitas regional dan saling mengjhormati.

3) Meningkatkan kerjasama dalam masalah yang menyangkut kepentingan beresama bidang ekonomi, soaial budaya, tekhnik, pengetahuan dan administrasi.

4) Salng memberi bantuan dalam bentuk saran latihan dan penelitian.

5) Bekerjasama dalam dalam penggunaan pertanian dan industry, perbaikan tarap hidup rakyat.

6) Membina kerjasama dengan organisasi dunia lainnya.

b. Struktur ASEAN :

Menurut KTT ASEAN di BALI 1976 strukturnya sbb :

1) ASEAN Summit, yaitu pertemuan para kepala pemerintahan se ASEAN.  Konferensi Tingkat Tinggi ini merupakan lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN.  Didahului dengan pertemuan para menteri ekonomi dan menteri luar negeri ASEAN.

2) ASEAN Miniterial Meeting (AMM), yaitu siding para menteri luar negeri ASEAN yang merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN.

3) ASEAN Economic Ministers (AEM) adalah siding para menteri ekonomi untuk meneruskan kebijakan yang telah dirumuskan.  Sidang ini 2 kali setahun.

4) ASEAN Finance Meeting (AFMM) adalah siding para menteri keuangan ASEAN merumuska kebijakan ASEAN di bidang keuangan.

5) Other ASEAN Ministerial Meeting (OAMM) yaitu siding para menteri non ekonomi merumuskan kebojakan selain ekonomi seperti pendidikan, keshatan penerangan, sosbud, teknologi, ilmu pengetahuan, perburuhan.

6) ASEAN Standing Committee (ASC) komisi tetap ASEAN dipimpin oleh menteri luar negeri dari Negara yang mendapat giliran manjadi Ketua yaitu tuan rumah dari siding tahunan para menteri luar negeri ASEAN.

7) ASEAN Secretariat yaitu sekretaris ASEAN  yang berfungsi untuk memprakarsai, member nasehat dan pertimbangan dan mengkoordinasikan dan melaksanakan jkegiatan-kegiatan ASEAN.

Mamfaat Kerja sama dan Perjanjian Internasional bagi Indonesia  :

a.  Mamfaat keraja sama Internasional:

1.  Dewan Keamanan PBB menghentikan Agresi Militer Belanda I atas usul India dan Australia.

2.  Perundingan Indonesia Belanda melalui Jasa baik KTN (komisi Tiga Negara) untuk menghentikan pendudukan belanda di Indonesia.

3.  PBB mengeluarkan resolusi untuk menghentikan Agresi Militer belanda IIyang berisi : – Hentikan saling menyerang

Ø  Membebaskan segala tawanan

Ø  Berunding atas dasar Perjanjian Lingarjati dan renville

Ø  Pemerintaha RI dikembalikan ke Yogyakarta.

4.  Pengembalian Irian barat oleh PBB dari tangan belanda ke RI tahun 1962

5.  Pengakuan kedaulatan RI oleh belanda melalui KMB tanggal 27 Desember 1949.

b.  Mamfaat Perjanjian Internasional :

1. Diterimanya konsep Negara kepulauan (archipelagic state) Wawasan Nusantara.

2. Penentuan Batas Wilayah laut RI melalui Konvensi Hukum Laut Internasional tahun 1982, yaitu :

a.    Batas wilayah 12 mil laut territorial Negara pantai  dan Negara kepulauan.

b.   Batas 200 mil laut ZEE (Zona Ekonimi Eksklusif).

c.    Pengakuan hak Negara tak berpantai untuk ikut memanfaatkan sumber daya alam dan kekayaan lautan.

c.   Secara regional perjanjian batas laut dengan Negara tetangga sbb:

a.    Indonesia – Malaysia : lndas kontinen selat malaka daan lau natuna.

b.   Indonesia- Thailand : Landas kontinen selat malaka danm laut Andaman.

c.    Indonesia – Australia : Laut arafuru dan utara irian jaya dengan papua nugini

d.   Indonesia- Singapura :garis batas laut territorial.

e.   Indonesia – India : Lands kontinen laut Andaman.

Berdasarkan pengakuan tersebut maka luas wilayah Indonesia menjadi sekitar 8.4 juta km persegi :

1. daratan/Kepulauan       : 2.027.087 km

2. Laut territorial                : 3.166.163 km

3. Landas Kontinen            : 800.000 km

4. ZEE                                   : 2.500.000 km

LATIHAN SOAL BAB 4

Pilihan Ganda

1.        Hubungan internasional atau hubungan antar negara dapat di lakukan antara....

a.        Negara

b.        Orang per orang

c.        Kebanyakan orang

d.        Orang per orang atau antar kelompok

e.        Orang per orang, kelompok atau antar negara

2.        Indonesia supaya menjadi subyek dan bukan obyek dalam percaturan internasional, bangsa Indonesia menetapkan...

a.        Politik luar negeri yang bebas dan aktif

b.        Politik damai

c.        Menjadi anggota PBB

d.        Menjadi anggota ASEAN

e.        Menjadi anggota Non Blok

3.        Bangsa Indonesia mengembangkan hubungan internasional, dengan pola...

a.        Penjajahan     

b.        Ketergantungan

c.        Hubungan sama derajat

d.        Hubungan aktif

e.        Hubungan pasif

4.        Indonesia memiliki politik luar negeri bebas dan aktif, kecuali...

a.        Bergaul dengan negara lain tanpa melihat ideologi

b.        Tidak mencampuri dengan urusan dalam negeri negara lain

c.        Dapat keuntungan yang banyak

d.        Saling memberi dan menerima

e.        Aktif kerja sama

5.        Paham yang menganggap bangsanya sendiri lebih baik di bandingkan dengan negara lain disebut...

a.        Nasionalisme

b.        Patriotisme

c.        Internasionalisme

d.        Chauvinisme

e.        Kosmopolitisme

6.        Bagi bangsa indonesia hubungan internasional sangat penting, sepanjang...

a.        Menguntungkan pengusaha indonesia

b.        Mendukung terwujudnya tujuan nasional

c.        Memperlancar pembengunan sarana dan prasarana

d.        Memudahkan pinjaman dari luar negeri

e.        Meningkatkan prestasi bangsa indonesia di mata dunia

7.        Di era globalisasi ini, hubungan antar bangsa semakin erat karena...

a.        Pertumbuhan penduduk semakin meningkat

b.        Kemajuan teknologi dan komunikasi di negara-negara berkembang

c.        Meningkatnya sumber daya manusia di negara-negara berkembang

d.        Tumbuhnya rasa senasib dan seperjuangan

e.        Meningkatnya perekonomian dunia

8.        Neokalonialisme berupaya menguasai bidang kehidupan negara lain, kecuali...

a.        Keamanan

b.        Ekonomi

c.        Kebudayaan

d.        Politik

e.        Pertahanan

9.        Macam-macam perjanjian internasional sesungguhnya untuk menunjukan...

a.        Keragaman isi perjanjian

b.        Bentuk yang meragukan negara-negara

c.        Tingkat pentingnya perjanjian

d.        Tidak ada perbedaan

e.        Perbedaan yang perlu ditegaskan

10.     Tahap-tahap perjanjian internasional adalah...

a.        Nota kesepahaman, persetujuan, ratifikasi

b.        Negosiasi, ratifikasi, relasi

c.        Ratifikasi, negosiasi, persetujuan

d.        Proses verbal, persetujuan, ratifikasi

e.        Perundingan, penandatanganan, dan pengesahan

11.     Instrumen perjanjian internasional yang tidak tertulis contohnya adalah...

a.        Chartes                            d. Deklarasi unilateral

b.        Convention                      e.Treaty

c.        Convenant

12.     Perjanjian internasional pada dasarnya ada dua yaitu, bilateral dan multiteral, yang membedakan adalah...

a.        Cara berlakunya

b.        Jumlah persertanya

c.        Obyeknya

d.        Struktural

e.        Sifat instrumennya

13.     Perjanjian internasional disebut bersifat self executif jika dapat berlaku...

a.        Sebelum diratifikasi

b.        Sesudah diratifikasi negara peserta

c.        Setelah diterimanya naskah perjanjian

d.        Setelah ditandatangani negara peserta

e.        Sesudah dilakukan perubahab UU di negara peserta perjanjian

14.     Pengesahan perjanjian internasional oleh negara penandatanganan perjanjian, menurut ketentuan konstitusi negara yang bersangkutan disebut...

a.        Perundingan perjanjian internasional

b.        Penandatanganan perjanjian internasional

c.        Ratifikasi perjanjian internasional

d.        Persetujuan perjanjian internasional

e.        Penerimaan perjanjian internasional

15.     Menurut pasal 11 UUD 1945 perjanjian dengan negara lain merupakan kekuasaan...

a.        DPR sebagai lembaga legeslatif

b.        MPR sebagai majlis tertinggi negara

c.        Menteri luar negeri

d.        Duta besar

e.        Presiden sebagai kepala negara

16.     Bentuk perjanjian internasional diantaranya traktat, yaitu...

a.        Peraturan yang dikeluarkan pemerintah yang isinya mengikat

b.        Kebiasaan internasional

c.        Keputusan mahkamah internasional

d.        Perjanjian yang mengikat bagi setiap negara

e.        Perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih

17.     Dalam mengangkat duta dan konsul, presiden harus memperhatikan pertimbangan...

a.        Kabinet                                                            D. MA

b.        DPA                                                                 E. Menlu

c.        DPR

18.     Perwakilan diplomatik juga dapat melakukan protes dan mengadakan penyelidikan dengan negara penerima, tugas ini biasa disebut...

a.        Representsi

b.        Negosiasi

c.        Observasi

d.        Proteksi

e.        Persahabatan

19.     Di bawah ini yang bukan salah satu fungsi perwakilan diplomatik adalah...

a.        Mewakili negara pengirim didalam penerima

b.        Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya

c.        Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerimanya

d.        Memelihara hubungan persahabatan antar negara

e.        Mengadakan perjanjian internsaional

20.     Perwakilan diplomatik yang tidak memiliki hak untuk mengadakan pertemuan dengan kepala negara dimana ia bertugas di sebut...

a.        Duta besar

b.        Duta

c.        Kuasa usaha

d.        Mentri presiden

e.        Atase-aase

21.     Penggunaan istilah personagrata adalah sebutan untuk...

a.        Diplomat yang berhasil menunaikan tugasnya

b.        Diplomat yang di sukai negara penerima

c.        Diplomat yang tidak berhasil menunaikan tugasnya

d.        Diplomat yang tidak disukai negara penerima

e.        Diplomat yang pulang kenegaranya

22.     Hak kekbalan dalam daerah korp diplomatik disebut...

a.        Hak asilim

b.        Hak kedutaan aktif

c.        Hak kedutaan pasif

d.        Hak extrateritorialitas

e.        Hak suaka politik

23.     Tugas perwakilan diplomatik, yaitu untuk melindungi, pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang ada di luar negeri disebut...

a.        Negosiasi

b.        Proteksi

c.        Representasi

d.        Observasi

e.        Persahabatan

24.     Di bawah ini merupakan jabatan-jabatan konsuler, kecuali...

a.        Konsul jendral

b.        Konsul

c.        Menteri residen

d.        Konsul muda

e.        Pembantu-pembantu konsul

25.     PBB didirkan pada tanggal 24 Oktober 1945 oleh 51 negara yang mempunyai tujuan sebagai berikut, kecuali...

a.        Menjaga perdamaian diseluruh dunia

b.        Mengembangkan hubungan persahabatan di antara bangsa-bangsa

c.        Berkerja sama membantu rakyat untuk hidup hidup lebih baik

d.        Pusat untuk membantu bangsa-bangsa mencapai tujuan tersebut diatas

e.        Meningkatkan swasembada pangan

26.     Dewan PBB yang mempunyai 5 negara anggota tetap adalah...

a.        Majelis umum

b.        Dewan keamanan

c.        Dewan ekonomi dan sosial

d.        Dewan perwakilan

e.        Mahkamah internasional

27.     Lembaga internasional PBB yang khusus menangani pendidikan, kebudayaan dan ilmu pengetahuan adalah...

a.        UNESCO                                               d. ECOSOC

b.        UNISCEF                                               e. ILO

c.        UNTAED

28.     Berikut ini yang merupakan badan keuangan Internasional adalah...

a.        WPO                                                   d. IFC

b.        WMO                                                  e. IFM

c.        IMF

29.     Markas besar dana moneter internasional berada di...

a.        Jenewa                                                 d. Denhak

b.        Prancis                                                 e.  Wasington DC

c.        Roma

30.     Sekjen PBB sekarang adalah...

a.        Utan                                                     d.  Ban ki-moon

b.        Kofi anan                                              e. Tanat khoman

c.        Ban ti mo

31.     Lembaga pembuat keputusan tertinggi dalam ASEAN adalah...

a.        Sidang para menteri non ekonomi

b.        Sidang para mentri ekonomi

c.        Sidang para menteri luar negeri

d.        Pertemuan para kepala negara

e.        Standing committe

32.     Lembaga yang bertanggung jawab untuk merumuskan garis kebijakan dan koordinasi kegiatan ASEAN adalah...

a.        Sidang para menteri luar negeri

b.        Standing committe

c.        Pertemuan para kepala pemerintah

d.        Sidang para menteri ekonomi

e.        Sidang para menteri non ekonomi

33.     Kerjasama ekonomi di kawasan ASEAN dibentuk pada...

a.        8 agustus 1967                                               d. 18 agustus 1968

b.        17 agustus 1967                                             e. 7 agustus 1969

c.        9 agustus 1968

34.     Pengaturan hubungan internasional bermanfaat bagi bangsa-bangsa di dunia karena itu akan...

a.        Mendorong negara penjajah untuk memerdekakan jajahannya

b.        Menumbuhkan rasa persahabatan dan saling percaya

c.        Mencegah terjadinya simpang siur dalam hubungan internasional

d.        Memanfaatkan negara berkembang pada negara maju

e.        Memudahkan negara penjajah mengelola daerah jajahannya

35.     Salah satu segi yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia adalah...

a.        Kepentingan nasional

b.        Kepentingan regional

c.        Kepentingan internasional

d.        Kebesaran bangsa

e.        Perdamaian bangsa

36.     Sifat politik luar negeri yang bebas dan aktif selain untuk mengabdi kepada kepentingan nasional juga untuk...

a.        Mewujudkan amanat penderitaan rakyat

b.        Membantu negara-negara sahabat

c.        Mewujudkan tata dunia baru yang damai

d.        Membentuk ekonomi baru yang kooperatf

e.        Menjalin kerjasama yang menguntungkan

37.     Dalam mewujudkan tujuan politik luar negeri yang bebas dan aktif ada beberapa sikap yang perlu kita dukung, kecuali...

a.        Memantapkan indonesia dalam ASEAN

b.        Menyokong uji coba nuklir di dasar laut

c.        Mendukung netralitas ASEAN

d.        Memperkokoh kerjasama negara-negara non blok

e.        Tetap mengirimkan pasukan garuda di bawah PBB

38.     Deplu mempunyai tugas pokok untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembagunan terutama dibidang...

a.        Politk dan sosial ekonomi

b.        Politik dan hubungan luar negeri

c.        Ekonomi, perdaganagn dan politik

d.        Ekonomi dan hubungan luar negeri

e.        Perdagangan dan politik luar negeri

39.     Politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif dapat disimpulkan dari...

a.        Cita-cita nasional

b.        Kepentingan nasional

c.        Tujuan nasional

d.        Bunyi pasal 13 UUD 1945

e.        Bunyi pasal 15 UUD 1945

40.     Ketentuan-ketentuan konvensi hukum laut tahun 1982 yang penting bagi indonesia adaah...

a.        Pengakuan batas 12 mil laut teritorial

b.        10 mil dari titik tertepi

c.        100 mildari daratan

d.        50 km dari daratan

e.        100 km dari tepi laut